PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Pendahuluan

Peraturan Daerah Syariah dalam Dinamika Bangsa Indonesia

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) di sebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlu dijelaskan juga bahwa pasal  1ayat (2) adalah pasal demokrasi dan pasal 1 ayat (3) adalah pasal negara hukum. Diformulasikannya pasal demokrasi dengan pasal negara hukum secara berdekatan dan berurut, tentunya didasari oleh nilai filosofis bahwa Indonesia bukan negara yang dibangun atas dasar kekuasaan tanpa batas dan sewenang-wenang tetapi Indonesia adalah negara yang dibangun dengan mensupremasikan hukum sekaligus juga menghormati rakyat sebagai sumber dan pemilik kedaulatan. Sehingga Indonesia dapat disebut sebagai negara hukum yang demokratis.

Sebagai negara hukum yang demokratis, upaya untuk mempercepat, memaksimalkan peran pemerintah untuk mensejahterakan rakyat adalah sebuah prioritas politik. Untuk mewadahi ide yang demikian, otonomi daerah adalah sebuah kebijakan politik yang cukup menjanjikan, sebab dalam konteks inilah daerah dapat mengelola potensinya untuk kesejahteraan rakyat daerah. Di Era Otonomi Daerah, dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan diatasnya secara hierakhis sebagai mana ketentuan pasal 10 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Selanjutnya, dalam  Pasal 136 ayat (1) dinyatakan bahwa Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.  Persetujuan ini, menurut Wiyono1 sesungguhnya mengandung kewenangan yang menentukan (dececive), artinya tanpa persetujuan DPRD maka tidak akan pernah ada Perda. Ketentuan itu tidak berarti bahwa kewenangan membuat Perda ada pada Kepala Daerah, dan DPRD hanya bertugas memberikan persetujuan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Perda sebagai produk hukum pemerintahan daerah, dapat dimaknai sebagai rambu-rambu hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah. Perda sebagai rambu-rambu hukum, secara substansif berisi nilai-nilai yang diyakini dapat memberikan arah bagi para pemimpin daerah dalam menjalankan kekuasaannya sehingga mampu membawa rakyat daerah pada kondisi yang sejahtera lahir dan batin. Perda selain sebagai rambu-rambu, juga dapat difungsikan sebagai instrumen permertahan, pemelihara serta untuk mempromosikan nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Bertolak dari fakta bahwa perda merupakan nilai masyarakat daerah yang dipositifkan, dalam perjalanannya telah memunculkan perda yang beraneka warna, salah satunya adalah perda bernuansa agama, perda bermotif agama atau perda bias agama yang kemudian secara generik di istilahkan dengan perda syariah. Perda syariah, dalam dinamika peraturan daerah, oleh  Rumadi2 (2009:2)  dipilah-pilah menjadi 4 kategori sesuai dengan subtansi yang diaturnya, yaitu 1) perda yang terkait isu moralitas masyarakat secara umum. Karena menyangkut moral, tentu saja perda jenis ini menjadi concern semua agama. Perda dalam kategori ini, antara lain perda anti pelacuran dan perzinaan yang ada di hampir semua daerah. Perda kategori ini, juga sering disebut perda anti kemaksiatan. 2) perda yang terkait fashion dan mode pakaian. Misalnya keharusan memakai jilbab atau busana muslim-muslimah di tempat-tempat tertentu. Perda fashion ini jelas sangat tipikal Islam, sehingga orang dengan gampang mengidentifikasinya sebagai perda syariah islam. 3) perda yang terkait keterampilan beragama seperti  keharusan bisa baca tulis al-Qur’an, serta perda keharusan belajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah seperti di Bulukumba. Perda ini, juga sangat tipikal Islam, sehingga tampak sekali kepentingan Islam mendominasi kemunculannya. Lebih jauh lagi, keterampilan baca tulis al-Quran tersebut dimasukan dalam syarat nikah, sarat kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan untuk ijazah Diniyyah, prasayarat bagi seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 4) Perda yang menyangkut persoalan pemungutan dana sosial dari masyarakat, seperti perda zakat, infak dan shadaqah. Perda jenis ini ada di Sukabumi, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, dan Cilegon.

Menurut Suaedy3, dari aspek muatan materinya perda syariah  dapat diklasifikasikan kedalam tiga isu sentral, Pertama, menyangkut masalah sosial, seperti pelacuran, minuman keras, dan kriminalitas. Kedua, menyangkut masalah keterampilan atau ketertiban beragama, seperti baca al-Qur’an, dan shalat khusyu. Dan ketiga, menyangkut cara berpakaian atau berbusana, seperti keharusan mengenakan jilbab dan berpakaian menutup aurot. Dengan melihat isu yang melatarbelakanginya, perda syariah, oleh masyarakat tertentu dinilai sebagai alternatif yang yang memberi solusi, ditengah masyarakat yang mengalami distorsi nilai.

