Hukum Persaingan Usaha dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Oleh: Cenuk Widiyastrisna Sayekti

Hukum persaingan usaha merupakan prasyarat ekonomi pasar bebas yang memberikan empat keuntungan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Yaitu, terciptanya harga yang kompetitif, peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus-menerus, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat, serta adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif. Namun demikian, keuntungan tersebut dapat kita nikmati hanya jika terdapat faktor-faktor penentu, yaitu: stabilitas dan prediktabilitas hukum, keadilan, pendidikan, dan kemampuan aparat penegak hukum.

Pendahuluan

Selama dua dekade lebih Indonesia membangun ekonominya tanpa disertai lingkungan yang kompetitif. Namun, ketika memasuki era 1990-an Indonesia harus menghadapi tuntutan perdagangan bebas yang mensyaratkan beberapa regulasi dalam bidang ekonomi. Salah satunya tuntutan hadirnya undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia yang dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional dan turut berperan serta dalam perdagangan global. Tuntutan ini pada akhirnya melahirkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan mampu memberikan pengaruh pada perekonomian Indonesia baik domestik maupun internasional.

Pengertian dan pemahaman yang salah akan persaingan dan pasar bebas mengakibatkan timbulnya sikap skeptis para pembuat kebijakan dan penegak hukum ketika Undang-undang ini disahkan. Pertanyaan yang timbul adalah dapatkah Undang-undang antimonopoli ini memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia mengingat selama ini Indonesia mengalami pembangunan dengan sistem ekonomi yang diperintah dan terencana. Selain itu persaingan selalu dikaitkan dengan individualisme yang bertolak belakang dengan kultur masyarakat yang komunal dimana segala sesuatunya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan gotong-royong. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.[1] Ayat lainnya menyatakan perekonomian Indonesia dilandaskan pada demokrasi ekonomi kerakyatan.[2]

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kini tengah memasuki arena penegakan hukum dan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta menciptakan efisiensi bagi pelaku usaha, yang tentu saja akan membawa kesejahteraan bagi konsumen. Adanya sikap skeptis dapat menjadi hambatan bagi terwujudnya tujuan[3] yang ingin dicapai Undang-undang antimonopoli ini mengingat ada relevansi yang kuat antara hukum dengan pembangunan ekonomi.[4] Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hukum persaingan usaha di Indonesia dapat menjalankan tugasnya sebagai alat rekayasa sosial apabila terdapat keadaan yang cukup kondusif, yaitu stabilitas, prediktabilitas, keadilan, pendidikan, dan kemampuan aparat penegak hukum. Dengan demikian hukum persaingan usaha mampu menempatkan dirinya tidak saja sebagai alat rekayasa sosial namun juga sebagai tool of economic development.

Kilas Balik Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Undang-undang antimonopoli bagi suatu negara merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjaga kebebasan ekonomi dan free enterprise.[5] Intervensi negara di dunia usaha dalam persaingan hanya sebagai pihak yang memberikan level playing field antar pelaku usaha serta melindungi konsumen. Negara[6] hanyalah pihak yang menerbitkan perangkat hukum mengenai persaingan, termasuk pemberian sanksi pidana maupun administratif terhadap para pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat.[7] Denny J.A. menklasifikasikan Indonesia sebagai negara predator (predatory state). Predatory state adalah negara berkembang yang meniadakan demokrasi. Predatory state biasanya menentukan arah kebijakan ekonomi dan telah memilih siapa yang menjadi pemenang. Bentuk negara seperti ini pun memiliki ciri khas yaitu diwarnai dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Pejabat negara bertindak sebagai rent-seeker dengan diberikan fasilitas dari negara untuk menjalankan bisnisnya. Pada saat rezim Suharto pengusaha sama artinya dengan penguasa. Apa yang membuat Indonesia didominasi oleh tipe negara predator? Ada dua alasan. Pertama, Indonesia memiliki rezim yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika, Jepang, dan Inggris dimana sebelum tahun 1999 bentuk negara Indonesia adalah otoriter dan bukan demokrasi. Tidak ada pengawasan publik yang cukup kuat atas aliran dana. Pada akhirnya perilaku predator para elit politik yang mendominasi pemerintahan menghasilkan kebijakan yang predator pula. Kedua, Indonesia sejak 1966 hingga 1998 dipimpin oleh Presiden Suharto dimana sejak Ia berkuasa Suharto dipengaruhi oleh budaya kepemimpinan jawa. Suharto tidak memiliki pemahaman yang baik akan prinsip-prinsip negara modern, sehingga dalam banyak hal Suharto tidak dapat membedakan apa yang boleh atau apa yang tidak dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip negara modern tersebut. Suharto menjalankan pemerintahan layaknya seorang ”raja jawa” yang memiliki wilayahnya sendiri. Pada akhirnya ia dengan mudah mengeruk uang rakyat serta membagikannya kepada keluarga serta kroni-kroninya.[8]

Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia sejak rezim Suharto yang dinyatakan dalam GBHN telah mengamanatkan adanya demokrasi ekonomi tanpa disertai perbuatan curang. Tetapi fakta dilapangan terjadi sebaliknya di mana pemerintah memberikan hak istimewa kepada segelintir pengusaha. Hal ini menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi, terdistorsinya persaingan, dan hilangnya efisiensi. Pemberian hak istimewa yaitu hak monopoli tersebut terlihat pada beberapa industri. Sebagai contoh adalah monopoli cengkeh oleh BPPC selama 1991-1998.[9] Campur tangan pemerintah ternyata mengakibatkan terdistorsinya proses persaingan sehingga konsumen menderita karena harga cengkeh yang tinggi, dan petani pun turut mengalami kerugian karena harga cengkeh turun sehingga mengurangi pasokan kepada industri rokok kretek. Hal serupa juga terjadi pada industri kaca lembaran dimana sampai dengan pertengahan 1980 industri kaca lembaran Indonesia diberikan hak monopoli yaitu kepada Asahimas Flat Glass yang merupakan perusahaan patungan Asahi Flat Glass dari Jepang dengan perusahaan lokal yaitu Rodamas Group.[10]

Kasus lain adalah industri pulp dan kertas dimana terjadi tindakan antipersaingan dan campur tangan pemerintah yang telah menimbulkan akumulasi kekuatan pasar dan pemanfaatan kekuatan pasar oleh beberapa pihak. Hal ini tentu saja menimbulkan konsentrasi pasar untuk kertas industri yang semula 37% menjadi 90% antara 1985 dan 1995, sedangkan rasio konsentrasi untuk pulp, yaitu bahan baku utama kertas industri selalu berada di atas 90%. Adanya konsentrasi pasar mengakibatkan pemusatan kekuatan ekonomi,[11] yang berujung pada pemusatan kekuasaan.[12] Pengusaha juga diberikan hak eksklusif atas pemasaran cengkeh, produksi terigu, dan kedelai. Intervensi pemerintah yang seharusnya diperlukan agar tidak terjadi tindakan antipersaingan, sebaliknya memberikan ruang serta regulasi yang mendukung perilaku para pemburu rente.

Pada dasarnya, sebelum 1999 persaingan curang telah diatur dalam beberapa undang-undang akan tetapi belum komprehensif.[13] Pada 1993-1994 Departemen Perdagangan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia membuat Naskah Akademik Undang-undang Persaingan Sehat di bidang perdagangan. Selanjutnya, pada 1995 Partai Demokrasi Indonesia menghasilkan Rancangan Undang-undang Antimonopoli. Semuanya tenggelam sebelum sampai pada tahap pembahasan di legislatif. Akhirnya, pada 1998 ketika Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan Indonesia bekerja sama dengan IMF sebagai upaya memulihkan perekonomian yang terpuruk. Salah satu syarat yang diajukan IMF dalam Letter of Intent (LoI) agar Indonesia membuat undang-undang yang khusus mengatur antimonopoli. Atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1998 dibuatlah Rancangan Undang-undang Persaingan Usaha yang kemudian disahkan serta ditandatangani Presiden pada 5 Maret 1999 dan lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[14]

Lahirnya Undang-undang tersebut bukannya tanpa hambatan, termasuk hambatan konsep maupun kultur hukum masyarakat Indonesia. Masyarakat kita mewarisi nilai-nilai dalam hukum adat yang dibangun atas dasar kebersamaan, kerukunan, kekeluargaan, keselarasan, serta gotong-royong. Bahkan prinsip-prinsip tersebut telah termanifestasikan dalam konsep politik yang dijabarkan dalam kehidupan bernegara. Persaingan,[15] dalam konteks upaya mencari nafkah merupakan kata yang tidak biasa bahkan merupakan sebuah penyimpangan yang melawan prinsip serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Persaingan dianggap sebagai tindakan individual yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Hal ini merupakan pelanggaran akan nilai-nilai keselarasan, kekeluargaan, dan kebersamaan yang dapat merusak kerukunan serta tatanan kehidupan dalam bermasyarakat.[16]

