Pedoman Penyelenggaraan Program Akselerasi

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN BELAJAR BAGI SISWA BERBAKAT AKADEMIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia dari masa ke masa lebih banyak bersifat klasikal-massal, yaitu berorientasi kepada kuantitas untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya jumlah siswa. Kelemahan yang tampak dari penyelenggaran pendidikan seperti ini adalah tidak terakomodasinya kebutuhan individual siswa di luar kelompok siswa normal. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa hakikat pendidikan adalah untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi kecerdasan dan bakatnya secara optimal.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Hal ini baru dapat terpenuhi pada saat Indonesia memasuki pembangunan jangka panjang kesatu tahun 1969/1970 – 1993/1994. Dalam periode pembangunan ini pemerintah mulai menaruh perhatian pada pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Upaya merintis program pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa tersebut, telah dimulai sejak tahun 1974 dengan pemberian beasiswa bagi siswa Sekolah Dasa (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbakat dan berprestasi tinggi tetapi lemah kemampuan ekonomi keluarganya.

Selanjutnya, pada tahun 1982 Balitbang Dikbud membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Berbakat (KKPPAB). Kelompok Kerja ini mewakili unsur-unsur struktural serta unsur-unsur keahlian seperti Balitbang Dikbud, Ditjen Dikdasmen, Ditjen Dikti, Perguruan Tinggi, serta unsur keahlian di bidang sains, matematika, teknologi (elektronika, otomotif, dan pertanian), bahasa, dan humaniora, serta psikologi. Kelompok Kerja tersebut antara lain bertugas untuk:

  1. mengembangkan “Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Anak Berbakat” yang meliputi program jangka pendek dan jangka panjang untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
  2. merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan / me-laksanakan, dan menilai kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana induk pengembangan anak berbakat.

Kemudian, pada tahun 1984 Balitbang Dikbud menyelenggarakan perintisan pelayanan pendidikan anak berbakat dari tingkat SD, SMP, dan SMA di satu daerah perkotaan (Jakarta) dan satu daerah pedesaan (Kabupaten Cianjur). Program pelayanan yang diberikan berupa pengayaan (enrichment) dalam bidang sains (Fisika, Kimia, Biologi, dan Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa), matematika, teknologi (elektronika, otomotif, dan pertanian), bahasa (Inggris dan Indonesia), humaniora, serta keterampilan membaca, menulis, dan meneliti. Pelayanan pendidikan dilakukan di kelas khusus di luar program kelas reguler pada waktu-waktu tertentu. Perintisan pelayanan pendidikan bagi anak berbakat ini pada tahun 1986 dihentikan seiring dengan pergantian pimpinan dan kebijakan di jajaran Depdikbud.

Selanjutnya, pada tahun 1994 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan program Sekolah Unggul (Schools of Excellence) di seluruh propinsi sebagai langkah awal kembali untuk menyediakan program pelayanan khusus bagi peserta didik dengan cara mengembangkan aneka bakat dan kreativitas yang dimilikinya.

Namun akhirnya, program ini dianggap tidak cukup memberikan dampak positif pada siswa berbakat untuk mengembangkan potensi intelektualnya yang tinggi. Keluhan yang muncul di lapangan secara bersamaan didukung oleh temuan studi terhadap 20 SMU Unggulan di Indonesia yang menunjukkan 21,75 % siswa SMU Unggulan hanya mempunyai kecerdasan umum yang berfungsi pada taraf di bawah rata-rata, sedangkan mereka yang tergolong anak memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa hanya 9,7 % (Reni H., dkk., 1998).

Pada tahun 1998/1999, dua sekolah swasta di DKI Jakarta dan satu sekolah swasta di Jawa Barat melakukan ujicoba pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam bentuk program percepatan belajar (akselerasi), yang mendapat arahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2000 program dimaksud dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada Rakernas Depdiknas menjadi program pendidikan nasional. Pada kesempatan tersebut Mendiknas melalui Dirjen Dikdasmen menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Sekolah Penyelenggara Program Percepatan Belajar kepada 11 (sebelas) sekolah yakni 1 (satu) SD, 5 (lima) SLTP dan 5 (lima) SMU di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian pada tahun pelajaran 2001/2002 diputuskan penetapan kebijakan pendiseminasian program percepatan belajar pada beberapa sekolah di beberapa propinsi di Indonesia.

B. Tujuan

Ada dua tujuan yang mendasari dikembangkannya program percepatan belajar bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa:

1. Tujuan Umum

  1. Memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan afektifnya.
  2. Memenuhi Hak Asasi peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi dirinya sendiri.
  3. Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik.
  4. Memenuhi kebutuhan aktualisasi diri peserta didik.
  5. Menimbang peran peserta didik sebagai aset masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk pengisian peran.
  6. Menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin masa depan.

2. Tujuan Khusus

  1. Memberikan penghargaan untuk dapat menyelesaikan program pendidikan secara lebih cepat sesuai dengan potensinya.
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran peserta didik.
  3. Mencegah rasa bosan terhadap iklim kelas yang kurang mendukung berkembangnya potensi keunggulan peserta didik secara optimal.
  4. Memacu mutu siswa untuk peningkatan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosionalnya secara berimbang.

BAB II
LANDASAN


A. Landasan Yuridis

Kesungguhan pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa secara tegas telah dinyatakan sejak Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1983, yang menyebutkan : “… Demikian pula perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak yang berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal”.

Tekad ini berlanjut terus dan dipertahankan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara berikutnya yaitu GBHN Tahun 1988, yang berbunyi: “Anak didik berbakat istimewa perlu mendapat perhatian khusus agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan tingkat pertumbuhan pribadinya“; GBHN Tahun 1993 yang menyatakan “Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya”; dan selanjutnya GBHN Tahun 1998 mengamanatkan bahwa : “Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa mendapat perhatian dan pelajaran lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya tanpa mengabaikan potensi peserta didik lainnya.”

Demikian pula di dalam Undang–Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa:”Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.” Begitu pula dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa “setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak–hak sebagai berikut: (1) mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (2) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri, maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (6) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.

Kesungguhan untuk mengembangkan pendidikan bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa ditekankan pula oleh Presiden Republik Indonesia ketika menerima anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) tanggal 19 Januari 1991, yang menyatakan bahwa: “Agar lebih memperhatikan pelayanan pendidikan terhadap anak–anak yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan luar biasa.”

Implementasi pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 untuk Sekolah Dasar, yang dinyatakan dalam pasal 15:

(1)  Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

(2)   Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat diberikan dengan menyelenggarakan:
1. Program Percepatan
2. Program Khusus
3. Program Kelas Khusus
4. Program Pendidikan Khusus

(3)   Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan Direktur Jenderal.

Sedangkan untuk tingkat SMP ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 054/U/1993, seperti yang disebutkan dalam:
Pasal 15:

(1) “Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah, dan jalur pendidikan luar sekolah.”

(2) “Pelayanan pendidikan siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan luar sekolah, dapat diberikan dengan menyelenggarakan program khusus dan program kelas khusus.”

Pasal 16

(1)  “Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan di SLTP sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun.”

(2)   Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Demikian juga untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992, seperti dinyatakan dalam:
Pasal 16:

(1) Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang ditetapkan dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan di SMU sekurang-kurangnya dua tahun.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kembali menegaskan bahwa: “ Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus” (pasal 5 ayat 4). Begitu pula dalam pasal 12 ayat 1 dinyatakan bahwa: “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

B. Landasan Teoretis

1. Batasan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggunakan istilah warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Penggunaan istilah potensi kecerdasan dan bakat istimewa ini berkait erat dengan latar belakang teoretis yang digunakan. Potensi Kecerdasan berhubungan dengan kemampuan intelektual, sedangkan bakat tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual, namun juga beberapa jenis kemampuan lainnya seperti yang disebut oleh Gardner dengan teorinya yang dikenal Multiple Intelligences (1983) yaitu, kecerdasan linguistik, kecerdasan musikal, kecerdasan spasial, kecerdasan logikal-matematikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal.

Pengertian potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam program percepatan belajar ini dibatasi hanya pada kemampuan intelektual umum saja. Ada dua acuan yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual umum yaitu acuan unidimensional, yang lebih dikenal sebagai batasan yang diberikan oleh Lewis Terman (1922) dan acuan multidimensional, yang disampaikan oleh Renzulli, Reis, dan Smith (1978) dengan Konsepsi Tiga Cincin (The Three Ring Conception).