Dalam prespektif holistik, Robin Bush4 menilik faktor pendorong munculnya perda-perda bernuansa agama dengan terlebih dahulu mengutarakan pemikirannya bahwa, sesungguhnya tidak ada single factor dalam fenomena ini, melainkan harus dilihat dari beberapa sudut pandang dengan memilah-milah sejumlah faktor yang memengaruhinya. Selanjutnya Bush, menuding beberapa faktor pendorong tumbuh suburnya perda-perda bernuansa agama tersebut  adalah  a) Faktor sejarah dan budaya lokal.  b) Daerah-daerah yang memiliki potensi korupsi tinggi, sehingga bisa diprediksikan bahwa perda atau kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menutupi korupsi yang dilakukan oleh para politisi, baik di eksekutif maupun legislatif. c) Pengaruh lokal politik. Ini terjadi misalnya ketika seorang politisi ingin menyalonkan diri sebagai kepala daerah atau seorang incumbent hendak mencalonkan diri lagi menjadi calon kepala daerah periode berikutnya. Maka salah satu alat untuk menarik para pemilih adalah dengan cara menawarkan diterapkan perda-perda bernuansa agama. d) Kelemahan kalangan politisi tentang kemampuan untuk menyusun sebuah peraturan dan tiadanya visi untuk menyejahterakan masyarakat, sementara di lain pihak adanya kesempatan politik yang luas dan kekuasaan yang cukup untuk membuat berbagai peraturan. Tiadanya kemampuan untuk menggali isu-isu strategis untuk menyejahterakan rakyat dan lemahnya kemampuan untuk menyusun sebuah peraturan tentang pemerintah yang baik (good governance), lalu menjadikan referensi agama sebagai sesuatu yang penting untuk dijadikan aturan.

Dari kutipan beberapa pakar diatas, tampak bahwa perda syariah ternyata bukan hanya instrumen kebijakan yang mutakir dengan daya kerja yang jitu sehingga dengan begitu saja dapat mencegah dan menghindarkan masyarakat dari bahaya distrorsi nilai, tetapi oleh kalangan tertentu ada juga yang di ditarik menjadi komoditas politik yang layak jual. Perda syariah dalam tataran dialogis yang mendalam, justru bukan merupakan upaya untuk menempatkan nilai agama sebagai nilai transenden yang luhur, tetapi malah membawa nilai agama yang subtansial menjadi hanya sekedar formalisme, simbolisme yang dengan vulgar mengusung identitas agama diruang publik.

B. Pembahasan

Peraturan Daerah Syariah Dalam Prespektif Negara Hukum

Reformasi di Indonesia satu sisi diakui memang menawarkan kebebasan sehingga memperkuat posisi tawar masyarakat (civil society) dalam hubungannya dengan negara. Salah satu kebebasan yang paling menonjol dalam konteks ini, adalah keleluasaan masayarakat daerah melalui institusi politik demokrasi memproduksi perda syariah yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai bentuk pengusungan identitas agama diruang publik.  Tema ini menjadi kian menarik, jika kemudian dikorelasikan dengan prinsip atau asas negara hukum yang demokratis.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum (the rule of law). Pakar ilmu sosial, Franz-Magnis Suseno5, melihat bahwa perlindungan HAM adalah salah satu elemen dari the rule of law, selain hukum yang adil. Kita bisa melacak akar prinsip the rule of law dari putusan-putusan pengadilan internasional seperti Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM) Eropa dan Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh posisi negara terhadap agama dan kepercayaan menurut the rule of law.

Perdebatan boleh atau tidaknya memunculkan identitas keagamaan di ruang publik telah lama menjadi perdebatan di Pengadilan HAM Eropa dan Komite HAM PBB. Komite HAM PBB memutuskan di dalam kasus K. Binder Singh melawan Kanada bahwa negara dapat melarang penggunaan identitas keagamaan di ruang publik.  Larangan tersebut berdasarkan atas Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik (SIPOL). Negara dapat melarang identitas keagamaan di ruang publik untuk melindungi hak dan kebebasan kelompok lain. Hal yang paling penting adalah negara harus mengambil posisi netral di dalam masalah keagamaan. Negara tidak boleh mengakomodasi identitas atau simbol agama ataupun kepercayaan.

Pengadilan HAM Eropa lebih tegas di dalam memutus perdebatan boleh atau tidaknya identitas keagamaan di ruang publik. Pengadilan HAM Eropa memutuskan di dalam Kasus Sahin melawan Turki bahwa negara harus melarang pemakaian identitas keagamaan di ruang publik. Sahin, seorang mahasiswi yang memakai jilbab, memprotes pelarang penggunaan jilbab di universitas negeri di Turki.  Sahin berargumen bahwa hak memakai jilbab adalah hak perempuan. Tetapi Pengadilan HAM Eropa berpendapat negara harus netral di dalam masalah keagamaan. Pelarangan pemakaian jilbab di universitas negeri di Turki bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM karena terdapat nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang lebih penting di dalam suatu masyarakat yang demokratis.

The rule of law mensyaratkan agar negara harus mengambil posisi netral di dalam masalah keagamaan dan kepercayaan. Negara hanya boleh mengakomodasi pendidikan dan bahasa untuk kelompok-kelompok minoritas agama dan kepercayaan.  Dan sebaliknya, negara tidak boleh mengakomodasi identitas keagamaan dan kepercayaan baik kelompok mayoritas maupun minoritas di ruang publik. Keberadaan sekolah-sekolah keagamaan dan penggunaan bahasa untuk kelompok minoritas adalah sah atas dasar perlindungan kelompok-kelompok minoritas menurut Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Eropa ketika memutus kasus-kasus tersebut di atas.  Tidak seperti di Turki maupun Kanada, Konstitusi Indonesia tidak menjelaskan apakah negara sekuler atau tidak. Tetapi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum.

