Kepemilikan dan Gaji Bagi Organ Yayasan

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Yang terhormat,

Rektor Universitasa Hasanddin; Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Hasanuddin; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas hasanuddin; Para Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan dalam lingkungan Universitas Hasanuddin; Para Ketua Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin;  Para Dosen, Mahasiswa dan Karyawan Universitas Hasanuddin, Ibu dan Bapak Undangan yang Saya Muliakan.

Sungguh suatu Anugerah dan Rahmat yang teramat besar dari ALLAH yang diberikan oleh Allah kepada saya, sehingga tiada kata yang paling tepat untuk saya ucapkan selain Puji dan syukur kehadirat NYA, karena pada hari ini saya dapat menyampaikan orasi ilmiah pada pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu/mata kuliah Hukum Perdata dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan salawat juga saya sampaikan kepada Junjungan Kami Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada ummat manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Kepada bapak Rektor dan Ketua Senat Guru Besar saya ucapkan terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Hasanuddin.

Kehadiran Ibu-ibu serta Bapak-bapak pada forum ini, telah menambah kebahagiaan saya, olehnya itu saya dan seluruh keluarga mengucapkan penghargaan yang setinggi–tingginya semoga apa yang saya sampaikan pada hari  ada manfaatnya bagi kita semua.

Hadirin yang saya hormati,

Berdiri di hadapan ibu dan Bapak yang terhormat untuk menyampaikan orasi Ilmiah sama sekali tidak pernah terbayangkan, apatah lagi bercita-cita untuk menjadi seorang guru besar, karena sedari kecil saya hanya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter agar dapat menolong orang-orang yang sakit, tetapi ibu sayalah yang selalu menghendaki agar anaknya ini menjadi seorang guru sebagaimana latar belakang pekerjaannya sendiri sebagai seorang Guru Sekolah Dasar. Oleh karena itu setamat dari SD ibu saya berusaha untuk memasukkan saya pada Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 Tahun, tetapi saya menghindar dengan mengatakan bahwa nanti setelah tamat SMA, saya akan mendaftar di IKIP. Setamat dari SMA bukannya saya mendaftar di IKIP tetapi justru saya tetap mendaftar di UNHAS, karena memang saya tidak pernah bercita-cita menjadi guru, walaupun saya sangat berbakat menjadi guru. Hal ini terbukti bahwa sejak kelas 2 SMP saya sudah seringkali menggantikan tugas ibu saya untuk mengajar di SD tempat ibu saya mengabdi  jika ibu saya berhalangan karena sakit. Namun rupanya nasib berkata lain karena rupanya do”a dan keinginan ibulah yang dikabulkan oleh Allah yang  akhirnya mengantarkan saya untuk mengucapkan orasi ilmiah saya yang berjudul:

KEPEMILIKAN DAN GAJI BAGI ORGAN YAYASAN

Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Undang-undang Yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001 yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara  (TLN 4132) tentang Yayasan. Undang-undang ini dan telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430. Sebelumnya itu, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Yayasan di Indonesia.   Selama ini keberadaan Yayasan hanya diatur berdasarkan kebiasaan yang ada serta Yurisprudensi. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan. Secara menyebar beberapa ketentuan perundang-undangan dalam beberapa pasalnya menyebut adanya Yayasan, seperti; Pasal 365  Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdata, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-undang Kepailitan (Faillissements-verordening)[1].

Bahkan sejak tanggal 25 Agustus 1961 telah dibentuk Yayasan Dana Landreform oleh Menteri Agraria sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.[2] Pada tahun 1993, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993, juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun.[3]

Walaupun Undang-undang Yayasan ini baru berlaku pada tanggal 16 Agustus 2002, namun sebelumnya itu, Yayasan telah diakui sebagai Badan Hukum. Pengakuan Yayasan sebagai badan hukum didasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudesnsi. Sejak pemberlakuan undang-undang Yayasan, sudah banyak kritikan dari berbagai kalangan, khususnya pihak pengelola Yayasan. Hal ini karena masih banyaknya hal yang belum diatur di dalam UUY dan banyaknya pengaturan yang berbeda dengan yang dipraktikkan selama ini.