Untuk pendekatan unidimensional, kriteria yang digunakan hanya semata-mata skor IQ saja. Secara operasional batasan kemampuan intelektual umum yang digunakan adalah “mereka yang mempunyai skor IQ 140 skala Wechsler. Sedangkan untuk pendekatan multidimensional, kriteria yang digunakan lebih dari satu. Dalam hal ini, batasan yang digunakan adalah “mereka yang memiliki dimensi kemampuan umum pada taraf cerdas (ditetapkan skor IQ 125 ke atas skala Wechsler), dimensi kreativitas cukup (ditetapkan skor CQ dalam nilai baku cukup) dan pengikatan diri terhadap tugas baik (ditetapkan skor TC dalam kategori nilai baku baik).

2. Ciri-Ciri Keberbakatan

Sejak program percepatan belajar dirintis oleh tiga sekolah swasta pada tahun ajaran 1998/1999, hingga saat ini konsepsi keberbakatan yang digunakan berasal dari Renzulli, Reis, dan Smith (1978) yang menyebutkan bahwa keberbakatan menunjuk pada adanya keterkaitan antara tiga kelompok ciri (Kluster) yaitu kemampuan umum, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas (task commitment) di atas rata-rata.

Dengan menggunakan konsepsi keberbakatan dari Renzulli, Reis, dan Smith (1978) dan disesuaikan dengan kondisi yang ingin dikembangkan oleh pihak sekolah maka definisi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam Program Percepatan Belajar adalah:

Mereka yang oleh psikolog dan/atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan, dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan terhadap tugas yang tergolong baik.

Untuk mendapatkan peserta didik yang tergolong berbakat seperti yang disebutkan dalam definisi di atas, berikut disampaikan 14 ciri-ciri keberbakatan yang telah memiliki korelasi yang signifikan dengan tiga aspek tersebut (Balitbang Depdikbud, 1986):

1. Lancar Berbahasa (mampu mengutarakan pemikirannya);
2. Memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu pengetahuan;
3. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam berpikir logis dan kritis;
4. Mampu belajar/bekerja secara mandiri;
5. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa);
6. Mempunyai tujuan yang jelas dalam tiap kegiatan atau perbuatannya;
7. Cermat atau teliti dalam mengamati;
8. Memiliki kemampuan memikirkan beberapa macam pemecahan masalah;
9. Mempunyai minat luas;
10. Mempunyai daya imajinasi yang tinggi;
11. Belajar dengan mudah dan cepat;
12. Mampu mengemukakan dan mempertahankan pendapat;
13. Mampu berkonsentrasi; dan
14. Tidak memerlukan dorongan (motivasi) dari luar.

C. Landasan Empiris

Melihat ciri-ciri di atas, terkesan seakan-akan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa hanya memiliki sifat-sifat yang positif. Sebetulnya tidak demikian. Sebagaimana anak pada umumnya, anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mempunyai kebutuhan pokok akan pengertian, penghargaan, dan perwujudan diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, mereka akan menderita kecemasan dan keragu-raguan. Jika minat, tujuan, dan cara laku mereka yang berbeda dengan peserta didik pada umumnya, tidak memperoleh pengakuan, maka mereka walaupun memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa akan mengalami kesulitan. Hal ini nyata dari daftar yang disusun oleh Seogoe (dikutip oleh Martinson, 1974) yang menunjukkan bahwa ciri-ciri tertentu dari siswa yang memiliki potensi kecedasan dan bakat istimewa dapat atau mungkin mengakibatkan timbulnya masalah-masalah tertentu, misalnya:

  1. Kemampuan berpikir kritis dapat mengarah ke arah sikap meragukan (skeptis), baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain;
  2. Kemampuan kreatif dan minat untuk melakukan hal-hal yang baru, bisa menyebabkan mereka tidak menyukai atau lekas bosan terhadap tugas-tugas rutin;
  3. Perilaku yang ulet dan terarah pada tujuan, dapat menjurus ke keinginan untuk memaksakan atau mempertahankan pendapatnya;
  4. Kepekaan yang tinggi, dapat membuat mereka menjadi mudah tersinggung atau peka terhadap kritik;
  5. Semangat, kesiagaan mental, dan inisiatifnya yang tinggi, dapat membuat kurang sabar dan kurang tenggang rasa jika tidak ada kegiatan atau jika kurang tampak kemajuan dalam kegiatan yang sedang berlangsung;
  6. Dengan kemampuan dan minatnya yang beraneka ragam, mereka membutuhkan keluwesan serta dukungan untuk dapat menjajaki dan mengembangkan minatnya;
  7. Keinginan mereka untuk mandiri dalam belajar dan bekerja, serta kebutuhannya akan kebebasan, dapat menimbulkan konflik karena tidak mudah menyesuaikan diri atau tunduk terhadap tekanan dari orang tua, sekolah, atau teman-temannya. Ia juga bisa merasa ditolak atau kurang dimengerti oleh lingkungannya;
  8. Sikap acuh tak acuh dan malas, dapat timbul karena pengajaran yang diberikan di sekolah kurang mengundang tantangan baginya.

Selain itu, berdasar penelitian Herry (1993), mereka juga suka mengganggu teman-teman sekitarnya. Hal ini disebabkan karena mereka lebih cepat memahami materi pelajaran yang diterangkan guru di depan kelas dibandingkan teman-temannya. Dengan diterangkan sekali saja, mereka telah dapat menangkap maksudnya, sedangkan siswa yang lain masih perlu dijelaskan lagi; mereka banyak waktu terluang, yang kemudian apabila kurang diantisipasi oleh gurunya, akan digunakan untuk mengadakan aktivitas sekehendaknya (usil), misalnya mencubit atau melemparkan benda-benda kecil/kapur ke teman-teman sekitarnya.

Akibat lebih lanjut, mereka dapat menjadi anak yang berprestasi di bawah potensinya (underachiever) atau bahkan malah mungkin menjadi anak yang bermasalah (mengalami kesulitan belajar). Hal ini nyata dari hasil penelitian Herry, dkk., (1996) terhadap siswa SD di propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Kalimantan Barat, yang menunjukkan bahwa 22% dari siswa yang memiliki potensi kecerasan dan bakat istimewa beresiko tinggal kelas (nilai rata-rata rapornya kurang dari 6,00). Demikian pula hasil penelitian Herry, dkk., (1997) terhadap siswa SLTP di empat propinsi yang sama menunjukkan bahwa 20% dari siswa SLTP yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga beresiko tinggal kelas. Sementara itu, hasil penelitian Yaumil (1990) di Jakarta terhadap siswa SMA menunjukkan bahwa sekitar 30% dari siswa SMA yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berprestasi di bawah potensinya.

Keadaan di atas tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara lain. Beberapa penelitian di negara maju, seperti di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekitar 25% dari siswa yang putus sekolah adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Utami Munandar, 1989). Selain itu, Marland (1971) juga mengemukakan bahwa lebih dari separuh anak yang memilki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berprestasi di bawah potensinya disebabkan karena tidak mendapat program pendidikan yang sesuai.

Masalah-masalah di atas dapat terjadi karena mereka belum mendapat pelayanan pendidikan yang memadai secara tidak disadari. Apabila teman-teman sekelas mereka memiliki tingkat kemampuan dan kecerdasan yang relatif sama (homogen), hal di atas tidak akan terjadi.

Untuk menghindari sifat-sifat yang kurang baik ini, kita hendaknya berusaha memberikan kepuasan rohaniah untuk dapat dimanfaatkan, yaitu melalui pelayanan pendidikan yang berdiferensiasi (Ward, 1980), yaitu pemberian pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecerdasan siswa, agar mereka dapat memanifestasikan potensinya yang masih latent, yakni sebagaimana ciri-ciri mereka seperti yang telah dikemukakan di atas.

D. Landasan Filosofis

Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, termasuk di dalamnya program percepatan (akselerasi) belajar didasari filosofi yang berkenaan dengan: (1) hakekat manusia, (2) hakekat pembangunan nasional, (3) tujuan pendidikan, dan (4) usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut (Depdikbud, 1994).

