Pengantar Hukum Acara Perdata

Pengertian hukum acara perdata

Hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain atau bagaimana seseorang harus dapat bertindak terhadap negara atau badan-badan hukum (dan sebaliknya), kalau seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu melalui suatu badan badan hukum yang disebut badan peradilan sehingga terdapat tertib hukum.
Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus perkara dan pelaksanaan dari putusan tersebut.

Note:
a. Pengadilan : menunjuk pada tempat
b. Peradilan : menunjuk pada sistem/cara/proses yang dilakukan di pengadilan
c. Badan usaha bisa merupakan badan hukum/bukan badan hukum
d. Apabila ada hak dan kepentingan terganggu, maka dapat dilakukan:
1) Perdamaian yaitu di luar pengadilan oleh mediator, atau di dalam pengadilan oleh hakim (membuat akta perdamaian, lihat Pasal 130 HIR)
2) Gugatan, produknya adalah putusan
Siapa yang berhak mengajukan gugatan? Yaitu, Setiap orang yang kepentingannya terganggu.
e. Kepentingan pada pengadilan tidak harus ada sengketa, misalnya permohonan, produknya penetapan. Permohonan dapat dilakukan untuk akta kelahiran, adopsi, waris dan kewarganegaraan.

Permohonan

Putusan hakim bisa bersifat penetapan, maupun putusan.

Permohonan:
1. Tidak ada sengketa
2. Putusan berupa penetapan/bersifat administratif
3. Hakim bertindak sebagai pejabat administratif
Isi permohonan:
1. Identitas pemohon/kuasanya
2. Apa yang dimohonkan
3. Alasan pengajuan permohonan
4. Hal-hal yang ingin diputus untuk ditetapkan oleh hakim

Tujuan hukum acara perdata yaitu mempertahankan hukum perdata materiil
Fungsi hukum acara perdata yaitu mencegah terjadinya eigenrichting, sehingga tuntutan hukum harus sesuai dengan prosedur (due process of law).

Kualifikasi hukum
Hukum materill-substansi/isi
Mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujus perintah-perintah dan larangan.
Contoh: hukum tertulis dan tidak tertulis (UU dan hukum adat)
Hukum formil-prosedur
Peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil/peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.

Sumber hukum acara perdata
1. Pasal 5 ayat (1) UU Darurat No.1 tahun 1951 (Het Herziene Indonesisch Reglement) atau Reglement Indonesia yang diperbaharusi Stb. 1941No. 44
2. Het Herziene Indonesisch Reglement, disingkat H.I.R atau disebut juga Reglement Indonesia yang diperbaharui, disingkat (R.I.B) Stb. 1941 No. 44. ketentuan ini berlaku untuk pengadilan di daerah Jawa dan Madura.
3. Rechtsreglement Buitengewesten, disingkat R. Bg atau Reglement untuk daerah seberang disingkat R.D.S Stb 1927 No.227. ketentuan ini berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura.
4. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, disingkat R.V (Stb 1847 No. 52 dan Stb 1849 No. 63). Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa (pedoman jika diperlukan)
5. Burgerlijk Wetboek (BW), Kitab Undang-undang Hukum Perdata
6. Wetboek van koop Handel en Faillissements Verordening (WvK), Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan.
7. UU No. 20 tahun 1947, ketentuan yang mengatur tentang upaya banding untuk daerah jawa dan Madura.
8. UU No. 14 tahun 1970, ketentuan yang mengatur tentang upaya banding untuk daerah Jawa dan Madura.
9. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya.
10. UU No. 14 tahun 1985 tentang MA yang sudah dirubah denhan UU No. 5 tahun 2004 tentang MA.

Macam-macam peradilan di Indonesia menurut Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970
1. Peradilan umum : Pengadilan Negeri (PN), Peradilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA)
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan TUN
Setelah tahun 1970 ditambah dengan
5. Peradilan Niaga

Pasal-pasal penting !!!
Pasal 130 HIR tentang akta perdamaian
Pasal 118 tentang gugatan tertulis
Pasal 120 HIR tentang gugatan lisan
Pasal 122-124 HIR tentang dipanggil dengan patut (sesuai UU)
Pasal 125-127 HIR tentang ketidakhadiran salah satu pihak

Gugatan tertulis
1. Surat kuasa dari penggugat
Diberikan dari penggugat kepada kuasanya dengan hak substitusi
2. Surat Gugatan
Isi dari surat gugatan
a. Identitas para pihak (penggugat, tergugar dan pihak ketiga jika ada)
Identitas ini mencakup nama, alamat, pekerjaan, domisili
b. Dasar-dasar gugatan/posita (alasan-alasan keadaan hukumnya)
c. Tuntutan : primair dan subsidair

Skema pengajuan gugatan perdata

Pengajuan gugatan – jawaban – replik – duplik – (putusan sela) – pembuktian – kesimpulan akhir – putusan akhir – belum tetap – upaya hukum – putusan – eksekusi

Pengajuan gugatan – jawaban – replik – duplik – (putusan sela) – pembuktian – kesimpulan akhir – putusan akhir – tetap – eksekusi

Kekuasaan/kewenangan mengadili (kompetensi)

Azas Actor Sequitur Forum Rei

Kewenangan mengadili (kompetensi) terbagi dua:
1. Kewenangan absolut (Pasal 134 HIR)
Apakah suatu gugatan masuk Peradilan Umum, PTUN, PA atau Peradilam Militer???
2. Kewenangan relatif (Pasal 118 HIR, Pasal 133 HIR)
Kewenangan wilayah hukum peradilan yang akan mengadili, hal ini menyangkut tempat, misalnya PN Bandung, PN Baleendah dan sebagainya.

