Konvensi Jual Beli Internasional

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu Negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap Negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.[1]Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional.[2] Perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk kelangsungan dalam interdependensi ekonomi dunia.[3] Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli (atau imbal beli) lintas Negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini tidaklah harus merupakan pihak-pihak yang berasal dari Negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda.[4] Dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional.[5] Suatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika transaksi jual beli telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan, dan keberadaan unsur asing atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku.[6]

Dalam transaksi perdagangan internasional ini tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial ataupun aktivitas bisnis.[7] Karena konteksnya perdagangan internasional, maka kontrak yang digunakan adalah kontrak dagang internasional. Kontrak dagang internasional ini mencakup kontrak jual beli barang, jasa (contohnya, arsitektural, atau jasa telekomunikasi), perjanjian lisensi paten dan perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual lainnya, joint ventures, dan perjanjian waralaba.[8] Dalam tulisan ini, saya memfokuskan pada kontrak penjualan barang-barang atau benda yang berwujud.

Pada umumnya masing-masing yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di Negara mereka.[9] Padahal setiap Negara memiliki peraturan mengenai kontrak yang berbeda-beda. Hal ini dapat  menyebabkan suatu perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Dengan begitu menjadi sangat penting peranan perjanjian regional dan internasional dalam perdagangan internasional.[10] Akibatnya, pemerintah harus bekerjasama secara regional (contoh ASEAN, European Community, dan NAFTA), dan internasional (contoh WTO). Tujuan dari diperlukannya kerjasama regional atau internasional adalah untuk mengharmonisasikan dan unifikasi hukum akibat dari adanya perbedaan sistem hukum pada setiap Negara yang warga negaranya melakukan perdagangan internasional.

Pada mulanya upaya harmonisasi dan unifikasi ini dilakukan oleh Institute International pour I’ Unification du Droit atau UNIDROIT. Lembaga ini didirikan tahun 1926 dan dibiayai oleh lebih 50 negara yang menginginkan perlunya unifikasi hukum dalam jual beli internasional.[11] Hal-hal yang mendorong pentingnya harmonisasi dan unifikasi hukum, terutama adalah untuk menyamakan suatu persepsi atau titik pandang yang memudahkan para pihak memenuhi kebutuhan hukum. Akibat dari perbedaan sistem hukum dari berbagai Negara yang pada umumnya menganut Common Law dan Civil Law, sulit menyelesaikan masalah dalam perdagangan internasional. Menyusul munculnya berbagai masalah, dan didasarkan pada usul dan pengalaman dari berbagai Negara, maka harmonisasi dan unifikasi hukum dianggap penyelesaian yang paling cepat dan tepat.[12]

Sebelum adanya harmonisasi dan unifikasi terdapat berbagai problema hukum terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, yaitu masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi, masalah hukum mana yang akan dipilih, dan masalah implementasi atau pelaksanaan putusan pengadilan asing.[13] Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut dan hambatan yang dialami dalam praktek hukum, maka lembaga UNIDROIT ini merasa perlu dan berupaya mempersiapkan penyeragaman hukum sehubungan dengan jual beli barang internasional.[14] Harmonisasi dan unifikasi diwujudkan dengan berbagai konvensi internasional antar Negara-negara.

Ada beberapa konvensi internasional yang terkait dengan jual beli barang, yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955, Konvensi Hague tahun 1964, dan Kovensi Vienna tahun 1980. Konvensi Den Haag 1951/1955 merupakan Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods yang telah diterima pada tahun 1951 di Den Haag, namun baru mulai ditandatangani pada tahun 1955, dengan Belgia sebagai Negara pertama yang menandatangani konvensi ini pada tanggal 15 Juni 1955. Perbedaan waktu penerimaan dan penandatanganan konvensi inilah yang menyebabkan konvensi ini seringkali disebut dengan Konvensi Jual Beli 1951/1955.[15] Kemudian pekerjaan harmonisasi dan unifikasi dilanjutkan pada awal tahun 1960. Namun usaha Unidroit ini baru berhasil empat tahun kemudian yaitu dengan lahirnya Konvensi Hague 1964 (the Hague Convention). Konvensi Hague ini merupakan hasil dari dua draft yang dikenal sebagai: a Uniform Law on International Sale of Goods (ULIS) 1964, dan a Uniform Law on Formation of Contracts for the International Sale of Goods (ULFC) 1964.[16] Anggota delegasi untuk kedua konvensi ini sebagian besar adalah Negara-negara yang sama.[17]