Pertama, manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa telah dilengkapi dengan berbagai potensi dan kemampuan. Potensi itu pada dasarnya merupakan anugerah kepada manusia yang semestinya dimanfaatkan dan dikembangkan, serta jangan disia-siakan. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, sebagaimana anak pada umumnya, juga mempunyai kebutuhan pokok akan keberadaannya (eksistensinya). Apabila kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, mereka akan menderita kecemasan dan keragu-raguan. Jika potensi mereka tidak dimanfaatkan, mereka walaupun potensial akan mengalami kesulitan (Utami Munandar, 1982).

Di samping memiliki persamaan dalam sifat dan karakteristiknya, potensi tersebut memiliki tingkat dan jenis yang berbeda-beda. Pendidikan dan lingkungan berfungsi untuk mengembangkan potensi tersebut agar menjadi aktual dalam kehidupan, sehingga berguna bagi orang yang bersangkutan, masyarakat, dan bangsanya, serta menjadi bekal untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, usaha untuk mewujudkan anugerah potensi tersebut secara penuh merupakan konsekuensi dari amanah Tuhan.

Kedua, dalam pembangunan nasional, manusia merupakan sentral, yaitu sebagai subyek pembangunan. Untuk dapat memainkan perannya sebagai subyek, maka manusia Indonesia dikembangkan untuk menjadi manusia yang utuh, yang berkembang segenap dimensi potensinya secara wajar, sebagaimana mestinya.

Pelayanan pendidikan yang kurang memperhatikan potensi anak, bukan saja akan merugikan anak itu sendiri, melainkan akan membawa kerugian yang lebih besar bagi perkembangan pendidikan dan percepatan pembangunan di Indonesia (Utami Munandar, dalam Herry, 1991). Hal ini disebabkan karena negara akan kehilangan sejumlah tenaga terampil yang sangat bermanfaat dalam pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh. Pendidikan nasional mengemban tugas dalam mengembangkan manusia Indonesia sehingga menjadi manusia yang utuh dan sekaligus merupakan sumberdaya pembangunan.

Ketiga, pendidikan nasional berusaha menciptakan ke-seimbangan antara pemerataan kesempatan dan keadilan. Pemerataan kesempatan berarti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tanpa dihambat perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, dan agama. Akan tetapi, memberikan kesempatan yang sama (equal oppornity) pada akhirnya akan dibatasi oleh kondisi obyektif peserta didik, yaitu kapasitasnya untuk dikembangkan.

Untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan, maka diperlukan intensi bukan hanya memberikan kesempatan yang sama, melainkan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi obyektif peserta didik. Perlakuan pendidikan yang adil pada akhirnya adalah perlakuan yang didasarkan pada minat, bakat, dan kemampuan serta kecerdasan peserta didik.

Sementara itu, dipandang dari segi demokrasi, sebenarnya setiap anak, apakah ia menonjol, biasa, atau kurang kemampuan dan kecerdasannya, harus diberi kesempatan sepenuhnya untuk mengembangkan dirinya sampai ke batas kemampuan dan kecerdasannya (Terman, 1979).

Dengan demikian, justru peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang sampai sekarang kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan dan bakatnya dengan sebaik-baiknya, karena mereka belum menerima pelayanan pendidikan yang sesuai dengan taraf kecerdasan dan bakatnya yang menonjol itu (Andi Hakim Nasoetion, 1982). Di pihak lain, memperlakuan secara sama setiap peserta didik yang berbeda potensi kecerdasan dan bakatnya merupakan ketidakadilan.

Keempat, dalam upaya mengembangkan kemampuan peserta didik, pendidikan berpegang kepada azas keseimbangan dan keselarasan, yaitu: keseimbangan antara kreativitas dan disiplin, keseimbangan antara persaingan (kompetisi) dan kerjasama (kooperatif), keseimbangan antara pengembangan kemampuan berpikir holistik dengan kemampuan berpikir atomistik, dan keseimbangan antara tuntutan dan prakarsa.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN


A. Program Pendidikan

Di negara-negara maju, terdapat berbagai jenis program pendidikan untuk siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Getls dan Dillon, dalam Hallahan dan Kaufman, 1982), antara lain:

1. Sekolah musim panas di negeri dengan empat musim,
2. Pendidikan dasar tidak berjenjang,
3. Diterima lebih awal di perguruan tinggi,
4. Pelajaran-pelajaran perguruan tinggi bagi siswa-siswa setingkat sekolah menengah,
5. Mata-mata pelajaran di sekolah menengah dan kreditnya diakui di perguruan tinggi,
6. Kelas-kelas khusus untuk mata pelajaran tertentu yang ada dalam kurikulum,
7. Kelas-kelas khusus pada semua mata pelajaran yang ada dalam kurikulum,
8. Seminar-seminar hari Sabtu,
9. Pengelompokan berdasar kemampuan,
10. Pengayaan di kelas-kelas biasa,
11. Guru tamu,
12. Penambahan mata pelajaran,
13. Tugas-tugas kelompok dan tugas-tugas ekstrakurikuler,
14. Wisata karya,
15. Pelajaran-pelajaran khusus melalui televisi,
16. Program pelajaran biasa setengah hari, dan program pengayaan setengah hari lainnya,
17. Percepatan,
18. Sekolah-sekolah khusus,
19. Program konsultasi,
20. Bimbingan/tutorial,
21. Belajar mandiri,
22. Pertukaran pelajar,
23. Peningkatan yang luwes (misalnya anak SD mengambil pelajaran di SMP, dsb.),
24. Penempatan siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
25. Program pemberian penghargaan,
26. Program kegiatan yang ditawarkan lembaga non¬sekolah, seperti museum, perpustakaan, dan
27. Kurikulum khusus.

Dari sekian banyak bentuk program pendidikan yang dapat dipilih, terdapat dua jenis program yang terbanyak dilaksanakan yakni program pengayaan (enrichment) dan program percepatan (acceleration):

(1) Program Pengayaan (Enrichment), yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki siswa, dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan/pendalaman, setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk siswa lainnya. Program ini cocok untuk siswa yang bertipe “enriched learner”.

(2) Program Percepatan (Acceleration), yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa , dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya. Program ini cocok bagi siswa yang bertipe “accelerated learner”.

Buku pedoman ini untuk selanjutnya menitikberatkan pembahasannya kepada pedoman penyelenggaraan program percepatan belajar (akselerasi).

B. Bentuk Penyelenggaraan Program

Percepatan Belajar

Ditinjau dari bentuk penyelenggaraannya dapat dibedakan menjadi (Clark, 1983):

(1) Kelas Reguler, di mana siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa tetap berada bersama-sama dengan siswa lainnya di kelas regular (model inklusif); Bentuk penyelenggaraan pada kelas reguler dapat dilakukan dengan model sebagai berikut:

  1. Kelas reguler dengan kelompok (cluster)
    Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama siswa lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.
  2. Kelas reguler dengan pull out
    Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama siswa lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber (ruang khusus) untuk belajar mandiri, belajar kelompok, dan/atau belajar dengan guru pembimbing khusus.
  3. Kelas reguler dengan cluster dan pull out
    Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama siswa lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber (ruang khusus) untuk belajar mandiri, belajar kelompok, dan/atau belajar dengan guru pembimbing khusus.

(2) Kelas Khusus, di mana siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar dalam kelas khusus; dan
(3) Sekolah Khusus, di mana semua siswa yang belajar di sekolah ini adalah siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

C. Lama Belajar

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program belajar bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa lebih cepat dibandingkan siswa reguler. Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), dari 6 (enam) tahun dapat dipercepat menjadi 5 (lima) tahun. Sedangkan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-masing dari 3 (tiga) tahun dapat dipercepat menjadi 2 (dua) tahun.

D. Standar Kualifikasi

Standar kualifikasi yang diharapkan dapat dihasilkan melalui program percepatan belajar adalah peserta didik yang memiliki kualifikasi kemampuan berikut ini:

  1. kualifikasi perilaku kognitif: daya tangkap cepat, mudah dan cepat memecahkan masalah, dan kritis;
  2. kualifikasi perilaku kreatif: rasa ingin tahu, imajinatif, tertantang, berani ambil risiko;
  3. kualifikasi perilaku keterikatan terhadap tugas: tekun, bertanggungjawab, disiplin, kerja keras, keteguhan, dan daya juang;
  4. kualifikasi perilaku kecerdasan emosi: pemahaman diri sendiri, pemahaman diri orang lain, pengendalian diri, kemandirian, penyesuaian diri, harkat diri dan berbudi pekerti;
  5. kualifikasi perilaku kecerdasan spiritual: pemahaman apa yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain.

