PERAN BANK INDONESIA DALAM PEMELIHARAAN KESTABILAN SEKTOR KEUANGAN

Tulisan ini akan lebih memfokuskan mengenai betapa pentingnya stabilitas sistem keuangan dan strategi pencapaiannya. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.
Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Peran bank sentral sebagai otoritas moneter
Peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara sangat penting. Bank sentral adalah mitra utama pemerintah dalam menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan suku bunga dengan statusnya sebagai otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, bank sentral memiliki tujuan, tugas, maupun wewenang yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya.
Sebelum membahas mengenai beberapa hal terkait otoritas moneter yang dimiliki oleh Bank Indonesia, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi dari kebijakan moneter dan otoritas moneter itu sendiri. Dalam ”kamus hukum ekonomi” yang disusun oleh A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu dikatakan bahwa kebijakan moneter (monetary policy) adalah tindakan bank sentral selaku pemegang otoritas moneter dalam menjaga keseimbangan moneter negara.
Sedangkan otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun kadang kala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa negara, terdapatnya suatu dewan yang mengkontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam.
Agus Santoso dan Anton Purba mengatakan dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” bahwa kewenangan otoritas moneter yang dimiliki Bank Indonesia merupakan hasil dari sharing of executive power kekuasaan Pemerintah di bidang ekonomi. Sharing of executive power ini dimaksudkan untuk menghindarkan Bank Indonesia dari posisi yang dapat menimbulkan conflict of interest, yaitu antara “agen program Pemerintah” dan “pengelola kebijakan moneter”. Kedua fungsi tersebut memang tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga, karena kedua fungsi tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Disatu sisi, Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan kebijakan fiskal dan dilain pihak Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mendukung kestabilan ekonomi melalui kebijakan moneternya. Dengan demikian, pembagian kekuasaan (sharing of executive power) ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung terciptanya demokratisasi dalam pengelolaan (ekonomi) Negara.
Dalam konsep sharing of executive power ini, maka Pemerintah memegang otoritas fiskal (dan sektor riil), sedangkan Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang memliki fungsi khusus, yaitu sebagai otoritas di bidang moneter, perbankan, dan system pembayaran, dengan tujuan menkonstruksikan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat yang tercermin dari terjaganya kestabilan rupiah. fungsi ini diyakini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tercampur dengan ragam fungsi departemental pemerintahan yang sarat dengan tarik menarik kepentingan politik dan seringkali berubah karena mengandung faktor subyektifitas yang tinggi.
Dengan demikian, maka dengan adanya sharing of executive power ini, kekuasaan Pemerintah dalam kebijakan ekonomi tidak terkonsentrasi. Hal ini juga secara tegas tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekuasaan Presiden selaku Kepala Pemerintahan “tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang”.
Namun, sebagai organ of state Bank Indonesia dalam beberapa hal harus tetap berkoordinasi dengan Pemerintah. Dengan kata lain, hubungan ini dapat digambarkan sebagai fungsi pengelolaan moneter yang tidak berada di bawah pengelolaan kebijakan fiskal, tetapi yang terpisah, namun tetap bekerjasama dengan pengelola fiskal untuk memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pemulihan Kondisi Perekonomian Nasional

Pada dasarnya, program stabilisasi dan reformasi ekonomi tersebut difokuskan untuk mengatasi permasalahan utama perekonomian yang sangat mendesak pada saat krisis, yaitu:

Di bidang moneter dan fiskal dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten untuk meredam tekanan laju inflasi dan gejolak nilai tukar. Kestabilan harga dan nilai tukar rupiah merupakan prasyarat pokok yang harus dicapai, agar upaya pemulihan ekonomi secara keseluruhan dapat dilakukan. Selanjutnya, dengan keadaan moneter yang stabil maka suku bunga dapat turun kembali ke tingkat yang normal sehingga dapat membantu kebangkitan kembali dunia usaha. Dalam kaitan itu, kerangka kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan pada pencapaian sasaran moneter yang menjamin agar ekspansi kegiatan usaha dapat berlangsung dalam kondisi ekonomi yang tetap mantap, laju inflasi yang relatif rendah, serta posisi neraca pembayaran yang sehat. Untuk itu, kebijakan moneter diupayakan untuk mencapai nilai tukar yang sesuai dengan realistis, jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian, dan suku bunga yang wajar.

