MEDIA MASSA DAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA

Tidak dapat kita pungkiri, bahwa media massa mempunyai peranan yang sangat penting dimanapun, kapanpun dan dalam hal apapun. Semua aspek kehidupan hampir tidak pernah luput dari pemberitaan media massa, baik itu  ekonomi, hukum, politik, budaya, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, pertahanan bahkan  dunia hiburan.

Kekuatan media massa dalam pemberitaan atau penyebaran informasi dapat berpengaruh pada pembentukan opini masyarakat dan pergerakan masyarakat, bahkan pemberitaan tersebut dapat mengontrol berbagai kebijakan dan kinerja dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, baik itu eksekutif, legislatif dan juga yudikatif, selain itu hal yang paling penting dari peran media massa tersebut ialah bahwa media massa mempunyai kekuatan sebagai katalisator bagi penegakan hukum di Indonesia.

Dikatakan bahwa media massa mempunyai kekuatan  sebagai katalisator bagi penegakan hukum di indonesia, karena pada kenyataanya banyak kasus-kasus yang ada di Indonesia yang di proses secara cepat dan tepat oleh para penegak hukum akibat adanya pemberitaan media massa tersebut.

Kasus penganiayaan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negri (STPDN), kasus korupsi yang dilakukan oleh Mulyana, kasus pembunuhan Munir, kasus kesalahan penerapan hukum bagi Raju, merupakan sebagian kecil dari kasus yang terus diberitakan oleh media massa, yang menyebabkan  para penegak hukum terpacu untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Penegakan hukum merpakan hal yang paling penting yang harus dijalankan saat ini, bukan hanya karena penegakan hukum merupakan agenda reformasi 1998, tetapi juga penegakan hukum merupakan awal mula dari membaiknya keaadan Indonesia yang sudah carut marut. Ke-profesionalitas-an lembaga-lembaga tinggi negara, berhentinya praktek Korupsi, kolusi dan Nepotisme, terciptanya perdamaian, perekonomian yang membaik, merupakan hal-hal yang dapat diwujudkan apabila penegakan hukum yang ada di Indonesia sudah benar-benar diterapkan.

Adapun penegakan hukum itu dapat diwujudkan apabila para pelaku penegak hukum tersebut benar-benar berupaya secara maksimal dalam menegakan hukum. Sebenarnya, dalam wacana yang luas para pelaku penegak hukum bukan hanya para penegak hukum yang ada di dalam Pengadilan (hakim, jaksa, pengacara, lembaga pemasyaraktan) tetapi juga ada pihak-pihak lain yang dapat disebut sebagai penegak hukum eksternal, yaitu Masyarakat, mahasiswa dan media massa.

Dari ketiga element penegak hukum eksternal tersebut, element yang mempunyai kekuatan paling besar adalah media massa, betapa tidak, media massa mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi opini masyarakat dan mahasiswa dan menggerakkan mereka dengan pemberitaan yang dilakukannya secara transparan dan tajam.

Peran media massa sebagai katalisator atau pemicu atau penggerak  penegakan hukum, secara konkrit dapat kita lihat dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negri (STPDN) pada tahun 2003.

Kita tentu masih ingat, bahwa di tahun 2003 ada sebuah kasus yang sangat menggemparkan masyarakat  Indonesia, kegemparan ini bermula dari video yang ditampilkan oleh Surya Citra Televisi (SCTV) yang mengambarkan proses penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior STPDN terhadap para Junior yang mengakibatkan matinya beberapa mahasiswa junior, sebut saja Wahyu hidayat, Ery dan kasus kematian lain yang belum terungkap. Pemberitaan SCTV tersebut benar-benar mendobrak tatanan STPD dan mengundang berbagai macam kontroversial.

 Pihak STPDN tentu saja menjadi pihak pertama yang membantah pemberitaan SCTV tersebut, karena mereka berpikir bahwa SCTV telah melampaui batas wewenang pers dan mereka meyakinkan masyarakat bahwa pemukulan senior terhadap junior STPDN bukanlah sebuah penganiayaan, melainkan pembinaan semata.

Mencuat nya kasus STPDN tersebut, kemudian bukan hanya menjadi monopoli SCTV, tapi semua media massa juga berlomba-lomba memberitakan kasus serupa sehingga menuai tindakan yang cepat atas pengusutan beberapa tersangka oleh Kapolres Sumedang AKBP Drs Yoyok Subagiyono. Dari pengusutan diperiksa 26 praja dan ditetapkan 3 praja sebagai tersangka utama.

Pemberitaan media massa tersebut bukan hanya memicu kinerja dari penegak hukm, tetapi juga dari pihak STPDN itu sendiri. Ketua STPDN Drs Sutrisno memecat tidak hormat tiga praja tingkat III. Pihak kampus juga menurunkan tingkat 13 mahasiswa lainnya, dari III menjadi tingkat II dan mewajibkan mereka mengulang kuliah dua semester. Enam mahasiswa lainnya juga diturunkan nilai moralnya dari 7,20 menjadi 6,50. Ada juga empat mahasiswa yang diturunkan nilai moralnya dari 7,20 menjadi 6,75. Jika selama jangka waktu yang ditentukan itu kesepuluh mahasiswa tersebut tak memenuhi nilai minimal 7,20 maka mereka tak akan naik tingkat.

Sebuah kontribusi yang konkrit dari SCTV dan media massa lainnya dalam kasus STPDN ini merupakan perwujudan dari peran media massa sebagai katalisator atau pemicu atau penggerak bagi penegakan hukum di Indonesia.

Adapun dalam penegakan hukum tersebut, ternyata media massa telah menjalankan amanah yang diberikan oleh konstitusi kita yaitu Pancasila dan Undan-Undang dasar 1945. hal ini dapat dijabarkan:

1.) Media massa berperan dalam mencerdaskan masyarakat tentang hukum & penegakkan hukum yang ada di Indonesia.