Upaya harmonisasi dan unifikasi yang dicapai the Hague Convention melalui dua unifikasi hukum berkaitan dengan kontrak jual beli barang, telah dirasakan banyak pihak sangat membantu. Namun demikian dalam pelaksanaannya Konvensi Hague ini ternyata belum dapat menampung keinginan dari Negara peserta, karena masih banyaknya perbedaan yang muncul berkaitan dengan konsep hukum. Misalnya, pengertian tentang barang-barang yang masuk kategori jual beli internasional; pengertian istilah internasional itu sendiri belum mampu menampung keinginan peserta konvensi; lalu muncul perbedaan pendapat mengenai lex loci contractus, lex loci solutionis, lex loci rei sitae dan proper law yang harus dipakai dalam hal adanya ketidaksesuaian diantara para pihak.[18] Selain itu konvensi ini dirasa tidak ada koordinasi dengan konvensi 1951/1955.[19] Tujuan untuk harmonisasi dan unifikasi menjadi tidak tercapai, karena selain hal-hal tersebut di atas, konvensi ini tidak mengikat Negara anggota karena prinsip “freedom of contract” yang dianut oleh konvensi.[20] Hal ini menyebabkan Negara anggota dapat mengabaikan konvensi mengenai kontrak jual beli itu sendiri.

Pada tanggal 10 Maret-11 April 1980, diselenggarakan konferensi oleh Perserikatan Bangssa-Bangsa (PBB) yang diprakarsai oleh UNCITRAL. Konferensi ini berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materiil yang mengatur perjanjian jual beli (barang) internasional (contracts for the international sales of goods) yang sering disingkat juga dengan singkatan CISG. Selain itu konvensi ini juga sering disebut dengan konvensi jual beli 1980 (Konvensi Vienna 1980).[21] Konvensi Vienna 1980 ini berlainan dengan konvensi sebelumnya, dimana konvensi ini berlaku untuk kontrak-kontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di Negara yang berlainan. adapun perumusan yang diterapkan jauh lebih luas. Konvensi ini telah memperlihatkan unifikasi dengan ukuran internasional yang lebih memadai dibandingkan dengan perumusan dalam Konvensi Hague 1964.[22]

Kelompok kerja dan Uncitral menganut dan menerima prinsip yang berbeda dimana perbedaan tidak menjadi penghambat untuk berlakunya konvensi. Tidak lagi dipakai kedudukan para pihak sebagai unsur subjektif atas wilayah Negara yang berbeda, dan unsure objektif yang berkenaan dengan tempat dilangsungkannya atau pelaksanaan dari kontrak. Konvensi Hague 1951/1955 juga telah dikoordinasikan dengan mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap konvensi Hukum Perdata Internasional 1955 di Den Haag, yang membahas jual beli internasional.[23] Dalam Pasal 1 ayat 1 (b) Konvensi Vienna 1980 bahwa jika para pihak mempunyai tempat kedudukan mereka dalam Negara yang berlainan, dan jika Negara merupakan pihak Konvensi Hague, atau kaidah hukum perdata internasional negaranya membuat persyaratan untuk pemakaian hukum dari satu Negara peserta.[24]