Sementara itu disisi fiskal, untuk mendukung efektivitas pemerintah secara terus-menerus melakukan berbagai langkah konsolidasi di bidang fiskal melalui peningkatan disiplin anggaran dengan melakukan penghematan atas belanja negara.

Kemudian, di bidang Perbankan, upaya restrukturisasi dan penyehatan perbankan menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemulihan kondisi perbankan melalui restrukturisasi merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan usaha perbaikan ekonomi saat ini maupun di masa yang akan datang.

Yang terakhir yakni masalah penyelesaian utang kepada kreditur dalam dan luar negeri. Ini merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pemulihan ekonomi Indonesia karena di satu pihak hal tersebut terkait langsung dengan kepercayaan luar negeri terhadap perekonomian dan dunia usaha Indonesia. Agar dari pihak luar negeri maupun pihak swasta akan kembali membuka akses ke sumber-sumber pembiayaan luar negeri.

Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia
Stabilitas keuangan merupakan hal yang mutlak dimiliki untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah krisis global. Berkaca pada pengalaman pahit krisis Asia tahun 1997/1998 telah mendorong otoritas dan pelaku sektor keuangan Indonesia lebih memperhatikan stabilitas sektor keuangan. Yakni dengan melakukan dukungan pembiayaan ekonomi yang telah meningkat secara signifikan sehingga memberikan landasan kondusif bagi perekonomian domestik.
Namun demikian, Indonesia tidak sepenuhnya dapat terhindar dari imbas krisis. Keketatan kredit global pada bulan September 2008 telah mempengaruhi stabilitas pasar keuangan domestik, ditandai oleh anjloknya IHSG (lihat grafik) dan turunnya SUN secara signifikan. IHSG terpuruk pada bulan September 2008 hingga Februari 2009. Namun kemudian bangkit kembali dan dapat bertengger di level Rp 2.323,24,- pada bulan Agustus 2009. Pengaruh goncangan global yang terjadi pada bulan September 2008 memang memberi dampak yang signifikan pada stabilitas keuangan di dalam dan di luar negeri. Pada saat itu, sejumlah perusahaan besar dunia ikut ambruk, termasuk perusahaan perkreditan rumah Fannie Mae dan Freddie Mac, yang memberi garansi utang senilai US$ 5,3 trilyun atau lebih dari separuh utang perkreditan rumah di AS. Selain itu, berita bangkrutnya Lehman Brothers pada 15 September 2009 juga menggemparkan dunia finansial.

