Mazhab – Mazhab Hukum

PENDAHULUAN

     Istilah Disiplin Hukum dalam tulisan ini merupakan istilah pengganti dari istilah “Legal Theory” nya Wolfgang Friedmann (Disiplin Hukum, hal. vii). Disiplin Hukum dapat pula di istilahkan dengan “Philosophy of Law”, “Jurisprudence” (Anglo Saxon), Teori Hukum, Ilmu Hukum.

Dasar Disiplin Hukum

        Ajaran tentang hukum (Disiplin Hukum) dikelompokkan ke dalam mazhab/aliran hukum yang membicarakan antara lain mengenai isi hukum dan bentuk hukum yang diungkapkan dalam teori-teori hukum.

Ciri-ciri mazhab:

Merupakan pandangan hukum sekelompok orang (ahli  hukum).

 Terdapat pemimpin (pelopor) atau sekelompok pemimpin.

 Dianut dalam jangka waktu cukup lama (berabad atau ratusan tahun).

 Membentuk tradisi:

  i Tradisi dalam berfikir/mengkaji;

i Tradisi dalam bersikap tindak.

 Di dalam intern mazhab dikenal perbedaan.

Jadi bicara mazhab: mempelajari pandangan mengenai hukum, termasuk situasi/budaya pada masa pandangan hukum tersebut muncul.

Ajaran tentang hukum  tidak terlepas dari ajaran filsafat yang berhubungan dengan metode berfikir mengenai isi (kualitatif) dan mengenai bentuk (kuantitatif).

Misal apabila membicarakan manusia terdiri dari: Jiwa (isi) dan raga (bentuk).

Laki-laki : bertanggung jawab, melindungi (isi) kaya, kekar (bentuk).

Wanita    :  baik, lemah lembut (isi)

 molek, seksi (bentuk).

Ajaran/teori tentang hukum dari berbagai aliran hukum sesungguhnya mencerminkan asumsi dasar/ideologi hukum yang disebut nilai.

Nilai (disini) merupakan konsepsi paling abstrak sebagai hasil abstraksi dari konsepsi di bawahnya maupun dari kenyataan hidup manusia. Konsepsi di bawah nilai dapat berupa asas, kaedah dan fakta yang berasal dari kenyataan hidup.

Ideologi hukum dalam ajaran/teori tentang hukum, biasanya  tersirat dan tidak tersurat, misal:

Hukum Kodrat/Natural Law (isi hukum)

Membicarakan mengenai keadilan dalam hukum, bersifat idealisme, universal, abstrak.

Positivisme (bentuk hukum)

Membicarakan hukum sebagai hasil dari perkembangan suatu bangsa, hukum merupakan hasil dari hubungan sosial, hukum merupakan perintah penguasa yang berwenang.

Bersifat empirisme, realitivisme, konkrit.

Disiplin Hukum sebagian berhubungan dengan Filsafat sebagian lagi berhubungan dengan politik. Bagian Disiplin Hukum yang berhubungan dengan filsafat dinamakan Filsafat Hukum, yang berfungsi untuk menemukan atau menentukan sifat-sifat keadilan dari hukum. Sedangkan bagian dari disiplin hukum yang berhubungan dengan politik disebut Politik Hukum yang berfungsi dalam memilih dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam perundang-undangan atau kaedah konkrit. Bagian lain dari Disiplin Hukum yang tidak termasuk Filsafat Hukum dan Politik Hukum disebut Ilmu-ilmu Hukum, berfungsi mengungkap hukum dalam kehidupan masyarakat merumuskan prinsip-prinsip hukum dan menggarap kaedah hukum.

Macam Disiplin Hukum

Natural Law (Hukum Kodrat)

Asumsi dasar/ideologi Hukum Kodrat:

Hukum positif tergantung/berdasarkan tertib yang lebih tinggi/supranatural, yaitu dipengaruhi oleh:

Pengaruh ajaran Tuhan;

Alasan yang suci;

Kodrat manusia (misalnya pikiran manusia dimanapun, kapanpun adalah sama).

Jadi hukum dimana saja, kapan saja, bagi siapa saja berlaku sama (universal).

Penguasa yang tidak mensejahterakan warganya dianggap tidak adil dan dianggap tidak mencerminkan hukum yang baik.

