Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia

Judul Buku : Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia (Kaitannya Dengan Profesi Hukum Dan Pembangunan Hukum Nasional); Pengarang : Prof. Satjipto Raharjo; Editor : Ufran; Penerbit : Genta Publishing April 2009; Jumlah Halaman dan Bab :  216 halaman dan XIII

Buku ini merupakan kumpulan makalah Satjipto Raharjo dalam rentang dua puluh tahun. Makalah-makalah tersebut ada yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan hukum. Di buku ini, terdapat lima bab yang berkaitan langsung dengan pendidikan hukum yaitu Bab I membangun fakultas hukum sebagai kekuatan sosial, Bab II hukum dan pendidikan hukum dalam masa pembangunan, Bab III delapan puluh tahun pendidikan tinggi hukum Indonesia, Bab IV memperbaharui pendidikan di Indonesia untuk apa dan ke arah mana, dan Bab V pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia. Sementara bab-bab lainnya lebih menyentuh realitas bekerjanya hukum di lapangan dan keragaman hukum kaitannya dengan tantangan di masa globalisasi.

Satjipto Raharjo menawarkan posisi dosen sebagai kekuatan sosial, oleh karenanya dosen dipanggil untuk membantu mengajukan solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh bangsanya (hal.2). Konkritisasi memposisikan dosen sebagai kekuatan sosial adalah dibentuknya beberapa pusat studi di kampus-kampus yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti pemberantasan korupsi, hak azasi manusia (HAM), dan lingkungan hidup.  Di sini lain , Satjipto Raharjo menegaskan pendidikan hukum dalam konteks warisan kolonial (Hindia Belanda dan Jepang) lebih disiapkan untuk terjun dalam bidang pelayanan atau penyelenggaraan pemerintah masa itu. Kondisi sekarang sudah berubah, di mana seharusnya kurikulum pendidikan hukum merupakan cerminan pikiran dan cita-cita dalam pendidikan, sehingga kurikulum bukan suatu hal yang terlepas dari kaitannya dengan semua aspek dalam pendidikan (hal.16).

Satjipto Raharjo juga membahas politik pendidikan hukum di Indonesia. Awal pendidikan hukum di Indonesia lebih dipersiapkan untuk menjadikan mahasiswa sebagai tenaga terampil (professional).   Namun demikian, terdapat juga scholar dari Belanda yang menggagas pendidikan hukum yang ditujukan untuk kebutuhan bangsa Indonesia, seperti gagasan Paul Scholten yang membuat dua pedoman pendidikan hukum di Indonesia yaitu kemandirian dan menemukan identitas Indonesia, dan menyelenggarakan ilmu pengetahuan harus berorientasi kebutuhan keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian Satjipto Raharjo membandingkan model pendidikan hukum di Negara-negara common law dan continental. Mengutip pendapat Trubek dkk, model pendidikan hukum di Negara-negara kontinetal lebih ditujukan untuk kepentingan akademik dibandingkan dengan pengembangan keterampilan (skill). Hal ini sangat kontras dengan perkembangan pendidikan hukum di tanah air, di mana program strata 1 (S1) lebih banyak berupa pengembangan skill atau didasarkan pada rules atau logic. Trubek dkk sendiri menekankan pengembangan keterampilan lebih menegaskan kepada yang bersifat akademis, dan bukan keterampilan untuk mengolah realitas hukum. Berbeda dengan pendidikan hukum di Negara-negara common law, di mana pembelajaran untuk menjadi ahli hukum tidak dilakukan di “sekolah”, melainkan di lapangan (hal.22).

Inti dari buku ini adalah kritik Satjipto Raharjo terhadap orientasi pendidikan hukum di Indonesia yang lebih menekankan kepada pembinaan keterampilan (professional) yang berbasis pada pengetahuan hukum dan cara-cara penggunaan hukum tersebut. Akibatnya, aspek-aspek kemanusian dan manusia yang ada pada hukum menjadi kurang diperhatikan dan terdorong ke belakang (hal.33). Lalu bagimana dengan posisi institusi penyelenggara pendidikan hukum di Indonesia ? Satjipto Raharjo menegaskan pendidikan bukanlah lembaga yang otonom mutlak, melainkan merupakan bagian dari proses sosial besar yang melingkupinya. Persinggungan antara dunia pendidikan dan lingkungan sosial itulah yang menyebabkan timbulnya dinamika dan tuntutan perubahan terhadap lembaga tersebut (hal.39).