Gambar 1. Pergerakan IHSG
Melemahnya IHSG akibat sentimen global krisis keuangan AS sebenarnya memberikan hikmah positif, karena tanpa disadari kinerja IHSG selama ini relatif overvalued. Turunnya IHSG ke level saat ini lebih mewakili kondisi fundamental yang sebenarnya (priced-in). Meski level IHSG saat ini belum dipastikan merupakan level equilibrium baru, tetapi dengan kondisi fundamental yang perform akan menahan aksi spekulasi yang mendorong IHSG terkoreksi lebih dalam.
IMF memperhitungkan bahwa kerugian di seluruh dunia pada utang yang berasal dari Amerika Serikat (terutama yang berhubungan dengan mortgages) mencapai 1,4 triliun US dolar. Perhitungan ini meningkat dari perkiraan awal yang hanya mencapai 945 miliar US dolar pada bulan April 2008. Perbankan Indonesia pun mengalami tekanan likuiditas global karena masih tingginya permintaan kredit domestik hingga Oktober 2008 yang sebagian besar dibiayai oleh secondary reserves. Gejolak di sektor keuangan ini telah mengakibatkan Indek Stabilitas Sistem Keuangan (Financial Stability Index/FSI) meningkat tajam bahkan melampaui batas maksimum indikatif angka 2 (dua) pada bulan November dan Desember 2008. Instabilitas keuangan di tahun 2008 juga disebabkan oleh meningkatnya harga minyak dunia dan ketidakseimbangan global. Sebagaimana diketahui bahwa FSI merupakan indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan stabilitas keuangan suatu negara. Indeks tersebut dikategorikan dalam taraf aman jika masih berada dibawah treshold angka 2.
Disinyalir bahwa penyebab atau pemicu instabilitas sistem keuangan nasional selama 2008 adalah karena semakin terintegerasinya Indonesia dengan perekonomian dunia. Hal ini menyebabkan gejolak eksternal sangat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan nasional. Dengan integritas tinggi perekonomian dalam negeri dengan perekonomian global, goncangan sekecil apapun di luar negeri akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, tak heran jika krisis keuangan di Amerika juga dirasakan oleh hampir semua negara di seluruh dunia. Dengan demikian tidak hanya sektor keuangan yang rentan terhadap resiko, tetapi juga banyak perusahaan di sektor riil yang mengalami penurunan kondisi finansial. Perusahaan-perusahaan yang selama ini bergantung pada sumber pembiayaan luar negeri mengalami kesulitan sumber dana sehingga menurunkan kemampuannya dalam membayar utang. Hal inilah yang kemudian memicu penurunan produktivitas dan selanjutnya membuat profitabilitasnya juga menurun.
Sementara itu, krisis global akan memberikan pengaruh serius pada perbankan, dimana akan meningkatkan kredit bermasalah atau Non Performing Loan – NPL serta perlambatan pertumbuhan kredit pembiayaan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Hal ini akan berimplikasi serius karena menyebabkan keketatan likuiditas. Keketatan terjadi akibat meningkatnya preferensi likuiditas dari perusahaan dan rumah tangga yang dilandasi keinginan untuk berjaga-jaga dari berbagai risiko bisnis yang meningkat. Kondisi ini menyulitkan upaya pencarian dana talangan dari luar untuk menambal peningkatan defisit anggarannya.
Keketatan likuiditas juga terjadi pada perekonomian domestik. Rumah tangga konsumen dan perusahaan cenderung menahan belanja, berjaga dari hal yang tidak diinginkan bila ada guncangan. Repatriasi modal keluar terus dilakukan oleh banyak anak perusahaan asing yang beroprasi di dalam negeri sebagai upaya penguatan likuiditas induknya. Sementara itu, perbankan domestik akan lebih berhati-hati dan menahan laju pertumbuhan kredit untuk meminimalkan risiko pasar dan pinjaman. Oleh karena itu, pembiayaan defisit melalui pasar uang domestik bisa kontraproduktif karena akan menambah tekanan terhadap likuiditas, yang pada gilirannya mendorong naiknya suku bunga, dan berimplikasi balik pada rumah tangga dan perusahaan. Tingginya suku bunga telah menambah beban bunga utang dan pembiayaan, serta menekan nilai aset, dan hal ini akan menurunkan daya beli rumah tangga dan memperburuk neraca perusahaan.
Selain itu, instabilitas sektor keuangan juga disebabkan karena permasalahan segmentasi Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Kondisi keketatan likuiditas yang sempat dihadapi oleh perbankan dan pasar keuangan seiring dengan krisis global, diperburuk dengan adanya perilaku sebagian bank yang hanya melakukan transaksi dengan kelompok bank tertentu. Walaupun secara agregat likuiditas perbankan masih memadai, segmentasi antarbank telah menyebabkan tidak tersebarnya likuiditas secara merata.
Dengan demikian diperlukan pelonggaran terhadap likuiditas sehinga ancaman instabilitas sektor keuangan dapat dihindari. BI pun telah mengeluarkan serangkaian kebijakan moneter dalam menghadapi keketatan likuiditas, antara lain penempatan dana pemerintah pada bank-bank tertentu, perpanjangan tenor fasilitas likuiditas (Repo) BI, pelonggaran ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah dan valas, serta fasilitasi penyediaan valas bagi perbankan dan korporasi yang eliglible.
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia juga mengeluarkan serangkaian kebijakan seperti ketentuan penanganan bank yang mengalami permasalahan likuiditas/solvabilitas, peningkatan penjaminan Dana Pihak Ketiga (DPK), aturan mengenai fasilitas likuiditas intrahari oleh BI bagi bank umum, perluasan jenis agunan bagi Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) dari BI, dan aturan mengenai fasilitas pinjaman darurat (FPD).
Kebijakan-kebijakan BI tersebut telah berhasil memberikan dampak positif bagi likuiditas perbankan, menurunkan volatilitas nilai tukar rupiah dan menenangkan masyarakat dalam menyikapi penanganan bank bermasalah. Diharapkan kebijakan-kebijakan tersebut tak hanya menstabilkan sektor keuangan dalam waktu jangka pendek, tetapi dapat berlanjut hingga Indonesia terlepas dari ancaman dampak krisis global.

Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Kestabilan Sektor Keuangan

Meskipun secara umum, terutama di kalangan pelaku pasar keuangan telah terbiasa mendengar istilah kestabilan sektor keuangan, kiranya tidak ada salahnya untuk mengungkapakan kembali pengertian dari istilah tersebut. Belum terdapat suatu definisi yang universal mengenai kestabilan sektor keuangan. Andrew Crockett mengemukakan bahwa untuk memahami konsep kestabilan sektor keuangan, perlu dibedakan antara stabilitas moneter dengan stabilitas keuangan. Bila stabilitas moneter mengacu pada stabilitas harga dalam bentuk kestabilan nilai mata uang, maka stabilitas keuangan mengacu pada kestabilan institusi keuanagan itu sendiri dan stabilitas pasar yang tergabung dalam sistem keuangan. Pada intinya, “finansial stability is avoidance of crises” seperti diungakapkan oleh I. J. McFarlane, Gubernur Reserve Bank of Australia. Oleh karena itu, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan sangat terkait erat, dimana stabilitas moneter hanya dapat dicapai dengan sistem keuangan yang stabil.

Dalam konteks stabilitas keuangan, perlu diperjelas lembaga keuangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan, agar diperoleh kesamaan persepsi di semua lembaga yang terkait. Dalam praktiknya memang belum terdapat suatu rumusan standar mengenai masalah ini.

Komponen yang kedua adalah kestabilan pasar, baik pasar modal maupun pasar uang. Pasar dimaksud dapat dikatakan stabil apabila pelaku pasar (misalnya investor) masih percaya untuk melakukan traksaksi pada tingkat harga yang merupakan refleksi dari fundamental ekonomi dan volatilitas harga pasar yang tidak ekstrem dalam jangka pendek. Kondisi yang tidak stabil tersebut perlu diwaspadai mengingat dalam kondisi terjadinya krisis keuangan maka kondisi tersebut dapat berdampak kepada:

1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat (depositor dan investor) terhadap sistem keuangan sehingga dapat menimbulkan bank run,
2. Fungsi intermediasi menjadi tidak efektif mengingat suku bunga bank menjadi tidak realistis,
3. Alokasi sumber-sumber dana menjadi tidak efektif karena orang akan lebih senang menyimpan uang di rumah atau di luar negeri,
4. Biaya yang relatif besar untuk menyelamatkan lembaga keuangan atau bank yang memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian,
5. Kebijakan moneter tidak dapat diterapkan dengan baik.

