Urgensi Sukuk bagi Pemerintah Daerah

Obligasi syariah atau sukuk pemerintah daerah (Municipal Islamic Bonds) adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga milik pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan di daerah.
Bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan, PAD yang masih kecil dengan sumber daya alam yang terbatas serta perusahaan daerah yang masih merugi, penerbitan sukuk dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Dengan penerbitan sukuk, pemerintah daerah dapat menutupi defisit anggaran serta melakukan percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur berupa jalan raya, bandara, pelabuhan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

Salah satu negara yang telah menerbitkan municipal Islamic bonds adalah Jerman, yaitu pada 2004 sebagai sukuk pertama di Eropa senilai US$100 juta dan lebih dikenal sebagai Saxony-Anhalt sukuk.

Selama ini banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang tertarik untuk investasi di sektor infrastruktur daerah di Tanah Air. Namun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah dalam penerbitan sukuk, antara lain pertama, belum lengkapnya payung hukum penerbitan sukuk pemerintah daerah.
Kedua, kesiapan SDM dalam mengelola sukuk sesuai dengan standar pasar modal. Ketiga, tidak adanya jaminan pemerintah pusat dan keempat, lokasi investor hanya domestik dan hanya dalam denominasi rupiah.

Beberapa undang-undang yang terkait dengan Sukuk Pemerintah Daerah adalah UU No.8/1995 tentang Pasar Modal, UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang baru saja disahkan DPR pada 10 April 2008.
Berdasarkan UU No. 32/2004, daerah dimungkinkan untuk menggunakan pinjaman daerah dalam bentuk penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah. Selanjutnya, UU No. 33/2004 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerbitan obligasi daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat (3) Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

Mekanisme penerbitan obligasi daerah melalui pasar modal mengharuskan daerah untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal (UUPM), khususnya Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa ” obligasi merupakan salah satu jenis efek”.

Landasan yang lebih kuat

Permasalahannya adalah bahwa sampai saat ini UU Pasar Modal belum memasukkan aturan mengenai penerbitan obligasi daerah ataupun obligasi syariah daerah. UU SBSN yang baru saja disahkan DPR hanya mengatur mengenai penerbitan obligasi syariah pemerintah pusat saja sehingga UU SBSN tersebut belum cukup untuk dijadikan landasan penerbitan obligasi syariah pemerintah daerah.
Kendala utama yang dialami oleh pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi syariah daerah adalah belum meluasnya pemahaman aparat daerah baik terhadap segala ketentuan yang berlaku di pasar modal maupun hal-hal yang terkait dengan konsep dan skema syariah.

Dalam penerbitan sukuk, pemerintah daerah yang bertindak selaku emiten harus dapat mengikuti standar aturan pasar modal, baik dalam hal pelaporan, transparansi, maupun tata kelola usaha yang baik dan benar. Selain itu, kewajiban pembuatan rating obligasi yang memerlukan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Hal lainnya, harus mematuhi aspek-aspek kepatuhan terhadap syariah sesuai standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (The Acounting & Auditing Organisation for Islamic Finance Institution) sebuah lembaga syariah yang mengatur standar akuntansi, audit, etika, dan syariah.

Selama ini, untuk melakukan usaha di sektor publik sebagian besar daerah melakukannya dengan membentuk badan usaha milik daerah seperti Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Daerah, PD Pasar, dan sebagainya. Akibatnya, secara kelembagaan dan kultural daerah tidak memiliki sumber daya manusia yang terbiasa dengan perencanaan dan pengelolaan proyek investasi yang menghasilkan.
Agar sukuk yang diterbitkan dapat menarik minat para investor, pemerintah derah juga harus menyiapkan kebijakan yang dapat menjadi insentif bagi para investor, misalnya dengan kebijakan tax exemption. Kebanyakan municipal bonds seperti yang ada di AS bebas dari pajak pendapatan sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Tak heran jika di AS terdapat lebih dari 55.000 penerbit aktif municipal bonds (Bloomberg Financial Markets).

Dalam hal pemerintah daerah menerbitkan sukuk, kepala daerah wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap penerbitan sukuk wajib ditetapkan melalui peraturan daerah. Namun, pemerintah pusat tidak menjamin sukuk daerah.
Tidak adanya jaminan tersebut memiliki aspek positif, antara lain jika terjadi default terhadap sukuk daerah tidak menyebabkan default pada obligasi negara. Selain itu juga agar pemerintah derah lebih berhati-hati dalam menerbitan sukuk. Namun, tanpa jaminan pemerintah pusat, sukuk daerah menjadi kurang menarik bagi investor karena akan dinilai berisiko tinggi.

UU No. 33/2004 pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah dapat menerbitkan obligasi daerah dalam mata uang rupiah di pasar modal domestik. Ketentuan ini membatasi peluang masuknya investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek dalam negeri.
Saat ini banyak investor asing, terutama Timur Tengah, yang mencari peluang investasi di sektor keuangan syariah. Potensi pasar keuangan syariah dipekirakan mencapai lebih dari US$4 trilliun (Standard&Poors) serta terdapat lebih dari dua per tiga dana investasi syariah adalah berasal dari Timur Tengah (AT Kearney, McKinsey and BCG Studies).

Penerbitan obligasi syariah daerah dapat memberikan peluang bagi daerah untuk mempercepat pembangunan. Namun, masih banyak agenda yang perlu segera disiapkan oleh para pihak terkait antara lain Bapepam, pemerintah daerah, pemerintah pusat serta DPR.
.
Oleh Muhammad Shodiq
Kandidat CIFP di International Centre for Education in Islamic Finance, Malaysia. (madani-ri.com)

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju https://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Pos ini dipublikasikan di Hukum SBSN. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s