BAB IV
PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM


A. Persiapan Penyelenggaraan

Dalam rangka penyelenggaraan program percepatan belajar perlu dilakukan berbagai macam persiapan, di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Mengadakan konsultasi dan komunikasi intensif dengan sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan lebih dahulu program tersebut, untuk mendapatkan berbagai informasi dan masukan.
  2. Membentuk tim kecil program percepatan belajar di sekolah penyelenggara yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru senior yang memiliki kepedulian dan perhatian untuk memberikan layanan bagi anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
  3. Memberikan pembekalan dan wawasan tentang program percepatan belajar dengan mengundang nara sumber atau sekolah yang sudah menyelenggarakan program tersebut, yang dihadiri oleh semua unsur tenaga kependidikan di sekolah yang akan terlibat dalam penyelenggaraan program percepatan belajar.
  4. Melakukan seleksi terhadap guru-guru yang akan mengajar pada program tersebut untuk mengetahui kompetensi guru
  5. Menyusun program kerja.
  6. Mengurus perijinan penyelenggaraan program percepatan belajar.

B. Mekanisme Penyelenggaraan

Permohonan ijin penyelenggaraan ujicoba program percepatan belajar dilaksanakan atas ide dari sekolah yang bersangkutan (School Based Management). Tahap-tahap yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Sekolah mengajukan proposal permohonan ijin secara tertulis dilengkapi dengan data dan informasi tentang ketersediaan sumberdaya pendidikan (input siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dana, menajemen sekolah, proses belajar mengajar, dan lingkungan sekolah) sebagai pendukung penyelenggaraan Program Percepatan Belajar, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti proposal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar tahun 2003 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas. Sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria, selanjutnya diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk kemudian diusulkan guna memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai Sekolah Penyelenggara Program Percepatan Belajar dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi.
  3. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi melalui pejabat atau Tim Pengendali Program Percepatan Belajar Propinsi yang telah dibentuk meneliti dan mengevaluasi proposal yang masuk. Apabila hasil penelitian dan evaluasi tersebut memenuhi kriteria, maka kemudian pejabat atau Tim Pengendali Program Percepatan Belajar di Propinsi bersama-sama dengan pejabata Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengadakan observasi dan atau supervisi ke sekolah-sekolah tersebut. Hasil observasi dan atau supervisi selanjutnya dianalisis dan dibahas dalam rapat Tim Pengendali Provinsi. Jika memenuhi kriteria, maka Tim Pengendali Provinsi memberikan laporan dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi untuk segera memproses dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan sebagai Sekolah Penyelenggara Program Percepatan Belajar.
  4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi memberikan SK Penetapan Sekolah Penyelenggara Program Percepatan belajar kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan (nomor 4), dengan tembusan SK tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
  5. Dinas Pendidikan Propinsi mengirim statistik sekolah penyelenggara program percepatan belajar yang berada di wilayahnya kepada Dirjen Dikdasmen c.q. Direktur PLB dan tembusan Direktur terkait.
  6. Untuk upaya pengendalian mutu sekolah penyelenggara program percepatan belajar di Pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bersama-sama dengan pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkala melaksanakan supervisi atau monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah. Tim Pengendali Sekolah Penyelenggara Program Percepatan Belajar Pusat didampingi pejabat Dinas Pendidikan Propinsi minimal setahun sekali menyelenggarakan supervisi dan atau monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah di daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PROGRAM

A. Identifikasi

Siswa yang diterima sebagai peserta program percepatan belajar adalah siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan aspek persyaratan, sebagai berikut:

1. Informasi Data Objektif, yang diperoleh dari pihak sekolah berupa skor akademis dan pihak psikolog (yang berwenang) berupa skor hasil pemeriksaan psikologis.

  1. Akademis, yang diperoleh dari skor:
    1) Nilai Ujian Nasional dari sekolah sebelumnya, dengan rata-rata 8,0 ke atas baik untuk SMP maupun SMA. Sedangkan untuk SD tidak dipersyaratkan.
    2) Tes Kemampuan Akademis, dengan nilai sekurang-kurangnya 8.0 .
    3) Rapor, nilai rata-rata seluruh mata pelajaran tidak kurang dari 8,0 .
  2. Psikologis, yang diperoleh dari hasil pemeriksaan psikologis yang meliputi tes inteligensi umum, tes kreativitas, dan inventori keterikatan pada tugas.Peserta didik yang lulus tes psikologis adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual umum dengan kategori jenius (IQ ≥ 140) atau mereka yang memiliki kemampuan intelektual umum dengan kategori cerdas (IQ ≥ 125) yang ditunjang oleh kreativitas dan keterikatan terhadap tugas dalam kategori di atas rata-rata.

2. Informasi Data Subyektif, yaitu nominasi yang diperoleh dari diri sendiri (self nomination), teman sebaya (peer nomination), orangtua (parent nomination), dan guru (teacher nomination) sebagai hasil dari pengamatan dari sejumlah ciri-ciri keberbakatan.

3. Kesehatan fisik, yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

4. Kesediaan Calon Siswa Percepatan dan Persetujuan Orangtua, yaitu pernyataan tertulis dari pihak penyelenggara program percepatan belajar untuk siswa dan orangtuanya tentang hak dan kewajiban serta hal-hal yang dianggap perlu dipatuhi untuk menjadi peserta program percepatan belajar.

B. Kurikulum

1. Kurikulum program percepatan belajar adalah kurikulum nasional dan muatan lokal, yang dimodifikasi dengan penekanan pada materi esensial dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan mewadahi integrasi antara pengembangan spiritual, logika, etika, dan estetika, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir holistik, kreatif, sistemik dan sistematis, linear, dan konvergen, untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa mendatang.

2 Kurikulum program percepatan belajar dikembangkan secara berdiferensiasi, mencakup empat dimensi yang satu bagian dengan yang lainnya tidak dapat dilihat terlepas seperti tersebut berikut ini:

  1. Dimensi umum
    Bagian kurikulum yang merupakan kurikulum inti yang memberikan keterampilan dasar, pengetahuan, pemahaman, nilai, dan sikap yang memungkinkan peserta didik berfungsi sesuai dengan tuntutan masyarakat atau tuntutan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kurikulum inti merupakan kurikulum dasar yang diberikan pula kepada peserta didik lain dalam jenjang pendidikan tersebut.
  2. Dimensi diferensiasi
    Bagian kurikulum yang berkaitan erat dengan ciri khas perkembangan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, yang merupakan program khusus dan pilihan terhadap bidang studi tertentu. Peserta didik memilih bidang studi yang diminatinya untuk diketahui lebih meluas dan mendalam.
  3. Dimensi non-akademis
    Bagian kurikulum yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk belajar di luar kegiatan sekolah formal dengan cara melalui media lain seperti belajar melalui radio, televisi, internet, CD-ROM, wawancara pakar, kunjungan ke musium, dan sebagainya.
  4. Dimensi suasana belajar
    Pengalaman belajar yang dijabarkan dari lingkungan keluarga dan sekolah. Iklim akademis, sistem pemberian ganjaran dan hukuman, hubungan antarpeserta didik, antara guru dan peserta didik, antara guru dan orangtua-peserta didik, dan antara orangtua dan peserta didik, merupakan unsur-unsur yang menentukan dalam lingkungan belajar.

3. Kurikulum berdiferensiasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan cara memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam arti kedalaman, keluasan, percepatan, maupun dalam jenisnya. Jadi perubahan kurikulum itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk berikut ini:

  1. Perubahan bersifat vertikal, di mana peserta didik diperkenalkan pada isi kurikulum tertentu yang tidak diperoleh teman-temannya di kelas reguler.
  2. Perubahan bersifat horisontal, berupa penyajian materi dengan keluasan, kedalaman, dan intensitas yang lebih ditingkatkan dari pada biasanya. Di sini kurikulum disesuaikan dengan tingkat berpikir abstrak yang lebih tinggi, konseptualisasi lebih meluas, dan peningkatan kreativitas.
  3. Pengalaman belajar yang baru, yang tidak ada dalam kurikulum umum, misalnya pada tingkat SMA diberikan pelajaran seperti: Ilmu Kelautan, Metodologi Penelitian, Psikologi Sosial, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, dan sebagainya.
  4. Pengalaman belajar berdasarkan keterlibatan masyarakat sekelilingnya (community based experiental learning). Di sini kegiatan belajar siswa program percepatan belajar akan melibatkan dan menguntungkan masyarakat sekelilingnya. Sekolah melakukan kerjasama dengan ber-bagai lembaga / instansi pemerintah atau swasta yang ada di daerah tersebut.