Dalam hubungan ini, dapat dijelaskan bahwa selama ini sebenarnya tugas menjaga kestabilan sektor keuangan sudah secara langsung menjadi satu dalam tugas Bank Sentral menjaga kestabilan moneter. Mengingat bahwa berbagai permasalahan baru di bidang ekonomi dan keuangan dewasa ini terus bermunculan maka fungsi kestabilan sektor keuangan ke dalam fungsi menjaga kestabilan moneter dinilai kurang efektif, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kompleksitas usaha lembaga keuangan/bank terus meningkat pesat, bahkan dalam beberapa kasus terdapat kesulitan untuk menentukan posisi unit usaha bank di dalam suatu struktur konglomerasi yang relatif besar.
2. Dengan semakin majunya sistem informasi dan globalisasi operasi perusahaan keuangan/bank, permasalahan yang terjadi di pasar internasional dapat berdampak langsung terhadap kondisi pasar domestik (contagion effect).
3. Kebijakan moneter dan fiskal yang kurang tepat memungkinkan juga timbulnya permasalahan di sektor keuangan dan bank.
4. Hutang luar negeri yang jatuh tempo di masa mendatang dapat pula menyebabkan adanya tekanan terhadapa pasar valas, dimana tingginya permintaan valas tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh penawaran.
5. Struktur ekonomi yang terkonsentrasi pada beberapa kelompok usaha (konglomerat) akan dapat memberikan tekanan dalam kestabilan sektor keuangan.
6. Apabila dapat dilakukan pemantauan secara rutin terhadap komponen-komponen yang dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas keuangan sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan akan dapat dilakukan pencegahan terhadap terjadinya krisis dan pemecahan permasalahannya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh pihak-pihak yang berwenang (crises resolution).

Kerangka Kerja dalam Menjaga Kestabilan Sektor Keuangan

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan adanya kerangka kerja yang telah disepakati oleh lembaga yang terkait, terutam apabila fungsi Pengawasan (atau sampai dengan pengaturan) telah dialihkan ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya duplikasi maupun konflik dalam pelaksanaan fungsi di masing-masing lembaga. Pengalaman dari berbagai negara umumnya dapat disederhanakan dalam bentuk kerangka kerja yang dapat di “generaliser” sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan

Misi dan Tujuan

Misi dan tujuan di sini diperlukan sebagai acuan bagi bebagai pihak, dan sebaiknya dituangkan dalam UU. Hal ini bertujuan untuk memberikan pijakan yang lebih jelas bagi institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemantauan kestabilan sektor keuangan.

Di berbagai negara, misi dalam menjaga kestabilan sektor keuangan ini dilakukan oleh bank sentral (misalnya: Bank of England, Reserve Bank of Australia, Bank of Korea, Bank Negara Malaysia). Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) telah memasukkan fungsi tersebut sebagai misi BI, di mana tugas BI adalah menjaga kestabilan nilai mata rupiah, yang tentunya tidak terlepas dari kegiatan menjaga stabilitas moneter dan mendorong stabilitas keuangan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya selama ini di BI, fungsi menjaga stabilitas keuangan dimaksud masih menjadi satu dalam fungsi menjaga stabilitas moneter. Mengingat permasalahan dalam sistem keuangan sudah semakin sebagaimana telah diulas pada bagian sebelumnya, maka fungsi kestabilan sektor keuangan tampaknya perlu di “energized”, sehingga di masa datang akan terdapat dua fungsi yang terpisah satu sama lain dalam struktur organisasi BI, yaitu fungsi kestabilan moneter dan fungsi kestabilan sistem keuangan dengan tujuan akhir yang sama, yaitu menjaga stabilitas harga. Dalam hubungan ini, tujuan dibentuknya fungsi kestabilan sektor keuangan di dalam Bank Indonesia adalah untuk mendorong terciptanya kestabilan sistem keuangan Indonesia.
Strategi