Terkait dengan perda syariah, tampak bahwa negara sangat  tidak netral  dalam masalah keagamaan dan kepercayaan, serta tidak konsisten dengan subtansi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, perda syariah berpotensi mengancam pluralisme dan toleransi, di mana suatu hal yang sangat sulit untuk mendukung pluralisme dan toleransi ketika negara tidak netral di dalam masalah keagamaan dan kepercayaan.

Peraturan Daerah  Syariah dalam Prespektif Politik Hukum Indonesia

Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Dengan pengertian-pengertian tersebut, maka pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut6, yaitu (1) Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk panggilan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum; (2) sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; (3) perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum; (4) isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (5) pemagaran hukum dengan prolegnas dan judicial review, legislative, review, dan sebagainya. Atau, menurut Muhadar7 Politik hukum adalah Legal Policy yang akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup: Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, termasuk materi-materi hukum di bidang pertanahan; juga bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegakan supremasi hukum, sesuai fungsi-fungsi hukum, fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dengan kata lain, Politik Hukum mencakup proses pembangunan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan peranan, sifat dan kearah mana hukum akan di bangun dan ditegakkan.8

Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat bangsa. Hukum di Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yakni tegaknya hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia; dan karenanya politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia. Tujuan negara kita, bangsa Indonesia, adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif, tujuan negara kita tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang meliputi: (1) melindungisegenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara ini didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila), yaitu: ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila inilah yang memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang9.

Hukum sebagai alat untuk mencapai Tujuan Negara, selain berpijak pada lima dasar (Pancasila), menurut Tanya 10 juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (rechtsidee), yakni:

v            melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi).

v            mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.

v            mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi)

v            menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

 

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.11

Berdasarkan cita-cita masyarakat yang ingin dicapai yang dikristalisasikan di dalam tujuan negara, dasar negara, dan cita-cita hukum, maka diperlukan sistem hukum nasional yang dapat dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja politik hukum nasional. Dalam hal ini, pengertian tentang sistem hukum nasional Indonesia atau sistem hukum Indonesia perlu dikembangkan.

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak yang memberi definisi tentang istilah sistem ini. Ada yang mengatakan bahwa sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai khas budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad.

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku diseluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantungan dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 194512. Menurut Soerjono Soekanto13,  masalah-masalah yang dipersoalkan dalam sistem hukum mencakup lima hal, yaitu: (1) Elemen atau unsur-unsur sistem hukum; (2) Konsistensi sistem hukum; (4) pengertian-pengrtian dasar sistem hukum; dan (5) kelengkapan sistem hukum. Politik Hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti ini, maka menurut Mahfud14 politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, sebagai berikut

v      Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

v      Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

v      politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: (a) berbasis moral agama, (b) menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, (c) mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, (d) meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat, (e) membangun keadilan sosial.

v      agak mirip dengan butir 3, jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk; (a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakat, (c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), (d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusian.

v      Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

 

Tipologi Philippe Nonetz dan Philip Selznick tentang bentuk-bentuk legal ordering: Repressive law, Autonomous law, Responsive law. terpaksa mengakui bahwa dalam satu sistem hukum ada dua kemungkinan wajah hukum: pertama, Sistem hukum dapat bersifat menindas, dan hukum sering membatasi dan kaku; kedua, Hukum dapat merupakan suatu sarana untuk merealisasikan kebebasan dan persamaan, menjadikan para politisi tunduk kepada asas-asas hukum. Ada tiga tipe keadaan hukum dalam masyarakat:

 

v            Repressive

Hukum yang mengabdi kepada kekuasaan dan tertib sosial yang represif, artinya banyak menggunakan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada pada rakyat. Karakteristik : 1) Institusi-institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik, hukum di identifikasikan dengan negara. 2) Perspektif resmi mendominasi segalanya. 3) Kepentingan bagi rakyat untuk mendaatkan keadilan memperoleh perlindungan apabila keadilan semacam itu ada, adalah terbatas. 4) Badan-badan khusus, misalnya, polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang bebas. Dan 5) Hukum dan otoritas resmi dipergunakan untuk menegakkan konformitas kebudayaan.

 

v            Autonomous

Hukum otonom berorientasi pada pengawasan kekuasaan represif artinya hukum otonom merupakan antitesis dari hukum represif. Karakteristik : 1) Penekanan pada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama mengawasi kekuasaan resmi. 2) Adanya pengadilan yang dapat didatangi secara bebas tanpa manipulasi kekuasaan politik dan ekonomi. 3) Kelemahan : Perhatian terlalu besar terhadap aturan-aturan dan kepantasan prosedural mengakibatkan peranan hukum semakin sempit; Keadilan prosedural dapat menjadi pengganti keadilan substantif; Penekanan atas kepatuhan terhadap hukum, melahirkan pandangan tentang hukum sebagai sarana kontrol sosial, mengembangkan suatu mentalitas hukum diantara rakyat, mendorong ahli hukum mengadopsi sifat konservatif.

 

v            Responsive

Sikap responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial. (Satjipto Rahardjo, menyebut lebih peka terhadap masyarakat). Karakteristik: Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; Pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Setelah melakukan pengkajian teoretik, dapat diambil kesimpulan awal bahwa tipe yang paling relevan untuk rujukan adalah tipe hukum responsif, karena:

v      Proses pembuatannya bersifat partisipatif.

v      Dilihat dari segi fungsinya, maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif, artinya memuat materi secara umum sesuai dengan aspirasi yang dilayani (dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat).

v      Dari segi penafsiran, memberi peluang sedikit kepada pemerintah untuk membuat penafsiran melalui peraturan pelaksanaan.

Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni: sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak, dengan kerangka pikir legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Analisis secara mendalam topik Politik Hukum dan Perda-Perda Bias Agama di bumi Pancasila, belum dilakukan secara mendalam, masih perlu metodologis untuk menganalisisnya secara mendalam. Kendati belum mendalam, namun ada beberapa hal, sebagai gambaran awal, yang dapat disimpulkan berhubungan dengan tatanan Politik Hukum Nasional . Dari segi Hakikat Peraturan Daerah, Perda Bias Syariah Islam: menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan, menyalahi eksistensi perda, dan mengabaikan prinsip pijakan perda, yang tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (misalnya, kebebasan beragama di dalam UUD 1945).

Perda Bias Syariah tidak sejalan dengan cita-cita dan tujuan Negara, yang hendak menegakkan keadilan sosial, menegakkan hak-hak asasi manusia, menegakkan persatuan tanpa diskriminasi. Perda Bias Syariah Islam mengancam prinsip cita hukum (rechtsidee) mengenai perlindungan terhadap semua unsur bangsa demi keutuhan/integrasi.

Perda ini tidak sejalan dengan sistem hukum nasional Indonesia, dimana kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara, seharusnya selalu bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Perda ini mengancam kerangka dasar/pijakan politik hukum kita, karena bias perda menciptakan in-toleransi hidup beragama yang berdasar keadaban dan kemanusiaan. Mengacu pada  tiopologi Nonetz, perda bias syariah  dapat dikategorikan Repressive, karena hukum dan otoritas resmi (formalisasi-sweeping) dipergunakan.

Arah Hukum Indonesia saat ini, seharusnya sudah jelas, yakni, terletak pada tujuan negara, dasar negara, pada cita-cita hukum, maupun pada pijakan/dasar Politik Hukum kita. Namun, kebangkitan Islam Politik dengan mengusung “syariah Islam” jelas sangat mencemaskan, tidak hanya bagi non-muslim, tetapi juga bagi Islam Kultural. Diketahui bahwa, semua umat beragama di Indonesia wajib, bahkan sudah hakikatnya, melaksanakan syariah/ketentuan/hukum agamanya masing-masing, secara interen, tanpa harus diperdakan (menjadi hukum positif negara).

Resistensi Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Sosial Indonesia

Secara yuridis normatif pemberlakuan syariah Islam di era otonomi daerah ditetapkan melalui instrumen legislatif daerah utamanya peraturan daerah (perda) yang memiliki kekuatan hukum dan politis. Kendatipun Undang-Undang tentang otonomi daerah tidak memberi wewenang bidang peradilan dan agama kepada daerah, tetapi dalam praktiknya, perda-perda itu masuk kedalam ranah persoalan agama. Karenanya, keberadaan perda-perda syariah itu perlu terus dikaji untuk menguji, apakah peraturan-peraturan daerah tersebut bertentangan dengan undang-undang dan Konstitusi atau tidak. Karenanya dalam kenyataannya, perda syariah tidak jarang menimbulkan rresistensi sosial yang memicu perdebatan dalam masyarakat.

Selain menimbulkan kontroversi yang memicu ketegangan dan konflik sosial, perda syariah juga dikhawatirkan dapat menjadi alat politisasi agama. Perda dengan begitu dapat kehilangan otoritas relijiusnya dan hanya menjadi kebijakan publik biasa dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Gejala ‘politik syariah’ ini juga paradoks, karena mengajarkan kepalsuan dan kemunafikan dalam keberagamaan, padahal inti keberagamaan adalah toleransi. Di daerah perda syariah, masyarakat tampak lebih taat beragama, namun diragukan bahwa ketaatan itu refleksi ketulusan, kesadaran, dan kedewasaan. Sangat mungkin ketaatan itu lahir, karena rasa takut pada aparat negara. Bila benar, maka ini pertanda terjadinya reduksi mendasar terhadap prinsip-prinsip syariah, sebab, dilihat dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya. Sebaliknya, prinsip-prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan oleh negara. Sifat relijius syariah dan fokusnya pada pengaturan hubungan antara Tuhan dan manusia, mungkin satu-satunya alasan utama bertahan dan berkembangnya pengadilan-pengadilan sekular yang berfungsi memutuskan perkara-perkara praktis dalam pelaksanaan peradilan dan pemerintahan secara umum.

Namun demikian, dukungan masyarakat terhadap perda sangat jelas dan kuat. Pemberlakuan syariah lewat perda-perda itu pada umumnya diketahui dan disetujui kebanyakan masyarakat Muslim. Meski bagi masyarakat yang tidak setuju, perda syari’ah dinilai antara lain mengganggu kerukunan antar umat beragama, tetapi bagi masyarakat yang setuju, menerapkan syariah lewat perda dianggap sebagai perintah agama. Bagi sebagian mereka, perda syariah bahkan diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang membelit bangsa dewasa ini. Harapan ini tampaknya dipengaruhi oleh kegagalan negara mengintegrasikan program-program politik, budaya, dan ekonomi, dengan sistem nilai-nilai dan worldview yang hidup dalam masyarakat dan juga kegagalan (kurang berhasilnya) modernisasi dalam berbagai bidang yang dilakukan negara.