Hukum dipengaruhi/tidak terpisah dari moral (sebagai landasan dari keadilan).

Hukum Kodrat dipengaruhi juga oleh ajaran Filsafat, Etika dan Agama.

Prinsip Hukum Kodrat: Hukum Positif berlaku berdasarkan (perwujudan dari) suatu sistem/tertib yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Tuhan/Dewa, alasan yang suci dan sifat-sifat kondrat manusia.

Pandangan tentang hukum yang dianut oleh mazhab Hukum Kodrat berjalan sangat panjang dan penuh dengan perubahan-perubahan (sejak zaman Yunani Kuno sampai dengan sekarang), mazhab hukum Kodrat mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan pandangan agama/ideologi politik, bentuk negara/pemerintahan, budaya dan hukum.

Pelopor aliran Hukum Kodrat adalah Plato dan muridnya Aristoteles (keduanya merupakan penasehat raja pada zaman Yunani Kuno).

Positivisme

Asumsi dasar/Ideologi Hukum Positivisme: bahwa hukum positif tidak tergantung/tidak berdasarkan tertib yang lebih tinggi/supranatural.

Pengaruh terhadap Positivisme

pengaruh (perkembangan) ilmu-ilmu sosial;

Penelitian empiris.

Hukum terpisah dari moral (sesuai dengan anggapan masa itu bahwa ilmu pengetahuan terpisah dari moral).

Positivisme berasal dari kata posite yang artinya menentukan, yaitu apa yang dapat diterima oleh panca indera manusia diyakini benar adanya, metode menerima/menangkap sesuatu hal/obyek dengan panca indera hanya dapat dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial dengan metode penelitian empiris.

Positivisme mengutamakan fakta yang dapat diamati dan walaupun tidak menolak abtraksi-absrtaksi data hasil pengamatan, dan tidak mencari atau tidak menerima suatu realitas yang lebih tinggi diatas dunia indrawi. Oleh karena itu cenderung sekuler, empiris dan relativis.

Positivisme muncul awal abad XIX, merupakan mazhab yang menentang mazhab hukum kodrat. Positivis klasik bertujuan mencari suatu pengertian yang menyeluruh tentang dunia dan hidup dengan menggunakan metode ilmu-ilmu sosial.

2). Prinsip Positivisme:

a). Hukum disuatu masa/waktu berbeda dengan hukum dimasa yang lain, hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan bangsa yang bersangkutan,  yang berbeda dengan perkembangan bangsa lain (tempolisme).

b). Hukum yang tercipta di dalam satu masyarakat berbeda dengan hukum yang tercipta di masyarakat yang lain, hal itu disebabkan perbedaan kebudayaan (lokalisme).

c).  Hukum sebagai suatu produk penguasa yang sah disuatu negara berbeda dengan hukum sebagai produk penguasa yang sah di negara lain, hal itu disebabkan perbedaan politik.

Ketiga prinsip itu disebut relativisme dan dasar dari aliran positivisme dengan menggunakan rasio melalui penelitian empiris, untuk menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya merumuskan prinsip-prinsip hukumnya.

Mazhab positivisme dipengaruhi oleh: ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi dan lain-lain.

Kesimpulan hukum positif tidak tergantung/ tidak berdasarkan dari tertib yang lebih tinggi, tetapi hukum positif adanya karena ditentukan oleh para ahli hukum.

Beberapa ahli mazhab positivisme adalah:

F.C. von Savigny, Sir Henry Maine, Auguste Comte,H. Spencer, dan lain-lain.

3. Titik Tolak Disiplin Hukum

Titik tolak filsafat (ahli metafisika atau Neokantian).

Titik tolak ideologi politik (Disiplin Hukum Sosialisme dan Fasisme).

Titik tolak Ilmu Pengetahuan, yaitu teori pengetahuan dan ideologi politik dijalin dalam satu sistem yang bulat (sistem Skolastik dan Hegel).

4. Tugas Disiplin Hukum (Radbruch).

Menjelaskan nilai-nilai hukum, postulat-postulat (dugaan-dugaan), sampai pada dasar-dasar filsafatnya yang terakhir.

