Kasus BPR Citraloka Danamandiri

Analisis Kasus “Tindak Pidana Pencucian Uang BPR Citraloka Danamandiri” (Tugas Kuliah Hk. Perbankan)

Oleh:  Saepudin

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencucian uang adalah kasus yang terjadi pada BPR Citraloka Danamandiri yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 750, Bandung. BPR Citraloka Danamandiri terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana ribuan nasabah bernilai miliaran rupiah, pelanggaran undang undang perbankan dan pencucian uang, jumlah penggelapan dana nasabah tersebut sebesar Rp 127,942 miliar dengan kerugian total sekitar Rp 163 miliar.

KASUS POSISI :

  • Kasus ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yakni tindak pidana yang dipandang sebagai tindakan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut antara tahun 1999 s/d tahun 2007.
  • Pelaku dari kasus tersebut adalah Ir. Hendra Djaja selaku Komisaris dari PT BPR Citraloka Danamandiri, bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Istiarsih, S.H. sebagai Direktur Utama, Drs. H. Moch. Ichsan Lubis sebagai Direktur, Hj. Ida Rostika sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi, Yaya Widaningsih selaku Kasi Dana (Tabungan dan Deposito), Wewen Wenda Asmara sebagai Kasi Pembukuan (Accounting) dan Asep Rahmat sebagai Kabag Kredit sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.
  • Tindak pidana pencucian uang tersebut diduga dilakukan dengan cara membuat laporan ganda dan laporan fiktif yang disampaikan ke Bank Indonesia. Dengan tidak melaporkan sejumlah deposan ke Bank Indonesia yaitu sebanyak 140 deposan, dengan jumlah simpanan Rp 125.298.651.000,-
  • Kasus ini berawal dari adanya pemberian kredit kepada Ir. Wahyudi Utomo selaku Dirut PT Bandung Arta Jaya dan Ir. Wawan Darmawan selaku Dirut PT Puri Arga Utama, keduanya adalah perusahaan milik Ir. Hendra Djaja yang juga merupakan Komisaris PT BPR Citraloka Danamandiri, di mana pemberian kredit tersebut dilakukan oleh Istiarsih, S.H. atas rekomendasi dari Ir. Hendra Djaja sebagai Komisaris, namun kemudian kredit tersebut macet sehingga mengakibatkan kondisi keuangan PT BPR Citraloka Danamandiri tidak stabil.
  • Pada akhirnya terjadilah plafondering, yakni penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafon/page kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut.
  • Karena situasi kondisi keuangan PT BPR Citraloka Danamandiri yang tidak stabil, Ir. Hendra Djaja kemudian melakukan berbagai tindakan atau setidaknya menyetujui berbagai tindakan melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Istiarsih, S.H., diantaranya membuat kredit fiktif, yaitu memberikan pinjaman dengan komposisi pembagian keuntungan 60% – 40%, berupaya menarik minat para nasabah agar mendepositokan uangnya di PT BPR Citraloka Danamandiri dengan cara memberikan bunga yang lebih tinggi dari pada Bank lain antara 16% s/d 24% per tahun, melakukan pencairan deposito tanpa sepengetahuan pemiliknya, tidak melakukan pencatatan atau adanya pencatatan fiktif pada pembukuan (adanya pembukuan ganda), membuat rekayasa pelaporan bulanan kepada Bank Indonesia.
  • Perbuatan ini dilakukan Terdakwa Ir. Hendra Djaja bersama-sama dengan Istiarsih, S.H. dengan cara memerintahkan Hj. Ida Rostika sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi, Yaya Widaningsih, selaku Kasi Dana (Tabungan dan Deposito) Wewen Wenda Asmara sebagai Kasi Pembukuan (Accounting) dan Asep Rahmat sebagai Kabag Kredit untuk  memindahkan nama deposan (yang nilainya besar) dari daftar nominatif deposito ke dalam pembukuan khusus (deposito) yang tidak dilaporkan ke Bank Indonesia, sehingga kelihatannya deposan tersebut telah mencairkan dana simpanannya, sementara yang sebenarnya orang tersebut belum mencairkan dananya dan uang deposan tersebut digunakan untuk membayar bunga deposito atau pencairan deposito bagi deposan yang lain, membuat laporan pencairan deposito (pencairan fiktif) ke Bagian Accounting, membuat laporan posisi dana, membuat daftar nominatif deposito dan tabungan. Bagian Administrasi Kredit untuk menghapus data kredit (PT Puri Arga Utama dan PT Bandung Arta Jaya) dari daftar kredit yang sesuai dengan ketentuan perbankan ke dalam pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan) seolah-olah kredit tersebut telah lunas, padahal kredit tersebut masih bisa ditagih dan hal tersebut dilakukan atas perintah Intiarsih, S.H. selaku Dirut, dan untuk menututupi seolah-olah ada uang masuk dari pembayaran kredit tersebut, maka pihak Kredit dengan pihak Bagian Dana berkerjasama untuk mencairkan deposito (pencairan kredit fiktif) dan uangnya masuk ke dalam kas.
  • Membuat kredit fiktif sebanyak 767 (tujuh ratus enam puluh tujuh) debitur sebesar Rp 38.370.628.000,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  • Bahwa kredit fiktif tersebut dibuat bukan berdasarkan uang Bank yang keluar secara riil, melainkan untuk melakukan pembayaran bunga. Karena hal tersebut dilakukan secara terus menerus, maka terjadilah penumpukkan kredit yang besar, sehingga Istiarsih, S.H. selaku Dirut memerintahkan Yaya Widaningsih selaku Kasi Dana (Tabungan dan Deposito) untuk mencairkan deposito milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
  • Adapun kredit fiktif dibuat apabila pada akhir bulan PT BPR Citraloka Danamandiri mengalami kerugian, sehingga dibuatlah kredit fiktif supaya angka di neraca laba-rugi yang dilaporkan ke Bank Indonesia, terlihat seolah-olah tidak mengalami kerugian dan bertujuan untuk merekayasa performance kredit PT BPR Citraloka Danamandiri supaya terlihat tetap baik/bagus.
  • Menyetujui deposito fiktif atas nama Hj. Ida Rostika sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi, Yaya Widaningsih selaku Kasi Dana (Tabungan dan Deposito), Wewen Wenda Asmara sebagai Kasi Pembukuan (Accounting) dan Asep Rahmat sebagai Kabag Kredit, baik dengan menggunakan nama yang bersangkutan sendiri ataupun atas nama keluarganya.
  • Bahwa dari jumlah dana/uang yang masuk/yang terhimpun di PT BPR Citraloka Danamandiri per 31 Juli 2007 sebesar Rp 163.750.423.000,- digunakan dengan peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dengan perincian sebagai berikut:

1.    Pemberian kredit riil per 31 Juli 2007 sebesar Rp 3.815.832.000,-

2.    Biaya Operasional (Januari 2007 s/d Juli 2007) sebesar Rp 4.593.537.000,-

3.    Pembayaran bunga dan pencairan deposito, dari tahun 2004 s/d tahun 2007 sebesar Rp 126.609.827.370,-

4.    Pemberian kredit kepada Widji, sebesar Rp 8.000.000.000

5.    Pemberian kredit kepada Terdakwa Ir. Hedra Djaja sebesar Rp 5.523.449.600,- walaupun telah dibayar lunas oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2007 ;

6.    Pemberian kredit kepada PT. Puri Arga Utama sebesar Rp.1.678.791.221,-

7.    Pemberian kredit kepada PT Bandung Arta Jaya sebesar Rp 1.578.280.334,-

8.    Pemberian kredit kepada Memey sebesar Rp 2.000.000.000,- walaupun telah dibayar kembali sebesar Rp 750.000.000,-

9.    Pemberian kredit kepada Sofia (pekerjaan Manager PT Srikandi alamat Palem Permai Kota Bandung) sebesar Rp 1.190.000.000,-

10. Pemberian kredit kepada Supriatna (pekerjaan wiraswasta/mantan Pegawai PT BPR Citraloka Danamandiri sebesar Rp 175.000.000,-

11. Pemberian kredit kepada Dian Nani Heryani Rp 3.112.315.700,-

  • Bahwa selain telah mempergunakan dana dari BPR Citraloka Danamandiri seperti tersebut di atas, Istiarsih, S.H. selaku Dirut juga menggunakannya untuk kepentingan pribadinya.

ANALISIS :

Kasus yang terjadi pada BPR Citraloka Danamandiri di atas tergolong sebagai tindak pidana pencucian uang. Kasus ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang dipandang sebagai tindakan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank oleh PT. BPR Citraloka Danamandiri sendiri melalui kebijakan yang dibuat para pengurusnya.Tindak pidana pencucian uang tersebut diduga dilakukan dengan cara membuat laporan ganda dan laporan fiktif yang disampaikan ke Bank Indonesia. Dengan tidak melaporkan sejumlah deposan ke Bank Indonesia yaitu  sebanyak 140 deposan.

Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendefinisikan Pencucian Uang sebagai berikut:

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-seolah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”

Dalam pasal 3 UU tersebut disebutkan bahwa:

(1)  Setiap orang yang dengan sengaja:

a.    menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

b.    mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

c.    membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d.    menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

e.    menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

f.      membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g.    menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2)  Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari definisi yang diberikan oleh UU tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a.  Pelaku

b.  Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

c.  Merupakan hasil tindak pidana

ad. a) Pelaku

Dalam UU No. 15 Tahun 2002 maupun perubahannya dalam UU No. 25 Tahun 2003, digunakan kata “setiap orang”, dimana dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dari paparan kasus posisi BPR Citraloka di atas, terlihat bahwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah baik orang perseorangan maupun Korporasi, yaitu Ir. Hendra Djaja selaku Komisaris dari PT BPR Citraloka Danamandiri bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Istiarsih, S.H. sebagai Direktur Utama sebagai perseorangan dengan menggunakan PT. BPR Citraloka Danamandiri sebagai suatu korporasi yang memiliki anggaran dasar yang bergerak dalam kegiatan usaha perbankan.

ad.b) Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk  menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah (Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2003) :

a.  transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

b.  transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau

c.  transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Adanya transaksi keuangan yang mencurigakan terlihat dari data-data fiktif dalam pembukuan PT. BPR Citraloka Danamandiri yaitu dari jumlah dana/uang yang masuk/yang terhimpun di PT BPR Citraloka Danamandiri per 31 Juli 2007 sebesar Rp 163.750.423.000,- digunakan dengan peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dengan perincian sebagai berikut :

1.    Pemberian kredit riil per 31 Juli 2007 sebesar Rp 3.815.832.000,-

2.    Biaya Operasional (Januari 2007 s/d Juli 2007) sebesar Rp 4.593.537.000,-

3.    Pembayaran bunga dan pencairan deposito, dari tahun 2004 s/d tahun 2007 sebesar Rp 126.609.827.370,-

4.    Pemberian kredit kepada Widji, sebesar Rp 8.000.000.000

5.    Pemberian kredit kepada Terdakwa Ir. Hedra Djaja sebesar Rp 5.523.449.600,- walaupun telah dibayar lunas oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2007 ;

6.    Pemberian kredit kepada PT. Puri Arga Utama sebesar Rp.1.678.791.221,-

7.    Pemberian kredit kepada PT Bandung Arta Jaya sebesar Rp 1.578.280.334,-

8.    Pemberian kredit kepada Memey sebesar Rp 2.000.000.000,- walaupun telah dibayar kembali sebesar Rp 750.000.000,-

9.    Pemberian kredit kepada Sofia (pekerjaan Manager PT Srikandi alamat Palem Permai Kota Bandung) sebesar Rp 1.190.000.000,-

10. Pemberian kredit kepada Supriatna (pekerjaan wiraswasta/mantan Pegawai PT BPR Citraloka Danamandiri sebesar Rp 175.000.000,-

11. Pemberian kredit kepada Dian Nani Heryani Rp 3.112.315.700,-

12. Bahwa selain telah mempergunakan dana dari BPR Citraloka Danamandiri seperti tersebut di atas, Istiarsih, S.H. selaku Dirut juga menggunakannya untuk kepentingan pribadinya.

13. Ir. Hendra Djaja juga telah mengajukan kerdit kepada PT BPR Citraloka Danamandiri untuk kepentingan pribadinya.

Semua data ini adalah transaksi mencurigakan yang menggunakan profil palsu untuk mencairkan uang (kredit) secara legal dari tindakan illegal yaitu menggunakan kredit fiktif. Profil palsu tersebut di antaranya digunakan untuk meminta kredit dari bank, serta mencairkan deposito nasabah. Semua harta yang masuk sebagai harta dari data yang tersebut di atas (uang dari pencairan kredit dan deposito nasabah) adalah hasil dari tindak pidana, yaitu dengan membuat data kredit fiktif, yakni pencairan kredit kepada nasabah fiktif, sehingga seolah-olah ada nasabah yang memintakan kredit secara sah, pembayaran angsuran kredit padahal tidak ada transaksi pembayaran, sehingga seolah-olah semua kredit yang diberikan kepada nasabah telah nasabah bayarkan tidak ada kredit bermasalah yang terjadi, serta mencairkan deposito nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Semua harta kekayaan yang di dapat dari transaksi-transaksi tersebut digunakan untuk menutupi kredit bermasalah dan pembayaran bunga nasabah, sehingga seolah-olah tidak ada satupun masalah yang terjadi pada BPR Citraloka Danamandiri. Sebagian harta kekayaan tersebut juga ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi si pelaku.