Dengan menerima ketentuan ini, maka terlihat konvensi Vienna 1980 telah memperluas berlakunya harmonisasi dan unifikasi yang menjadi tujuan dari konvensi tersebut.[25] Maka dengan berlakunya beberapa konvensi internasional mengenai jual beli internasional, diperlukan suatu pembaharuan hukum kontrak dari Negara peserta dengan konvensi-konvensi tersebut. Indonesia pun menurut Sudargo Gautama bahwa “pembaharuan dari bidang hukum kontrak (termasuk jual beli) harus diselenggarakan sesuai dengan syarat-syarat dan kebutuhan lalu lintas perdagangan internasional.[26] Konvensi ini dipandang sangat penting dalam hukum kontrak internasional. Clive M. Schmitthoff menganggap konvensi ini merupakan karya sentral bagi terciptanya harmonisasi hukum perdagangan internasional (the Centre Piece of International Harmonization of Trade Law).[27] Randall dan Norris berpendapat bahwa konvensi ini merupakan suatu produk unifikasi hukum yang sangat penting artinya dibidang hukum bisnis internasional. Dari perspektif ini, tampak bahwa konvensi berupaya menciptakan suatu unifikasi dibidang hukum kontrak internasional (khususnya). Tujuan ini tidak lain sebagai jalan tengah yang hendak dicapai Negara-negara dalam menghadapi fakta adanya berbagai sistem hukum (nasional) di dunia yang masing-masing memiliki aturan hukum kontraknya masing-masing.[28]

Mengacu pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, adanya sejarah panjang mengenai berlakunya beberapa konvensi internasional yang terkait jual beli internasional. Maka, saya memandang perlu membuat suatu tulisan mengenai perbandingan antara konvensi-konvensi internasional tersebut yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955 dengan Konvensi Hague 1964 dan Konvensi Vienna 1980.

1.2 Permasalahan

Oleh karena luasnya lingkup pembahasan pada perbandingan antara konvensi-konvensi internasional yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955 dengan Konvensi Hague 1964 dan Konvensi Vienna 1980. Maka saya membuat suatu pembatasan masalah, sehingga permasalahan yang dibandingkan ialah mencakup ruang lingkup keberlakuan konvensi,

II. PEMBAHASAN

2.1 Perbandingan Konvensi

A. Konvensi The Den Haag 1951/1955

Konvensi Den Haag 1951/1955 menyatakan dirinya hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian jual beli yang bersifat internasional, namun demikian konvensi ini tidak memberikan suatu rumusan atau pengertian mengenai maksud “yang bersifat internasional” tersebut. Dari pembahasan selama berlangsungnya konferensi tersebut di Den Haag dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan makna “yang bersifat internasional” adalah adanya unsur asing dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Suatu pernyataan dari para pihak saja mengenai hukum yang berlaku dalam perjanjian tidak cukup untuk menjadikan jual beli tersebut sebagai jual beli internasional dan karenanya dalam hal tersebut konvensi Den Haag 1951/1955 ini tidak dapat diberlakukan.[29]

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Konvensi Den Haag 1951/1955 ini, ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam konvensi ini wajib untuk dimasukkan ke dalam hukum nasional dari seluruh Negara yang telah meratifikasi dan memberlakukan konvensi ini.[30] Konvensi ini secara tegas mengatur mengenai benda yang diperjualbelikan yang menjadikannya sebagai jual beli internasional yang tunduk pada konvensi ini. Jual beli benda tidak bergerak tidaklah masuk kedalam yurisdiksi konvensi ini, oleh karena dalam jual beli benda tidak bergerak sudah diterima secara umum suatu adagium hukum bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari Negara dimana benda tidak bergerak tersebut berlaku (lex rei sitae). Selanjutnya konvensi ini juga tidak berlaku bagi jual beli benda bergerak yang bersifat “lonlichamelijk”, termasuk didalamnya piutang-piutang, hak-hak kebendaan dan surat berharga. Untuk menentukan apakah suatu benda masuk ke dalam kriteria benda bergerak dan benda tidak bergerak, sehingga tunduk pada ketentuan konvensi ini, diserahkan sepenuhnya kepada lex rei sitae.[31]

Terkait dengan hukum yang berlaku, dikatakan bahwa jika ada pilihan hukum, maka yang diberlakukan adalah pilihan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Dalam hal in para pihak dibebaskan untuk memilih hukum dari Negara mana saja yang mereka anggap cocok, dan tidak perlu semata-mata merupakan pilihan dari dua sistem hukum yang memiliki hubungan dalam transaksi jual beli internasional tersebut, selama pilihan tersebut tidak menyebabkan terjadinya pertentangan dengan asas ketertiban umum, yang merupakan penyulundupan hukum.[32] Pilihan hukum ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas.