Diantara yang tidak diatur adalah tentang kepemilikan yayasan yang sesungguhnya. sedang hal yang berbeda adalah larangan bagi organ Yayasan untuk menerima gaji/imbalan dari Yayasan. Selama ini yang diakui sebagai pemilik Yayasan adalah para pendiri Yayasan. Demikian pula organ/ pengurus Yayasan banyak yang mendapatkan gaji dari Yayasan. Persoalan yang timbul sekarang, siapakah sesungguhnya pemilik Yayasan dan mengapa organ yayasan dilarang menerima gaji, dan apakah seluruh organ tidak boleh menerima gaji atau imbalan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka perlu terlebih dahulu mengetahui motif seseorang untuk mendirikan Yayasan.

      Selama ini di Indonesia, pada umumnya Yayasan didirikan dengan memisahkan suatu harta dari pendirinya, dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari keuntungan, seperti untuk kepentingan rumah ibadah, pendidikan, dan memelihara yatim piatu dan menyantuni orang-orang miskin. Yayasan ini  mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup Yayasan.

      Pada umumnya pendiri merupakan donatur, sekaligus sebagai pengurus, sehingga betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan Yayasan. Dengan demikian motif mendirikan Yayasan adalah untuk beramal sesuai dengan tuntunan agama.

      Selain tujuan untuk beramal, ada pula Yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah berlangsung secara turun temurun. Walaupun tidak disebutkan secara jelas bahwa keberadaan Yayasan itu dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan harta warisan, namun dari kegiatannya terlihat bahwa ketua Yayasan selalu dipegang oleh ahli waris secara turun temurun. Yayasan seperti ini biasanya lebih banyak bergerak di bidang pendidikan.  Dalam pembentukannya seringkali lembaga pendidikan terbentuk lebih dahulu daripada Yayasan itu sendiri. Bentuk Yayasan seperti ini dapat dilihat pada Pondok-Pondok Pesantren. Yayasan dengan motif seperti ini banyak dipengaruhi oleh wakaf, khususnya wakaf dzurri (ahli), yang banyak menimbulkan masalah karena para pengurus menganggap bahwa Yayasan itu adalah miliknya. Praktik yang demikian ini juga banyak dilakukan di beberapa negara Timur Tengah dalam bentuk wakaf. Setelah beberapa tahun ternyata praktik semacam itu menimbulkan masalah. Banyak di antara mereka menyalah-gunakannya, misalnya ;

1.    menjadikan wakaf ahli itu sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia;

2.    wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas    utang-utangnya yang dibuat oleh wakif sebelum mewakafkan kekayaannya.[4]

Oleh karena itu, di beberapa negara tertentu, seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, tanah wakaf untuk keluarga, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf bentuk ini tidak produktif[5], sehingga  wakaf ahli ini dibatasi dan malahan dihapuskan, karena tidak sejalan dengan ajaran Islam.

      Ada pula yang mendirikan Yayasan karena terpaksa sebab peraturan perundang-undangan yang mengharuskan lembaga tersebut berbentuk Yayasan, seperti Rumah Sakit Swasta, Poliklinik, dan Lembaga Pendidikan Swasta. Yayasan dengan motif ini seringkali melakukan penyimpangan, terutama dalam kegiatan usahanya. Banyak di antaranya yang melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan keuntungan, karena memang motif mereka sesungguhnya bukanlah untuk mendirikan Yayasan.

      Motif lainnya mendirikan Yayasan adalah untuk mengelola kegiatan yang bersifat komersil yang berkedok Yayasan walau dalam usahanya telah berubah menjadi kerajaan bisnis yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya. Agar kegiatan usaha yang dilakukannya tidak terkena pajak yang berkaitan dengan usaha tersebut, maka seseorang membentuk Yayasan. Mereka beranggapan bahwa Yayasan jika menjalankan kegiatan usaha, akan mendapatkan pembebasan atau pengurangan pajak. Jadi mereka berlindung di balik Yayasan.. Mengingat motif pendirian Yayasan ini juga tidak bermaksud untuk beramal melainkan dengan motif untuk keuntungan pribadi pengurusnya, maka seringkali pula terjadi penyimpangan hukum dengan melakukan penghindaran pajak.

