Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah

MODUL 1
Kegiatan Belajar 1
Asas, Sistem dan Prinsip Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang pernah dijalankan di Indonesia yang tersurat adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan yang tersirat adalah Vrijbestuur (Tanjung Tantra).

Sistem Pemerintahan di Daerah pada dasarnya dapat diberi pengertian sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh yang di dalamnya terdapat komponen-komponen unit Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dan saling terkait berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah untuk mencapai tujuan Daerah.

Kegiatan Belajar 2
Otonomi Daerah, Penyerahan Kewenangan dan Tujuan Umum Pemerintahan Daerah

Secara formal Otonomi Daerah diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dengan tujuan untuk memperjelas dan memberikan ketegasan di samping membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, karena pemerintah dan Provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan ekonomi sebatas yang ditetapkan.

---

MODUL 2
PERTUMBUHAN PEMDA

Kegiatan Belajar 1
Pemerintahan Daerah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda

Sistem Pemerintah yang dilaksanakan Pemerintah Hindia Belanda sebelum 1870 adalah sistem dekonsentrasi. Lebih lanjut karena adanya gerakan Etische Politiek dan adanya desakan untuk menyusun pemerintahan secara modern dan demokratis, maka Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan medebewind melalui Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatie wet 1903) dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang tentang Perubahan Susunan Pemerintahan 1922, sedang di luar Jawa dan Madura masih diberlakukan Undang-Undang Desentralisasi 1903 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang pembentukan Daerah Otonom di luar Jawa (Groepsgemeenschaps Ordonantie), dan Undang-Undang pembentukan Kota Otonom di luar Jawa (Staatsgemeente Ordonantie Buitengewesten), keseluruhan Undang-Undang tersebut mengatur Pemerintahan dari Daerah-Daerah yang dikuasai langsung Pemerintah Hindia Belanda, di samping itu Pemerintah Hindia Belanda juga mengatur Daerah-Daerah yang tidak langsung dikuasai yaitu Daerah-Daerah Otonom yang berupa persekutuan masyarakat adat asli Indonesia dan Daerah kerajaan-kerajaan Indonesia.

Kegiatan Belajar 2
Pemerintahan Daerah Zaman Jepang

Pada tahun 1942 Jepang berkuasa di Indonesia. Seluruh Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta secara administratif terbagi dalam Syu, Ken dan Si. Gun, Son dan Ku. Sistem Pemerintahan Jepang disusun untuk mendukung perang oleh karena itu, pendemokratisasi pemerintahan dihapuskan, akan tetapi untuk Ken dan Si serta Tokobetu Si berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintahan Jepang masih melaksanakan pendemokratisasian dalam pemerintahan walaupun terbatas.

Ken dan Si sebagai Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan diberi wewenang untuk membuat peraturan (Zyoo Rei) tentang urusan pekerjaannya masing-masing.

Pada masa akhir pemerintahan Jepang dibentuklah Dewan Kepulauan Jawa (Cuco Sangiin) di setiap Syuu dan Tokobetu Si, akan tetapi kenyataannya tidak berfungsi.

Kegiatan Belajar 3
Pemerintahan Daerah Zaman Indonesia Merdeka

Sejak Indonesia merdeka, sejarah perjalanan pemerintahan Daerah Indonesia telah mengalami beberapa perubahan mendasar. Seiring dengan pergeseran konstitusi yang terjadi pada Pemerintah Pusat, telah beberapa peraturan perundangan dikeluarkan antara lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Bagian Timur, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Ketetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerahdan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Jiwa undang-undang tersebut tentu saja berbeda sejalan dengan konstitusi yang mendasarinya, sebagaimana dimaklumi telah terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaan konstitusi yaitu dari UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 dan adanya amandemen UUD 1945 mulai tahun 2000.

---

MODUL 3
ORGANISASI PEMDA

Kegiatan Belajar 1
Pembentukan Daerah dan Kriterianya

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial-budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

Syarat-syarat pembentukan Daerah, dan kriteria pemekaran Daerah, penghapusan dan penggabungan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah.

Kegiatan Belajar 2
Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah

Sebagai pelaksana desentralisasi di Daerah telah dibentuk organisasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Masing-masing berdiri sendiri. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Sekretaris Daerah diwajibkan membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis, dan unit pelaksana lainnya. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya.