Pembinaan beberapa mahasiswa junior STPDN yang diberitakan sebagai PENGANIAYAN oleh media massa, menjadi sebuah hentakan yang besar bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya, pembinaan yang mengandung unsur kekerasan, ancaman, dan tekanan sudah menjadi hal yang biasa di lingkungan masyarakat kita. Bahkan banyak yang menganggap bahwa pembinaan tersebut merupakan hal yang efektif dalam mendisiplinkan para mahasiswa baru. Tetapi, saat kegiataan pembinaan ini dikemas dalam judul PENGANIAYAAN, masyarakat jadi berpikir ulang, apakah benar terdapat unsur-unsur penganiayaan dalam pembinaan tersebut???.

 Dalam kasus ini, media massa telah  mengarahkan pemikiran masyarakat untuk mengetahui bahwa pembinaan tersebut memang sebuah penganiayaan. pemukulan-pemukulan yang dilakukan terhadap para junior sampai menyebabkan matinya junior bukanlah hal yang biasa, melainkan sudah masuk dalam tindak pidana. Pemberitaan media massa ini menyadarkan masyarakat bahwa proses inisiasi atau kekerasan sudah tidak layak lagi dilakukan, karena sesungguhnya proses itu merupakan peninggalan dari jaman kolonialisme yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Masyarakat diajak berpikir secara mendalam tentang kasus tersebut, yang pada akhirnya masayarkat menjadi tahu bahwa pemukulan adalah penganiayaan, penganiayaan adalah sebuah kejahatan, pelaku kejahatan harus dihukum, dan siklus penganiayaan harus dihentikan, baik dalam proses pembinaan maupun dalam kehidupan sehari-sehari.

Pencerdasan yang dilakukan media massa atas kasus penganiayaan ini, merupakan sebagian kecil dari pencerdasan dalam bidang-bidang lain yang telah dilakukan oleh media massa. Ditilik dari konstitusi, ternyata media massa telah menjalankan amanah UUD 1945, tepatnya dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4, yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia salah satunya adalah untuk ”mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan ternyata media massa telah berhasil dalam melakukan pencerdasan itu.

2.) media massa berperan dalam mengembangkan wacana demokrasi.

”semakin tinggi penghargaan terhadap demokrasi, semakin nyata perwujudan supremasi hukum (penegakan hukum)”, pernyataan tersebut bukanlah sebuah slogan semata, tetapi merupakan sebuah teori yang sudah di buktikan secara nyata di negara-negara maju. Contoh saja Amerika Serikat, Australia, Inggris, Singapura. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, dimana pada saat yang bersamaan terjadi penegakan hukum yang konkrit.

Demokrasi mempunyai peranan yang penting dalam penegakan hukum. Dimana demokrasi ini dapat digambarkan sebagai terlaksananya kebebasan berpendapat, berpikir, dan bertindak. Dalam pasal 28 UUD 1945 digambarkan bahwa demokrasi adalah ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, demokrasi menjadi wahana pemikiran masyarakat dalam menanggapi penanganan kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia.

Kembali lagi pada kasus STPDN, bahwa pemberitaan SCTV dan media massa lain tentang kasus tersebut, menuai banyak tanggapan dan kritik dari masyarakat. Media massa membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarkat untuk menanggapi kasus tersebut, dari mulai tanggapan melalui Via SMS, Telphon, Surat, faximil, bahkan melalui situs-situs internet. Peluang ini kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat menuntut STPDN segera ditutup, siklus penganiayaan segera dihentikan dan hukum harus segera ditegakkan dengan menangkap dan menghukum para pelaku penganiayaan tersebut.

Setiap masyarakat bahkan mempunyai hak untuk berpendapat sehingga bukan hanya pasal 28 UUD 1945 yang diterapkan, tetapi juga sila 5 dari Pancasila, yaitu ”keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia”.

Kebebasan berpendapat ini, ternyata menjadi kekuatan yang sangat besar bagi para penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut secara cepat dan tepat, serta memicu pemerintah untuk membenahi tatanan STPDN.

Maka dapat kita simpulkan bahwa, semakin besar nilai demokrasi dalam suatu negara, maka kebebasan berpikir dan berpendapat pun semakin meluas, pada akhirnya pendapat-pendapat tersebut dapat menjadi alat pemicu paling efekti bagi para penegak hukum untuk segera menegakan hukum di Indonesia.

3.) media massa sebagai pemicu dan pengontrol bagi para penegak hukum.

Seperti yang sudah dijabarkan diatas, bahwa pemberitaan media massa ternyata banyak menimbulkan opini masyarakat, yang hampir semua masyarakat Indonesia menuntut adanya ”Penegakkan Hukum”. Tuntuan masyarakat yang disebarluaskan oleh media massa ini, telah menjadi pemicu bagi para penegak hukum untuk segera menegakan hukum. Penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum pun bukan hanya cepat tetapi juga harus tepat, artinya bahwa penegak hukum harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya, karena apabila ia tidak menjalankan tugasnya dengan profesional, hal ini akan menuai kritik yang keras dari masyarakat, karena media massa selalu siap dalam menyoroti atau mengedarkan fakta tentang kinerja para penegak hukum kita.

Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan, bahwa penegakan hukum atas kasus-kasus yang ada di Indonesia, merupakan  kontribusi yang diberikan oleh media massa secara konkrit. Media massa memang pantas dianggap sebagai katalisator atau pemicu atau penggerak bagi penegakan hukum di Indonesia dengan menjalankan amanah Pancasila dan UUD 1945. (mydream1109.multiply.com)

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum Media. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s