Sikap mental dan budaya terhadap persaingan yang telah digambarkan sebelumnya tentu saja tidak menguntungkan apabila dilihat dalam perspektif perdagangan bebas yang turut pula menentukan pembangunan ekonomi bangsa. Undang-undang Persaingan Usaha dibentuk dengan maksud untuk menghilangkan segala bentuk perilaku serta perbuatan antipersaingan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi, bukan menghilangkan keselarasan dan kerukunan yang ada dalam masyarakat.[17]

Persaingan Sehat Sebagai Prasyarat Mekanisme Pasar

Sebuah negara dengan kebijakan baik pasar bebas ataupun ekonomi terencana memiliki dasar argumen tersendiri mengapa salah satunya dipilih sebagai landasan kebijakan. Selama lebih dari dua dekade bangsa Indonesia mengalami pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi yang diperintah dan pada akhir 1990-an mengalami transisi ekonomi pada mekanisme pasar adalah hal baru baik bagi pemerintah, para pelaku usaha maupun konsumen. Sistem ekonomi terencana tidak memberikan ruang gerak yang bebas bagi para pelaku usaha dalam berbisnis.[18] Penguasaan produksi dari hulu hingga hilir oleh pelaku usaha besar mematikan pelaku usaha kecil.

Ekonomi terencana menjadi pilihan Indonesia pada masa orde baru disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, pasar bebas tidak memberikan keuntungan bagi para pendatang baru. Pendatang baru memiliki lebih banyak ketidakleluasaan untuk berkompetisi pada pasar bebas. Oleh sebab itu pemerintah membantu para pendatang baru tersebut dengan memberikan subsidi, tarif, pinjaman lunak, dan bantuan teknologi dari pemerintah mampu membantu pendatang baru untuk bertahan hidup dan memperluas bisnis mereka.[19]

Kedua, perdagangan dunia tidak sempurna. Tidak ada persaingan bebas tanpa adanya hambatan dalam perdagangan dunia dan terjadi distorsi pada pasar. Dunia terbagi menjadi beberapa blok perdagangan di mana tiap blok-nya memliki aturan yang berbeda dan memberikan keistimewaan pada anggota blok tersebut. Terdapat struktur oligarki pada beberapa industri seperti industri pesawat terbang yaitu Airbus dan Boeing yang didominasi oleh Amerika Serikat serta Konsorsium Uni Eropa. Dengan menggunakan mekanisme pasar bebas itu sendiri maka tidak ada satupun perusahaan yang mampu bersaing dalam industri tersebut, sehingga sekali lagi dengan intervensi negara hal ini dapat diatasi.[20]

Ketiga, intervensi pemerintah menjadikan biaya transaksi lebih murah. Sebuah perusahaan besar yang menguasai dari hulu hingga hilir dapat mengurangi biaya produksi. Sistem ekonomi terencana tersebut pada akhirnya malah memberikan peluang bagi para pengusaha untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dengan penguasa. Gotong-royong dan kebersamaan antara pengusaha dengan penguasa kala itu menciptakan sebuah kolaborasi yang baik dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi namun dengan mengorbankan rakyat sebagai konsumen yang menanggung beban infesiensi yang ditimbulkan. Tidak adanya prosedur yang demokratis dan pengawasan yang cukup kuat oleh rakyat mengakibatkan korupsi dan nepotisme merajalela pada birokrasi. Intervensi pemerintah pada pasar dan perekonomian tidak didasarkan pada penghitungan rasional dalam rangka efisiensi, akan tetapi dalam banyak hal telah tercampur karena adanya dorongan untuk melakukan korupsi dan nepotisme.[21]

Pada saat itu sepertinya para pejabat dengan perilaku predatornya masih mengontrol dan menjalankan perekonomian. Namun hal tersebut menjadi sebuah virus tersembunyi yang belum terdeteksi hingga pada akhir 1997. Virus tersebut diam-diam telah menyebar ke seluruh jaringan yang meruntuhkan tidak saja perekonomian tetapi juga berimbas pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak saat itu Indonesia tidak henti-hentinya melakukan perbaikan untuk memulihkan kembali perekonomiannya termasuk beralih pada sistem mekanisme pasar.