5. Perkembangan Disiplin Hukum

Sebelum abad XIX (disiplin hukum jaman dahulu) hasil sampingan dari pada, agama, etika dan ajaran politik, oleh karena itu ahli-ahlinya sebelumnya adalah sebagai filosof, gerejawan, politikus.

Setelah abad XIX (disiplin hukum modern) pergeseran dari filsafat hukum para ahli filsafat dan politikus kepada filsafat hukum para ahli hukum (Juris).

PLATO

HUKUM KODRAT

Pendekatannya: metafisis.

Keadilan

Dari Ilham

Yang merupakan keadaan seimbang di dalam bathin manusia, yang tidak dapat dianalisa oleh akal.

2. “Republic” (Politeia)

Negara harus dipimpin oleh raja yang ahli filsafat dan bijaksana agar terjamin pemerintah yang adil.

Tugas penguasa mengawasi supaya manusia melakukan pekerjaannya.

Tidak ada tempat bagi hukum, sebagai suatu sistem peraturan yang disusun dan dirumuskan untuk mengikat masyarakat.

3. “The Laws” (Nomoi)

Membahas tentang prinsip-prinsip dan isi hukum dalam negara (hukum sebagai proses/tata cara).

Pengetahuan tentang keadilan yang mempedomani  ketentuan Hukum Negara adalah tetap merupakan ilham mistik (ghaib).

Konsepsi Keadilan: sebagai pengungkapan tentang kebaikan yang diterima oleh hanya beberapa orang yang terpilih lalu meneruskannya kepada masyarakat sebagai hukum.

 

C. ARISTOTELES

HUKUM KODRAT

Pendekatan: rasional

Pengertian Keadilan:

Suatu hal yang dipertengahkan antara dua ekstrem yang dideduksikan menurut ilmu pasti semu dari suatu jalinan dari bentuk-bentuk ekstrem dalam pemerintahan dan hubungan antar manusia.

Sumbangan Aristoteles Bagi Disiplin Hukum

Sumbangan 1

Sifat ganda tabiat manusia sebagai bagian dari alam (manusia takhluk kepada hukum jasmaniah dan segenap penciptaan-Nya) dan sebagai penguasa alam (dengan akalnya manusia menguasai alam, yang memberikan kehendak bebas kepadanya dan memungkinkan untuk membedakan apa yang baik dari yang jahat).

Sumbangan 2: Perbedaan Keadilan 1.

Keadilan yang “Distributif” (memberi bagian) pembagian barang-barang dan penghargaan kepada, tiap orang sesuai dengan kedudukannya/statusnya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berstatus sama, menurut hukum positif, berdasarkan prinsip-prinsip etika dan politik tertentu.

Keadilan yang “Korektif” (perbaikan) atau “Remedial” (pengobatan):

Ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi dari pada hukum (pelaksanaan UU). Oleh karena itu dalam mengatur hubungan hukum, perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapapun orangnya, dan maksudnya harus dapat dinilai menurut ukuran obyektif.

Misalnya:

Hukum harus memperbaiki kejahatan;

Ganti rugi harus memperbaiki kesalahan perdata.

Sumbangan 3: Pembedaan Keadilan 2:

1. Keadilan UU/Hukum Positif;

Mendapat kekuatannya dari penetapan sebagai hukum.

2. Keadilan alam/Hukum Alam.

Mendapatkan kekuatannya dari apa yang didasarkan pada tabiat manusia dimana saja dan kapan saja, adalah sama.

d. Sumbangan 4: Pembedaan Keadilan 3.

Keadilan Abstrak:

Siapapun yang salah harus ditindak/dihukum, oleh karena itu hukum sifatnya adalah umum dan sering kali ketat.

Keadilan Equity (Kesebandingan)

Bila hukum tersebut dilaksanakan terhadap suatu perkara yang khusus, maka Equity dapat mengubah dan memperlunak keketatan dalam  mempertimbangkan perkara yang khusus tersebut.

e. Sumbangan 5: Definisi Hukum.

Suatu kumpulan peraturan yang mengikat baik pejabat-pejabat maupun rakyat.

3. Peranan Hukum

Membimbing tingkah laku para pejabat dalam melaksanakan tugasnya atau untuk menghukum para pelanggar; oleh karena itu hukum tidak sama dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan mengungkapkan bentuk konstitusi.

