PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS

Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis (Seri Pph Umum No. 15) Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-34/PJ.4/1995 Tanggal : 4-Jul-1995.

Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, dengan ini 

diberikan penegasan tentang perlakuan Pajak Penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis mulai 
tahun pajak 1995 sebagai berikut :

1.	Umum

	Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah

	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, yayasan atau organisasi yang 

	sejenis adalah Subjek Pajak Pajak Penghasilan.

2.	Penghasilan yayasan atau organisasi yang sejenis yang bukan merupakan Objek Pajak.

	Penerimaan yayasan atau organisasi yang sejenis dapat dibedakan antara penerimaan yang bukan 

	Objek Pajak dan penerimaan yang merupakan Objek Pajak.

	Penerimaan atau penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) 

	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 antara lain :

	a.  1)	bantuan atau sumbangan;

	    2)	harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi yang sejenis sebagai badan 

		keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial sebagaimana dimaksud dalam 

		Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994;

	sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara 

	pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Apabila bantuan, sumbangan atau hibah

	tersebut berupa harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi, harta tersebut harus dibukukan 

	oleh pihak yang menerima sesuai dengan nilai sisa buku pihak yang memberikan.

	b.	dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang 

		sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan

		di Indonesia.

	c.	bantuan atau sumbangan dari Pemerintah.

3.	Penghasilan yayasan atau organisasi yang sejenis yang merupakan Objek  Pajak Penghasilan.

	3.1.	Penghasilan yang merupakan Objek Pajak adalah semua penghasilan yang diterima atau

		diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 

		ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

		Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 antara lain adalah :

		a.	penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau 

			jasa;

		b.	bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya;

		c.	sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

		d.	keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang 

			semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah;

		e.	pembagian keuntungan dari kerja sama usaha.

	3.2.	Bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk 

		penghasilan pada butir 3.1. huruf a adalah :

		a.	uang pendaftaran dan uang pangkal;

		b.	uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;

		c.	uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya 

			dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/ mahasiswa/ 

			peserta pendidikan;

		d.	uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan 

			sebagainya;

		e.	penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya;

		f.	penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/

			pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

	3.3.	Bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan,

		termasuk penghasilan pada butir 3.1. huruf a adalah :

		a.	uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan;

		b.	sewa kamar/ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan;

		c.	penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi,

			rontgent, scaning, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya;

		d.	uang pemeriksaan kesehatan termasuk "general check up";

		e.	penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, mobil ambulance dan 

			sebagainya;

		f.	penghasilan dari penjualan obat;

		g.	penghasilan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan

			dengan nama dan dalam bentuk apapun.

4.	Pengurangan penghasilan bruto.

	Untuk memperoleh penghasilan neto, yayasan atau organisasi yang sejenis diperkenankan

	mengurangkan :

	a.	biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau 

		pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya 

		yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau 

		organisasi yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan

		memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah 

		diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;

	b.	penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai 

		masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan  Pasal 

		11A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

		Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

	c.	subsidi/bea siswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya 

		pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh yayasan atau organisasi yang 

		sejenis yang tidak bergerak di bidang pendidikan, biaya pelayanan kesehatan pasien yang

		kurang mampu yang dipikul oleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang tidak 

		bergerak di bidang pelayanan kesehatan.

5.	Subsidi atau pembebanan biaya bagi pasien/siswa yang kurang mampu.

	Dalam hal pasien/siswa yang kurang mampu diberikan pembebasan sebagian atau seluruh biaya 

	pelayanan kesehatan/pendidikan oleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di 

	bidang pelayanan kesehatan/pendidikan, maka subsidi tersebut dibukukan sebagai berikut :

	a.	sejumlah bagian yang benar-benar di bayar oleh pasien/siswa merupakan penghasilan, 

		dan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya-biaya sebagaimana

		dimaksud dalam butir 4 huruf a dan b di atas; atau

	b.	sejumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis 

		merupakan penghasilan, dan sejumlah subsidi (selisih antara yang seharusnya diterima 

		yayasan atau organisasi yang sejenis dengan yang benar-benar dibayar oleh pasien/siswa)

		 merupakan tambahan biaya.

	Apabila yayasan atau organisasi yang sejenis memberikan subsidi sebagian atau seluruh biaya

	pelayanan kesehatan/pendidikan kepada pasien/siswa yang kurang mampu yang dirawat/bersekolah

	di rumah sakit/sekolah yang bernaung di bawah yayasan lain, maka pengeluaran subsidi dimaksud 

	dapat ditambahkan sebagai biaya oleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang memberikan 

	subsidi tersebut.

6.	Penghasilan Kena Pajak.

	6.1.	Penghasilan Kena Pajak yayasan atau organisasi yang sejenis yang dilaporkan dalam 

		Surat Pemberitahuan Tahunan adalah gunggungan penghasilan pada butir 3, kecuali 

		penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dikurangi dengan 

		butir 4 dan dengan memperhatikan butir 5. Atas selisih lebih dikenakan pajak penghasilan

		berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana

		telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan apabila 

		menunjukkan selisih negatif tidak terutang pajak penghasilan.

	6.2.	Dalam menghitung gunggungan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 

		butir 6.1. tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan secara 

		final, misalnya pajak penghasilan atau bunga deposito, penjualan saham di bursa efek.

7.	Kewajiban pembukuan dan penyampaian SPT.

	7.1.	Yayasan atau organisasi yang sejenis diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai 

		dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

		diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya.

	7.2.	Yayasan atau organisasi yang sejenis wajib menyampaikan SPT Tahunan dan SPT

		masa PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan disebar-luaskan kepada yayasan atau organisasi

yang sejenis di wilayah kerja Saudara.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Sumber: dannydarussalam.com

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju https://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Pos ini dipublikasikan di Hukum Pajak. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s