Milton Friedman dan Buchanan,[22] menjabarkan asumsinya mengenai pasar bebas dan mengapa mekanisme pasar lebih dipilih daripada ekonomi terencana. Pertama, individu bersifat rasional dan self-interested, dan tidak akan melakukan perdagangan kecuali mereka mendapatkan keuntungan darinya. Kedua, kegiatan ekonomi bukanlah apa yang disebut dengan zero sum game oleh karena setiap orang berhak memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi. Ketiga, terdapat keuntungan yang komparatif dalam perdagangan dimana orang-orang akan melakukan pertukaran berdasarkan keuntungan komparatif tersebut. Keempat, apabila seorang individu dapat menjadi lebih baik tanpa merugikan pihak lain maka keseluruhan masyarakat akan juga menjadi lebih baik.

Kelima, pasar adalah sebuah wilayah yang sangat rumit sehingga tak ada satupun individu yang mampu mengelola kerumitan pasar daripada mekanisme pasar bebas itu sendiri. Keenam, adanya “tangan tak terlihat” atau “invisible hand” dalam pasar yang akan bekerja dengan sendirinya, dan hanya pelaku usaha yang efisien saja yang mampu bertahan dalam pasar yang demikian.[23] Ketujuh, persaingan bebas sangat positif bagi perekonomian oleh karena dapat mendorong pelaku ekonomi untuk mampu bekerja lebih efisien (lebih murah namun lebih baik). Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka pasar bebaslah, dan bukan pemerintah, yang akan menjalankan roda perekonomian lebih efisien dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional lebih cepat.[24]

Arti Penting dan Peranan Persaingan Usaha yang Sehat

Ekonomi abad 21 yang ditandai dengan globalisasi ekonomi merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan dimana negara-negara dari seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Globalisasi menuntut persaingan bebas yang menganut konsep dekonsentrasi. Mau tidak mau perusahaan-perusahaan lokal harus berdaya saing internasional. Daya saing ini bukan hanya menyangkut kemampuan bersaing memasok produk ke pasar internasional tetapi juga di dalam pasar domestik untuk menghadapi pesaing dari luar negeri.[25]

Persaingan yang sehat dalam ekonomi pasar bebas memberikan empat keuntungan. Pertama, persaingan akan memberikan harga yang kompetitif. Kedua, adanya peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus-menerus. Ketiga, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Keempat, adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif. [26]

Harga kompetitif dengan kualitas terbaik

Mewujudkan serta menjaga persaingan agar tetap sehat merupakan peran utama undang-undang persaingan usaha. Hukum ataupun doktrin yang melarang price fixing, market division, tying agreement, dan predatory action pada umumnya muncul oleh karena adanya kerugian yang dirasakan konsumen sebagai akibat dari perilaku antipersaingan tersebut. Akibat dari gangguan tersebut biasanya dalam bentuk harga barang atau jasa yang sangat tinggi, kualitas barang atau jasa yang rendah, atau bahkan kombinasi keduanya. Penghapusan segala bentuk perilaku antipersaingan maka akan sangat bermanfaat bagi konsumen karena konsumen diberikan jalan untuk memilih barang atau jasa lain yang sejenis. Sehingga konsumen mendapatkan barang atau jasa dengan harga relatif rendah namun dengan kualitas yang cukup baik. Harga rendah namun kualitas bermutu secara teknik merupakan pembahasan dalam undang-undang persaingan, akan tetapi bukan itu tujuannya. Persaingan memberikan pelayanan yang lebih baik pada konsumen dengan memberikan pilihan yang lebih beragam yang justru lebih baik.

