Implikasi ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Hukum Investasi di Indonesia

Pendahuluan
Sebuah terobosan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat regional yang pada akhirnya terealisasi dalam bentuk komunitas perdagangan bebas, yakni antara negara-negara yang tergabung di ASEAN dengan China, melalui perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). ACFTA ini menimbulkan suatu perkembangan baru pada kegiatan perdagangan internasional, terutama pada kawasan Asia Tenggara. Kesiapan menyambut dampak positif dan negatif dari terselenggaranya ACFTA menjadi problematika tersendiri yang menarik untuk dicermati, terutama di negara Indonesia sebagai salah satu subyek hukum internasional yang memiliki potensi comparative advantage. Investasi ke dalam dan ke luar negeri dalam konteks ACFTA merupakan peluang yang memiliki dua sisi yang berlawanan, menjanjikan dan/atau justru merugikan. Indonesia dengan segala potensinya diperhadapkan pada sebuah tantangan untuk dapat bertahan dan meningkatkan posisinya di kancah perdagangan dan investasi. Namun, bagi masyarakat di Indonesia, muncul pro-kontra tentang bagaimanakah kemampuan dan kematangan hukum investasi di Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas versi ACFTA ini.

Indonesia dalam Kerangka ACFTA

Hubungan antara ASEAN dan China, sebenarnya secara positif sudah terjalin semenjak tahun 90-an, atau sejak ASEAN diakui China sebagai suatu komunitas yang menjanjikan di bidang perekonomian. Meskipun pada waktu itu hubungan antara ASEAN dan China terjalin hanya melalui perjanjian bilateral antara China dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN secara individual, akan tetapi China telah menancapkan pondasi kegiatan perekonomian yang kuat. Dalam kegiatan-kegiatan ASEAN di bidang perekonomian, seringkali China hadir sebagai pihak yang diundang atau bahkan menjadi konsultan ekonomi bagi aktivitas perekonomian ASEAN. Strategi ini berdampak pada eksistensi China dalam kawasan ASEAN sebagai subyek yang turut serta dalam perkembangan perdagangan internasional kawasan. Jadi, adalah suatu kewajaran bilamana China kemudian mendorong adanya perdagangan bebas antara ASEAN-China, oleh karena pengalamannya berdagang di kawasan Asia Tenggara, sekaligus penerimaan ASEAN demi kemudahan investasi.
Problematika yang muncul kemudian adalah konteks kesiapan Indonesia dalam ACFTA ini terutama dalam menyediakan sarana keteraturan di bidang hukum investasi. Dengan dibukanya pintu perdagangan bebas versi ACFTA ini, Indonesia diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi investor untuk memasukkan modalnya ke Indonesia. Kemudahan ini menjadi ukuran pasti dikarenakan telah lama Indonesia dianggap oleh investor merupakan negara yang berpotensi namun memiliki hambatan di bidang hukum investasinya, terutama persyaratan-persyaratan yang sangat ketat sehingga rentan terhadap munculnya penyimpangan-penyimpangan. Kendala investasi di Indonesia yang umum terjadi adalah misalnya adalah beberapa hal seperti : pengurusan ijin yang terlalu bertele-tele, perilaku negatif birokrasi, pembatasan bidang usaha, kelemahan infrastruktur yang mendukung investasi, serta belum terciptanya kepastian hukum dan penegakan hukum, disamping juga fasilitas perpajakan.
ACFTA yang merupakan sarana bagi peningkatan investasi di Indonesia, memberikan dorongan agar di Indonesia dilakukan pembaharuan hukum investasi, atau bilamana dimungkinkan, dilakukan perubahan-perubahan seperlunya yang dapat mengakomodir kepentingan investasi di Indonesia. Tujuan diselenggarakannya ACFTA adalah: (1) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota; (2) meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi; (3) menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota; (4) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam–CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota. Bahkan di dalam perjanjian ACFTA sendiri dituangkan konteks investasi yang ingin diwujudkan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Article 5, yakni to promote investments and to create a liberal, facilitative, transparent and competitive investment regime, the Parties agree to: (a) enter into negotiations in order to progressively liberalize the investment regime; (b) strengthen cooperation in investment, facilitate investment and improve transparency of investment rules and regulations; and (c) provide for the protection of investments.
Pertanyaan yang mungkin diajukan adalah bagaimana hukum investasi di Indonesia mampu mengakomodir kepentingan tujuan ACFTA tersebut dan khususnya memaknai bahwa konsep investasi yang ditawarkan oleh ACFTA dapat menumbuhkan perekonomian di Indonesia.