Dalam hal tidak dilakukan pilihan hukum, maka yang diberlakukan adalah hukum dari Negara dimana penjual secara de facto berkediaman atau berkedudukan hukum.[33] Pilihan hukum dari Negara penjual didasarkan pada kenyataan bahwa penjual mempunyai karakteristik yang lebih unik dibandingkan dengan pembeli, yang hanya melakukan pembayaran sejumlah uang saja, manakala penjual diwajibkan untuk melakukan penyerahan barang dan hal-hal lain dalam bentuk penjaminan, yang pada pokoknya merupakan esensi dari pelaksanaan suatu jual beli.[34]

Satu hal yang perlu diberikan catatan disini adalah bahwa jika transaksi jual beli dilakukan atau ditutup oleh penjual yang memiliki kantor perwakilan atau cabang pada suatu Negara lain daripada Negara kantor pusatnya, maka yang diberlakukan adalah hukum dan Negara dimana perwakilan atau cabang itu berada. Hal ini ternyata diterima baik oleh Negara-negara Eropa yang melakukan transaksi jual beli bahan baku dengan Negara berkembang, dengan mengadakan perjanjian jual beli dengan perwakilan atau cabang dari perusahaan-perusahaan penjual yang ada di Eropa.[35] Jika diperhatikan, jelas bahwa perusahaan dari Negara-negara maju ini tidak ingin terhadap mereka diberlakukan hukum dari Negara-negara Asia dan Afrika yang dianggap terbelakang. Jadi masalah hukum Negara tertentu yang berlaku dalam suatu transaksi perdagangan internasional, ternyata masih menyisakan berbagai persoalan hukum, tetapi juga persoalan humanisme, alter ego dan chauvimisme, yang menganggap bahwa suatu tatanan atau sistem hukum tertentu lebih beradab dibandingkan dengan tatanan atau sistem hukum yang lainnya.[36]

Selanjutnya oleh karena konvensi ini hanya mengatur mengenai hukum yang berlaku bagi suatu transaksi jual beli internasional, segala sesuatu yang terbit dari perjanjian jual beli tersebut dikembalikan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian konvensi ini tidak mempersyaratkan apakah suatu perjanjian jual beli wajib untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diatur sepenuhnya hukum yang dipilih atan ditentukan sebagai hukum yang berlaku.[37]

B. Konvensi Hague 1964

Jika Konvensi Den Haag 1951/1955 mengatur mengenai hukum yang berlaku, dalam konvensi ini yang diatur adalah hukum materiilnya, yang wajib dimasukkan sebagai bagian dari hukum positif masing-masing Negara peserta konvensi. Menurut konvensi ini, yang dinamakan jual beli interbnasional adalah jual beli yang:

  1. Pada saat perjanjian ditutup, barang yang diperjualbelikan akan diserahkan akan melintasi Negara, yaitu dari wilayah suatu Negara tertentu peserta konvensi ke wilayah Negara lain yanh juga peserta konvensi;
  2. Penawaran dan penerimaan dilakukan di dua Negara konvensi yang berbeda;
  3. Penyerahan dari benda dilaksanakan berbeda dari Negara dimana penawaran dan penerimaan dilakukan.[38]