 

ad. c) Merupakan hasil tindak pidana

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Harta kekayaan yang dimaksudkan adalah harta kekayaan yang ada pada bank, yang merupakan hasil dari proses pembuatan kredit fiktif dan pencairan deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah pemiliknya. Tindak pidana tersebut dilakukan untuk menghasilkan harta pada PT. BPR Citraloka Mandiri yang kemudian digunakan untuk kelangsungan perusahaan sendiri yaitu untuk membayar bunga simpanan dan penyaluran kredit pada pihak-pihak yang memperoleh keuntungan pribadi, serta menciptakan citra baik kepada masyarakat pada umumnya, serta Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan pada khususnya.  Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh BPR Citraloka secara rinci sebgai berikut :

1.    Membuat kredit fiktif, yaitu memberikan pinjaman dengan komposisi pembagian keuntungan 60% – 40%, berupaya menarik minat para nasabah agar mendepositokan uangnya di PT BPR Citraloka Danamandiri dengan cara memberikan bunga yang lebih tinggi dari pada Bank lain antara 16% s/d 24% per tahun (hal ini bertentangan dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan yang besarnya hanya 11,75%/tahun),

2.    Membuat kredit fiktif sebanyak 767 (tujuh ratus enam puluh tujuh) debitur sebesar Rp 38.370.628.000,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Bahwa kredit fiktif tersebut dibuat bukan berdasarkan uang Bank yang keluar secara riil, melainkan untuk melakukan pembayaran bunga,

3.    Melakukan pencairan deposito tanpa sepengetahuan pemiliknya,

4.    Membuat deposito fiktif,

5.    Tidak melakukan pencatatan atau adanya pencatatan fiktif pada pembukuan (adanya pembukuan ganda), membuat rekayasa pelaporan bulanan kepada Bank Indonesia.

Adanya pemalsuan, pengaburan, menyembunyikan dan menghilangkan dana kredit dan deposito bank, dengan caranya yaitu dengan membuat pembukuan ganda, deposito fiktif dan kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa ini sangat jelas melanggar ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan UU NO. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf (c), dengan ketentuan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Tahapan Pencucian Uang

Tahapan Pencucian Uang yang dilakukan PT. BPR Citraloka Danamandiri adalah tahap penempatan (placement), yakni tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat.

Kasus ini menggunakan tahap penempatan (placement) karena uang langsung ditempatkan dalam Bank. Dalam hal ini Bank adalah PT. BPR Citraloka Danamandiri yang melakukan tindak pidana perbankan lalu menggunakan fasilitas yang dimilikinya sebagai lembaga perbankan untuk menghasilkan uang yang terlihat legal untuk digunakan dari hasil berbagai tindak pidana pemalsuan data dan pembuatan deposito ataupun kredit fiktif. Dana yang didapat dari tindak pidana tersebut langsung ditempatkan kembali di BPR Citraloka Danamandiri, yakni untuk membayar bunga nasabah dan untuk menutupi pembayaran kredit bermasalah, sehingga seolah-olah tidak ada kredit bermasalah yang terjadi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan laporan kepada Bank Indonesia bahwa BPR Citraloka Danamandiri dalam keadaan sehat dan tidak bermasalah serta tetap menjaga citra baik BPR Citraloka Danamandiri dalam masyarakat. Setelah kasus ini terungkap dan Bank Indonesia mengetahui keadaan BPR Citraloka sebenarnya, Bank Indonesia (BI) mencabut izin usaha PT BPR Citraloka Danamandiri yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus sejak 7 September 2007. Izin usaha  BPR tersebut dicabut dikarenakan kondisi keuangan BPR itu terus memburuk yang disebabkan adanya praktek-praktek perbankan yang tidak sehat dari SDM yang mengelola bank itu sendiri. Ketidakmampuan ini mengakibatkan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tidak dapat terpenuhi dan cash ratio (CR) yang menurun.  Dalam kasus juga terlihat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur Utama, salah satunya yakni menggunakan kekayaan bank untuk kepentingan pribadi.

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Kum Kasus Hukum Nasional. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s