Eksistensi Yuridis Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan

Abstract: Before Fondation act takes into force there is no legeslatif rules specifically stipulating as to foundation in Indonesia. It is, however, sporadically contained In several legis;ative rules and it is also recognized as a legal entity. After the enactment of foundation act, then it is also firmly recognized as a legal entity, but it must fulfill certain requirement considering that there are still many foundations that have not fulfilled the requirement. Therefore, the existence of foundation estabilished before foundation act takes into force is not known yet.

PENDAHULUAN

            Setelah 56 tahun Indonesia merdeka, tepatnya 6 agustus 2001 barulah dapat dibuat undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2001 L.N. No. 112 Tahun 2001 TLN. 4132. Sebelumnya itu, belum ada perundang-udangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia, tetapi secara sporadic terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan, eperti KUHPerdata, Rv, Serta Undang-undang kepailitan (Failissements-Verordening) (Natzir Said, 1987:2)

            Selain itu, yayasan juga diatur dalam peraturan menteri (Permen) penerangan Republik Indonesia No. 01/Per/Menpen/1969, tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers. Di dalam ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang yayasan. Demikian pula dalam perundang-undangan agrarian, seperti : kemungkinan bagi yayasan mempunyai hak atas tanah, serta pembentukan yayasan dana landreform (rudhi prasetya. 1995: 35). Pada tahun 1993, di dalam keputusan menteri keuangan republic Indonesia nomor 227/KMK.017/1993, juga telah dikenal yayasan dana pension (A. Setiadi. 1995:241).

            Walaupun yayasan telah diatur di dalam beberapa ketentuan di Indonesia pada waktu itu, namun belum ada satu pun dari kentuan-ketentuan tersebut yang menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum. Anehnya justru yayasan diakui sebagai badan hukum. Berbeda halnya engan di belanda, yang secara tegas di dalam undang-undangnya yang menegaskan yayasan adalah badan hukum.

            Setelah diundangkannya undang-undang yayasan (UUY), maka secara tegas di dalam UUY disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari menteri (Pasal 10 Ayat (1) ). Bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UUY ini , tetap diauku pula sebagai badan hukum tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu., eperti telah terdaftar dan diumumkan atau terdaftar mempunyi izin operasi dari instansi terkait. Selain itu, juga wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan dengan UUY dan yayasan tersebut wajib didaftarkan di departemen hukum dan HAM paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

            Mengingat bahwa, disatu sisi masih banyak yayasan yang belum terdaftar di pengadilan negeri, dan/atau tidak diumumkan di dalam lembaran negara, sementara di sisi lain di dalam pasal dan serta penjelasan UUY tersebut tidak dicantumkan sanksi bagi yayasan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga belum diketahui eksistensi Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UUY.

            Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah :

  1. Kapan suatu Yayasan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum menurut hukum?
  2. Apakah yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan masih dapat diakui sebagai badan hukum?

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Status Badan Hukum Yayasan Sebelum Berlakunya UU Yayasan

            Menurut Paul Scholten dan Pitlo (Chidir Ali. 1991:89), kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan. Hanya saja ada kewajiban bagi pengurus untuk mendaftarkan dan mengumumkan. Apabila tidak didaftarkan dan diumumkan, maka selain yayasan, para pengurus pun bertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk perbuatan yang dilakukan atas nama yayasan. Pendaftaran dan pengumuman dimaksudkan sebagai pengawasan yang bersifat represif oleh pemerintah. Selain itu, jega penting sebagai penerangan (informasi) untuk pihak-pihak ketiga yang berkepentingan.

            Sebenarnya pendaftaran dan pengumuman akta pendiriannya, serta pengesahan dari menteri hukum dan HAM sebagai tindakan preventif tidak diwajibkan. Namun dalam praktik yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta notaries sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan.

            Bahkan ada beberapa yayasan yang dibentuk dengan peraturan pemerintah (PP) dan keputusan presiden (KEPRES). Di dalam akta notaries dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta notaries ini bayak tidak didaftarkan di pengadilan negeri, dan atau tidak di umumkan dalam berita negara.