Kendatipun demikian, manfaat yang paling terasa dari perda-perda syariah adalah meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat misalnya, kebiasaan anak-anak muda yang mabuk-mabukan dan berjudi di gang-gang perkampungan menjadi hilang. Meningkatnya rasa aman dalam masyarakat perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, karena gejala ini boleh jadi sekadar efek atau refleksi dari ketakutan publik pada syariah. Jika benar, maka gejala ini bukanlah cerminan sesungguhnya dari menguatnya institusi hukum dan keamanan. Artinya, yang sesungguhnya berlangsung bukanlah kepatuhan hukum warga negara akibat dari situasi objektif yang tercipta, melainkan karena rasa takut kepada polisi syariah yang dipersepsikan menjalankan tugas mereka atas nama agama. Gejala ini dapat menggeser otoritas keamanan dari institusi kepolisian ke otoritas syariah. Ini tentu berbahaya, karena citra dan peran institusi keamanan akan terus merosot. Pada gilirannya, ini akan menimbulkan ketegangan di antara otoritas syariah dan otoritas kepolisian.

Sebagai kebijakan publik, perda-perda itu kurang demokratis secara prosedural. Hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan perda syariah. Artinya agenda penerapan syariah cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa proses dialog yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat, baik komunitas non-Muslim maupun komunitas Muslim. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa perda syariah adalah agenda politik elit. Sebagaimana telah diungkap, sebagian masyarakat yang diteliti mengakui adanya politisasi syariah. Hampir sepertiga dari mereka menyatakan bahwa formalisasi syariah tidak jarang menjadi isu kampanye dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut mereka, politisasi syariah juga terjadi dalam pemilu nasional yang dilakukan partai-partai tertentu untuk menarik perhatian pemilih dalam jumlah yang besar. Bahkan, perda syariah disinyalir sebagai move politik elite daerah, guna mengalihkan perhatian rakyat dari penderitaan ekonomi yang dialaminya.

Meski mendapat dukungan kuat publik Muslim, rendahnya partisipasi publik dalam proses penerapan syariah memperkuat dugaan bahwa ‘politik syariah’ sebagai agenda elit. Hinga kini, pemerintah pusat terkesan mendiamkan gejala ini meski muncul kekhawatiran dari banyak kalangan. Banyaknya kepentingan publik yang ‘ditabrak’ sebagai dampak perda syariah pada dasarnya mengkonfirmasi asumsi di atas. Seperti telah disebutkan berulang kali dalam buku ini, penerapan syariah di berbagai daerah mengancam atau bahkan sebagiannya melanggar kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan non-Muslim. Hal ini terjadi, karena antara lain konstruk syariah tradisional yang dalam beberapa hal memang problematik, jika diukur dengan ukuran HAM universal.

Sikap tidak toleran dan ekslusivisme juga merebak di daerah-daerah. Hal ini jelas terlihat dari rendahnya keinginan untuk hidup secara berdampingan dengan kelompok minoritas lainnya, serta rendahnya penghargaan terhadap kebebasan beragama kelompok minoritas. Pengrusakan rumah-rumah ibadah (gereja) yang meningkat dalam beberapa tahun belakangan adalah contoh ekstrim intoleransi dalam masyarakat Islam belakangan ini. Selama 12 bulan terakhir saja, misalnya, terdapat banyak  gereja yang diserang oleh sekelompok orang, seperti yang terjadi di Jawa Barat, Aceh, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Yang perlu dicermati dari gejala perda syariah adalah, selain menunjukkan kembalinya syariah ke ruang publik, tren perda-perda syariah di tingkat lokal ini juga merefleksikan gejala baru Islamisasi, yaitu usaha untuk mengkonstruksi masyarakat yang Islami melalui otoritas politik lokal. Di daerah-daerah kantong Islam tersebut, para pendukung gerakan-gerakan pro-syariah menyatakan perang melawan segala bentuk maksiat yang dianggap sebagai representasi budaya sekular yang mencemari ajaran Islam. Faktor ketidakpastian hukum serta degradasi moral sosial secara signifikan telah mendorong lahirnya kelompok Islam yang mendukung penerapan syariah “secara paksa” oleh negara. Deprivasi sosial akibat krisis ekonomi-politik juga secara fundamental membuka jalan bagi desakan-desakan penerapan syariah oleh negara tersebut.

Sikap negara yang cenderung mendiamkan pelanggaran HAM yang ditimbulkan perda-perda syariah tersebut memunculkan dugaan bahwa perda ini “direstui” negara. Sikap ini beresiko, karena akan memancing dunia internasional mempertanyakan komitmen Indonesia pada penegakan HAM dan pluralisme. Karenanya, pemerintah perlu secara sungguh-sungguh membatalkan semua perda syariah yang bertentangan dengan HAM.

Secara historis, syari’ah tradisional yang kita kenal adalah produk ulama, terutama pada abad ke-7 dan 8, dalam memahami teks-teks suci Islam yang dipengaruhi dan dibenarkan masanya yang belum mengenal HAM universal yang baru lahir pada tahun 1948. Celahnya dengan menekankan syari’ah pada pertimbangan kemaslahatan kemanusiaan, baik dalam konteks lokal maupun nasional.  Dengan demikian, tanpa menghilangkan sifatnya yang bersumber dari teks suci, syariah pun akan bersifat modern dan rasional, bahkan dimungkinkan untuk didialogkan dan diterima warga non-Muslim dalam bingkai naton state seperti Indonesia.