4. Dalam pelaksanaannya program kegiatan belajar dapat di-lakukan secara tatap muka dengan guru pembina, pakar lain atau belajar sendiri berdasarkan bahan yang diberikan guru pembina atau yang dipilih sendiri, atau berdasarkan modul pemerkayaan.

5. Struktur program (jumlah jam setiap mata pelajaran) sama dengan kelas reguler, hanya perbedaannya terletak pada waktu penyelesaian kurikulum tersebut lebih dipercepat daripada kelas reguler. Percepatan tersebut didasarkan kepada kemampuan siswa dalam memahami isi kurikulum dan mengefektifkan sistem pembelajaran dengan mengurangi pembahasan materi-materi yang tidak esensial.

6 . Pada program percepatan pendekatan kegiatan pembelajaran diarahkan kepada terwujudnya proses belajar tuntas (mastery learning). Selain itu strategi pembelajaran program percepatan belajar diarahkan untuk dapat memacu siswa aktif dan kreatif sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat masing-masing dengan memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara dimensi tujuan pembelajaran, dimensi pengembangan kreativitas dan disiplin, dimensi pengembangan persaingan dan kerjasama, dimensi pengembangan kemampuan holistik dan kemampuan berpikir elaborasi,, dimensi pelatihan berpikir induktif dan deduktif, serta pengembangan iptek dan imtaq secara terpadu.

  1. Dimensi Tujuan Pembelajaran
    Menghasilkan sosok pribadi siswa yang berkualitas seimbang baik fisik-jasmaniahnya maupun mental-rohaniahnya, baik jiwa dan raganya maupun akal dan semangatnya, maka tujuan tersebut harus dapat di-terjemahkan dalam kegiatan pembelajaran yang me-nyelaraskan aspek-aspek tersebut dalam suatu keterkaitan holistik.
  2. Dimensi Pengembangan kreativitas dan disiplin
    Kreativitas perlu dikembangkan melalui penciptaan situasi pembelajaran yang kondusif dimana guru mendorong vitalitas keingintahuan siswa untuk mencipta dan memberi fungsi baru terhadap sesuatu yang ada, siswa dilatih untuk menguasai teknik-teknik bertanya sendiri dan diberi kesempatan untuk melakukan berbagai eksperimen. Rangsangan-rangsangan diberikan kepada siswa melalui pertanyaan maupun penugasan sehingga mereka dapat melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang dan dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.
    Siswa dituntut belajar disiplin melalui proses belajar yang kondusif dengan penanaman sikap dan kebiasaan menyelesaikan tugas tepat waktu, membuat ringkasan, mencari informasi melalui bacaan, melakukan pengamatan, wawancara, praktikum, eksperimen, dan latihan berorganisasi, serta kepemimpinan.
  3. Dimensi Pengembangan Persaingan dan Kerjasama
    Dalam kegiatan pembelajaran siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas secara kompetitif, penghargaan diberikan kepada siswa yang berprestasi. Sedangkan untuk melatih kerja sama siswa diberikan tugas diskusi kelompok, praktikum sosial, latihan berorganisasi dan kepemimpinan.
  4. Dimensi Pengembangan Kemampuan Holistik dan Kemampuan Berpikir Elaborasi.
    Kemampuan holistik, sistemik, dan imajinatif dapat di-bentuk melalui kegiatan pembelajaran yang mengarahkan kepada pemecahan masalah atau problem solving, sedangkan untuk kemampuan elaborasi dapat dibentuk melalui kegiatan pembelajaran yang diarahkan kepada pemecahan masalah dengan satu jawaban benar.
  5. Dimensi Pelatihan Berpikir Induktif dan Deduktif
    Pembelajaran diarahkan pada perolehan pengalaman nyata seperti membuat ringkasan, mencari informasi melalui bacaan, pengamatan, wawancara, menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, berdiskusi, praktikum sosial, latihan berorganisasi dan kepemimpinan. Dari semua itu diharapkan siswa dapat menarik kesimpulan secara induktif. Sedangkan untuk deduktif, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk menjabarkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.
  6. Pengembangan IPTEK dan IMTAQ secara terpadu.
    Kegiatan pembelajaran diarahkan kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh jiwa keagamaan (ketaqwaan). Dari proses ini siswa diharapkan akan memiliki keseimbangan dan keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan taqwa.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, pengembangan kurikulum berdiferensiasi untuk program percepatan belajar dapat dilakukan dengan modifikasi kurikulum nasional dan muatan lokal, yang dapat dilakukan dengan cara berikut:

  1. modifikasi alokasi waktu, yang disesuaikan dengan kecepatan belajar bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
  2. Modifikasi isi/materi, dipilih yang esensial;
  3. Modifikasi proses pembelajaran, yang menekankan pengembangan proses berpikir tingkat tinggi (analisis, sintesis, evaluasi, dan pemecahan masalah);
  4. Modifikasi sarana-prasarana, yang disesuaikan dengan karakteristik siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yakni senang menemukan sendiri pengetahuan baru;
  5. Modifikasi lingkungan belajar, yang memungkinkan siswa yang memiliki potensi kercedasan dan bakat istimewa dapat memenuhi kehausan akan pengetahuan;
  6. Modifikasi pengelolaan kelas, yang memungkinkan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat bekerja di kelas, baik secara mandiri, berpasangan, maupun berkelompok.

C. Guru

Karena siswanya memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, idealnya gurunya juga memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Namun, untuk mencapai kondisi ideal tersebut nampaknya sulit dicapai. Berkenaan dengan hal itu, guru yang dipilih hendaknya guru yang memiliki kemampuan, sikap, dan keterampilan terbaik di antara guru yang ada (the best of the best). Secara lebih operasional, guru yang dipilih memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Memiliki tingkat pendidikan yang dipersyaratkan sesuai dengan jenjang sekolah yang diajarkan, sekurang-kurangnya S1 untuk guru SD, SMP, dan SMA.
  2. Mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
  3. Memiliki pengalaman mengajar di kelas reguler sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan prestasi yang baik.
  4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (anak berbakat) secara umum dan program percepatan belajar secara khusus.
  5. Memiliki karakteristik umum yang dipersyaratkan antara lain:
    a) adil dan tidak memihak
    b) sikap kooperatif demokratis
    c) fleksibilitas
    d) rasa humor
    e) menggunakan penghargaan dan pujian.
    f) minat yang luas
    g) memberi perhatian terhadap masalah anak, dan
    h) penampilan dan sikap menarik
  6. Memenuhi sebagian besar dari persyaratan sebagai berikut:
    a) memiliki pengetahuan tentang sifat dan kebutuhan anak berbakat.
    b) memiliki keterampilan dalam mengembangkan ke-mampuan berpikir tingkat tinggi.
    c) Memiliki pengetahuan tentang kebutuhan afektif dan kognitif anak berbakat.
    d) Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pemecahan masalah secara kreatif.
    e) Memiliki kemampuan untuk mengembangkan bahan ajar untuk anak berbakat.
    f) Memiliki kemampuan untuk menggunakan strategi mengajar perorangan.
    g) Memiliki kemampuan untuk menunjukkan teknik mengajar yang sesuai.
    h) Memiliki kemampuan untuk membimbing dan memberi konseling kepada anak berbakat dan orangtuanya.
    i) Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian.

D. Sarana Prasarana

Sekolah penyelenggara program percepatan belajar, diharapkan mampu memenuhi sarana penunjang kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa yang mencakup prasarana dan sarana belajar:

1. Prasarana Belajar

  1. Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang BK, Ruang TU dan Ruang OSIS.
  2. Ruang Kelas , dengan formasi tempat duduk yang mudah dipindah-pindah sesuai dengan keperluan.
  3. Ruang Lab IPA, Lab IPS, Lab Bahasa, Lab Kertakes, Lab Komputer, dan Ruang Perpustakaan.
  4. Kantin Sekolah, Koperasi Sekolah, Musholla/tempat ibadah dan Poliklinik.
  5. Aula Pertemuan.
  6. Lapangan Olah Raga.
  7. Kamar Mandi/WC.