      Sebagai wujud kerjasama antar negara, maka di saat kondisi perekonomian di Indonesia mulai terpuruk, banyak negara asing yang ingin membantu Indonesia. Bantuan ini biasanya disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Pihak penyandang dana mensyaratkan untuk ditunjuk sebagai penyalur dana, maka haruslah memiliki akte dan berbentuk badan hukum. Bentuk badan hukum yang paling mudah prosedurnya adalah Yayasan, maka kemudian dibentuklah Yayasan. Hanya saja dalam praktiknya bantuan yang sebenarnya ditujukan untuk membantu masyarakat, malah dimanfaatkan untuk keuntungan pengurusnya. Yayasan dengan motif seperti inilah yang paling banyak tumbuh di masyarakat, dan sekaligus banyak bermasalah.

      Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa ada beberapa motif/alasan untuk mendirikan Yayasan, yaitu:

1.    Untuk beramal;

2.    Untuk beramal dan sekaligus untuk mempertahankan harta warisan;

3.    Terpaksa, karena peraturan perundang-undangan yang mensyarat- kan;

4.    Untuk bisnis dan mendapatkan fasilitas pajak;

5.    untuk mendapatkan bantuan dana demi kepentingan organnya.

Motif 1 dan 2 sebenarnya berasal dari praktik wakaf. Motif 1 berasal dari wakaf khairi, sedangkan motif 2 berasal dari wakaf dzurri.

Hadirin yang terhormat.

Dari beberapa motif yang ada terlihat bahwa yang paling banyak memotivasi orang-orang untuk mendirikan Yayasan adalah untuk beramal saleh. Jika memang maksud orang mendirikan Yayasan adalah untuk beramal saleh, maka tindakannya merupakan tindakan sukarela (tabarru) untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya agari bernilai jariyah (kontinyu).

Jadi pemisahan sebagian kekayaan ini tidak dimaksudkan untuk tujuan  komersil, melainkan agar orang yang menghendaki pemisahan itu, termasuk ahli warisnya tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkannya. Dengan demikian pendiri bukan lagi pemilik atas harta yang dilepaskannya.

Dengan demikian Hakikat pemisahan harta adalah, pemilik tidak lagi mempunyai hubungan dengan harta kekayaan yang dilepaskannya, karena agama menganjurkan bahkan mewajibkan demikian. Perintah untuk memisahkan sebagian harta benda (dalam arti menafkahkan) disebutkan di dalam Al-Qur’an sebanyak kurang lebih 73 kali, belum lagi dalam bentuk hadist. Beberapa firman Allah yang dapat dijadikan petunjuk umum misalnya;

Surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu…”

Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuiNya”.

            Oleh karena pendiri bukan lagi pemilik dari kekayaan yang dipisahkan, maka pendiripun tidak dapat melakukan klaim sebagai pemilik Yayasan hanya karena alasan harta yang dilepaskan berasal dari pendiri. Lalu siapa pemilik Yayasan yang sesungguhnya?

Pertanyaan ini dapat terjawab dengan Teori Kekayaan Bertujuan (doel vermogen) yang merupakan teori yang paling tepat diterapkan untuk Yayasan dari sekian banyak teori Badan hukum. Teori ini dipelopori oleh Brinz. [6]

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada  badan hukum  pada hakikatnya hak-hak tanpa subjek hukum. Namun demikian tidak dapat disangkal,  adanya hak-hak atas kekayaan, sedangkan tidak ada manusia yang menjadi pendukung hak-hak itu. Dengan kata lain, kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Jadi hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya, dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Di sini yang terpenting kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu tanpa perduli siapakah badan hukum itu apakah  manusia atau bukan, apakah kekayaan itu merupakan hak-hak  normal atau tidak.