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan strategi monitoring stabilitas sistem keuangan dan solusi bila terjadi krisis. Strategi tersebut mencakup koordinasi dan kerjasama, pemantauan, pencegahan krisis dan manajemen krisis.
1. Koordinasi dan Kerjasama
Upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, selain dilakukan oleh Bank Indonesia juga oleh instansi terkait lainnya. Jadi berbagai instrumen dalam stabilitas sistem keuangan, tidak hanya ditentukan oleh bank sentral, tetapi juga oleh otoritas lainnya. Untuk pengelolaan informasi dan efektivitas kebijakan dalam stabilisasi sistem keuangan, maka perlu adanya koordinasi antara lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas yang terlibat dalam stabilitas sistem keuangan, dapat terhindar dari pertentangan dan dampak negatif. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa koordinasi sulit terjadi apabila fungsi pengawasan & pengaturan perbankan dipisahkan dari bank sentral. Namun jika pemisahan terpaksa harus dilakukan, maka koordinasi dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan bank sentral (Bank Indonesia), otoritas pengawas sistem keuangan, dan pemerintah yang didukung oleh kekuatan hukum.
2. Pemantauan
Pemantauan terhadap stabilitas keuangan penting dilakukan untuk mampu mengukur tekanan risiko yang akan timbul, khususnya gangguan yang bersifat sistemik atau dapat menciptakan krisis. Melalui deteksi dini ini, pencegahan terjadinya instabilitas keuangan yang mematikan perekonomian dapat dilakukan melalui kebijakan bank sentral maupun pemerintah. Pemantauan stabilitas keuangan merupakan tugas bank sentral yang merupakan satu kesatuan dalam menjaga stabilitas keuangan. Ada dua indikator utama yang menjadi target pemantauan, yakni indikator microprudential dan indikator makroekonomi. Kedua indikator tersebut saling melengkapi sebagai aksi dan reaksi dalam sistem keuangan dan ekonomi. Pemantauan indikator microprudential dilakukan terhadap kondisi mikro institusi keuangan dalam sistem keuangan. Melalui pemantauan ini dapat diketahui potensi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit dan rentabilitas institusi keuangan, yang dimaksudkan untuk mengukur ketahanan sistem keuangan. Pemantauan indikator makro ekonomi juga perlu dilakukan terhadap kondisi makro ekonomi domestik maupun internasional yang berdamp mk signifikan terhadap stabilitas keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis guna memprediksi kondisi stabilitas sistem keuangan.

Tabel 1. Indikator Pengukuran Stabilitas Sistem Keuangan.
Indikator microprudential (Agregat) Indikator makroekonomi
Kecukupan modal
- Rasio modal agregat
Kualitas Aset
* Bagi Kreditur
- Konsentrasi kredit secara sektoral
- Pinjaman dalam mata uang asing
- Pinjaman terhadap pihak terkait, kredit macet (NPL) dan pencadangannya
* Bagi Debitur
- DER (rasio hutang thd modal), laba perusahaan
Manajemen Sistem Keuangan yang Sehat
- Pertumbuhan jumlah lembaga keuangan, dan lain-lain
Pendapatan dan Keuntungan
- ROA, ROE, dan rasio beban terhadap pendapatan
Likuiditas
- Kredit bank sentral kpd Lemb.Keu, LDR, struktur jangka waktu aset dan kewajiban
Sensitivitas terhadap risiko pasar
- Risiko nilai tukar, suku bunga dan harga saham
Indikator berbasis pasar
- Harga pasar instrumen keuangan, peringkat kredit, sovereign yield spread, dll. Pertumbuhan ekonomi
- Tingkat pertumbuhan agregat
- Sektor ekonomi yang jatuh
BOP
- Defisit neraca berjalan
- Kecukupan cadangan devisa
- Pinjaman luar negeri (termasuk struktur jangka waktu)
- Term of trade
- Komposisi dan jangka waktu aliran modal
Inflasi
- Volatilitas inflasi
Suku Bunga dan Nilai Tukar
- Volatilitas suku bunga dan nilai tukar
- Tingkat suku bunga domestik
- Stabilitas nilai tukar yang berkelanjutan
- Jaminan nilai tukar
Efek menular
- Trade spillover
- Korelasi pasar keuangan
Faktor-faktor lain
- Investasi dan pemberian pinjaman yang terarah
- Dana pemerintah pada sistem perbankan
- Hutang jatuh tempo

3. Pencegahan krisis
Pencegahan krisis dilakukan dengan cara mencegah ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Terdapat berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Langkah-langkah tersebut diadopsi dari standar/regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti International Monetary fund (IMF), Bank for International Settlement (BIS), maupun asosiasi profesional lainnya.