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam konvensi ini, pengertian jual beli internasional dipersempit. Dalam konvensi ini selanjutnya dikatakan bahwa “Rules of private international law shall be excludes for the purpose of the application of the present law, subject to any provision to the contrary in the said law.” Meskipun demikian dikatakan lebih lanjut: “The parties to a contract of sale shall be free to exclude the application hereto of the present law either entirely or partially. Such exclusion may be express or implied.”[39] Kedua ketentuan ini jelas menunjukkan terhadap isi atau materi konvensi Hague 1964 ini, tidak berlaku ketentuan hukum perdata internasional mengenai pilihan hukum Negara tertentu, namun demikian isi atau materi konvensi Hague 1964 ini dapat disimpangi oleh para pihak dalam perjanjian, baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian.[40]

Yang menarik dari konvensi ini adalah adanya kebebasan dari setiap pihak dalam perjanjian, yang meskipun warga Negara dari Negara yang bukan peserta konvensi ini, berhak untuk memilih dan karenanya menundukkan diri secara sukarela kepada berlakunya konvensi Den Haag 1964 ini untuk mengatur hubungan atau transaksi jual beli internasional yang mereka buat.[41] Namun demikian pemberlakuan yang demikian tunduk pada persyaratan berlakunya hukum memaksa dari sistem hukum yang seharusnya diberlakukan, seandainya para pihak tidak memilih konvensi Den Haag 1964 ini sebagai hukum yang berlaku bagi mereka.[42] Konvensi ini tidak mengatur mengenai pembentukan perjanjian, akibat perjanjian jual beli terhadap benda yang diperjualbelikan dan juga terhadap keabsahan dari perjanjian jual belinya.

C. Konvensi Vienna 1980 (CISG)

Pemberlakuan Konvensi Vienna 1980 memberikan pengaruh besar bagi konvensi Hague 1964. Oleh karena peserta konvensi Vienna 1980 ini adalah juga peserta konvensi Hague 1964, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 99 khususnya paragraph 3 dari konvensi Vienna 1980 yang mewajibkan Negara yang menyatakan diri tunduk pada konvensi Vienna 1980 ini wajib untuk menyatakan penarikan diri dari konvensi Hague 1964 dengan segala bentuk penyimpangan yang diperbolehkan, maka secara praktis konvensi Hague 1964 menjadi hamper tidak memiliki anggota lagi dan karenanya menjadi tidak berarti lagi, kecuali untuk bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tertentu yang masih di “reserved” oleh Negara-negara tertentu, dengan tidak memberlakukan ketentuan yang asama, yang diatur dalam konvensi Vienna 1980. Inipun relatif sangat kecil jumlahnya.[43]

Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) adalah konvensi yang mengatur aturan hukum materiil yang akan diberlakukan pada setiap transaksi perdagangan internasional. Dalam pandangan mereka konvensi yang berkaitan dengan pilihan hukum, bukanlah konvensi yang mengenai aturan hukum dalam transaksi perdagangan internasional, melainkan hanya memberlakukan ketentuan hukum domestik pada suatu transaksi perdagangan internasional. Sedangkan “An international sale is more than a domestic sale with incidental fireign elements”.[44] Dikatakan lebih lanjut bahwa “It entails special problem of communication and transportation, requires the parties to operate in alien legal and environments, and oblige them generally to speak in different language in more than literal sense.”

Dengan demikian jelaslah mengapa konvensi Vienna 1980 diperlukan dan dibutuhkan. Sifat dan karakteristik yang berbeda antara international trade dan domestic trade telah membawa akibat bahwa hukum domestik tidak dengan begitu saja dapat diberlakukan dalam setiap transaksi perdagangan internasional. Belum lagi chauvinistic character yang senantiasa melekat pada diri individu atau pihak-pihak tertentu mengenai keberlakuan hukum domestik dari suatu Negara tertentu terhadap Negara lainnya.[45]

CISG berlaku untuk perjanjian jual beli antara pihak-pihak dengan domisili usaha yang berada pada Negara yang berbeda yang merupakan anggota Konvensi Vienna 1980 ini atau ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku menunjuk pada berlakunya hukum dari Negara yang merupakan anggota konvensi Vienna 1980.[46]