            Sebelum berlakunya UUY, belum ada keseragaman tentang cara pendirian yayasan. Akibatnya perdebatan mengenai status yayasan sebagai badan hukum atau bukan, masih terus berlangsung. Terlebih lagi, karena tidak ada suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa yayasan konkordan mengikuti hukum belanda, apalagi di belanda sendiri pengaturan yayasan sudah mengalami perubahan setelah Indonesia merdeka.

            Sebelum membahas mengenai cara mendirikan yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001, maka terlebih dahulu dijelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diaktegorikan sebagai badan hukum.

            Ada beberapa syarat agar perkumpulan atau badan/badan usaha disebutkan sebagai badan hukum. Hal ini berkaitan dengan sumber hukum, khususnya dalam berkaitan dengan sumber hukum ang forml. Menurut Chidir Ali (1991: 79-98) tentang syarat badan hukum yang dikaji dari sumber hukum formal memberikan beberapa kemungkinan , bahwa badan hukum tersebut telah memenuhi :

  1. Syarat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan
  2. Syarat berdasarkan pada hukum kebiasaan dan Yurisprudensi
  3. Syarat berdasarkan pada pandangan Doktrin

Ad. 1. Syarat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan

                        Syarat-syarat berdasarkan undang-undang mendasarkan diri pada ketentuan pasal 1653 KUHPerdata, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya 2 (Dua) cara, yaitu :

  1. Dinyatakan dengan tegas (uitrukkelijk) bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hukum, seperti harus ada pengesahan akte.
  2. Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa badan itu adalah badan hukum.

Ad. 2. Syarat berdasarkan pada hukum kebiasaan dan Yurisprudensi

                        Berdasakan pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang ada, maka suatu badan dikatakan ada bilamana telah memenuhi syarat sebagai berikut : (Lisman Iskandar, 1997:24) :

  1. Syarat-syarat materil yang terdiri atas :
    1. Harus ada suatu pemisahan kekayaan
    2. Suatu tujuan
    3. Suatu organisasi

Salah satu contoh tentang penentuan badan hukum melalui yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Sip/1973, tanggal 27 juni 1973 tentang kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB. Keputusan lainnya adalah keputusan Mahkamah Agung No.476K/Sip/1975, tanggal 8 Mei 1975, tentang kasus perubahan Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af.

  1. Syarat Formal : Dengan Akta Otentik.

Para pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya. Demikian pula pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai tindakan Preventif tidak disyaratkan.

Ad. 3. Syarat berdasarkan pada pandangan Doktrin

            Dari pendapat para ahli seperti Meijers, Ali Rido, Suroso, Dan Rudhi Prasetya dapat disimpulkan bahwa umumnya menekankan pada adanya pemisahan kekayaan dan syarat organisasi., sekalipun dalam bentuk paling sederhana. Syarat lainnya yang mendapat perhatian dari para ahli yaitu adanya tujuan tertentu, tetapi Suroso tidak mencantumkan syarat tujuan ini, namun lebih menekankan pada pemisahan hak dan kewajiban para anggotanya. Sementara syarat formal, yaitu adanya akte tidak satupun dari para ahli yang mempersyaratkannya.

            Dari sekian banyak syarat diatas, pada akhirnya yang menentukan suatu badan/perkumpulan sebagai badan hukum atau bukan, adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Misalnya, di Indonesia mengakui yayasan sebagai badan hukum (pasal 365 KUHPerdata), sedangkan hukum yang berlaku di inggris tidak mengakui seluruh yayasansebagai badan hukum.

            Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa pembentukan yayasan dalam hukum perdata pada umumnya dilakukan dengan akte oleh para pendirinya, atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan  Notaris walaupun belum ada aturan yang mengatur khusus tentang ini. Ketiadaan aturan ini menimbulkan karagaman did lam pendirian yayasan. Ada yang memiliki akta notaries, adapula yang melakukan pendaftaran di pengadilan negeri, bahkan ada yang mengumumkan diberita negara. Walaupun terjadi keragaman di dalam cara pendirian yayasan, serta saat penentuan status badan hukum, namun telah diakui bahwa yayasan adalah badan hukum, dan pendirian yayasan selalu dilakukan dengan akta notaries, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau perorangan maupun oleh pemerintah.