ACFTA dan Hukum Investasi Indonesia

Kemampuan Indonesia dalam menciptakan kepastian hukum dan upaya penegakan hukum di bidang investasi menjadi jaminan apakah perkembangan investasi melalui ACFTA dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia. Hukum investasi berperan penting, terutama dalam menciptakan kondisi yang tepat bagi penanaman investasi China di Indonesia. Potensi masing-masing negara sangat menjanjikan, sebagaimana dikemukakan oleh Lin Mei bahwa :

First, China and Indonesia have differences of factor endowment, so they have economic complementarity. China rich in population, resources and broad area of earth covering areas of tropics, subtropics, temperate zone and frigid zone. Indonesia is a big country in Southeast Asia and abounds with natural resources in agriculture, mineral, forestry and ocean. They possess of different comparative advantage. The indicator of revealed comparative advantage in below table shows China’s comparative advantage is on labour-intensive commodities and Indonesia’s comparative advantage focus on resource-intensive commodities. Second, intra-industry trade between China and Indonesia had taken place and will increase. Third, steadily increase of foreign trade between China and Indonesia since 1985 strongly proves that the economic complementarity lies between them.”

Hal-hal yang dikemukakan di atas merupakan pijakan dasar, mengapa Indonesia menjadi pasar yang potensial bagi perkembangan ekonomi kawasan. Pemberlakuan ACFTA menuntut Indonesia memberikan fasilitas yang memadai seperti yang diperjanjikan dalam substansi perjanjiannya. Dalam pernyataan di atas dikemukakan tiga hal yang merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, paling tidak dalam pemberlakuan ACFTA ke depan antara Indonesia-China.
Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian ACFTA tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of Southeast Asean Antions and the People’s Republic of China. Dan kemudian secara berturut-turut terjadi perkembangan negosiasi dimana secara formal ACFTA diluncurkan pertama kali diluncurkan pada saat ditandatanganinya Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement, 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Kemudian Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007, serta Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN, 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Oleh karena telah disahkannya ACFTA secara formal, maka Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam ACFTA, dimana pada pokoknya dalam 10 tahun akan dikuatkan kerjasama ekonomi antara China dan ASEAN dengan melakukan berbagai strategi yang diharapkan dapat menguatkan kerjasama ekonomi tersebut.
see below:
Article 2, Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People’s Republic of China. The Parties agree to negotiate expeditiously in order to establish an ASEAN-China FTA within 10 years, and to strengthen and enhance economic cooperation through the following: (a) progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially all trade in goods; (b) progressive liberalisation of trade in services with substantial sectoral coverage; (c) establishment of an open and competitive investment regime that facilitates and promotes investment within the ASEAN-China FTA; (d) provision of special and differential treatment and flexibility to the newer ASEAN member States; (e) provision of flexibility to the Parties in the ASEAN-China FTA negotiations to address their sensitive areas in the goods, services and investment sectors with such flexibility to be negotiated and mutually agreed based on the principle of reciprocity and mutual benefits; (f) establishment of effective trade and investment facilitation measures, including, but not limited to, simplification of customs procedures and development of mutual recognition arrangements; (g) expansion of economic cooperation in areas as may be mutually agreed between the Parties that will complement the deepening of trade and investment links between the Parties and formulation of action plans and programmes in order to implement the agreed sectors/areas of cooperation; and (h) establishment of appropriate mechanisms for the purposes of effective implementation of this Agreement.