4. Bukunya “Rethoric” (Pedoman   Proses   Berperkara) Menasehati pihak-pihak untuk memilih hukum universal, bila hukum tertulis (positif) menentang mereka; tetapi menuntut keunggulan hukum positif terhadap hukum yang tidak tertulis (universal/alam), bilamana suatu hukum positif mendukung suatu pihak.

5. Bukunya “Politics”

Ia menyamakan kedadilan dengan hukum positif, karena keadilan merupakan kebijaksanaan politik, negara diatur menurut ketentuannya, dan ketentuan itu merupakan ukuran tantang apa yang adil (jadi keadilan yang legal/positif, lebih diutamakan dari pada prinsip kebaikan abadi manapun).

D. F.C. von SAVIGNY

MAZHAB POSITIVE HISTORIS

Inti Ajaran (Ideologi Hukum) Savigny

Kesadaran sebangsa karena kebutuhan bathiniah, mengeksklusifkan (beda) dengan bangsa lain,  yang tidak mempunyai asal-usul yang sama, hukum tumbuh bersama pertumbuhan bangsa/rakyat dan menjadi kuat bersama dengan kekuatan bangsa dan akhirnya mati ketika suatu bangsa kehilangan kebangsaannya.

Doktrin-doktrin dari Mazhab Sejarah

Hukum itu ditemukan bukan dibuat, pertumbuhan hukum merupakan proses yang tidak disadari dan organis; maka dari itu perundang-undangan adalah tidak begitu penting dibandingkan dengan kebiasaan.

Hukum yang mulai tumbuh sebagai hubungan hukum/sikap tindak yang sudah dipahami dalam masyarakat-masyarakat primitif kearah hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern, menyebabkan kesadaran hukum rakyat tidak dapat lagi menjelma secara langsung, tetapi diwakili oleh sarjana hukum, yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Pembentukan Undang-undang adalah tahap akhir.

Hukum tidak mempunyai daya laku universil. Tiap bangsa memperkembangkan kebiasaan hukumnya sendiri; Hal tersebut dikarenakan “Volkgeist” (jiwa bangsa) menjelmakan dirinya pada hukum rakyat.

Pandangan Savigny Terhadap Kodifikasi

Ia memandang rendah kekaguman pada kodifikasi hukum, yang modern di Prusia, Austriadan Perancis (yang meniru Kodifikasi Romawi). Menurutnya perlu studi ilmiah tentang system hukum tertentu, dalam perkembangan yang kontinyu dan tiap-tiap generasi mengadaptasikan hukum itu sesuai dengan kebutuhannya (contoh: “corpus juris” di Romawi sebelum terbentuk disesuaikan dengan kebutuhannya).

Keyakinan Savigny

Ilmu Hukum lebih baik dari pembaharuan hukum.

Kesadaran (hukum) rakyat adalah sumber bagi segala hukum dan dalam peradaban yang termaju. Oleh karena itu sarjana hukumlah yang merumuskan kesadaran hukum rakyat menjadi prinsip-prinsip hukum.

Penentang Ajaran Savigny

Besseler, Eichorn dan Gierke (Rationel Positivisem) menolak konsepsi romantisem Savigny tentang paranan sejarah hukum sebagai penggarap kesadaran hukum rakyat, karena hukum yang hidup dikalangan rakyat berbeda dengan ilmu pengetahuan yang teknis dan artifisil (asli) dari sarjana hukum.

Kelemahan Ajaran Savigny

Adalah suatu aspek yang ironis dari ajaran Savigny dan Puchta, bahwa sementara menekankan “watak kebangsaan dari segala hukum”, mereka sendiri mengambil inspirasi dari hukum Romawi dan dalam karya-karya utamanya menyesuaikan (hukum Romawi) dengan kondisi modern.

Kesimpulan

Ajaran aliran ini dalam keseluruhannya, mengunggulkan naluri melawan ratio dan evolusi graduel melawan tindakan yang sengaja, mazhab aliran sejarah tidak memajukan energi kreatif dan pembaruan hukum.

NOTE: HISTORICAL JURISPRUDENCE (MAZHAB HUKUM HISTORIS)

¤  Melihat hukum sebagai kekhasan suatu bangsa.