            Dalam perkembangannya, selain dengan akte ada pula beberapa yayasan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah, seperti yayasan yang diperuntukkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia, serta yayasan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden (KEPRES), seperti yayasan yang didirikan oleh Soeharto.

            Menurut Hayati Suroredjo (1990:80), sebenarnya karena masih Vormvrij atau bebas bentuk, maka yayasan dapat juga didirikan dengan akta di bawah tangan, atau dapat disimpulkan dari aktivitas dan Stationary. Kepala surat pun yang digunakan oleh yayasan bahkan dapat dikatakan sebagai bukti bahwa yayasan memang ada dan aktif melakukan kegiatan.

            Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Makassar, memperlihatkan bahwa semua pendirian yayasan dilakukan dengn akta notaries yang isinya dibuat menurut format yang sudah ada di kantor Notaris. Tinggal hanya mengisi nama yayasan, nam pengurus, jumlah kekayaan yang dipisahkan, dan tujuan. Kesalahan yang seringkali dibuat adalah dengan mencantumkan didalam akte : adanya anggota, modal, dan kewajiban adanya iuran anggota.

            Ada pakar yan berpendapat, bahwa karena undang-undang secara khusus  mengatur tentang yayasan tidak ada, maka seyogyanya tidak dapat dikatakan suatu yayasan harus dibuat dengan suatu akta tertulis. Namun untuk memudahkan pembuktian, biasanya pendirian yayasan dilakukan oleh para pendirinya di depan Notaris (Rudhi Prasetya, dan A. Oemar Wongsodiwiryo. 1976: 65-66).

            Sebelum berlakunya Wet Op Stichtingen 1956, di belanda juga tidak diperlukan pengesahan untuk menjadikan suatu yayasan sebagai badan hukum. Yayasan di belanda memperoleh status badan hukum berdasarkan akta notaries, sedangkan pendaftaran dan pengumuman hanya sebagai pengawasan oleh pemerintah.

Setelah Berlakunya Undang-Undang Yayasan

            Setelah berlakunya undang-undang yayasan No. 16 Tahun 2001, di dalamnya telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk mendirikan yayasan. Adapaun Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih
  2. Ada kekayaan dipisahkan dari kekayaan pendirinya
  3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
  4. Harus memperoleh pengesahan Menteri
  5. Diumumkan dalam tambahan berita negara republik Indonesia
  6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketrtiban umum/ atau kesusilaan
  7. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan

Ad. 1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih

                        Syarat ini memperlihatkan bahwa setiap orang atau badan hukum dpat mendirikan yayasan, baik secara sendiri atau bersama, tanpa memandang kewarganegaraan. Namun ada perbedaan persyaratan jika yayasan didirikan oleh pihak asing.

Ad. 2. Ada kekayaan dipisahkan dari kekayaan pendirinya

                        Perbuatan hukum orang atau badan hukum sebagai pendiri suatu yayasan untuk memisahkan kekayaan yang kemudian dijadikan sebagai kekayaan awal yayasan merupakan elemen penting dalam pendirian yayasan. Dengan pemisahan kekayaan, maka hubungan antara pendiri dengan kekayaan terputus. Oleh karena itu, pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan, sehingga di dalam Undang-undang yayasan tidak dikenal istilah pemilik (Ownership). Anggapan yang berkembang selama ini bahwa seolah-olah yayasan mempunyai pemilik yaitu pendiri, sehingga seringkali pendiri melakukn tindakan sebagai layaknya seorang pemilik yayasan, misalnya menjual atau mewariskan yayasan.

                        Melakukan tindakan sebagai layaknya seorang pemilik Yayasan, misalnya menjual atau mewariskan yayasan. Dalam UU Yayasan ini telah disyaratkan adanya batas minimum kekayaan yang harus dipisahkan untuk mendirikan Yayasan, namun besarnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kegiatan Yayasan, serta untuk menghindari penyalah gunaan pendirian Yayasan.

                        Di beberapa  negara seperti Jepang, walaupun tidak ada batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang, tetapi untuk mendirikan Yayasan sumbangan harus cukup besar agar memungkinkan Yayasan beroperasi. Saat ini administrator di Jepang mensyaratkan sumbangan awal paling tidak berjumlah beberapa ratus yen. (Lester M. Salamon 1997: 233) Di Inggris dan Amerika walaupun besarnya modal tidak disyaratkan, tetapi modal pendirian Yayasan selalu dalam jumlah yang cukup besar.