Dengan demikian yang menjadi pemilik dari Yayasan bukanlah pendiri atau pengurus melainkan adalah pihak yang dituju oleh pendirian/keberadaan Yayasan tersebut. Jika Yayasan itu adalah Yayasan pendidikan maka pemiliknya adalah para mahasiswa, sedangkan jika itu panti jompo/asuhan maka pemiliknya adalah para penghuni panti. Dengan demikian kepemilikan dari Yayasan ini merupakan kepemilikan bersama (mede eigendom) yang tidak sempurna, karena pemilik tidak dapat berbuat bebas terhadap harta milik Yayasan. Salah satu bukti lagi bahwa Yayasan itu bukan milik dari pendiri atau organ lainnya adalah di dalam undang-undang Yayasan tidak satupun organ yang diberi kewenangan untuk membubarkan Yayasan.

Hadirin yang Terhormat

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya larangan bagi organ Yayasan untuk mendapatkan gaji, padahal selama ini para organ, baik pengurus terlebih bagi pendiri, selalu mendapatkan imbalan/gaji dari Yayasan.

Jika diperhatikan Penjelasan Umum UU Yayasan, maka dapat diketahui bahwa, tidak semua orang mendirikan Yayasan dengan tujuan beramal, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sebagaimana telah dikemukan sebelumnya bahwa ada Yayasan yang pendirinya mengambil manfaat dan cenderung menyalahgunakan Yayasan karena memang motifnya bukan untuk beramal. Selain itu ada juga orang mendirikan Yayasan karena hanya untuk berlindung di balik Yayasan.

Demi pencapaian tujuan Yayasan serta untuk menjamin agar Yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan harus bekerja secara suka rela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Selain itu, dalam UU Yayasan dicantumkan larangan untuk memberikan kepada pihak ketiga, kecuali pemberian tunjangan sumbangan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian kegiatan usaha Yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan umum. Jadi penekanannya bukan pada  keuntungan (profit)melainkan pada kemanfaatan (benefit). Dengan adanya pembatasan itu, maka walaupun perusahaan yang bersangkutan pailit, tetapi Yayasan masih tetap dapat melakukan misinya, sebab dana yang dimiliki masih jauh lebih besar daripada yang diikutsertakan dalam perusahaan.

Saat ini UUY telah melarang pemberian kontra prestasi bagi organ Yayasan, baik pembina, pengurus, maupun pengawas. Namun jika dilihat beratnya beban tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh  organ Yayasan, terkhusus kepada pengurus, maka tidak adil juga rasanya jika penguruspun tidak diperkenankan untuk menerima gaji, . Persoalannya, apakah seluruh organ Yayasan sama sekali tidak dimungkinkan untuk memperoleh imbalan materi dari Yayasan?

Organ Yayasan yang dikenal oleh UUY yaitu, pembina, pengurus dan pengawas.. Pendapat yang umum bahwa organ Yayasan adalah orang-orang yang ingin beramal. Pembina pada umumnya adalah pendiri, yaitu orang yang melepas hartanya untuk pendirian Yayasan. Sedang pengurus dan pengawas pada dasarnya adalah pekerja sosial, sehingga tidak seharusnya memperoleh kontra prestasi. Hal senada dikemukakan olehRatnawati Prasodjo[7] bahwa orang yang mau mendapat gaji janganlah jadi pengurus. “Jadi kalau memang pengurus itu memang tidak mau kalau tidak digaji, ya jangan jadi pengurus. Memang hakikat dari suatu yayasan pengurusnya itu bekerja secara sukarela karena itu merupakan pengabdian. Bahkan kalau melanggar  atau mengambil sesuatu yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai kekayaan Yayasan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan  sebagai penggelapan.

Smith-Bucklin,[8] mengemukakan bahwa, mengelola organisasi nirlaba dalam mencapai maksud dan tujuannya sangatlah kompleks. Hal ini diakibatkan oleh strukturnya yang mengandalkan kepemimpinan sukarela (volunteer leadership). Oleh karena itu, sebelum menggariskan misi Yayasan, maka faktor sukses suatu Yayasan dimulai dari adanya “komitmen” dari para Pendiri dan Pengurus. Komitmen Pendiri dan Pengurus (yang bersedia menanggalkan kepentingan pribadinya) dan dengan sukarela berkorban untuk kepentingan Yayasan merupakan suatu modal awal yang sangat berharga bagi Yayasan.