Tindakan-tindakan sebelum sidang
1. Pencatatan perkara
2. Penetapan biaya perkara
3. Penetapan hari sidang
4. Pemanggilan para pihak
5. Sita jaminan

Mengenai panggilan sidang
Merupakan pemberitahuan oleh PN kepda pihak-pihak yang berperkara baik penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
Cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajiban-kewajibannya diatur dalam Pasal 388 HIR
Petugas yang melaksanakan pemanggilan juru sita, diantaranya:
1. Juru sita/pesuruh yang diangkat
2. Menunjuk orang yang patut dipercaya untuk itu
a. Panggilan dianggap sah apabila diterima langsung oleh yang berkepentingan dalam waktu 3 X 24 jam sebelum sidang dibuka di tempat kediaman atau di tempat tinggalnya, apabila tidak bertemu, maka disampaikan kepada kepala desa yang segera menyampaikan kepada yang bersangkutan.
b. Jika orang yang dipanggil meninggal, maka disampaikan kepada ahli waris, apabila ahli waris tidak diketahui maka disampaikan kepada kepala desa.
c. Jika kediamannya tidak diketahui, maka disampaikan kepada bupati wilayah kediaman penggugat yang menempelkannya di papan pengumuman PN tersebut, kemudian diumumkan di surat kabar.
d. Jika tergugat berada di luar negeri, pengadilan melalui deplu mengirimkan ke kedaulatan RI di negara tempat berada, bukti bahwa panggilan telah disampaikan, para pihak menandatangani berita acara panggilan.

Mengenai perubahan gugatan
Perubahan gugatan masih dapat dilakukan jika tergugat belum memberikan jaminan atas gugatannya, namun jika telah sampai pada acara jawaban tergugat, maka harus dengan persetujuan tergugat. Perubahan gugatan pokok dilarang jika telah sampai pada tingkat pemeriksaan dan jawab menjawab telah dikemukakan.

Pencabutan gugatan
Pencabutan gugatan yaitu menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN. Pencabutan gugatan dapat dilakukan :
1. Sebelum gugatan di persidangan
2. Proses persidangan belum sampai pada jawaban
3. Sesudah diberikan jawaban oleh tergugat, tetapi dengan persetujuan tergugat

Rekonvensi (gugatan/tuntutan balasan)
Rekonvensi yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat dalam melawan penggugat, di mana pengajuannya dilakukan di dalam persengketaan yang sedang berjalan, dan diajukan bersama-sama dengan jawaban baik secara lisan maupun tertulis.
Mengenai rekonvensi ini diatur dalam Pasal 132 a dan 132 b HIR. Gugat balasan dapat diajukan dalam setiap perkara, adapun pengecualiannya terdapat dalam Pasal 132 a HIR.

Sita jaminan

Macam-macam sita jaminan:
1. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri (pemohon);
2. Sita jaminan terhadap barang milik debitur.

Sita jaminan bukan untuk menjamin tagihan berupa uang, tatapi untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon/kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita.

Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri ada 2, yaitu:
1. Sita Revindicatoir (Pasal 226 HIR)
a. Harus berupa barang bergerak;
b. Barang bergerak tersebut milik penggugat yang berada pada tangan tergugat;
c. Permintaan diajukan kepada Ketua PN;
d. Permintaan diajukan secara lisan atau tertulis;
e. Barang tersebut harus diterangkan dengan terperinci;
f. Akibat hukum dari sita revindicatoir yaitu bahwa pemohon tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkan.
2. Sita Maritaal
Sita maritaal berfungsi untuk menjamin barang yang disita tidak dijual, sehingga dapat melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian.

Apabila penyelesaian sengketa dilakukan dengan melakukan perdamaian, sehingga di antara para pihak dibuat akta perdamaian (akta van dading), maka apabila jika salah satu pihak melanggar, akan langsung dilaksanakan eksekusi karena akta van dading bersifat eksekutorial.

Proses tiga pihak (interventie)
Yaitu keberadaan pihak ketiga dalam segketa di pengadilan

Macam-macamnya:
1. Voeging (menyertai)
2. Tussenkomst (inyervensi atau menengahi)
3. Vrijwaring (penanggungan atau pembebasan)

Ad. 1. Pihak ketiga dalam voeging ini ikut serta menjadi pihak untuk membela kepentingan salah satu pihak secara sukarela.
Misalnya, dalam hal utang piutang, A (pengugat) mengajukan gugatan kepada B (tergugat), C kemudian membela B dengan sukarela.

Ad. 2. Tussenkomst yaitu pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses dimana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, tapi dia mementingkan kepentingannya sendiri.