CISG hanya mengatur mengenai pembentukan perjanjian jual beli, hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang terbit dari perjanjian jual beli tersebut, dan tidak mengatur mengenai keabsahan perjanjian dan atau setiap pasal daripadanya atau penerapannya, dan akibat perjanjian terhadap kepemilikan dari benda yang diperdagangkan. CISG juga tidak berlaku terhadap kewajiban penjual untuk kematian atau luka pribadi dari setiap orang yang disebabkan oleh benda yang diperdagangkan.[47]

Para pihak dalam konvensi ini bebas untuk mengesampingkan pemberlakuan CISG ini, ataupun mengatur secara berbeda ketentuan-ketentuan yang diatur dalam CISG ini, atas kehendak mereka.[48]

Menurut CISG, keberadaan perjanjian jual beli tidak perlu dibuat ataupun dibuktikan secara tertulis, dan tidak memerlukan formalitas tertentu. Keberadaan jual beli dapat dibuktikan dengan segala macam alat bukti termasuk saksi-saksi. Dikatakan lebih lanjut dalam konvensi Vienna 1980 bahwa suatu pernyataan yang dibuat atau suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menerima penawaran (tidak mutlak harus pembeli) yang mengindikasikan persetujuan terhadap suatu penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya diperlukan sebagai suatu bentuk penerimaan, namun demikian “silence” atau “inactivity” tidak diperlakukan sebagai penerimaan.[49] jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli baru ada manakala ada penawaran yang disampaikan dan penerimaan yang harus berwujud dalam bentuk tindakan atau perbuatan atau suatu pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang menerima penawaran. Sementara itu, saat efektifnya suatu penerimaan adalah pada saat penerimaan ini diterima oleh pihak yang mengajukan penawaran, dengan ketentuan bahwa penerimaan penawaran tersebut haruslah sampai dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pemberi penawaran atau dalam suatu jangka waktu yang secara umum dianggap patut untuk melakukan penerimaan suatu penawaran untuk jual beli.[50]

Ketentuan Pasal 4 CISG, seperti telah disinggung di atas, tidak mengatur mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang dibentuk oleh para pihak. ketentuan ini jelas menerbitkan kesulitan bagi penyelessaian sengketa, dimana salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tersebut mendalilkan ketidaabsahan perjanjian jual beli yang dibuat. secara konseptual, sebagai hukum materiil yang berlaku mengatur seluruh isi perjanjian jual beli, jelas tidak mungkin pilihan hukum Negara tertentu untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat. Disamping itu, perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dengan seksama, bukankah tujuan para pihak untuk memilih CISG dan karenanya tunduk pada ketentuan CISG adalah untuk mengecualikan pemberlakuan hukum nasional dari Negara tertentu, termasuk hukum dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Persoalan akan menjadi rumit jika ternyata ketentuan dalam CISG ini bertentangan dengan huukum nasional (hukum domestic) dari salah satu atau para pihak yang membuat perjanjian jual beli ini, khususnya yang menyangkut keabsahan perjanjian.[51]

Terkait dengan hal keabsahan dari suatu perjanjian, ada dua hal yang dapat dikemukakan disini. Pertama terkait dengan subjeknya yang berhubungan dengan pihak yang melakukan perjanjian yaitu, masalah kecapakan dan ada tidaknya kewenangan dari pihak yang masuk ke dalam perjanjian jual beli ini, dan masalah ada tidaknya persetujuan bebas dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli ini. Kedua berkaitan dengan objeknya, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli itu sendiri. Dalam permasalahan kedua ini, perlu diperhatikan bahwa dalam hal ketentuan hukum materiil mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG bertentangan dengan ketentuan hukum domestic yang berlaku di suatu Negara tertentu yang merupakan Negara salah satu pihak dalam perjanjian jual beli, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan perjanjian jual beli menjadi tidak sah dan harus dibatalkan.[52]