Namun Pemberian kontra prestasi terhadap organ Yayasan bukanlah persoalan hitam putih. Oleh karena itu, perlu pengkajian yang mendalam dan harus dipertimbangkan dari beberapa segi.

Dari sisi agama, seseorang yang melakukan pemberian kepada orang lain harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, artinya tidak mengharapkan imbalan.  Sebagaimana diketahui bahwa motif seseorang menyumbangkan hartanya (Pendiri) dengan mendirikan Yayasan, adalah untuk menolong sesama manusia atau untuk beramal shaleh. Oleh karena itu, bagi  pendiri yang mengambil manfaat dari kekayaan Yayasan dapat diidentikkan dengan penarikan kembali wakaf.

 Ketentuan dalam perwakafan menetapkan bahwa, begitu ikrar wakaf diucapkan maka gugurlah kepemilikan wakif dan beralih menjadi milik Allah. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya qarinah dalam HadisUmar ibn Al-Khattab[9] tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa pula dihibahkan.

Sementara dalam ketentuan tentang hibah, Rasulullah SAW mengibaratkan:

Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya- dapat dibaca zakat, infak, hibah, wasiat, dan wakaf- adalah seperti anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim).[10]

 Dengan menqiyaskan tindakan wakaf sama dengan hibah, maka dapat diambil pemahaman bahwa, menarik kembali harta wakaf hukumnya haram. Dengan demikian bagi Pendiri sama sekali tidak boleh mendapatkan manfaat/imbalan, termasuk gaji / upah atau honor.

Namun bagi Pengurus yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat dan juga situasi perekonomian yang begitu buruk, tidak adil jika ketentuan yang melarang pengurus menerima upah atau honor tetap masih dipertahankan atau diperlakukan secara mutlak. Walaupun diketahui bahwa tujuan Yayasan adalah bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang  melibatkan diri di dalam organ Yayasan harus bekerja secara sukarela, tetapi jangan dilupakan bahwa mereka juga mempunyai tanggung jawab yang lain.

Di samping kewajiban terhadap Yayasan, pengurus juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu, kemungkinan pemberian imbalan kepada pengurus, terlebih kepada pengurus yang  lebih banyak mencurahkan perhatian dan waktunya  untuk kepentingan Yayasan patut dikaji ulang. Seorang pengurus bukanlah seorang pemodal atau pekerja, sehingga seorang pengurus dapat diqiyaskan dengan seorang amil.

   Di dalam Islam tidak ada larangan atau dibolehkan bagi pengurus wakaf untuk mengambil manfaat dari harta wakaf. Hal ini sesuai dengan Hadis Umar Ibn Khattab:[11]yaitu

Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara-cara yang ma’ruf.

Yang dimaksud dengan cara yang ma’ruf adalah kadar yang biasanya berlaku.

 Hal penting yang harus diingat, bahwa Yayasan mempunyai tujuan sosial, sehingga motif utama organ yang bekerja pada Yayasan tersebut adalah untuk amal. Di samping itu organ yang bekerja pada Yayasan adalah sukarelawan yang biasanya mempunyai kesibukan lain.

Sisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah  profesionalisme di dalam pengelolaan Yayasan serta kemampuan Yayasan itu sendiri. Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh Yayasan semakin besar sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan operasional Yayasan.  Kelemahan pengelolaan Yayasan di Indonesia adalah karena Yayasan belum dikelola secara profesional, tidak efisien, tidak transfaran, tidak adanya akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan. Sulit dipastikan penyebab kekurangprofesionalan di dalam pengelolaan Yayasan.

Pertimbangan lain adalah, kemampuan Yayasan khususnya kemampuan ekonomi Yayasan. Sebagai contoh Yayasan The Imperial Cancer Research Fund menawarkan gaji sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu)pound sterling setahun untuk jabatan Direktur Keuangan dan Pencarian Dana.[12] Mereka berani menawarkan gaji yang tinggi bagi seorang pengurus yang profesional, karena memang kemampuan keuangannya telah mapan sehingga berani menawarkan gaji yang besar.