 

Peraturan Daerah Syariah sebagai Produk Hukum Lokal yang Khas (Telaah dalam Prespektif Hukum Progresif)

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) adalah negara hukum. Negara hukum yang selama ini dijalankan untuk memberikan koridor, rel dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, berbangsa bahkan sampai dengan kehidupan berkeluarga, masih menyisakan banyak persoalan. Persoalan tersebut, antara lain tercermin dari pendapat Satjipto Rahardjo15 … pembangunan negara hukum ternyata belum juga kunjung selesai dengan baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Indonesia menjadi terkenal di dunia sebagai negara dengan sistem hukum sangat buruk. Yang dimaksud dengan pembangunan yang belum kunjung selesai di sini adalah bagaimana menjadikan negara hukum itu suatu organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan, mensejahterakan dan membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Dari pendapat tersebut tampak bahwa bangunan negara hukum yang dikonstruksi dan diformulasikan dalam konstitusi, belum sepenuhnya menjadi sarana bagi segenap bangsa Indonesia untuk hidup secara senang dan sejahtera ( the affluent society).

Bangunan negara hukum sebagai rumah bangsa yang mensejahterakan, tampaknya masih harus diusahakan, diperjuangkan secara sungguh –sungguh sehingga negara hukum betul-betul menjelma menjadi rumah bangsa yang mensejahterakan. Usaha secara sungguh-sungguh diprasayaratkan, mengingat bangsa Indonesia dalam berhukum secara modern dengan menggunakan instrumen hukum barat yang terkodifikasikan adalah pengalaman baru.  Disebut demikian, karena hukum modern yang sebagian besar masih berlaku di  Indonesia adalah sebuah produk kultural yang ditransplantasikan dari sistem kultural dunia barat (western legal system). Dengan lain perkataan, bangunan, konsep, termasuk juga asas-asas untuk operasionalisasi negara hukum, apakah itu rechstaat ataupun juga rule of law adalah adalah produk kultural yamg nyata bukan bagian dari sejarah sosial dan politik bangsa ini. Negara hukum adalah produk kultural yang di paksakan dari sistem kultural barat ke Indonesia dalam atmosfir kolonialisasi di saat itu, sehingga peberlakukan hukum di tanah jajahan, bukan semata-mata kehendak yang ikhlas untuk  membentuk masyarakat berkarakter sadar dan cerdas hukum, malainkan dalam rangka memperlancar visi dan misi kolonialisasi pada saat itu.

Membangunan negara hukum pada hakikatnya adalah sebuah proses secara sadar, terencana untuk  membangun perilaku berhukum masyarakat. Sehingga, membangun negara hukum bukan semata-mata mendirikan pengadilan, melantik hakim dan jaksa, serta melafal pasal-pasal undang-undang, melainkan adalah upaya untuk membangun budaya perilaku tertib dan sadar hukum. Semenjak negara ini merdeka, pembangunan negara hukum, tampaknya masih diartikan secara positivistik bahwa negara hukum selalu berdiri tegak diatas aturan hukum yang tertulis dengan aparat penegaknya, sehingga dengan adanya pasal yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, adanya pengadilan, adanya undang-undang serta para aparat dengan fasih dapat melafal pasal, sudah terpenuhi sarat sebagai negara hukum. Jika demikian, menurut Satjipto Rahardjo16, sejatinya kita masih berhukum secara primitif.

Jika tidak mau dikatakan yang demikian, maka bangsa ini harus berani melakukan perubahan pola berpikir dalam berhukum, yaitu berhukum secara progresif. Berhukum secara progresif selalu mengkaitkan dengan erat antara keadilan yang tertulis nyata dan ditawarkan dalam undang-undang dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian unsur sosial seperti nilai, moral, nurani, kesusilaan menjadi penting untuk dipertimbangkan. Pertimbangan tersebut antara lain dapat dikemukakan, apakah bangunan negara hukum yang diterima bangsa Indonesia sudah pas/cocok dengan sistem kultural/sosial bangsa Indonesia, mengingat bangunan negara hukum modern adalah bangunan bernegara yang bukan merupakan bagian dari perkembangan sosial kultural bangsa ini.  Secara perilaku apakah bangsa ini sudah siap, serta untuk mencegah luruhnya, pudarnya nilai-nilai sosial, minimal mengusahakan bagaimana nilai sosial bangsa Indonesia (nilai-nilai luhur Pancasila) dapat mewarnai dalam bernegara hukum.