Memacu Inovasi yang Lebih Baik

Inovasi dapat disebut sebagai keajaiban dari sebuah persaingan. Inovasi muncul karena persaingan terus mendorong produsen untuk mengembangkan produk mereka sehingga dengan demikian harga akan semakin murah. Apabila produsen tidak melakukan inovasi, sedangkan pesaingnya gencar melakukan inovasi produk maka dapat dipastikan produsen pertama akan terdepak dari percaturan bisnis tersebut.[27]

Dalam sistem ekonomi bersaing, inovasi bukanlah sebuah pilihan. Ini merupakan produk yang disebut oleh seorang ahli ekonomi Amerika yaitu Boston Klein sebagai “hidden foot” dalam kapitalisme. Konsep Adam Smith dengan “invisible hands” adalah menekan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tanpa perencanaan, sedangkan hidden foot lebih menekankan bahwa kapitalisme akan menendang kompetitor keluar dari arena persaingan apabila ia gagal melakukan inovasi dibandingkan dengan lawan-lawannya yang lain. Oleh karena itu Boston Klein beranggapan bahwa apabila hendak terjun dalam competitive markets maka hidden foot dan inovasi adalah dua hal yang sangat penting.[28]

Mendorong Mobilitas Sosial

Aspek ini merupakan hal paling penting bagi negara yang tengah mengalami transisi ekonomi seperti halnya dengan Indonesia yaitu mendorong mobilitas sosial. Pesona mekanisme pasar bisa jadi menghancurkan lapangan pekerjaan, namun di sisi lain mekanisme pasar menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap negara diharuskan untuk memilih mengenai jenis bisnis apa yang akan menguntungkan mereka baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Suatu negara akan lebih mudah turut serta dalam persaingan internasional apabila negara tersebut memiliki kebijakan persaingan usaha yang cukup baik, termasuk undang-undang persaingan usaha yang efektif serta badan pengawas persaingan yang cukup kualitatif.[29]

Bagi negara yang tengah mengalami transisi ekonomi konsep persaingan lokal memiliki implikasi sosial dan hukum yang cukup signifikan. Pemerintah tidak dapat berharap bahwa pasar bebas dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesehatan serta standar hidup masyarakat tanpa menghilangkan halangan dalam perdagangan. Membuka pasar domestik bagi para investor asing oleh karena upah buruh yang rendah tidaklah cukup oleh karena itu pemerintah wajib untuk menciptakan persaingan domestik yang dinamis. Pemerintah wajib memberikan fasilitas pada perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi dominasi perusahaan yang memang telah ada sebelumnya. Dalam keadaan tersebut biasanya akan muncul pemain baru yang kemudian diikuti dengan lapangan pekerjaan baru pula.[30]

Efisiensi Produktif dan Efisiensi Alokatif[31]

Pasar sempurna merupakan kondisi pasar yang paling ideal oleh karena pada pasar tersebut pelaku usaha adalah price taker dan bukannya price maker sehingga tidak dapat mempengaruhi harga.[32] Ini disebabkan karena ada begitu banyak penjual dan pembeli dimana terdapat persaingan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, persaingan antara pelaku usaha dengan pembeli, dan persaingan antara pembeli dengan pembeli. Sehingga yang dilakukan oleh mereka dalam pasar persaingan sempurna adalah hanya merupakan penerimaan harga.[33]

Pada pasar persaingan sempurna harga yang terjadi relatif rendah, penjual dan pembeli tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. [34] Salah satu cara yang ada untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan menurunkan biaya produksi. Penurunan biaya produksi sama artinya dengan efisiensi dalam produksi yang dapat menghemat biaya seminimal mungkin atau dengan kata lain dengan biaya yang sama dapat memproduksi barang sebanyak mungkin. Menurut ilmu ekonomi hal ini disebut dengan efisiensi produktif.[35]

Ukuran yang dapat digunakan dalam efisiensi produktif adalah biaya rata-rata untuk memproduksi suatu jenis barang. Makin efisien cara produksi suatu produk ditunjukkan dengan makin rendahnya biaya rata-rata dalam memproduksi barang. Dengan kata lain, efisiensi produktif terjadi apabila perusahaan berproduksi pada titik minimum dari biaya rata-rata jangka panjang, sehingga harga pasar sama dengan biaya total rata-rata minimum. Pasar persaingan sempurna mengalami efisiensi produktif karena output diproduksi dengan menggunakan kombinasi sumber daya yang tersedia dengan seefisien mungkin.[36]

Efisiensi alokatif adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dimana efisiensi yang berkaitan dengan kombinasi paling efektif dari faktor-faktor produksi tenaga kerja, modal dasar dan modal nyata pada suatu saat tertentu. Efisiensi alokatif terjadi apabila perusahaan menghasilkan produk yang paling disukai oleh konsumen; biaya marginal masing-masing barang tepat sama dengan manfaat marginal yang didapatkan konsumen dari barang tersebut. Efisiensi alokatif menggambarkan hal yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan, baik penjual maupun pembeli, dalam menggunakan sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Pasar persaingan sempurna mengalami efisiensi alokatif karena barang yang diproduksi adalah barang yang paling bernilai bagi konsumen.[37]