Ad. 3. Vrijwaring yaitu ikut sertanya pihak ketiga secara terpaksa karena pihak tergugat/penggugat yang memohon pihak ketiga dipanggil di muka hakim sebagai pihak ketiga.
Misalnya, A (pembeli) mengajukan gugatan kepada B (penjual/distributor), kemudian C dipanggil karena C merupakan penjual resmi dari B.

Isi jawaban
Isi jawaban tergugat bisa berupa:
– pengakuan (lihat Pasal 164 HIR)
– referte (tidak mengakui tetapi tidak juga menolak)
– bantahan/verweer

Pengakuan adalah membenarkan isi gugatan penggugat dan sidang dapat diputus oleh hakim.
Referte yaitu menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim (pasrah bongkokan), tergugat tidak mengakui tetapi juga tidak menolak gugatan.
Bantahan adalah berupa tangkisan (eksepsi) untuk melemahkan penggugat.
a. eksepsi prosesueel, yaitu bahwa persoalan yang sama sudah pernah diputus dan putusan tersebut sudah in kracht (declinatoir), atau persoalan yang sama sedang diproses di pengadilan negeri yang lain (disqualificatoir).
b. Eksepsi materiil, terbagi 2 (dua) macam diantaranya
– eksepsi dilatoir : yang menyatakan bahwa gugatan belum dapat dikabulkan
– eksepsi peremptoir : eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan.
Tentang tangkisan ini, HIR hanya mengenal satu macam eksepsi, yaitu perihal tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Pembuktian (Pasal 162-177 HIR)

Macam-macam alat bukti (Pasal 164 HIR)
1. surat
2. saksi
3. sumpah
4. persangkaan
5. pengakuan
Ditambah dengan Pasal 153 HIR
6. Pemeriksaan setempat (decente)

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu kejadian.
Perbedaan saksi dengan saksi ahli
Saksi:
1. wajib hadir (Pasal 148 HIR)
2. mengalami sendiri peristiwa yang terjadi
3. tidka dapat digantikan
4. tidak mendapat fee
5. memberikan kepastian

Saksi ahli:
1. hadir apabila diperlukan
2. tidak perlu mengalami sendiri peristiwa yang terjadi
3. dapat digantikan
4. mendapat fee
5. memberikan penilaian terhadap alat bukti

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat pada waktu memberikan keterangan atau janji dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan YME dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Ada dua macam sumpah
1. Sumpah untuk memberi keterangan (assertoir) bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak. Sumpah ini merupakan alat bukti yang diucapkan salah satu pihak.
Sumpah Assertoir terdiri dari:
a. sumpah decisoir : sumpah pemutus/menentukan
b. sumpah suppletoir : sumpah tambahan/pelengkap
c. sumpah aestimatoir : sumpah penaksiran
(lihat Pasal 338 HIR)
2. Sumpah untuk berjanji (prommissoire) yaitu sumpah yang berisi suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dilakukan oleh saksi/saksi ahli.

Perbedaan sumpah dengan pengakuan
Sumpah : dicantunan secara otentik (dibuat di hadapan pejabat yang bersangkutan)
Pengakuan : tidak perlu secara otentik oleh pejabat yang bersangkutan.

Sumpah boleh diucapkan diluar persidangan (Pasal 158 HIR)

Putusan hakim
(Pasal 185 HIR/Pasal 196 ayat (1) R.Bg)

Putusan akhir adalah putusan yang bersifat menghukum para pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Putusan akhir menurut sifatnya dikenal 3 (tiga) macam putusan:
1. putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman, Contohnya ganti kerugian.
2. putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya perceraian.
3. putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Putusan serta merta/ “uitvoerbaar bij voorrad” yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Pasal 180 HIR)

Menjalankan putusan hakim (eksekusi)
1. eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR dst, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR, di mana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan, contohnya penjara.
3. eksekusi riil, tidak terdapat dalam HIR tetapi sering dilakukan dalam praktek, misalnya pelelangan.

Proses eksekusi:
Jika pihak yang kalah tidak mau melakukan eksekusi secara sukarela, maka eksekusi dilakukan secara paksa. Namun ada pula putusn hakim yang bersifat non executabel, yaitu ada putusannya tetapi tidak bisa dilaksanakan, misalnya jika orang yang bersangkutan sudah tidak mempunyai apa-apa lagi.
Upaya hukum

Upaya hukum adalah upaya untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam suatu putusan.
1. upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.
Perbedaan banding dengan kasasi
Dalam banding tidak harus ada memori banding, sedangkan dalam kasasi harus ada memoro kasasi karena pemeriksaan di tingkat banding sama dengan di tingkat pengadilan negeri tetapi para pihaknya tidka dimunculkan, sedangkan dalam kasasi yang diperiksa hanya mengenai hukumnya saja.
2. upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (derder verzet)

Literatur yang disarankan:
1. Retno Wulan Sutantyo, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek
2. Komentar atas HIR
3. Prof Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri
4. Prof. Subekti, Hukum Acara Perdata
5. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Indonesia

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum Acara Perdata. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s