Gambar 3. Forum stabilitas keuangan

4. Manajemen krisis
Meskipun pendekatan untuk mencegah timbulnya krisis cukup banyak, namun tidak ada jaminan bahwa krisis tidak akan terjadi lagi. Karena potensi terjadinya krisis selalu ada, maka perlu adanya pengelolaan krisis. Manajemen krisis ini berisi prosedur penyelesaian krisis dan kejelasan peran serta tanggung jawab dari masing-masing institusi yang terlibat didalamnya. Apabila suatu bank dinyatakan dalam kesulitan misalnya, maka diperlukan langkah-langkah di bawah ini:
• Institusi yang berwenang harus menetapkan apakah bank yang dinyatakan dalam kesulitan itu tergolong sistemik atau tidak.
• Proses penyelamatan harus ditetapkan secara hukum mengingat adanya penggunaan dana publik dalam proses penyelamatan tersebut.
• Peran Bank Indonesia, otoritas pengawasan, dan pemerintah harus ditetapkan secara jelas.

Peran BI saat ini hanya terbatas kepada pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek untuk bank yang mengalami permasalahan mismatch pendanaan paling lama 90 hari yang dijamin dengan surat berharga yang likuid. Dalam hal terdapat bank yang bermasalah dan tidak memenuhi kriteria maka BI tidak bisa memberikan pinjaman terhadap benk tersebut. Dalam hal ini perlu diperjelas proses resolusi terhadap individu lembaga keuangan/bank yang dapat menimbulkan kegagalan yang sistemik.
Di berbagai negara antara lain Inggris dan Australia, dibentuk standing committee yang terdiri atas bank sentral, Otoritas Pengawas Bank dan pemerintah untuk membahas solusi permasalahan untuk diputus oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.

Stabilitas sektor keuangan Indonesia telah terpelihara dengan cukup baik. Sektor perbankan adalah segmen terbesar dari sektor keuangan sampai akhir tahun 2006, sektor perbankan mencapai hampir 78% dari aktiva keuangan dibandingkan dengan 80% tahun sebelumnya. Sedikit penurunan ini terutama disebabkan oleh bertumbuhnya kembali industri investasi danareksa tahun ini. Namun, stabilitas sektor keuangan di Indonesia masih mengandalkan sektor perbankan yang sehat. Hingga saat ini, rasio keuangan utama di sektor perbankan memperlihatkan bahwa kinerja keuangan dari bank-bank masih cukup sehat.
Pelaksanaan beberapa peraturan tentang sektor perbankan telah mengalami kemajuan tanpa mengganggu stabilitas sektor keuangan. Ini mencakup pelaksanaan sepenuhnya skema asuransi deposito pada bulan Maret 2007 penerapan modal disetor minimum untuk bank-bank dengan modal minimum yang ditingkatkan menjadi Rp 80 milyar pada bulan Desember 2007. Bank Indonesia (BI) memperlihatkan bahwa kebanyakan bank akan dapat memenuhi ketentuan ini karena para pemegang saham sedang menyuntikkan modal baru. BI juga memperlihatkan bahwa hanya sedikit bank kecil yang tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan ini, sehingga merger dan akuisisi bank-bank kecil oleh bank-bank yang lebih besar kini sedang berlangsung.
Pemerintah tetap memperlihatkan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk mereformasi sektor keuangan. Dua paket kebijakan sektor keuangan dikeluarkan pada bulan Juli 2006 dan Juli 2007. Kedua paket kebijakan ini memajukan reformasi sektor keuangan melalui kebijakan, program dan output yang jelas. Tindakan-tindakan kebijakan yang digariskan dalam paket tersebut meliputi sejumlah bidang dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Juli 2008. Bidang-bidang utama yang dicakup oleh kedua paket kebijakan meliputi penguatan stabilitas sistem keuangan dengan meningkatkan koordinasi di antara para regulator:
1. Peningkatan intermediasi keuangan dengan memperkuat sistem informasi kredit
2. Perbaikan pengaturan dan pengawasan dana pensiun dan perusahaan asuransi
3. Peningkatan efisiensi dan likuiditas pasar modal
4. dan, harmonisasi peraturan-peraturan dan perlakuan pajak di berbagai segmen sektor keuangan.
Meskipun tidak semua kegiatan dalam kedua paket kebijakan harus diberikan prioritas tertinggi – dan malahan beberapa kegiatan perlu disesuaikan dengan pertimbangan politik dan keterbatasan kapasitas – isi dari paket secara umum, jika dilaksanakan, akan sangat membantu dalam memperkuat sektor keuangan. Kemajuan dalam tindakan-tindakan dipantau secara ketat oleh sebuah tim yang berada di bawah Departemen Koordinator Bidang Perekonomian dan sejauh ini sebagian besar tindakan telah berjalan seperti yang direncanakan.
Tabel 2. Data dan Statistik mengenai sektor keuangan di Indonesia