Selanjutnya, terkait dengan hal-hal yang meliputi objek perjanjian, khususnya pelaksanaan perjanjian, maka selain benda yang diperjualbelikan haruslah benda yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan di Negara dimana benda tersebut di transportasikan, maka seluruh ketentuan CISG harus dinyatakan berlaku dan sah, manakala terdapat pertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum domestic yang berlaku di suatu Negara tertentu yang merupakan Negara dari salah satu pihak dalam perjanjian jual beli. Dalam konteks ini ketentuan hukum domestik yang diberlaku dalam Negara tertentu yang merupakan Negara dari salah satu pihak dalam perjanjian jual beli yang bertentangan atau berbeda dari ketentuan CISG harus dinyatakan tidak berlaku.[53]

Dengan demikian berarti untuk menghindari terjadinya permasalahan yang terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat berdasarkan CISG dan karenanya tunduk pada ketentuan CISG ini, perlu dikatakan bahwa terhadap masalah kecakapan dan kewenangan subjektif dari para pihak untuk masuk dalam perjanjian jual beli ini dan kesepakatan bebas dalam pembentukan perjanjian jual beli, kedua hal ini tunduk sepenuhnya pada aturan hukum domestik dari Negara dimana para pihak berkedudukan hukum dan atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian persoalan terkait dapat diselesaikan.[54]

Selanjutnya untuk menentukan berlakunya CISG, ada 4 hal berikut yang perlu diperhatikan:

  1. Mengenai para pihak dalam perjanjian jual beli

1)      para pihak haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat yang berada pada Negara yang berbeda yang keduanya telah ikut serta memberlakukan CISG;

2)      para pihak dalam perjanjian jual beli haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat usaha pada Negara yang berbeda, dan hanya salah satu pihak yang negaranya telah ikut serta memberlakukan CISG, tetapi kaidah hukum internasional menunjuk hukum dari Negara ini (peserta CISG) sebagai hukum yang berlaku bagi transaksi jual beli tersebut.

  1. Mengenai isi perjanjian

1)      perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG adalah perjanjian komersial dan tidak meliputi penjualan kepada konsumen atau pengguna akhir dan;

2)      tidak semua benda-benda yang diperdagangkan dapat tunduk kepada ketentuan CISG. Dalam hal ini dapat diperhatikan ketentuan Pasal 2 CISG.

  1. CISG mengecualikan penjualan barang dimana pembeli memasok sejumlah besar dari barang tersebut untuk keperluan produksi. CISG juga tidak berlaku bagi penjualan dimana kewajiban pokok dari jual belinya adalah pemberian jasa tenaga kerja atau sejenisnya.
  2. CISG mengecualikan

1)      keabsahan perjanjian;

2)      akibat terhadap benda yang diperjualbelikan, termasuk hak pihak ketiga atas benda tersebut;

3)      tanggung jawab terhadap cidera atau kematian yang disebabkan oleh benda yang diperjualbelikan tersebut.[55]

Untuk hal-hal tersebut, penunjukan pilihan hukum tetap disarankan untuk mengisi kekosongan hukum.

2.2 Dampak Harmonisasi dan Unifikasi Hukum Perdagangan Internasional

Harmonisasi dan unifikasi dari hukum perdagangan internasional, khususnya sistem hukum kontrak membuat Negara-negara peserta dari konvensi internasional mengharmonisasikan hukum nasionalnya dengan konvensi-konvensi tersebut. Indonesia, sepengetahuan saya tidak meratifikasi konvensi-konvensi mengenai jual beli internasional.

Komitmen Indonesia untuk berperan serta secara aktif dalam perdagangan bebas membutuhkan harmonisasi hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang memaksa secara internasional. Berkenaan dengan hal tersebut dalam pembaharuan hukum terkait transaksi bisnis di Indonesia, perlu diperhatikan sejumlah konvensi-konvensi internasional. Harmonisasi hukum juga perlu dilakukan diantara Negara-negara ASEAN, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan Principles of European Contract Law yang sebagian besar mengadopsi Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICCs) yang bertujuan mengatasi disparitas sistem hukum antara common law dan civil law agar transaksi bisnis tidak terhalangi oleh kendala perbedaan persepsi.[56]

III. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka saya mendapatkan beberapa simpulan yaitu:

1.       Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk kelangsungan dalam interdependensi ekonomi dunia. Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli (atau imbal beli) lintas Negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini tidaklah harus merupakan pihak-pihak yang berasal dari Negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Suatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika transaksi jual beli telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan, dan keberadaan unsur asing atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku.

