Pengertian , Asas-asa, dan Perkembangan Hukum Islam

MODUL 1
Kegiatan Belajar 1
Pengertian, Istilah-istilah baku dan Asas-asas Hukum dalam Islam

Dari Kegiatan Belajar 1 tadi, Anda telah memahami beberapa hal yang berkenaan dengan hukum Islam dan pengertiannya. Di bawah ini akan diketengahkan beberapa hal yang merupakan rangkuman dari rincian materi dalam Kegiatan Belajar 1 di atas.

  1. Hukum adalah peraturan-peraturan atas seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu yang hidup dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.
  2. Ada lima ketentuan/putusan hukum dalam mengatur perbuatan manusia yang dikenal dalam hukum Islam dengan al-ahkam al-khamsah, yaitu: wajib, sunnat, jaiz, makruh dan haram.
  3. Syari’at merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang Islam yang berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.
  4. Hukum Islam adalah hukum yang dasar dan kerangka ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur’an seperti yang dicontohkan oleh Rasul-Nya. Lingkup hukum Islam bukan hanya mengatur permasalahan ritual yang spiritual, tetapi juga mengatur permasalahan tatanan kehidupan manusia baik untuk kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat serta bangsa dan negara dalam berbagai konteks termasuk hubungan dengan antarnegara

Kegiatan Belajar 2
Perkembangan Hukum Islam

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam pada Kegiatan Belajar 2, dapatlah dirangkum sebagai berikut:

  1. Secara umum tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam itu ada lima, yaitu:
  • Masa Nabi Muhammad SAW, (610-632 M);
  • Masa Khulafa’ al-Rasyidin (632-662);
  • Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII-X);
  • Masa Kelesuan dan Pemikiran (abad X-XII M); dan
  • Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX M sampai sekarang).
  1. Faktor-faktor yang mendorong orang yang menetapkan hukum dan merumuskan garis-garis hukum adalah semakin luasnya wilayah Islam. Di dalam wilayah yang sangat luas ini tinggal berbagai suku bangsa dengan asal-usul, adat-istiadat, cara hidup dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Untuk menyatukan mereka di dalam satu pola hukum, diperlukan hukum yang jelas yang mengatur tingkah laku mereka dalam berbagai bidang kehidupan.
  2. Faktor-faktor kemunduran hukum Islam, antara lain adalah:
  • Kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru baik di Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia;
  • Ketidakstabilan politik yang menyebabkan ketidakstabilan berpikir;
  • Pecahnya kesatuan kenegaraan/pemerintahan menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum;
  • Dengan demikian timbullah gejala kelesuan berpikir di mana-mana dan para ahli tidak lagi mampu menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab.
  1. Para pembaharu muslim mulai bangkit dari kemunduran dengan mem-bangkitkan semangat untuk merubah nasib sendiri sebagaimana dipahami ayat Q.s. al-Ra’d: 11, berusaha untuk tidak bersikap taqlid ataupun fanatisme terhadap mazhab serta dengan perasaan senasib karena dijajah mencoba menggalang persatuan untuk melawan kolonialisme.


MODUL 2
SUMBER HUKUM ISLAM

Kegiatan Belajar 1
Alquran sebagai Konsep dan Landasan Hukum

Kegiatan Belajar 2
Sunnah Rasul sebagai Landasan Operasional


MODUL 3
HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Kegiatan Belajar 1
Pengertian, Dasar dan Tujuan Perkawinan

Kegiatan Belajar 2
Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Thalak dan Rujuk

Lampiran 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Lampiran 2
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan


MODUL 4
HUKUM WARIS

Kegiatan Belajar 1
Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Islam

Kegiatan Belajar 2
Ahli Waris dan Ketentuan Bagiannya

  1. Harta waris diberikan kepada ahli waris, yang sah berdasarkan tiga pertimbangan, yaitu darah, perkawinan dan susuan. Pertimbangan agama merupakan faktor yang cukup menentukan sehingga perbedaan agama menjadi penyebab putusnya hubungan kewarisan.
  2. Ahli waris yang mempunyai pertalian yang lebih dekat dengan mayat menjadi penghalang bagi ahli waris yang mempunyai hubungan lebih jauh dengan mayat.
  3. Bapak dan ibu tidak terhalang oleh siapa pun, sementara kakek dan nenek terhalang lantaran ada bapak atau ibu. Anak menghalangi cucu dan paman.
  4. Pembagian kepada ahli waris ditetapkan oleh Al Qur’an ada yang persentasenya dinyatakan secara tegas dan ada pula ahli waris yang persentasenya tidak dinyatakan. Di antara yang dinyatakan secara tegas adalah: 2/3 harta diberikan kepada dua anak wanita atau lebih; 1/2 harta diberikan kepada seorang anak wanita atau suami yang istri (mayat) tidak meninggalkan anak/cucu. 1/3 harta diberikan kepada kakek atau nenek jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu. 1/4 harta diberikan kepada suami jika istrinya mempunyai anak atau cucu, atau kepada istri jika suaminya (mayat) tidak meninggalkan anak atau cucu. 1/6 harta diberikan kepada kakek atau nenek jika mayat meninggalkan anak atau cucu. 1/8 harta diberikan kepada istri jika mayat mempunyai anak atau cucu.
  5. Ahli waris yang tidak disebutkan ketentuannya secara konkret dinyatakan sebagai ashabah, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian semua sisa harta.