Tidak ada keraguan bahwa pasar bebas, persaingan, invisible hands serta hidden foot akan mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam struktur perekonomian yang diselenggarakan dengan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah. Pilihan untuk tetap mempertahankan ekonomi terkontrol bukanlah solusi yang cerdas bagi suatu negara yang hendak terlibat dalam perdagangan internasional.

Hukum yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Persaingan Usaha

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa persaingan usaha memiliki peranan yang cukup signifikan dalam pembangunan perekonomian suatu negara, terlebih negara yang hendak turut serta dalam perdagangan global. Persaingan usaha yang sehat memberikan banyak kesempatan bagi para pelaku usaha untuk dapat berkompetisi secara patut dan adil dalam rangka maksimalisasi keuntungan tanpa merugikan masyarakat selaku konsumen.

Adalah suatu keniscayaan, bahwa pembangunan ekonomi suatu negara, terutama di negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk memberikan peluang pembangunan ekonomi. Untuk terciptanya persaingan usaha sebagaimana dimaksud tentunya membutuhkan suatu aturan dan keadaan yang cukup kondusif di mana hukum dan pembangunan dapat saling menyokong satu sama lain. Menurut Max Weber[38] terdapat beberapa faktor penentu agar hukum mampu memberikan kondisi yang kondusif untuk membantu pembangunan ekonomi, yaitu:  stabilitas, prediktabilitas, keadilan, pendidikan, dan kemampuan aparat penegak hukum.

Stabilitas dan Prediktabilitas

Sebuah dilema terangkum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, yang menentukan bahwa kegiatan usaha harus berasaskan “demokrasi ekonomi.” Bagaimana demokrasi ekonomi dapat tercapai sementara demokrasi politik masih dalam tahap perkembangan, dan lembaga-lembaga ekonomi baik swasta dan pemerintah yang besar masih mempertahankan hierarki secara kaku?[39] Selain itu asas demokrasi ekonomi mau tidak mau harus dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang ada dalam Pasal 3 Undang-undang Persaingan Usaha tersebut, yaitu efisiensi, keseimbangan antara kepentingan-kepentingan usaha dan umum, kesetaraan peluang diantara usaha-usaha pada berbagai skala, dan juga kesejahteraan rakyat. Keseimbangan yang ada di dalamnya menyiratkan bahwa demokrasi ekonomi mengacu pada sebagian isi Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan atas asas kekeluargaan.” Bentuk organisasi ekonomi tersebut bertentangan secara langsung dengan perekonomian liberal yang telah menjadi landasan Undang-undang Persaingan Usaha ini. Apabila dilema tersebut tidak segera diatasi maka stabilitas dan kepastian tidak akan tercapai.

Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan peraturan, ketidakstabilan ekonomi makro yang masih menonjol, serta korupsi di Indonesia merupakan permasalahan pokok yang menimbulkan keraguan pada banyak pihak baik pelaku usaha maupun masyarakat akan sistem hukum. Ada tiga alasan kenapa hal ini terjadi, yaitu: (i) hakim masih kerap terlibat dalam korupsi; (ii) hakim tidak memahami dengan baik isi peraturan perundang-undangan; dan (iii) pelaksanaan hukum yang tidak konsisten.[40]

Keadilan

Secara filosofis, dalam proses berlangsungnya mekanisme pasar terdapat ketidakadilan dan terdapat pula celah yang melanggengkan ketidakadilan tersebut. Untuk itu peranan hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan bagi para pelaku usaha dan juga konsumen. Intervensi pemerintah dalam bentuk pengaturan hukum dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan integritas pasar itu sendiri.