---

MODUL 4
KEPEGAWAIAN PEMDA

Kegiatan Belajar 1
Pokok-pokok Kepegawaian

1. Pegawai Negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota POLRI.
2. Pegawai Pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada perangkat Pemerintah Pusat.
3. Pegawai Daerah adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada perangkat Pemerintah Daerah.
4. Pejabat Negara adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu seperti Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan lain-lain.
5. Pegawai Negeri berkewajiban mentaati Pancasila, UUD 1945, dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, Pegawai Negeri mempuyai hak mendapatkan gaji yang adil dan layak.

Kegiatan Belajar 2
Rekrutmen Pegawai Daerah

Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan agar mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Untuk itu masalah pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dilakukan oleh Presiden. Namun Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Kepegawaian Daerah.

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan secara terhormat atau tidak terhormat karena:

1. atas permintaan sendiri.
2. meninggal dunia.
3. hukuman disiplin.
4. perampingan organisasi pemerintah.
5. menjadi anggota partai politik.
6. dipidana penjara.
7. dinyatakan hilang.
8. keuzuran jasmani.
9. mencapai batas usia pensiun.

Kegiatan Belajar 3
Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Daerah

Penanggung jawab manajemen kepegawaian berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab kebijakan manajemen kepegawaian Presiden dibantu oleh Komisi Kepegawaian.

PNS dibina dan dikembangkan berdasarkan sistem karier. PNS diberi pangkat dan jabatan sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya.

Untuk mencapai kompetensi sesuai dengan standar normatif, Calon PNS yang akan diangkat sebagai PNS penuh harus mengikuti Diklat Prajabatan. Sedangkan PNS yang sudah diangkat penuh agar mampu mengembang tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan yang akan diembannya ia harus mengikuti Diklat dalam Jabatan.

Pangkat tertinggi untuk pejabat karier pada Pemerintah Provinsi adalah eselon I/b, sedangkan pengkat tertinggi untuk pejabat karier pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah eselon II/a.

---

MODUL 5
KEUANGAN DAERAH

Kegiatan Belajar 1
Sumber Pendapatan Daerah

Adanya sumber pendapatan Daerah bagi Daerah Otonom merupakan prasyarat mutlak yang harus ada dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terefleksikan pada upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Daerah Otonom sangat membutuhkan dana yang memadai. Atas dasar itu, sumber-sumber pendapatan Daerah digali dan ditingkatkan terus pengelolaannya agar pelaksanaan kegiatan di Daerah berjalan lancar karena ditopang oleh keuangan Daerah yang memadai.

Pada era Otonomi Daerah, masalah keuangan Daerah termasuk hal yang terus menerus menjadi agenda perdebatan penting karena keberadaannya sangat vital bagi Daerah Otonom dan dari 4 (empat) sumber pendapatan Daerah sebagian besar Daerah memandang belum optimalnya penggalian sumber keuangan tersebut. Seiring dengan itu, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka memperkuat desentralisasi departemen, salah satu diantaranya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Menurut Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebut bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli Daerah yang mencakup hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. dana perimbangan.
3. pinjaman Daerah, dan
4. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Kegiatan Belajar 2
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dalam rangka sistem penyelenggaraan pemerintahan, sistem pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan Daerah, pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan Indonesia, yang mempunyai kedudukan sangat penting terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan Daerah menuntut penekanan yang lebih besar pada transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan secara serius pada asas keadilan dan kepatutan, di mana masyarakat tidak lagi hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu, di mana tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah. APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dipisahkan secara tegas tidak dicatat dan dikelola dalam APBD, tetapi diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000. Pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN dan penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat negara diberikan hak keuangan dalam bentuk dan gaji tunjangan lainnya. Begitu juga pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

---

MODUL 6
KOORDINASI PEMDA

Kegiatan Belajar 1
Konsep-Konsep Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peranan yang penting. Kita akan mengetahui apakah pelaksanaan itu sudah berjalan atau tidak sesuai dengan perencanaan dengan melalui pengawasan. Pengawasan merupakan suatu tindakan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyimpangan dan penyelewengan serta kegiatan lanjutan dari perencanaan dan memberikan stimulasi pada perencanaan berikutnya. Ada beberapa elemen dasar yang perlu diketahui dari konsep pengawasan, diantaranya asas-asas pengawasan, langkah-langkah pengawasan serta jenis-jenis pengawasan. Konsep dasar pengawasan tersebut mewarnai kegiatan pengawasan pada umumnya, demikian pula halnya dengan pengawasan pada Pemerintahan Daerah. Pemahaman yang cukup baik pada konsep pengawasan akan membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Belajar 2
Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengendalian Kinerja Pemda

Pengawasan DPRD, pengendalian dan pemeriksaan pada hakikatnya merupakan bentuk pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah semakin baik sehingga tercipta kepemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan yang efektif yang dimulai sejak dirumuskannya perencanaan, pelaksanaan dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Dengan pengawasan yang efektif akan memudahkan mengetahui tingkat kemajuan ataupun mengetahui secara dini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga penyelewengan atau penyimpangan dapat segera dapat diatasi.