¤  Hukum sebagai suatu proses (sejarah), yaitu perkembangan hukum sebagai (sesuai dengan) perkembangan (suatu) bangsa yang berbeda dengan perkembangan hukum bangsa lain.

¤ Menggambarkan hukum sebagai bersifat mistik, karena menerima perkembangan hukum sebagai apa adanya (naluriah) yang tidak dapat direkayasa oleh pikiran manusia.

¤  Pelopor Historical Jurisprudence adalah F.C. von Savigny, pandangannya:

Asumsi: “bahwa setiap bangsa dalam hal-Hal tertentu merupakan satu kesatuan”

Hukum bersumber pada “volkgeist” (Jiwa Bangsa).

Aliran ini bersifat romantis, menekankan pada perasaan dan kebudayaan yang bersifat mistis.

Penganut mazhab ini menganggap hukum bukanlah sebagai aturan pengikat yang abstrak (norma), tetapi sebagai bagian yang integral dari masyarakat yang berasal dari kebiasaan sosial dan ekonomi dan menghubungkan masa lalu dengan masa kini dari anggotanya.

Toleransi ajaran ini: nilai-nilai budaya asing disaring agar sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan apabila pemerintah Jerman hendak membuat kodifikasi Hukum Perdata, haruslah bersumber pada hukum kebiasaan masyarakat/bangsa Jerman (yang memerlukan bantuan para ahli hukum untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum kebiasaan tersebut).

Mazhab Positivis Historis :

Menentang aliran hukum alam/hukum kodrat yang prinsipnya dimana saja, kapan saja, untuk siapa saja hukum berlaku sama.

Aliran ini prinsipnya hukum di suatu masa berbeda dengan hukum di masa yang lain.

Contoh :

Misal: Undang – undang PT; sebelum tahun 1995 berbeda dengan Undang – undang PT setelah tahun 1995.

Dalam hukum perkawinan; sebelum tahun 1974, hukum perkawinan diatur dalam BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dan setelah tahun 1974 diatur di dalam Undang – undang No.1 Tahun 1974 sehingga ketentuan – ketentuan yang diatur dalam BW, Hukum Adat/kebiasaan, Hukum Islam dianggap tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan Undang – undang No.1 Tahun 1974.

Pendapat/ajaran Savigny ini muncul (awal abad 19) karena pada masa itu pemerintah Jerman (sebelum perang Dunia Kedua), akan membuat kodifikasi hukum Perdata Jerman yang bersumber dari Code Civil Perancis.

Code Civil Perancis sebenarnya bersumber dari kode Romawi. Oleh karena itu Savigny mengatakan bahwa hukum Jerman tentulah tidak sama dengan hukum bangsa lain, sehingga apabila hendak membuat kodifikasi hukum haruslah bersumber pada hukum kebiasaan masyarakat/bangsa Jerman yang melalui bantuan para ahli hukum untuk merumuskan prinsip – prinsip hukum dari hukum kebiasaan tersebut.

Contohnya di Indonesia terjadi dalam pembuatan Undang – undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (yang bersumber dari hukum kebiasaan). Namun di dalam Undang – undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan tidak seluruhnya bersumber pada hukum kebiasaan, contohnya :

Dalam Undang – undang Pokok Agraria mengenai :

Sertifikat Tanah

Pendaftaran Tanah

PPAT

bersumber pada hukum Barat.

Dalam Undang – undang Perkawinan mengenai :

Buku Nikah

Persamaan Hak

Masih bersumber pada Hukum Barat (Buku Nikah), persamaan hak bersumber pada prinsip hukum Internasional (Prinsip Hak Asasi Manusia).

E.   POSITIVIS SOSIOLOGIS

        Mencari Pengertian kehidupan manusia dan hidup bersama manusia dengan menggunakan metode ilmiah (sosiologi).

Pelopornya Auguste Comte (1798 – 1857) dan H.Spencer (1820–1903).

Auguste Comte :

Menyelidiki masyarakat Liberal (di Perancis) untuk mencari pengertian tentang masyarakat dengan menemukan Hukum – hukum yang menguasai kehidupan sosial dan yang bersifat menentukan bagi hubungan – hubungan antara orang dalam negara.