Pendidikan

Kriteria pendidikan menyiratkan makna bahwa hukum dapat mendidik masyarakat kearah nilai-nilai yang lebih baik yang dikehendaki. Nilai-nilai yang terkandung dalam persaingan usaha tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kerukunan maupun kebersamaan yang ada dalam masyarakat yang juga tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, melainkan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dengan demikian mampu mendorong pembangunan ekonomi negara serta mensejahterakan masyarakat..[41]

Kemampuan Penegak Hukum

Undang-undang Persaingan Usaha merupakan undang-undang yang sarat akan permasalahan ekonomi sehingga untuk memahami undang-undang tersebut membutuhkan tidak saja dalam bidang ilmu hukum namun juga bidang ilmu lain yaitu ilmu ekonomi. Selain masalah penguasaan ilmu, adanya integritas dan moral yang kuat dari para penegak hukum di bidang persaingan usaha merupakan dua hal yang menunjang hukum persaingan usaha memainkan peranannya dalam pembangunan ekonomi. Penegak hukum yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi),[42] Kepolisian, dan Hakim.

Komisi selaku pengawas atas pelaksanaan Undang-undang Persaingan Usaha memiliki tugas yang maha berat mengingat Undang-undang ini tergolong baru, sehingga Komisi belum memiliki bekal serta pengalaman yang memadai. Akan tetapi itu bukan merupakan hambatan melainkan sebuah tantangan agar terlaksananya Hukum Persaingan Usaha sesuai dengan tujuannya.[43]

Kesimpulan

Terciptanya persaingan usaha yang sehat melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai level playing field dapat memberikan dorongan serta andil positif dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya relevansi yang cukup kuat di mana hukum memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

Arie Siswanto, 2003, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Colleen Loughlin, et al., “Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia,” ELIPS, Kerjasama antara USAID dengan Pemerintah Indonesia, November 1999.

David M. Trubeck, “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law an Development,” The Yale Law Journal, Vol. 82., No. 1, 1972.

Denny J.A., 2006, The Role of Government in Economy and Business, LKIS, Yogyakarta.

Didin S. Damanhuri, SDM Indonesia dalam Persaingan Global, at http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html.

Eleanor M. Fox & Lawrence A. Sullivan, 1989, Cases and Materials on Antitrust, St. Paul Minn, West Publishing Co.

Franz Magnis-Suseno, 1985, Etika Jawa, Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Gramedia, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, Hukum Persaingan Usaha: Filsafat, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia, Malang.

Kenneth M. Davidson, “Creating Effective Competition: Ideas for Transitional Economies,” Asian Pacific Law & Policy Journal, Vol.6, 2005.

Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,” Journal of International Law and Policy, Vol.9, 1980.

Pande Radja Silalahi, “Praktek-praktek Usaha yang Dilarang: Filosofi, Prinsip, dan Ilustrasi Kasus Perjanjian yang Dilarang, Kegiatan yang Dilarang, dan Posisi Dominan,” Proceeding Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU, Jakarta, 10-11 September 2002, Kerjasama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI

Position Paper, “Pengantar Menuju Pelaksanaan Persaingan Usaha”, Seminar Sehari Partnership for Business Competition, 25 Juli 2000, Jakarta.

Paul H. Brietzke, “Pembaharuan Hukum di Indonesia”, Ceramah yang disampaikan kepada Departemen Hukum dan Perundang-undangan, kerjasama antara Departemen Hukum dan Perundang-undangan dengan USAID, 21 Februari 2000, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, “Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli,” Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 19, Mei-Juni 2002, Jakarta.

Syamsul Maarif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 19, Mei-Juni 2002, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

  • Undang-undang Dasar 1945
  • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

BIODATA:

Cenuk Widiyastrisna Sayekti, S.H., Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, lulus Tahun Angkatan 2005. Sedang menempuh pendidikan S-2 pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


[1]Pasal 33 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

[2] Pasal 33 Ayat 4 Undang-undang Dasar 1945.

[3] Tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan dalam Pasal 3, yaitu:

a)        Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat;

b)       Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil;

c)        Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan

d)       Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan dunia usaha.

[4] David M. Trubeck, “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law an Development,” The Yale Law Journal, Vol. 82, No. 1, 1972, hal. 6.

[5] Eleanor M. Fox & Lawrence A. Sullivan, Cases and Materials on Antitrust, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1989, hal. 347.

[6] Lihat Denny J.A., The Role of Government in Economy and Business, LKIS, Yogyakarta, 2006, hal. 2.

[7] Sutan Remy Sjahdeini, “Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli,” Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 21, Mei-Juni 2002, Jakarta, hlm. 7.

[8] Denny J.A., op. cit., hal 7.