2. Sarana Belajar

  1. Sumber belajar seperti: buku paket, buku pelengkap, buku referensi, buku bacaan, majalah, koran, modul, lembar kerja, Kaset Video, VCD, CD-ROM, dan sebagainya.
  2. Media pembelajaran seperti radio, cassette recorder, TV, OHP, Wireless, Slide Projector, LD/LCD/VCD/DVD Player, Komputer, dan sebagainya.
  3. Adanya sarana Information Technology (IT) : jaringan internet, dan lain-lain.

E. Sistem Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan untuk siswa pada program percepatan belajar pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada program reguler, yaitu untuk mengukur ketercapaian materi (daya serap) materi dalam program percepatan belajar ini sebaiknya sejalan dengan prinsip belajar tuntas.

Adapun sistem evaluasi yang ada di kelas percepatan meliputi:

1. Ulangan Harian

Dalam satu semester setiap guru minimal memberikan ulangan harian sebanyak 3 kali. Bentuk soal yang disarankan adalah soal uraian.

2. Ulangan Umum

Ulangan Umum diberikan lebih cepat dibandingkan siswa reguler, sesuai dengan kalender pendidikan percepatan belajar. Soal ulangan dibuat oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dengan menyusun kisi-kisi serta materi-materi yang esensial. Meskipun demikian, untuk membandingkan keberhasilan dan kemampuan siswa program percepatan belajar dengan program reguler bisa dilakukan antara lain dengan menyertakan siswa percepatan dalam ulangan umum bersama dengan siswa program reguler. Bila ini tidak memungkinkan, maka dapat ditempuh cara lain yaitu menggunakan alat-alat evaluasi untuk program reguler kepada siswa program percepatan belajar.

3. Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional akan diikuti oleh siswa pada tahun kelima untuk SD, dan tahun kedua untuk SMP-SMA, bersamaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional siswa reguler.

Laporan hasil belajar (rapor) siswa program percepatan belajar pada kelas reguler mempunyai format yang sama dengan rapor siswa program reguler. Namun, pembagian dan tanggal diberikannya rapor sesuai dengan kalender pendidikan program percepatan belajar yang telah disusun secara khusus.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan program percepatan belajar dilakukan oleh Ditjen Dikdasmen sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun dalam bentuk supervisi atau monitoring dan evaluasi.

F. Bimbingan dan Konseling

Konseling anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dilakukan dengan tujuan untuk membantu individu mengenali dan memahami diri dan mengarahkan dirinya dengan tepat terhadap lingkungannya yaitu, teman, keluarga dan sekolah. Konseling dibutuhkan karena mereka mempunyai karakter tertentu yang perlu mendapat pelayanan yang tepat.

1. Alasan Perlunya Konseling

Beberapa masalah menyebabkan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa ini memerlukan konseling yaitu di antaranya masalah masalah dengan teman sebaya, guru dan orangtua, mengambil keputusan, kerjasama, dan perasaan.

  1. Masalah dengan teman sebaya
    Hal ini terjadi karena anak berbakat memiliki tujuan dan minat yang sangat berbeda dengan teman sebayanya. Padahal suatu hal yang sangat penting untuk diterima oleh lingkungan, khususnya pada usia pubertas dan dewasa awal.
  2. Masalah dengan guru dan orangtua
    Hal ini terjadi karena guru dan orangtua sulit untuk menyadari bahwa kedewasaan emosional tidak selalu tumbuh secara bersamaan dengan kemampuan intelektual. Sikap ini menyebabkan guru dan orangtua selalu berharap terlalu banyak pada anak berbakat.
  3. Masalah mengambil keputusan
    Hal ini terjadi karena anak berbakat memiliki ke-mampuan dan minat di banyak bidang, sehingga sulit membuat keputusan untuk menentukan dalam bidang mana ia akan menekuninya secara serius.
  4. Masalah kerjasama
    Hal ini terjadi karena anak berbakat sangat responsif terhadap persaingan akademis dalam bentuk angka, kontes dan beasiswa. Motivasi untuk berkompetisi perlu diimbangi dengan motivasi untuk mau bekerja sama dengan orang lain memecahkan masalah.
  5. Masalah perasaan
    Hal ini terjadi karena anak berbakat sering mengalami perasaan isolasi dan kesepian akibat adanya gaya belajar mereka yang mandiri dan non konformitas

2. Aspek-aspek Sasaran Konseling

  1. Kebutuhan kognitif akademis
    Anak berbakat memiliki kebutuhan untuk memiliki pengetahuan tentang diri mereka sendiri dan kesempatan-kesempatan yang tersedia dalam bidang akademis dan karirnya. Mereka memerlukan informasi yang lengkap dan akurat tentang pilihan-pilihan yang tersedia dalam sistem sekolah dan perincian tentang persyaratan-persyaratan khusus yang harus dimiliki pada satu pekerjaaan tertentu. Mereka juga memerlukan gambaran yang positif dan negatif tentang perguruan tinggi dan pekerjaan yang menjadi bahan pertimbangan-nya dalam menentukan masa depannya.
  2. Kebutuhan personal sosial
    Anak berbakat memerlukan bimbingan yang berkaitan dengan kebutuhannya dengan persoalan pengembang-an kecerdasan emosi, yaitu tentang kemampuan mereka dalam perasaan, sikap, nilai dan interaksi dengan keluarga, teman sebaya, guru dan orang dewasa lainnya. Kebutuhan personal sosial juga terletak pada kebutuhan untuk mengatasi ketegangan yang timbul karena adanya harapan dan kebutuhan yang tidak lazim dari standar normatif masyarakat.
  3. Kebutuhan pengalaman
    Anak berbakat membutuhkan pengalaman di luar sekolah. Mereka perlu mengenali bermacam variasi dari kehidupan nyata yang bisa menambah pengembangan kognitif akademik dan kesadaran personal sosial dan secara khusus dalam pengembangan minat dan karirnya.
  4. Kebutuhan sosial-emosional
    Anak berbakat perlu memahami adanya perbedaan dan persamaan mereka dengan anak lain, menghargai diri sendiri dan perbedaan dengan orang lain,membangun pernghargaan terhadap kepekaan tingkat tinggi dalam humor dan karya seni, memperoleh pengukuran realistis tentang kemampuan dan bakat mereka serta bagaimana cara mengembangkannya. Mereka perlu juga belajar “seni dan ilmu” untuk berkompromi dengan orang lain.

3. Peran Guru sebagai Tenaga Konseling

Guru anak berbakat mempunyai peran dalam pelayanan konseling. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru antara lain sebagai berikut:

  1. Menyediakan aktivitas-aktivitas yang bertujuan me-ngembangkan psikososial positif.
  2. Mengimplementasikan kurikulum secara efektif dengan menitik beratkan pada kebutuhan anak berbakat.
  3. Menyediakan pembicara dalam kelas yang dapat men-jadi model peran untuk anak berbakat.
  4. Menyiapkan bibliografi yang menitikberatkan pada biografi atau autobiografi.
  5. Menggunakan konsultasi kelompok kecil dan individual sebagai strategi untuk meningkatkan pemahaman sosial dan diri.
  6. Menggunakan literatur dan seni sebagai cara untuk mengatasi masalah afektif dan kognitif.
  7. Menyelenggarakan konferensi orangtua.
  8. Membentuk kelompok diskusi orangtua.

4. Bidang Layanan Konseling

  1. Bimbingan Akademis
    Bimbingan akademis diperlukan agar siswa dapat mencapai prestasi optimal dalam belajar sesuai bakat dan kemampuannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah:
    1) memonitor prestasi akademik berdasarkan hasil nilai ulangan harian,
    2) memanggil siswa atau orangtua siswa yang berkaitan dengan prestasi akademik di bawah target, dan
    3) memotivasi berdisiplin dalam belajar.
  2. Bimbingan Kepribadian
    Bimbingan kepribadian diarahkan agar siswa dapat mengembangkan konsep diri yang sehat, dapat memahami dirinya dan lingkungannya dengan baik dan mampu mewujudkan dirinya dalam hubungan yang serasi dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, alam, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa, misalnya:
    1) mengetahui kegiatan sehari-hari di rumah, sekolah dan masyarakat melalui jadwal kegiatan sehari-hari
    2) menjaring data siswa melalui daftar cek masalah, sosiometri, angket, dan wawancara,
    3) menghimpun data dari guru pada saat kegiatan pembelajaran.
  3. Bimbingan Karier
    Bimbingan Karier diperlukan agar siswa dapat membuat pilihan yang tepat dalam merencanakan kariernya, misalnya:
    1) informasi tentang apa dan bagaimana program percepatan belajar.
    2) pemanggilan siswa/orang tua siswa yang berkaitan dengan permasalahan pribadi, sosial, belajar dan karier yang dihadapi siswa.
    3) layanan BK melalui modul bimbingan pribadi/sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karier.