---

MODUL 7
KOORDINASI PEMDA

Kegiatan Belajar 1
Konsep Dasar Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi pemerintahan sebagai salah satu fenomena dalam pemerintahan di Daerah merupakan aspek yang penting dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Koordinasi pemerintahan adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintahan, masalah kerja sama antara aparatur pemerintahan dan pertalian satu sama lainnya. Sebagai suatu konsep, koordinasi mencakup beberapa unsur yang perlu diketahui seperti metode koordinasi, jenis-jenis koordinasi, aspek-aspek koordinasi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap koordinasi.

Secara mendasar Forland mengemukakan 4 (empat) faktor yang menentukan efektifitas organisasi pemerintahan yaitu, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pengawasan dan observasi yang seksama, kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif dan ketrampilan memanfaatkan kepemimpinan.

Kegiatan Belajar 2
Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah

Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah dalam praktiknya dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintahan Daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi dalam pengkoordinasian antar Perangkat Daerah, yang meliputi dinas-dinas Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sebagai pedoman terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan pokok sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perangkat Daerah. Tetapi penyusunan organisasi Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Daerahnya.

Kegiatan Belajar 3
Mekanisme Koordniasi Pemerintahan Daerah

Mekanisme koordinasi Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

• Koordinasi Perencanaan
• Koordinasi Pelaksanaan
• Koordinasi Pelaporan
• Koordinasi Pertanggungjawaban

Pada prakteknya yang berperan utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah, dan secara politis dipertanggungjawaban oleh Kepala Daerah.

---

MODUL 8
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAERAH

Kegiatan Belajar 1
Dasar-dasar Kerjasama Daerah

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Daerah dapat membentuk badan kerjasama antar Daerah. Selain itu Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan badan/lembaga lain dalam rangka mengembangkan potensi Daerah. Salah satu bentuk kerjasama yang penting adalah dengan melalui pinjaman Daerah, jika Daerah memandang perlu. Kerjasama melalui pinjaman Daerah dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Persetujuan DPRD sangat diperlukan, jika kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang akan menimbulkan beban masyarakat.

Kegiatan Belajar 2
Penyelesaian Perselisihan antar Daerah

Dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Daerah-Daerah dalam rangka Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dapat saja terjadi perselisihan antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Biasanya perselisihan antar Daerah yang banyak terjadi adalah berkaitan dengan batas Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang penyelesaian perselisihan antar Daerah, yang dikemukakan bahwa perselisihan antar Daerah diselesaikan oleh Pemerintahsecara musyawarah. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui Mahkamah Agung.

---

MODUL 9
PEMERINTAHAN DAERAH MASA DEPAN

Kegiatan Belajar 1
Beberapa masalah Pokok dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dilakukan dengan persiapan yang relatif singkat, bahkan terkesan terburu-buru. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk segera merespon tuntutan masyarakat Daerah dan memperkuat perekonomian nasional menjelang era perdagangan bebas. Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut tidak disertai dengan sosialisasi yang cukup, sehingga banyak menimbulkan permasalahan yang intinya adalah masih belum terpenuhinya esensi dari tujuan otonomi itu sendiri dan masih banyaknya Daerah-Daerah yang belum siap melaksanakan Otonomi Daerah tersebut.

Kegiatan Belajar 2
Tantangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah masa depan menghadapi tantangan yang cukup besar baik dari dalam maupun dari luar. Dari sisi eksternal, Pemerintah Daerah menghadapi arus globalisasi yang sarat dengan persaingan, arus informasi, budaya dan lain sebagainya. Sedang dari internal, Pemerintah Daerah menghadapi tantangan bahwa masyarakat semakin cerdas sehingga akan semakin banyak tuntutan masyarakat agar Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan transformasi pada organisasinya. Good governance atau yang diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik menawarkan konsep dalam pengelolaan urusan-urusan negara pada semua tingkat yang implementasinya membutuhkan kerjasama yang sinergis pada semua pihak yang terkait(ut)