Menurut Chatamarrasjid,[13] Undang-Undang Yayasan telah memberikan jalan keluar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 6 UU No.16 Tahun 2001, yaitu dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian. Pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian Yayasan inilah yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari. Pengurus Harian ini tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk menerima imbalan atau kontra prestasi. Ketentuan Undang-Undang di atas harus ditafsirkan, bila pengurus adalah pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian, maka ia berhak menerima imbalan atau kontra prestasi. Bila organ Yayasan melakukan pekerjaan untuk kepentingan Yayasan, maka Yayasan harus membayar segala biaya atau ongkos dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Penafsiran yang demikian adalah keliru, sebab yang dimaksud dengan pelaksana kegiatan atau pengurus dalam Pasal ini adalah pegawai. Jika memang benar yang dimaksud pengurus harian adalah pengurus itu sendiri, bagaimana mungkin pengurus mengangkat dirinya sendiri. Demikian pula dengan penafsiran Pasal 16 yang dimaksudkan bukanlah gaji atau upah atas pekerjaan sehari-hari dari pengurus, melainkan biaya yang dikeluarkan oleh organ yang berkaitan dengan kepentingan Yayasan. Misalnya biaya transportasi atau biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh pengurus dari uang pribadi pengurus.  Cara penafsiran yang demikian ini jelas mengandung ketidakbenaran, dan jauh dari tuntutan reformasi yang menuntut adanya transparansi. Cara yang terbaik dan aman adalah dengan menetapkannya di dalam Peraturan Pelaksanaan atau melakukan revisi Undang-Undang.

Selain dari sisi agama, sisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah  profesionalisme di dalam pengelolaan Yayasan serta kemampuan Yayasan itu sendiri. Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh Yayasan semakin besar sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan operasional Yayasan.  Kelemahan pengelolaan Yayasan di Indonesia adalah karena  Yayasan belum dikelola secara profesional, tidak efisien, tidak transfaran, tidak adanya akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan. Sulit dipastikan penyebab kekurangprofesionalan di dalam pengelolaan Yayasan.

Dibayar atau tidaknya serta jumlah yang dibayarkan kepada pengurus  Yayasan tergantung pada beberapa faktor antara lain; kedudukan, waktu dan cara kerja, serta berat ringannya pekerjaan yang harus dikerjakan. Kalau ia tidak dapat lagi mengerjakan pekerjaan lain, atau seluruh waktunya untuk Yayasan, dan pekerjaan mereka dilakukan dengan professional, kiranya layak bila memperoleh kompensasi, tetapi untuk penyantun seyogyanya tidak dibayar.

Orang-orang yang bekerja di Yayasan biasanya dibayar lebih rendah daripada orang yang bekerja pada perusahaan  dengan tujuan memperoleh laba walaupun mempunyai kedudukan yang sama. Saat ini perbedaaan yang demikian menjadi semakin kecil, terutama untuk yang bekerja pada Yayasan yang besar. Pada tahun 1991 The Imperial Cancer Research Fund menawarkan gaji sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu)pound sterling setahun untuk jabatan Direktur Keuangan dan Pencarian Dana.[14]

Di Indonesia, menuruti penelitian yang pernah dilakukan oleh Chatamarrasjid  terungkap bahwa dari 150 (seratus lima puluh buah Yayasan) ternyata bahwa, hanya 5 (lima) Yayasan (3,3%) yang mencantumkan dalam Anggaran Dasarnya, pasal yang menyatakan bahwa kepada Pendiri dan Pengurus tidak diberikan imbalan atau keuntungan yang bersifat materi dari Yayasan. Hal ini memberikan kesan terselubung bahwa ada Pendiri/Pengurus yang memperoleh kontra prestasi dari Yayasan yang bersangkutan.[15]

Berbeda dengan hasil penelitian yang saya lakukan di Makassar pada tahun 2001, bahwa  ternyata di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dicantumkan bahwa para pengurus mendapatkan imbalan. Namun di dalam praktiknya, banyak pengurus yang mendapatkan imbalan dari Yayasan.  Bahkan ada yang memperoleh berbagai macam tunjangan, misalnya tunjangan transport, kesehatan, keluarga dan sebagainya, sehingga penghasilan yang diperolehnya malah lebih tinggi daripada seorang pejabat tertinggi sebuah Universitas Negeri. Pencantuman berbagai macam tunjangan bahkan terkesan mengada-ada.