MODUL 5
ZAKAT, INFAQ, SADAQAH DAN WAKAF

Kegiatan Belajar 1
ZAKAT

Kegiatan Belajar 2
Sadaqah, Infaq dan Hibah

Kegiatan Belajar 3
W a k a f

  1. Wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap ainnya, dibelanjakan oleh wakif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya itu, harta keluar dari pemilikan wakif dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah Ta’ala. Bagi wakif terhalang untuk memanfatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan.
  2. Persoalan wakaf sejak dulu diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Oleh karena itu, sering kali menimbulkan permasalahan di masyarakat. Kondisi demikianlah yang mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dari praktek perwakafan di Indonesia. Hal ini tergambar dari latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
  3. Sebagai suatu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah tanah wakaf di Indonesia sudah diatur pelaksanaannya dengan beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Adapun peraturan perundang-undangan yang berlangsung mengenai perwakafan tanah milik adalah seperangkat peraturan yang dikeluarkan mulai tahun 1977 sampai dengan dikeluarkannya Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.


MODUL 6
PEMBINAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Kegiatan Belajar 1
Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

  1. Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Walaupun secara formal Undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak mendasarkan pada hukum Islam, namun Pemerintah memberikan keleluasaan kepada umat Islam Indonesia untuk memilih hukum Islam untuk diterapkan pada diri dan keluarganya. Pihak Pemerintah mempercayakan koordinasi tentang kegiatan keagamaan kepada pihak Departemen Agama.
  2. Dalam bidang hukum ternyata di Indonesia melalui Departemen Agama diberi kewenangan bagi umat Islam untuk menerapkan hukum Islam secara penuh dalam hukum kewarisan dan perkawinan. Walaupun UU Perkawinan spesifik Indonesia telah dibuat melalui UU No. 1 tahun 1974, namun UU tersebut berprinsip dari hukum Islam.
  3. Hukum pidana dan perdata Islam tidak dipakai secara formal di Indonesia, namun pada era terakhir ini isu tentang konsep ekonomi Islam telah mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat Indoensia. Hal ini dibuktikan dengan maraknya sistem perbankan syari’ah di balik isu politik maraknya, tuntutan untuk menegakkan syari’at Islam. Isu terakhir dengan dikukuhkannya Nanggro Aceh Darussalam menggunakan syariat Islam hal tersebut menjadi bukti bahwa hukum Islam cukup signifikan.

Kegiatan Belajar 2
Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Pembinaan Hukum di Indonesia

  • Pemikiran hukum Islam di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman.
  • Persoalan-persoalan baru tersebut belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab hukum yang ditulis oleh para mujtahid terdahulu, sehingga oleh ulama berusaha menginterpretasikan kembali dalam rangka agar hukum Islam tersebut lebih aktual dan dapat menjawab tantangan dari perkembangan zaman dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Usaha tersebut dikenal dengan reaktualisasi hukum Islam.
  • Pembangunan hukum dapat kita rumuskan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan tidak kenal akhir yang merupakan upaya dari segenap bangsa Indonesia berkenaan dengan bagaimana hukum itu direncanakan, dibentuk, dirumuskan, diterapkan, ditegakkan dan dilembagakan.
  • Dalam rangka membangun hukum nasional dengan perwujudannya pada sistem hukum nasional yakni sistem hukum Pancasila dengan mempergunakan tiga wawasan pembangunan hukum, yakni wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan bagi terbentuknya dan terwujudnya tata hukum nasional kita itu, antara lain ikatan primordial kultur hukum yang ada, perubahan nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan khusus bagi golongan rakyat tertentu mengenai hukum.
  • Walaupun terdapat berbagai masalah yang kita hadapi namun dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka beberapa masalah tersebut, insya Allah dapat diselesai-kan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.(ut)
  • About these ads

    Tentang saepudin

    Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
    Tulisan ini dipublikasikan di Hukum Islam. Tandai permalink.

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s