F. POSITIVIS YURIDIS

         Dalam pandangan Positivis Yuridis, hukum hanya berlaku oleh karena mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang. Hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya dengan ini bentuk yuridis hukum dipisahkan dari kaedah–kaedah hukum material.

Kaedah–kaedah hukum material atau disebut juga isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara, maka harus dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan/ ajaran lain, bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum positif dianggap tetap berlaku walaupun bertentangan dengan hukum kodrat asal saja berguna demi kepentingan negara.

Positivis Yuridis ide–idenya tentang kedaulatan rakyat yang satu–satunya sumber hukum adalah pembentukannya oleh negara.

G.   HANS KELSEN

       KELSEN mengemukakan “Pure Theory of Law”  yang terjemahannya teori murni tentang hukum (yang murni bukan hukumnya tetapi teorinya), ajarannya yaitu: dalam membuat teori hukum haruslah bersih/murni dari pengaruh unsur-unsur lain.

Murni di sini dimaksudkan tidak dipengaruhi oleh ilmu – ilmu lain, unsur/ajaran–ajaran lain misalnya agama filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi dan sebagainya.

Untuk mendukung teori murni tentang hukumnya, Kelsen mengemukakan teori Stufenbau yaitu mengenai keberlakuan kaidah hukum.

Stufenbau teori maksudnya :

Keberadaan kaidah yang lebih rendah ditentukan oleh kaidah lebih tinggi dengan demikian kaidah konkrit berlaku berdasarkan kaidah abstrak, sedangkan kaidah abstrak berlaku berdasarkan kaidah dasar atau grund norm.

Kaidah Konkrit (Individual Norm)

Adalah suatu kaidah yang berlaku/mengatur bagi subyek hukum yang ditentukan dengan konkrit.

Contohnya :

Surat keputusan pengangkatan/pemberhentian pejabat,

Surat putusan pengadilan,

Surat penetapan/fatwa waris, surat ijin usaha.

Ketiga macam surat tersebut di dalamnya ditentukan dengan konkrit siapa nama subyek hukum (subyek – subyek hukum), berapa umurnya/kapan berdirinya, apa pangkat golongannya, apa pekerjaannya, dimana alamat tempat tinggalnya (semuanya itu merupakan identitas subyek hukum tersebut) dan apa yang harus dilakukannya, apa hukumnya/berapa lama hukumannya.

Kaidah Abstrak (General Norm)

Adalah suatu kaidah yang berlaku/mengatur bagi subyek hukum yang ditentukan secara umum. (baik berlakubagi suatu masyarakat atau hanya golongan tertentu).

Contohnya Undang–undang perkawinan; dimana setiap WNI maupun WNA (Perkawinan Campuran) yang menikah di Indonesia berlaku Undang–undang tersebut.

Contohnya PP No.10 tahun 1983 (hanya berlaku bagi golongan Pegawai Negeri Sipil), Peraturan Daerah mengenai pemilikan KTP berlaku hanya untuk warga disuatu tempat biasanya propinsi/kabupaten atau kotamadya.

Kaidah Dasar (Grund Norm)

Adalah suatu kaidah yang sangat abstrak dan terdiri hanya satu kaidah saja yang  berlaku serta mengatur kaidah-kaidah di bawahnya, kaidah dasar di Indonesia bukanlah Pancasila atau UUD 1945 karena Pancasila merupakan asas, dan UUD 1945 tidak terdiri dari satu kaidah saja.

Kesalahan/tidak konsisten teori murni Kelsen terletak pada kaidah dasarnya yang diterangkan oleh Kelsen, yaitu tidak ada norma dasar/kaidah dasar dapat diakui tanpa keefektifan yang minimal yang menjurus pada pentaatan/kepatuhan hingga taraf tertentu.

Untuk mengetahui dan mengukur kepatuhan/pentaatan dari warga masyarakat tersebut hanya dapat dilakukan dengan (ilmu) sosiologi.

Jadi kesalahan/tidak konsisten teori murni Kelsen terletak pada kaidah dasar/norma dasar yang tidak murni lagi karena dipengaruhi oleh sosiologi.

BAGAN:

Kesalahan tidak konsisten teori murni Kelsen.