G. Pembiayaan

Dana yang diperlukan program percepatan belajar relatif lebih besar dibandingkan dana yang diperlukan dalam program reguler. Untuk itu demi keberhasilan pelaksanaan program tersebut, sekolah penyelenggara hendaknya berupaya menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak mengikat dengan berbagai pihak; misalnya pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Peran aktif orang tua peserta didik percepatan belajar dalam pengadaan dana sebagaimana halnya pembinaan kegiatan penunjang lainnya mutlak diperlukan oleh sekolah.

H. Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Program percepatan belajar dapat dilaksanakan setelah sekolah-sekolah tersebut memiliki persyaratan penyelenggara-an pendidikan yang ditetapkan, baik yang menyangkut peserta didik, guru, sarana prasarana, kurikulum, dan lain-lain, termasuk ke dalamnya pembentukan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan/atau Wakil Orangtua Tingkat Kelas (WOTK) sangat diperlukan. Banyak hal dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah terhadap sekolah, yang pada gilirannya akan sangat membantu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut.

Keberadaan Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah berkedudukan di setiap sekolah, sedangkan Dewan Pendidikan berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota dan/atau Propinsi.

1. Komite Sekolah

Komite Sekolah berperan sebagai:

  1. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam pe-nentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah;
  2. pendukung (supporiting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam pe-nyelenggaraan pendidikan di sekolah;
  3. pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah; dan
  4. mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di sekolah.

2. Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan berperan sebagai:

  1. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  2. pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  3. pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
  4. mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

BAB VI
PEMBINAAN

Program Percepatan Belajar (PPB) pada satuan pendidikan SD, SMP dan SMA baik negeri maupun swasta, yang merupakan model layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, masih dalam proses pengembangan atau dalam proses ujicoba. Program dimaksud dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa (Dit. PLB).

Namun untuk operasionalnya sesuai dengan perwujudan proses otonomi, sekolah sekolah yang menjadi ujicoba PPB ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota yang mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar yang diterbitkan oleh Dirjen Dikdasmen. Untuk melakukan upaya pembinaan, sekolah-sekolah tersebut dipantau dan dikendalikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

A. Mekanisme Pembinaan

1. Kelembagaan

  1. Pembina tingkat Nasional : Ditjen Dikdasmen, cq. Dit PLB, yang berkaitan dengan: Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar, Monitoring dan Supervisi Penyelenggaraan, Penilaian Program, serta penutupan PPB di sekolah; Sedangkan dalam proses pengembangan/ujicoba oleh Tim Pengembang /Tim Pengendali yang terdiri dari: Ditjen Dikdasmen, Balitbang dan Perguruan Tinggi;
  2. Pembina Tingkat daerah: (1) Dinas Pendidikan Propinsi (Subdinas yang menangani PLB) untuk pembinaan umum penyelenggaraan PPB, membantu pembinaan tingkat nasional; (2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Subdinas yang menangani PLB) untuk pembinaan khusus penyelenggaraan PPB seperti misalnya : diklat tenaga kependidikan, pembinaan manajemen sekolah, pembinaan peningkatan mutu sekolah, serta pembinaan dalam pemberdayaan peran serta masyarakat;

2. Mekanisme

a. Mekanisme Pembinaan Tingkat Nasional adalah, sebagai berikut:

  1. Ditjen Dikdasmen cq. Direktorat PLB memberikan informasi ke daerah / sekolah tentang penyeleng-garaan PPB, program penyelenggaraan PPB, persyaratan penyelenggaraan PBB, serta proses pengusulan dan penetapan penyelenggaraan PPB;
  2. Ditjen Dikdasmen cq. Direktorat PLB melakukan peninjauan, pendataan,identifikasi sekolah pe-nyelenggara PPB:
  3. Ditjen.Dikdasmen cq. Dit PLB memberikan diklat bagi sekolah calon Penyelenggara PPB (sasaran Diklat dimaksud adalah (1) Pembina Daerah, (2) Sekolah, Pengurus Yayasan, Kepala Sekolah, Guru kelas pada SD dan guru mata pelajaran pada SMP dan SMA);
  4. Secara berkala dan terprogram, Ditjen Dikdasmen cq. Dit PLB sedikitnya setahun sekali melakukan : monitoring, supervisi, serta penilaian pelaksanaan PPB di sekolah, kemudian menetapkan tindaklanjut PPB di sekolah;

b. Mekanisme Pembinaan Tingkat Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) sebagi berikut:

  1. Dinas Pendidikan Propinsi menerima usulan dari sekolah penyelenggara PBB yang telah diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
  2. Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan Penetapan Sekolah Pe-nyelenggara PPB didaerahnya (bagi yang memenuhi kriteria);
  3. Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten / Kota menyelenggarakan diklat untuk tenaga ke-pendidikan di daerah;
  4. Secara berkala dan terprogram Dinas Pen-didikan Propinsi, Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsinya melakukan monitoring, supervisi dan penilaian terhadap Sekolah Penyelenggara PPB.

B. Monitoring dan Supervisi

1. Monitoring

a. Lembaga:

Pelaksana Monitoring adalah (1) Ditjen.Dikdasmen cq.Dit PLB (2) Dinas Pendidikan Propinsi (Subdinas PLB) serta (3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan serta tugas dan fungsi lembaga dalam kaitanya Pengembangan/Ujicoba Penyelenggaraan PPB.

b. Aspek yang dimonitor

Sesuai tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga tersebut diatas, maka aspek yang dimonitor oleH:

  1. Ditjen Dikdasmen cq. Dit PLB adalah (a) Persiapan Penyelenggaraan PPB: siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana, dana, dan manajemen (b) Pelaksanaan PPB, dan (c) Peran serta Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan PPB di sekolah bersangkutan;
  2. Dinas Pendidikan Propinsi: (a) keterlaksanaan program, dan (b) koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan PPB di sekolah bersangkutan.
  3. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota: (a) keterlaksanaan program, serta (b) Peran dan masyarakat dalam pelaksanaan PPB di sekolah bersangkutan.

c. Waktu Pelaksanaan Monitoring

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta kondisi, situasi dan potensi daerah serta kepentingannya, waktu pelaksanaan monitoring diatur oleh masing masing pihak yang berwenang seperti tersebut diatas, dengan selalu melakukan koordinasi.

d. Instrumen Monitoring.

Instrumen monitoring disiapkan oleh masing-masing lembaga yang melaksanakan monitoring sesuai dengan kepentingannya ( sesuai aspek yang di monitor).

2. Supervisi

Dalam pelaksanaan supervisi, kelembagaan, aspek yang di supervisi sama, sedangkan pengaturan waktu pelaksanaan supervisi serta instrumen supervisi ditentukan atau disiapkan oleh masing-masing lembaga yang melakukan supervisi (disinkronkan dengan kegiatan monitoring)

a. Lembaga

Pelaksana Supervisi adalah (1) Ditjen Dikdasmen cq. Dit PLB , (2) Dinas Pendidikan Propinsi (Subdinas PLB) serta (3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan serta tugas dan fungsi lembaga dalam kaitanya Pengembangan/Ujicoba Penyelenggaraan PPB.

b. Aspek yang disupervisi

Sesuai tugas dan fungsi dan kewenagan masing-masing lembaga tersebut diatas, maka aspek yang disupervisi oleh

  1. Ditjen Dikdasmen cq. Dit. PLB adalah (a) Persiapan Penyelenggaraan PPB: siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana, dana, dan manajemen (b) Pelaksanaan PPB, dan (c) Peran serta Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan PPB di sekolah bersangkutan;
  2. Dinas Pendidikan Propinsi: (a) keterlaksanaan program, dan (b) koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan PPB di sekolah bersangkutan.
  3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota : (a) keterlaksanaan program, serta (b) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PPB di sekolah bersangkutan.

c. Waktu Pelaksanaan Supervisi

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta kondisi, situasi dan potensi daerah serta kepentingannya, waktu pelaksana-an supervisi diatur oleh masing masing pihak yang berwenang seperti tersebut diatas, dengan selalu melakukan koordinasi.

d. Instrumen Supervisi.