Jika mengkaji pertanyaan – pertanyan diatas, jelas bahwa bernegara hukum bukan instan melainkan  berproses. Proses dalam konteks negara hukum, sebenarnya mengambarkan bahwa yang di idealkan sebagai negara hukum disamping institusi dan aspek normatif juga aspek perilaku (behaviuor). Negara-negara yag saat ini menjadi cerminan dan kiblat pembangunan negara-negara hukum di dunia ketiga, boleh dibilang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada negara hukum yang konstitusional dan menyejahterakan. Untuk mengetahui waktu dan proses perjalanan bangsa-bangsa eropa menjadi negara hukum yangg konstitusional seperti saat ini, haruslah terlebih dahulu   mencermati sejarah kelahiran negara hukum di eropa, yang sama juga dengan membaca sejarah  tentang keambrukan dari suatu sistem sosial/tatanan sosial satu ke sistem sosial/tatanan sosial yang lain. Eropa, sebagai ajang persemaian negara hukum membutuhkan waktu tidak kurang dari sepuluh abad, sebelum kelahiran rule of law dan negara konstitusional.17 jika kemudian saat ini bangsa Indonesia sedang berproses menuju negara yang diidealkan, dan banyak diwarnai dengan kekacauan, kerusuhan  sosial, bisa dimaklumi, sebab konsep negara hukum di eropa pada masanya juga demikian. Belanda yang menjajah Indonesia pernah tercabik-cabik dan kelelahan karena mengalami perang berkepanjangan di dalam negerinya.  Perancis harus memenggal kepala seorang rajanya dan menjebol penjara Bastille, sebelum menjadi negara konstitusional. Amerika Serikat juga harus mengalami perang dengan sesama saudaranya sebelum berjaya sebagai suatu negara besar dan kuat.

Sejarah yang demikian, tampak bahwa negara hukum adalah sebuah proses sosial politik yang panjang karena menyangkut perubahan perilaku, tatanan sosial, dan kultur. Negara hukum modern membutuhkan suatu predisposisi sosial dan kultural tertentu untuk bisa berhasil dengan baik, yang di Eropa membutuhkan waktu sekitar seribu tahun. Salah satu persyaratan menonjol adalah ambruknya tatanan kolektif dan personal, untuk digantikan tatanan rasional dan impersonal. Di Eropa feodalisme dan lain-lain harus ambruk lebih dahulu untuk memberi jalan terciptanya kehidupan urban, individual, sebelum hukum modern bisa muncul, atau dengan lain perkataan, Eropa harus mengalami keambrukan sistem sosial yang satu disusul keambrukan berikutnya, dari feodalisme, Staendestaat, negara absolut, dan baru kemudian menjadi negara konstitusional. Masing-masing keambrukan itu memberi jalan kepada lahirnya negara negara hukum modern. Kita juga dapat membacanya sebagai keambrukan suatu perilaku untuk digantikan perilaku baru. Tetapi, “sejarah keambrukan” bukan menjadi milik Indonesia karena untuk menjadi negara hukum Indonesia tidak memerlukan proses keambrukan. Indonesia “dipaksa” untuk menjadi negara hukum instan melalui transformasi dan transplantasi. Mungkin ia melompat dari feodalisme langsung menjadi negara hukum modern.18 Dengan demikian, perkembangan negara hukum yang terjadi cukup “kacau”, dalam arti tidak berlangsung setapak demi setapak, seperti di Eropa, sehingga banyak melahirkan problem dalam penerapannya.

Pada uraian sebelumnya, telah disingung bahwa konsep negara hukum modern bukan produk kultural bangsa Indonesia, melainkan produk kultural eropa (western legal thought), yang memiliki kosmologi, nilai, dan moral yang sama dengan masyarakat eropa dimana konsep negara hukum modern mulanya dipersemaikan. Reformasi tahun 1997 adalah momen yang luar biasa untuk melakukan dobrakan hukum yang luar biasa pula, diantaranya dengan membuat produk hukum yang lebih bisa memberikan ruang dan lebih bisa mengasorbsi nilai-nilai masyarakat. Hukum yang lebih bisa mengasorbsi nilai – nilai masyarakat adalah produk hukum yang tidak sentralisme dengan monopoli tafsir serta monopoli standar keadilan. Produk hukum  khususnya dalam kontek perda di era otonomi daerah ini, sering ditampilan beraneka warna sesuai dengan kebutuhan yang juga mencerminkan nilai lokal yang unik dan khas.

Perda Syariah dalam kontek ini, perlu diwacanakan, sebab kelahiran perda-perda ini telah menimbulkan persepsi dari banyak kalangan yang berbeda-beda, diantaranya sebagai ajang pengusungan agama di ruang publik, formalisme islam, politisasi islam, atau malah justru perda yang unik, khas karena lahir sebagai respon dari kebutuhan daerah untuk mencegah distorsi nilai sekaligus juga sebagai instrumen untuk memelihara, mempertahankan dan mempromosikan nilai dan prinsip-prinsip tertentu (local normative order). Perda yang ideal selayaknya demikian. Seorang mantan hakim agung Amerika Serikat, namanya Oliver Wendel Holmes19 mengatakan kalimat yang redaksi lengkapnya berbunyi: “ the life of law has not been logic, but it is experience”. Roscoe Pound20 juga mengatakan “mari kita tidak jadi biarawan hukum, yang hanya menikmati atmospir kemurnian hukum dengan memisahkan hukum dari kehidupan keseharian dan elemen kemanusiaan”. Dan Eugen Ehrlich21, juga mengatakan   “the center of gravity of legal development lies not in legislation nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself”.