2.       Ada beberapa konvensi internasional yang terkait dengan jual beli barang, yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955, Konvensi Hague tahun 1964, dan Kovensi Vienna tahun 1980.

3.       Harminisasi dan unifikasi sistem hukum kontrak dalam perdagangangan internasional sangat diperlukan untuk mengatasi perbedaan sistem hukum yang dianut terutama common law dan Civil law

Sumber: http://mhs.blog.ui.ac.id


[1] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli), Jakarta: (PT RajaGrafindo Persada), 2000, Hal. 1.

[2] Ibid.

[3] William F. Fox, International Commercial Agreement A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving Disputes, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International, 1998, Hal. 1.

[4] Gunawan Widjaja, “Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 24.

[5] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. cit., Hal. 5.                                  

[6] Gunawan Widjaja, Loc. cit.

[7] Ricardo Simanjuntak, “Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 14.

[8] William F. Fox, Op. cit., Hal 3.

[9] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. cit., Hal. 5-6.

[10] William F. Fox, Op. cit., Hal 2.

[11]Victor Purba, “Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980)”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), Hal. 1.

[12] Ibid. Hal. 1-2.

[13] Ridwan Khairandy, “Tiga Problema Hukum dalam Transasksi Bisnis Internasional di Era Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 39.

[14] Victor Purba, Op. cit., Hal. 2.

[15] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 26

[16] Victor Purba, Op. cit., Hal. 2-3.

[17] Sudargo Gautama, Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, Jakarta: Alumni. 1978. Hal 50.

[18] Victor Purba, Op. cit., Hal. 3.

[19] Sudargo Gautama, Op. cit., Hal. 84.

[20] Victor Purba, Op. cit., Hal. 4.

[21] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 29

[22] Victor Purba, Op. cit., Hal. 10.

[23] Ibid.

[24] Konvensi Vienna 1980, Pasal 1 ayat 1 (b).

[25] Victor Purba, Op. cit., Hal. 11.

[26] Sudargo Gautama, . Hal. 49

[27] Huala Adolf, “Hambatan Bagi Indonesia Dalam Hukum Kontrak Internasional di Era Global”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 54.

[28] Ibid.

[29] Pasal 1paragraph 4 Konvensi Den Haag 1951/1955

[30] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 27.

[31] Sudargo Gautama, . Hal. 146-148.

[32] Ibid. Hal. 149-151.

[33] Pasal 3 Konvensi Den Haag 1951/1955

[34] Sudargo Gautama, Op. cit., Hal. 157-158.

[35] Ibid.

[36] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 28.

[37] Ibid.

[38] Pasal 1paragraph 1Konvensi Hague 1964.

[39] Pasal 2 Lampiran Konvensi Hague 1964.

[40] Gunawan Widjaja, Loc. cit.

[41] Pasal 4 Lampiran Konvensi Hague 1964.

[42] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 29.

[43] Ibid. Hal. 30

[44] Bernard Audit, “The Vienna Sales Convention and The Lex Mercatoria”, http://www.jus.uio.no/sisu, diunduh tanggal 25 Mei 2009.

[45] Gunawan Widjaja, Loc. cit.

[46] Pasal 1 Paragraph 1 CISG.

[47] Pasal 4 CISG.

[48] Pasal 6 CISG.

[49] Pasal 18 Paragraph 1 CISG.

[50] Pasal 18 Paragraph 1 CISG.

[51] Gunawan Widjaja, Loc. cit.Hal. 29-30.

[52] Ibid. Hal. 30.

[53] Ibid.

[54] Ibid.

[55] Pasal 2 CISG.

[56] Mahmul Siregar, “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 64.

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju https://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Hk Perdagangan Int'l. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s