                        Di Belanda tidak terdapat persyaratan modal, namun demikian, menurut Pasal 301 NBW Belanda, bahwa Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan atas permintaan setiap orang yang berkepentingan atau atas tuntutan pihak kejaksaan, maupun secara ex officio, jika kekayaan Yayasan sama sekali tidak memadai untuk merealisasikan tujuannya.

Ad. 3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

                        Keharusan membuat akta untuk mendirikan Yayasan telah lama dilakukan jauh sebelum Undang-Undang Yayasan No. 1 Tahun 2001 diundangkan. Pembukaan akta pendirian Yayasan dilakukan oleh pendiri atau orang lain yang mendapatkan kuasa dari pendir. Akta otentik merupakan syarat formal pendirian Yayasan.

                        Permasalahannya, apakah adanya akta ini merupakan syarat untuk pendirian suatu Yayasan?

                        Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2), bahwa Yayasan harus didirikan dengan akta notaris dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bahwa berarti tanpa adanya akta notaris , maka Pendirian Yayasan tidak akan pernah ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Tumbuan (1988: 6), bahwa UU Yayasan mengamanatkan bahwa pendirian Yayasan harus dengan akta notaries. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa akta notaries merupakan syarat adanya Yayasan (bestaansvoorwaarde). Selain itu, Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Mengingat bahwa bentuk surat wasiat bermacam-macam, maka wasiat yang dimaksud adalah wasiat terbuka/ umum (openbaar testmen), karena wasiat ini dibuat dihadapan notaries.

Ad. 4. Harus memperoleh pengesahan menteri.

                        Yayasan merupakan status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Cara untuk memperoleh pengesahan adalah pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pendirian Yayasan ditandatangani, dalam memberikan pengesahan Menteri dapat meminta pertimbangan dari pihak terkait. Pengesahan ini diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan  diterima. Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam PP.

                        Apabila permohonan pengesahan ditolak, maka Menteri wajib memberikan secara tertulis disertai alasan penolakan yaitu bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentua dalam undang-undang Yayasan atau peraturan pelaksanaannya. Saying sekali karena di dalam undang-undang tersebut tidak mencantumkan sanksi yang diberikan kepada Yayasan/Notaris seandainya lalai/terlambat mengajukan permohonan pengesahan. Di dalam undang-undang ini masih belum terdapat kepastian hukum, karena jika Menteri tidak memberikan jawaban menolak atau mensahkan permohonan Yayasan, maka tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Yayasan tersebut demi hukum menjadi badan hukum atau tidak.

                        Persyaratan untuk mendapat pengesahan dari Pemerintah, menimbulkan reaksi terutama dikalangan organisasi non Pemerintah (ornop) berupa penolakan dan meminta agar pasal tersebut ditiadakan. Dihapuskan.

                        Menurut T. Mulya Lubis (Forum Keadilan. No. 15, 15 Juli 2001:17), Yayasan semestinya tidak memerlukan izin tetapi cukup dengan akta notaries, lalu diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara. Birokrasi pengesahan ini bisa menjadi pintu masuk tangan pemerintah dalam urusan operasional Yayasan. Hal ini membuat Yayasan tidak efektif melakukan aktivitasnya karena selalu dibayang-bayangi kemungkinan intervensi (oleh pemerintah). Apalagi kejaksaan bisa menggugat pembubaran sebuah Yayasan untuk dan atas nama kepentingan umum.

                        Hal ini dibantah oleh Abdul Gani Abdullah, (Forum Keadilan. No. 15, 15 Juli 2001:15), bahwa keharusan adanya pengesahan dari pemerintah, bukanlah campur tangan pemerintah, tetapi hal itu merupakan konsekuensi dari status Yayasan sebagai badan hukum. Suatu badan hukum harus mendapat pengesahan dari Menteri.

Sumber: info-ampuh.com/berita-112-eksistensi-yuridis-yayasan.html

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Seputar Yayasan-LSM. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s