C. Kesimpulan

Perda Syariah yang banyak diberlakukan di daerah hingga saat ini, diakui memang memiliki manfaat diantaranya adalah meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang perting juga untuk dikaji, adalah bahwa meningkatnya rasa aman dalam masyarakat perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, karena gejala ini boleh jadi sekadar efek atau refleksi dari ketakutan publik pada syariah. Jika iya, maka gejala ini bukanlah cerminan sesungguhnya dari menguatnya institusi hukum dan keamanan. Artinya, yang sesungguhnya berlangsung bukanlah kepatuhan hukum warga negara akibat dari situasi objektif yang tercipta, melainkan karena rasa takut kepada polisi syariah yang dipersepsikan menjalankan tugas mereka atas nama agama. Gejala ini dapat menggeser otoritas keamanan dari institusi kepolisian ke otoritas syariah. Hal ini tentu berbahaya, karena citra dan peran institusi keamanan akan terus merosot. Pada gilirannya, ini akan menimbulkan ketegangan di antara otoritas syariah dan otoritas kepolisian.  Sebagai kebijakan publik, perda-perda itu kurang demokratis secara prosedural. Ini karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan perda syariah. Agenda penerapan syariah cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa proses dialog yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat.

D. Saran

Dalam kenyataannya, Perda syari’ah jika tidak dianggap menjadi masalah secara perundang-undangan yang berlaku, maka syariah yang hendak diperdakan sebagai kebijakan negara, harusnya disertai dengan upaya luar biasa yang membuat syari’ah lebih fleksibel. Tujuannya, agar dapat dapat bersifat  cultural accomodation of Change. Diantaranya adalah dengan cara menyesuaikan sebagian syariah yang berkaitan dengan persoalan sosial yang problematik, dengan tuntutan HAM universal sebagai hukum internasional dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

M. Tangke, Paulus,  “Politik Hukum Dan Perda SI”, dikutip dari http://yahoo.com, diakses tanggal 12 Desember 2009.

Muhadar, 2006. Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Mahfud MD, 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, cetakan pertama.

L. Tanya, Bernard, “Judicial Review dan Arah Politik Hukum, sebuah Perspektif”, Makalah untuk Seminar tentang Judicial Review dan Arah Politik Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006.

Rahardjo, Satjipto, 58 Tahun Negara Hukum Indonesia Negara Hukum, Proyek yang Belum Selesa, dikutip dari http://www.huma.or.id. Diakses tanggal 28 Sepember 2009.

Rumadi, “Empat Kategori Perda Agama”, dikutip http://google.com, diakses tanggal 28 Desember 2009.

Setia Aji, AV Rudy, “Perda Syariah dalam Bingkai Kebhinekaan,” di kutip dari http://yahoo.com, diakses tanggal 28 Desember 2009.

Simarmata, Rikardo, The Life of Law Has Not Been Logic, Jurnal kerjasama  antara Forum Keadilan dan Huma  N0. 42, 19 PEBRUARI 2006

Suaedy, Ahmad,  “Perda Bernuansa Agama dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Sebuah Sketsa”, dikutip http://google.com, diakses tanggal 28 Desember 2009.

Wiyono, Suko, 2006, Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia,  Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Jakarta:Faza Media.

Wiyono, Suko, 2009. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kerangka Negara Hukum  yang Demokratis Berdasarkan Pancasila, Jakarta-Malang: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  Volume I Nomor 2, Nopember 2009.


1 Suko Wiyono, Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia,  Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, (Jakarta:Faza Media, 2006) hlm. 124.

2 Rumadi, “Empat Kategori Perda Agama”, dikutip dari http://google.com, diakses tanggal 28 Desember 2009.

3 Ahmad Suaedy, “Perda Bernuansa Agama dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Sebuah Sketsa”, dikutip dari http://google.com, diakses tanggal 28 Desember 2009.

4 Ibid., hlm. 2.

5 AV Rudy Setia Aji, “Perda Syariah dalam Bingkai Kebhinekaan,” di kutip  dari http://yahoo.com, diakses tanggal 28 Desember 2009.

6 Paulus M. Tangke,  “Politik Hukum Dan Perda SI”, dikutip dari http://yahoo.com, diakses tanggal 12 Desember 2009.

7 Muhadar, Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), hlm. 26.

8 Ibid., hlm. 20.

9 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, cetakan pertama, 2006), hlm. 16-17.

10 Bernard L. Tanya, “Judicial Review dan Arah Politik Hukum, sebuah Perspektif”, Makalah untuk Seminar tentang Judicial Review dan Arah Politik Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006.

11 Op. Cit., Mahfud MD, Membangun …, hlm. 18.

12 Ibid., hlm. 20-21.

13 Op. Cit., Bernard L. Tanya, “Judicial Review dan Arah Politik Hukum … , hlm. 9.

14 Op. Cit., Mahfud MD, Membangun … , hlm. 31.

 

15 Satjipto Rahardjo, “58 Tahun Negara Hukum Indonesia Negara Hukum, Proyek yang Belum Selesai”, dikutip dari. http://www/huma.or.id. Diakses tanggal 28 Sepember 2009, hlm. 2

16 Ibid., hlm. 3

17 Ibid., hlm 3.

18 Ibid., hlm 4.

19 Rikardo Simarmata, The Life of Law Has Not Been Logic, Jurnal kerjasama  antara Forum Keadilan dan Huma,  N0. 42, 19 PEBRUARI 2006, hlm. 1.

20 Ibid., Rikardo Simarmata, The Life of Law Has Not Been Logic …, hlm. 2.

21 Ibid.,  Rikardo Simarmata, The Life of Law Has Not Been Logic …, hlm. 3.

Sumber: http://fh.wisnuwardhana.ac.id

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum Islam. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s