Instrumen supervisi disiapkan oleh masing-masing lembaga yang melaksanakan supervisi sesuai dengan kepentingannya ( sesuai aspek yang di supervisi ).

C. Evaluasi Program

1. Lembaga Evaluator

Penyelenggaraan PPB masih dalam proses pengembangan atau ujicoba, dengan demikian evaluasi penyelenggaraan PPB di sekolah yang telah ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen, maka lembaga penilainya adalah: Ditjen Dikdasmen cq Dit PLB.

2. Unsur -unsur Yang Dievaluasi

Sesuai dengan kedudukan Penyelenggaraan PPB di sekolah-sekolah yang di tetapkan oleh Dirjen Dikdasmen, maka evaluasi Penyelenggaraan PPB ditujukan pada unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Penyiapan Siswa calon peserta PPB;
  2. Penyiapan Sumberdaya pendidikan untuk pe-nyelenggaraan PPB, yang meliputi: (1) guru, tenaga kependidikan non guru, dan lain-lain, (2) sarana dan prasarana : ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, alat peraga/praktek, media pendidikan buku, dll, (3) dana, untuk mendukung penyelenggara-an PPB;
  3. Pelaksanaan manajemen sekolah dalam rangka penyelenggaraan PPB;
  4. Pelaksanaan pembelajaran;
  5. Kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi, masyarakat, dan dunia usaha/industri dalam rangka kelancaran penyelenggaraan PPB;
  6. Hasil belajar siswa peserta PPB.

3. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara periodik sesuai dengan unsur yang dievaluasi (unsur butir a s.d. f, seperti yang tersebut di atas):

  1. Untuk evaluasi butir a dan b, evaluasi dilaksanakan pada awal penyelenggaraan;
  2. Untuk butir c dan d , evaluasi dilaksanakan saat PPB berlangsung (sekurang-kurangnya 2 kali setahun, pada pertengahan tahun pelajaran dan pada akhir tahun pelajaran);
  3. Untuk butir e dan f, evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran.

4. Instrumen Evaluasi

Instrumen evaluasi terdiri dari:

  1. Standar evaluasi Penyelenggaraan PPB;
  2. Format evaluasi Penyelenggaraan PPB yang memuat unsur evaluasi butir a s.d. f tersebut diatas (Instrumen evaluasi) disiapkan oleh Ditjen Dikdasmen cq. Dit. PLB.

D. Pelaporan

Dalam rangka ujicoba PPB, pelaporan dari Sekolah, yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPB, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

E. Sanksi

Tata cara penyelenggaraan program percepatan belajar yang dilakukan oleh sekolah telah diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah . Apabila Tim dari Ditjen Dikdasmen atau Tim Dinas Pendidikan Propinsi melakukan supervisi ke sekolah penyelenggara PPB, ternyata menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sekolah yang bersangkutan akan mendapat sanksi, sebagai berikut

  1. Ringan, diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar;
  2. Sedang, teguran tertulis dari pembina pusat atau daerah untuk proses penyempurnaan;
  3. Berat, akan dicabut SK Penetapan Penyelenggraan PPB atau tidak diperbolehkan lagi menyelenggarakan program percepatan belajar.

BAB VII
PENUTUP


Orientasi penyelenggaraan pendidikan saat ini telah berubah dari manajemen berbasis pusat menuju manajemen berbasis sekolah (School Based Management). Pada dasarnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan peluang besar kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada anak didik dan masyarakat orang tua siswa (stakeholders), tetapi masih dalam koridor kebijakan pemerintah yang ditetapkan secara nasional.
Perubahan orientasi manajemen ini telah mendorong para penyelenggara pendidikan (sekolah) untuk mengelola layanan pendidikan kepada masyarakat lebih optimal dan lebih berdaya guna, mulai dari layanan pendidikan kepada anak didik di bawah normal, anak didik normal, dan anak didik di atas normal.

Beberapa hal yang perlu ditegaskan dan mendapat perhatian khusus, yaitu:

  1. Penyelenggaraan program percepatan belajar harus memberi peluang dan kesempatan serta terbuka untuk semua warga negara Indonesia, tanpa membedakan tingkat dan strata sosial ekonomi seseorang
  2. Sekolah penyelenggara program percepatan belajar tidak boleh mengabaikan faktor sosialisasi nilai-nilai budaya bangsa
  3. Sangat perlu dihindari terjadinya dampak kesenjangan antara program reguler dan program percepatan belajar
    Penyelenggaraan program percepatan belajar harus mampu mengantarkan anak didik menuju perkembangan yang seimbang antara aspek intelektual, kreativitas, emosional, dan spiritual.

DAFTAR BACAAN

Balitbang Depdikbud (1986a). Hasil Identifikasi Siswa Berbakat di Sembilan SMP/SMA. Jakarta : Balitbang Depdikbud Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan.

Balitbang Depdikbud (1986b). Materi Penataran Lokakarya Pelayanan Pendidikan Untuk Anak Berbakat . Jakarta : Balitbang Depdikbud Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan.

Balitbang Depdikbud (1986c). Penelitian Alat identifikasi Sederhana Siswa Berbakat. Jakarta : Balitbang Depdikbud Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan.

Balitbang Depdikbud (1986d). Hasil Lokakarya Persiapan Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Anak Berbakat. Jakarta : Balitbang Depdikbud Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan.

Balitbang Depdikbud (1986e). Penelitian Alat Identifikasi Sederhana Siswa Berbakat. Jakarta: Balitbang Depdikbud Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan.

Clark, Barbara (1983). Growing Up Gifted. Colomvus Ohio: Charles E. Merril Publishing Company.

Feldhusen, J (1985). Toward Excellence in Gifted Education. London: Love Publishing Company.

Gallagher, JJ. (1975). Teaching the Gifted Child. Boston: Allyn & Bacon.

GBHN Tahun 1983, 1988, 1993.

Hawadi, L.F (1989). Hubungan Antara Ciri-Ciri Keberbakatan Pada Alat Identifikasi Siswa Berbakat dengan Alat Tes Psikologik dan Prestasi belajar. Tesis. Depok: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Hawadi, L.F (1993). Melacak Bakat Intelektual Anak. Menurut Konsep Renzulli. Disertasi. Depok : Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Herry Widyastono. “Sistem Percepatan Belajar bagi Siswa yang Memiliki Kemampuan dan Kecerdasan Luar Biasa” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Oktober 2000, Tahun Ke-6, No. 026.

Herry Widyastono, dkk., (1997). Profil Peserta Didik yang Memerlukan Perhatian Khusus di Sekolah Dasar. Jakarta: Balitbang Dikbud.

Herry Widyastono, dkk., (1997). Profil Peserta Didik yang Memerlukan Perhatian Khusus di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Jakarta: Balitbang Dikbud.

Jacob, A and Graham, B. (1996). Gifted Children : The Challenge Continues. Australia : NSW Association for Gifted and Talented Children, Inc.

Marland (1972). Education of the Gifted and Talented. Washington: US Government Printing Office.

Martinson, R.A. (1974). The Identification of the Gifted and Talented. California: Ventura.

Milgram, R.M. (1991). Counseling Gifted and Talented Children. New Jersey : Ablex Publishing Corporation.

Renzulli, JS., SM Reis, LH Smith. (1981). The Revolving Door Identification Model. Connecticut: Creative Learning Press.

Renzulli, J.S (1979). What Makes Giftedness? Los Angeles : National/State Leadership Training Institute on The Gifted Children. Reston, Virginia, The Councill for Exceptional Children.

Semiawan, Conny. R. (1992). Pengembangan Kurikulum Berdiferensiasi. Jakarta : Grasindo.

Terman, LM. (1959). The Discovery and Encoragement of Exceptional Talent. Standford University Press.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (1989). Jakarta: Dharma Bhakti.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (2003). Jakarta, Depertemen Pendidikan Nasional.

Utami Munandar, SC (1982). Pemanduan Anak Berbakat. Suatu Studi Penjajagan. Jakarta : CV Rajawali.

Utami Munandar, SC (1989). Bunga Rampai Anak Berbakat: Pembinaan dan Pendidikannya. Jakarta: Rajawali.

Ward, VS (1980). Differential Education for the Gifted. California: Ventura.

Yaumil A. Achir. (1990) Bakat dan Prestasi. Disertasi. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Sumber: sulipan.wordpress.com

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Kelas Akselerasi, Pedoman Program Akselerasi dan tag , , . Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s