Kritik Satjipto Raharjo terhadap pendidikan hukum yang berorientasi professional, ternyata berasal dari gagasan Gerry Spence, yang mana Gerry Spence sendiri mengkritik pendidikan hukum di Amerika Serikat yang berorientasi pada professional lawyer. Spence mengatakan kelemahan pada lawyer di Amerika Serikat bukanlah terletak pada kompetensi profesionalisme melainkan pada kelemahan mereka sebagai manusia (hal.66). Konkritisasi pendidikan hukum yang berorientasi kemanusian dan manusia adalah kurikulum pendidikan hukum harus lebih menekankan pengajaran yang bermuatan manusia dan kemanusian, dan pada saat mahasiswa/mahasiswi masuk ke dunia pendidikan hukum maka yang pertama-tama diajarkan adalah tentang keadilan, ketidakadilan, diskiminasi dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kemanusian dan manusia.

Pada bagian akhir buku ini, Satjipto Raharjo membandingkan kondisi hukum di Indonesia dengan Jepang. Di mana kondisi hukum di Indonesia bukan merupakan produk sosial-budaya Indonesia sendiri, melainkan suatu institute yang dipaksakan dari luar. Contoh konkritnya adalah kata hukum dan hakim tidak berasal dari Indonesia, melainkan diimpor dari luar. Hal tesebut sama dengan Jepang,  yang harus menciptakan sendiri kata hak yaitu kenri. Ini berarti istilah dan konsep right adalah suatu konsep yang asing bagi Jepang (hal.193).

Gagasan Satjipto Raharjo yang menegaskan pendidikan hukum yang ditujukan untuk kemanusian dan manusia patut mendapatkan penghormatan. Di mana terdapat mamfaat besar untuk mahasiswa dan mahasiswi serta untuk institusi penyelenggara pendidikan hukum itu sendiri untuk membangun karaktek lulusan pendidikan hukum yang lebih memahami dan menegaskan keberpihakan kepada kondisi sosial yang ada di masyarakat. Kemudian juga institusi pendidikan hukum itu memang bukanlah institusi yang otonom, dia juga merupakan bagian dari masyarakat.

Namun demikian kritik buku ini berkaitan dengan konkritisasi pendidikan hukum yang berorientasi manusia dan kemanusian. Terutama sejauh mana keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam pendidikan hukum itu sendiri khususnya dalam kurikulum dan metode pengajaran. Sayang buku ini tidak menjelaskan hal tersebut. Ini seharusnya dijadikan perhatian juga di dalam pendidikan hukum, mengingat mahasiswa dan mahasiswi juga merupakan pelaku pendidikan hukum, begitu juga masyarakat yang merupakan penerima mamfaat (the beneficiary) dari pendidikan hukum. Lagi, institusi pendidikan hukum bukan merupakan institusi otonom seperti dijelaskan di atas, sehingga keterlibatan masyarakat di dalam pendidikan hukum adalah perlu.

Kemudian ketika pemulis buku ini membandingan kondisi hukum di Indonesia dengan Jepang kaitannya dengan konsep dan istilah right, tidak melihat perkembangan konsep dan istilah right secara kontekstual sekarang ini. Istilah dan right berkembang, tidak hanya konsep dan istilah  right secara individu tetapi juga ada konsep dan istilah right secara komunal seperti dirumuskan di dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol), serta Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). Seperi hak atas kebebasan berkumpul (right to assembly) merupakan hak individu dan juga hak komunal masyarakat, begitu juga hak atas kebebasan beragama merupakan hak individu dan komunal organisasi keagamaan. Kemudian dalam konteks hak-hak ekosob, terdapat hak dari buruh untuk membentuk serikat pekerja yang notabene merupakan hak bersama. Intinya hak dalam konteks hak azasi manusia adalah universal, dan tidak relatif.  (Uli Parulian Sihombing)

Sumber: http://kampus.mitrahukum.org/?p=12

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Pendidikan Hukum. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s