Dalam rangka akomodasi kepentingan ACFTA tersebut, dan berdasarkan isi perjanjian dalam Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People’s Republic of China, sebagaimana telah diratifikasi, membentuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan ACFTA, yakni diantaranya :
– Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area.
– Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.
– Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.
– Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.
– Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.
– Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan bagian dari hukum investasi, dimana Indonesia hendak memberikan respon bagi pemberlakuan ACFTA di kawasan. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut berkaitan erat dengan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berlaku bagi investor asing dan investor dalam negeri. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah peraturan-peraturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi perdagangan bebas antara China dengan Indonesia. Dan bagaimana dengan posisi tawar masyarakat ekonomi Indonesia dengan investasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh China mengingat potensi pasar Indonesia yang sangat menjanjikan. Pemberlakuan ACFTA pada sisi yang lain menyebabkan munculnya pesimisme di bidang perekonomian. Indonesia sendiri merasa keberatan dengan pemberlakuan perdagangan bebas dengan China terutama di bidang tekstil, besi-baja, petrokimia, dan barang-barang elektronik. Dalam bidang-bidang tersebut, pembebasan tariff (bea masuk) pemerintah dituntut untuk melakukan penundaan terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan demi mencegah kerugian dan sekaligus memberikan perlindungan yang cukup bagi pelaku usaha di bidang tersebut. Selain itu penundaan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pelayanan yang lebih baik tentang produk-produk dalam negeri yang ditawarkan.
Perkembangan ekspor dan impor antara kedua negara dalam kerangka perdagangan bebas ACFTA, menjadi titik tolak pengaturan hukum investasi. Hal ini dikarenakan investasi China diharapkan tidak merugikan kepentingan ekspor pengusaha (baik besar atau kecil) ke China karena produk dan komoditasnya kalah bersaing. Meskipun investasi dapat dilakukan pada sektor finansial dan sektor riil, akan tetapi yang dianggap menyentuh masyarakat ekonomi kebanyakan di Indonesia adalah sektor riil. Yang terjadi kemudian bahwa akses ekspor ke China dengan tariff rendah bagi produk-produk nasional adalah harapan bagi pengusaha-pengusaha dalam negeri, dan bahkan bagi mereka yang bergerak di UMKM.
Meskipun aturan diperketat, pada masa yang lalu pun produk-produk China telah mendominasi pasar Indonesia. Baik secara legal, maupun illegal, produk China telah menjadi salah satu pesaing utama bagi produk-produk buatan dalam negeri. Maka daya saing kemudian menjadi taruhan utama dalam menentukan kebijakan hukum investasi yang tepat. Kebijakan ini mengandung kepentingan untuk melindungi kepentingan investasi di Indonesia karena pemerintah harus memperhatikan beberapa hal, yakni :
– biaya mengurus kontainer di pelabuhan (THC) masih tertinggi di ASEAN. Ini masih ditambah biaya parkir dan lewat kontainer yang dinilai memberatkan;
– biaya pungutan liar (pungli) yang minimal 7,5% dari biaya ekspor. Pungli masih ditemui di jembatan timbang, jalan raya, pelabuhan, dan pelayanan perijinan baik di pusat maupun daerah;
– masalah struktural yang dihadapi industri kita belum tuntas digarap secara serius, yakni lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri kita masih banyak yang bertipe “tukang jahit” dan “tukang rakit”; rendahnya produktivitas tenaga kerja industri, belum terintegrasinya UMKM dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri skala besar, kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak subsektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati “monopoli”, dan masih terkonsentrasinya lokasi industri di pulau Jawa dan Sumatra; serta
– Kementrian Perdagangan dan Perindustrian perlu menyelamatkan produk Indonesia yang lemah daya saingnya.

Indonesia diperhadapkan pada suatu problematika hukum investasi yang lain di mana batasan-batasan nasionalisme dengan investasi asing menjadi bias. Hukum investasi Indonesia harus dijadikan patokan, bagaimana perdagangan bebas dengan China tidak menggerus persoalan nasionalisme kebangsaan, sekaligus menjadi pijakan utama dalam pertumbuhan ekonomi. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur mengenai tata cara investasi di Indonesia, adalah payung hukum utama bagi investasi baik oleh investor asing maupun investor dalam negeri. Dengan demikian investor China diharuskan juga tunduk pada undang-undang tersebut. ACFTA sendiri tidak hanya menyebabkan integrasi perekonomian kawasan serta kerjasama untuk membangunnya, namun juga adanya tantangan bagi Indonesia, melalui kebijakan investasinya, dalam memperkuat perekonomian dalam negeri.

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di ACFTA. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s