[9] Colleen Loughlin, et al., “Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia,” ELIPS, Kerjasama antara USAID dengan Pemerintah Indonesia, November 1999, hal. 26.

[10] Ibid., hal., 27.

[11] Konsentrasi pasar yang tinggi bukan faktor utama yang menyebabkan timbulnya tindakan antipersaingan. Akan tetapi konsentrasi yang tinggi akan memudahkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan kolusi dan memanfaatkan kekuatan pasar demi keuntungan mereka. Ibid.

[12] Colleen Loughlin, et al., op. cit. 26

[13] Lihat Pasal 382bis KUHP, Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

[14] Ibid.

[15] Merriam Webster mendefinisikan persaingan sebagai sebuah upaya antara dua atau lebih pihak atas objek atau tujuan yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persaingan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam sebuah upaya untuk saling bertarung dan mengungguli satu sama lain.
  2. Ada keinginan di antara dua atau lebih pihak tersebut untuk mendapatkan objek atau tujuan yang sama.

Lihat Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 13. Sedangkan pengertian persaingan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

[16] Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa, Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Gramedia, Jakarta, 1985, hal. 39-41.

[17] Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filsafat, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2006, hal. 290.

[18] Deny J.A. op. cit. hal. 18.

[19] Ibid.

[20] Ibid.

[21] Ibid

[22] Ibid.

[23] Deny J.A., op. cit., hal. 19.

[24] Peranan pemerintah masih diperlukan walaupun terbatas dan sangat kecil yaitu dalam bentuk perlindungan pada mekanisme pasar tersebut, dalam bentuk regulasi yang dapat mendukung berjalannya mekanisme pasar tersebut. Ibid. hal. 21.

[25] Didin S. Damanhuri, SDM Indonesia dalam Persaingan Global, at http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html.

[26] Kenneth M. Davidson, “Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional Economies”, Asian-Pacific Law and Policy Journal, Vol. 6, 2005, hal. 3.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Michael Porter dalam bukunya yang berjudul The Competitive Advantage of Nations, berpendapat bahwa perusahaan lokal yang tidak memiliki pesaing dan tidak mampu memenangkan persaingan di negaranya sendiri, maka dapat dipastikan ia tidak mampu bersaing dalam persaingan global dan tidak mampu bertahan dalam perdagangan internasional. Dalam Kenneth M. Davidson, op.cit. hal 3.

[30] Ibid.

[31] Menurut Pasal 3 UU No.5/1999, tujuan pembentukan undang-undang ini salah satunya adalah efisiensi. Efisiensi alokatif terletak pada Pasal 3 huruf a, yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan efisiensi produktif terletak pada Pasal 3 huruf d, yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, op.cit. hal 9. Robert Cooter dan Thomas Ulen menyebut efisiensi sebagai konsep fundamental yang digunakan untuk menganalisa hukum dari sudut pandang ilmu ekonomi. Konsep efisiensi didasarkan pada perilaku rasional terutama dalam desentralisasi pasar yang meliputi interaksi berbagai macam masyarakat yang berbeda. Lihat Robert Cooter & Thomas Ulen, Law and Economics, Scott, Foresman and Company, Amerika Serikat, 1988, hal. 18.

[32] Pande Radja Silalahi, “Praktek-praktek Usaha yang Dilarang: Filosofi, Prinsip, dan Ilustrasi Kasus Perjanjian yang Dilarang, Kegiatan yang Dilarang, dan Posisi Dominan,” Proceeding Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dan KPPU, Jakarta, 10-11 September 2002, Kerjasama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, hal 74.

[33] Ibid.

[34] Position Paper, “Pengantar Menuju Pelaksanaan Persaingan Usaha”, Seminar Sehari Partnership for Business Competition, Jakarta, 25 Juli 2000, hal 3.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,” Journal of International Law and Policy, Vol.9, 1980, hal. 232

[39] Paul H. Brietzke, “Pembaharuan Hukum di Indonesia”, Ceramah yang disampaikan kepada Departemen Hukum dan Perundang-undangan, kerjasama antara Departemen Hukum dan Perundang-undangan dengan USAID, Jakarta, 21 Februari 2000.

[40] Ibid.

[41] Johnny Ibrahim, Op. cit., hal. 300.

[42] Ibid.

[43] Syamsul Maarif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,: Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 19, Mei-Juni 2002, hal. 44-54.

(http://cenuksayekti.wordpress.com)

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum Persaingan Usaha. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s