DATA PERBANDINGAN BANK BANK BESAR
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Laju Pertumbuhan
Realisasi PDB 5.5% 6.3% 6.4% 6.6% 6.9% 7.0%
Inflasi Konsumen 13.1% 6.5% 6.0% 4.5% 5.5% 4.5%

Anggaran Pemerintah Pusat
(% dari PDB)
Total Pendapatan 19.1% 17.5% 17.7% 17.9% 18.0% 18.2%
Total Pengeluaran 20.0% 19.0% 19.4% 19.5% 19.5% 19.7%
Defisit -0.9% -1.5% -1.8% -1.7% -1.6% -1.6%
Total Utang Pemerintah 39.7% 34.5% 31.9% 30.1% 28.3% 27.2%

Neraca Pembayaran
Saldo Rekening Lancar
(milyar $ AS) $9.9 $10.8 $8.8 $7.1 $5.7 $4.3
(% dari PDB) 2.7% 2.5% 1.8% 1.3% 1.0% 0.7%
Ekspor Barang (milyar $ AS) 103.5 116.1 125.8 136.8 151.1 167.7
(% perubahan) 19.0% 12.1% 8.4% 8.7% 10.4% 11.0%
Impor Barang (milyar $ AS) 73.9 83.3 93.7 105.4 120.0 137.0
(% perubahan) 6.3% 12.8% 12.4% 12.5% 13.9% 14.1%

Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan sektor keuangan di atas sangat tergantung juga pada dukungan berbagai aspek bukan dari bidang ekonomi saja seperti keamanan, sosial, dan politik dalam negera yang kondusif. Selain itu, sebagai bagian dari kerangka kebijakan makroekonomi secara keseluruhan, maka kebijakan Bank Indonesia di moneter, perbankan, dan sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dengan keselarasan kebijakan fiskal dan sektor riil. Dengan banyaknya faktor-faktor bukan moneter yang berpengaruh terhadap inflasi, maka langkah-langkah koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah untuk mengatasi sumber-sumber inflasi yang berasal dari dampak kebijakan pemerintah serta faktor produksi dan distribusi barang dan jasa perlu terus diupayakan dan ditingkatkan. Selain itu, momentum positif dan kondisi perekonomian sekarang akan semakin menguat dengan tambahan stimulus kebijakan yang lebih menyeluruh.

Akhirnya, Bank Indonesia memandang betapa pentingnya aspek lain seperti koordinasi yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan di skala makro, pemupukan kesamaan pandangan dan kemitraan lebih mendalam antara pemerintah, Bank Indonesia, dan DPR serta beberapa instansi terkait lainnya. Dengan berbagai langkah tersebut, upaya-upaya perkembangan ekonomi yang didukung oleh adanya stimulus perekonomian lebih lanjut dapat lebih efektif. Dan pada akhirnya, kepercayaan para pelaku ekonomi baik dalam maupun luar negera dapat terbangun untuk menenamkan investasinya dan tanda-tanda ke arah percepatan dinamika ekonomi akan semakin terwujud. (Bank Sentral Republik Indonesia., Lintas Berita.com)

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum Perbankan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s