Kaidah dasar : dapat berlaku kalau ditaati dipatuhi Oleh masyarakat, untuk mengukurnya harus dianalisis

dengan ilmu yang namanya sosiologi.(mengukur kepatuhan warga masyarakat)

                        Kaidah Abstrak / umum

 Gambar Piramid Teori Kelsen

                        Kaidah Konkrit / khusus

NOTE:

Menurut Kelsen, Pemilihan mengenai norma dasar tidak bersifat sewenang – wenang sebaliknya pilihan tersebut harus dilakukan oleh ahli ilmu hukum pada prinsip–prinsip keberlakuan, yaitu bahwa tertib hukum secara keseluruhan harus bersandar pada asumsi yaitu keberlakuan secara luas, dalam arti bahwa secara umum warga berprilaku sesuai dengan asumsi itu.

Norma dasar bukanlah hukum positif dan maka tidak berkaitan dengan ilmu hukum, tetapi sepenuhnya formal dalam memberikan kesatuan terhadap system hukum dan membuat batas–batas akan norma – norma itu yang dipelajari ilmu hukum.

NEO POSITIVISME

David Hume, menolak semua pengetahuan yang bukan empiris, pengetahuan semacam itu dianggapnya sebagai khayalan, jadi tidak mungkin ide-ide metafisika sebagai pembawa kebenaran.

Positivisme mengunggulkan pengetahuan ilmiah yang berpangkal pada empirisme.

Filsuf-filsuf utilitarisme mengutamakan prinsip kegunaan dalam hidup sosial manusia; apa yang ternyata berguna bagi perkembangan manusia dianggap baik dan benar (abad XX). Mereka berusaha menghindari semua “ucapan” yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu mereka mengambil alih metode empiris dan analisis sebagai satu-satunya metode yang sah.

Dalam abad XX muncullah kritik terhadap ilmu pengetahuan, yang meragukan tentang kebenaran ucapan ilmiah. Dalam situasi dilema ini aliran-aliran filsafat baru muncul, filsuf-filsuf aliran ini menyelidiki isi pengertian dan bahasa secara mendalam, inilah yang disebut aliran “Neo positivisme”.

Jadi Neopositivisme memberi perhatian lebih besar kepada logika dan kepada hubungan yang erat antara logika dan bahasa.

REALISME HUKUM AMERIKA

   Realisme Hukum Amerika bersifat Pragmatisme, yang pemikir-pemikirannya tidak memberi perhatian lagi kepada masalah-masalah teoritis tentang hukum dan tidak mengindahkan lagi aspek normative dari hukum. Bagi mereka yang penting  adalah yang diperlukan oleh hukum secara aktual misalnya orang-orang yang menjalankan hukum seperti para hakim dan pegawai-pegawai pengadilan lainnya, merekalah yang membuat hukum. Ilmu Pengetahuan hukum harus pertama-tama berpedoman kepada kelakuan hakim.

O.W. Holmes (1841-1935)

Menurutnya kelakuan para hakim pertama-tama ditentukan oleh kaedah-kaedah hukum. Berdasarkan tafsiran lazim kaedah-kaedah hukum itu dapat diduga, bagaimana kelakuan hakim di kemudian hari. Di samping kaedah-kaedah hukum bersama sifatnya, moral hidup pribadi dan kepentingan sosial ikut menentukan putusan para hakim juga.

Jerome Frank (1889-1957)

Menurut Frank seorang modern tidak mau lagi ditipu oleh ilusi-ilusi dari suatu teori yang bersifat abstrak. Manusia sekarang tahu bahwa hukum sebenarnya hanya terdiri dari putusan-putusan pengadilan, dan putusan-putusan itu tergantung dari banyak faktor:

Kaedah-kaedah hukum yang berlaku;

Prasangka politik;

Prasangka ekonomi

Dan moral.

Kesemua faktor tersebut ikut menentukan putusan para hakim bahkan juga simpati dan antipati pribadi berperan dalam  putusan tersebut

                   DAFTAR PUSTAKA

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Penerbit Kanisius : 1995.

Purbacaraka, Purnadi dan M Chidir Ali, Disiplin Hukum, cetakan ke empat, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.

Sumber: xa.yimg.com/kq/groups/23319787/1725306251/name/MAZHAB

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Filsafat Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, Teori Hk Pembangunan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s