Pertimbangan lain adalah, kemampuan Yayasan khususnya kemampuan ekonomi Yayasan. Sebagai contoh Yayasan The Imperial Cancer Research Fund yang berani menawarkan gaji yang tinggi bagi seorang pengurus yang profesional, karena memang kemampuan keuangannya telah mapan sehingga berani menawarkan gaji yang besar.

 

Hadirin Yang Terhormat

Menurut Chatamarrasjid, Undang-Undang Yayasan telah memberikan jalan keluar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 6 UU No.16 Tahun 2001, yaitu dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian. Pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian Yayasan inilah yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari. Pengurus Harian ini tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk menerima imbalan atau kontra prestasi. Ketentuan Undang-Undang di atas harus ditafsirkan, bila pengurus adalah pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian, maka ia berhak menerima imbalan atau kontra prestasi. Bila organ Yayasan melakukan pekerjaan untuk kepentingan Yayasan, maka Yayasan harus membayar segala biaya atau ongkos dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Ratnawati Prasodjo sependapat dengan Chatamarrasjid yang mengatakan kalau pengurus itu berstatus karyawan murni dan bukan merupakan pendiri dan terafiliasi dengan pendiri, maka dapat digaji.

Saya kurang sependapat dengan pendapat dari Ratnawati Prasodjo karena penafsiran yang demikian menurut saya kurang tepat, sebab yang dimaksud dengan pelaksana kegiatan atau pengurus dalam Pasal ini adalah pegawai. Jika memang benar yang dimaksud pengurus harian adalah pengurus itu sendiri, bagaimana mungkin pengurus mengangkat dirinya sendiri. Demikian pula dengan penafsiran Pasal 16 yang dimaksudkan bukanlah gaji atau upah atas pekerjaan sehari-hari dari pengurus, melainkan biaya yang dikeluarkan oleh organ yang berkaitan dengan kepentingan Yayasan. Misalnya biaya transportasi atau biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh pengurus dari uang pribadi pengurus. Penafsiran yang demikian ini jelas mengandung ketidakbenaran, dan jauh dari tuntutan reformasi yang menuntut adanya transparansi. Cara yang terbaik dan aman adalah dengan menetapkannya di dalam Peraturan Pelaksanaan atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang.  Dengan demikian ada dasar bagi pengurus untuk mendapatkan gaji tanpa melanggar hukum. Hanya saja gaji seorang pengurus tidak lebih besar dari gaji seseorang yang bekerja pada badan hukum lain di luar Yayasan yang mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam Pasal 5 UUY No. 28 Tahun 2004 mengatur bahwa, kekayaan yayasan dialarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak lagi baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengecualian diberikan kepada Pengurus, bahwa seorang pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium dengan syarat:

a.    Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas;

b.    Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh;

c.    Ditetapkan oleh Pembina, dan disesuaikan dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

Dengan demikian seorang pengurus dapat saja memperoleh gaji dengan syarat yang sangat ketat seperti; pengurus bukanlah pendiri, serta berekrja secara langsung dan penuh, serta besarnya ditentukan oleh Pembina. Dengan demikian satu-satunya organ yang dapat memperoleh gaji hanyalah pengurus, sedang Pembina dan pengawas tidak dapat memperoleh gaji.

Hadirin yang Saya Muliakan.

Mengakhiri orasi ilmiah ini, sekali lagi saya mengucapkan rasa syukur saya kepada ALLAH SWT, yang telah mengizinkan saya untuk sampai pada suatu peristiwa yang insya ALLAH akan membawa manfaat bagi orang lain, dan juga terjadi atas izin-NYA  melalui bantuan orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan saya  menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu saya baik langsung maupun tidak langsung sehingga sampai pada hari penyampaian pedato pengukuhan guru besar ini.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kapada Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberi kepercayaan dan penghormatan kepada saya untuk menjadi Guru Besar dalam Bidang Ilmu/Mata Kuliah Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Hasan

 Sumber: info-ampuh.com

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Seputar Yayasan-LSM. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s