Konsep dan Pengertian Perubahan Sosial.

MODUL 1

Kegiatan Belajar 1

Perubahan sosial dialami oleh setiap masyarakat, yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Perubahan sosial dapat meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga menjadi makin rasional; perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi makin komersial; perubahan dalam tata cara kerja sehari-hari yang makin ditandai dengan pembagian kerja pada spesialisasi kegiatan yang makin tajam; Perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang makin demokratis; perubahan dalam cara dan alat-alat kegiatan yang makin modern dan efisien, dan lain-lainnya.

Dari beberapa pendapat ahli ilmu sosial yang dikutip, dapat disinkronkan pendapat mereka tentang perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun nonmaterial

Kegiatan Belajar 2
Pendekatan Teori-teori Klasik terhadap Perubahan Sosial

Dalam kelompok teori-teori perubahan sosial klasik telah dibahas empat pandangan dari tokoh-tokoh terkenal yakni August Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber.

August Comte menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara evolusi melalui suatu tahapan-tahapan perubahan dalam alam pemikiran manusia, yang oleh Comte disebut dengan evolusi intelektual. Tahapan-tahapan pemikiran tersebut mencakup tiga tahap, dimulai dari tahap Teologis Primitif, kedua; tahap Metafisik transisional, dan ketiga; tahap positif rasional. Setiap perubahan tahap pemikiran manusia tersebut mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat lainnya, dan secara keseluruhan juga mendorong perubahan sosial.

Karl Marx pada dasarnya melihat perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang terus terjadi antara kelompok pemilik modal atau alat-alat produksi dengan kelompok pekerja.

Dilain pihak Emile Durkheim melihat perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis, yang merubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik.

Sementara itu Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan Masyarakat Eropa yang sekian lama terbelenggu oleh nilai Katolikisme Ortodox, kemudian berkembang pesat kehidupan sosial ekonominya atas dorongan dari nilai Protestanisme yang dirasakan lebih rasional dan lebih sesuai dengan tuntutan kehidupan modem.

Kegiatan Belajar 3
Pendekatan Teori-teori Modern Terhadap Perubahan Sosial

Dalam kelompok teori-teori modem tentang perubahan sosial, yang sangat sering didiskusikan di antaranya adalah pendekatan ekuilibrium, pendekatan modernisasi, dan pendekatan konflik.

Pendekatan ekuilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah sebagai akibat terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan (ekstern) sehingga memerlukan penyesuaian (adaptasi) dalam sistem sosial, seperti yang dijelaskan oleh Talcott Parsons, maupun karena terjadinya ketidakseimbangan internal seperti yang dijelaskan dengan Teori Kesenjangan Budaya (Cultural Lag) oleh William Ogburn.

Pendekatan modernisasi yang dipelopori oleh Wilbert More, Marion Levy, dan Neil Smelser, pada dasarnya merupakan pengembangan dari pikiranpikiran Talcott Parsons, dengan menitikberatkan pandangannya pada kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perubahan dalam organisasi atau kelembagaan masyarakat.

Adapun pendekatan konflik yang dipelopori oleh R. Dahrendorf dan kawan-kawan, pada dasarnya berpendapat bahwa sumber perubahan sosial adalah adanya konflik yang intensif di antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda-beda (interestgroups). Mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama sehingga terjadilah konflik, terutama antara kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang berjalan (statusquo), dengan kelompok yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan kondisi masyarakat.


MODUL 2
BENTUK, ASPEK-ASPEK DAN DETERMINAN PERUBAHAN SOSIAL

Kegiatan Belajar 1
Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

Dilihat dari segi bentuk-bentuk kejadiannya, maka perubahan sosial dapat dibahas dalam tiga dimensi atau bentuk, yaitu: Perubahan sosial menurut kecepatan prosesnya, ada yang berlangsung lambat (evolusi) dan ada yang cepat (revolusi). Perubahan sosial menurut skala atau besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan, ada yang pengaruhnya luas dan dalam, serta ada yang pengaruhnya relatif kecil terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, adalah perubahan sosial menurut proses terjadinya, ada yang direncanakan (planned) atau dikehendaki, serta ada yang tidak direncanakan (unplanned).

Menurut kecepatan prosesnya, perubahan sosial dapat terjadi setelah melalui proses perkembangan masyarakat yang panjang dan lama, atau disebut juga dengan proses evolusi. Tetapi ada juga perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat yang disebut revolusi.

Adapun menurut skala pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, ada perubahan sosial yang terjadi dan sekaligus memberikan pengaruh yang luas dan dalam terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Namun sebaliknya ada pula perubahan sosial yang berskala kecil dalam arti pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan relatif kecil dan terbatas.

Sementara itu menurut proses terjadinya, ada perubahan sosial yang memang dari semula direncanakan atau dikehendaki. Misalnya dalam bentuk program-program pembangunan sosial. Namun ada pula yang tidak dikehendaki terjadinya atau tidak direncanakan.

Kegiatan Belajar 2
Aspek-aspek Perubahan Sosial

Aspek-aspek perubahan sosial dapat dibahas dalam dua dimensi. Pertama, aspek yang dikaitkan dengan lapisan-lapisan kebudayaan yang terdiri dari aspek materiil, aspek norma-norma (norms) dan aspek nilai-nilai (values). Kedua, aspek yang dikaitkan dengan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat, yang dalam kegiatan belajar ini dikemukakan bidang kehidupan ekonomi, bidang kehidupan keluarga, dan lembaga-lembaga masyarakat.

Aspek kebudayaan materiil (artifacts) adalah aspek-aspek yang sifatnya materiil dan dapat diraba atau dilihat secara nyata, seperti pakaian, ,alat-alat kerja, dan sebagainya. Karena sifatnya materiil, maka aspek kebudayaan ini relatif cepat berubah.

Adapun aspek norma (norms), menyangkut kaidah-kaidah atau norma-norma sosial yang mengatur interaksi antara sesama warga masyarakat. Aspek ini relatif lebih lambat berubah dibandingkan dengan aspek kebudayaan materiil.

Aspek yang lain adalah nilai-nilai budaya (values), yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan atau falsafah hidup masyarakat. Nilai-nilai inilah yang mendasari norma-norma sosial yang menjadi kaidah interaksi antarwarga masyarakat. Aspek nilai ini paling lambat berubah dibandingkan dengan kedua aspek kebudayaan disebut terdahulu.

Perubahan sosial dalam bidang ekonomi pada dasarnya menyangkut perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat dalam upaya mereka untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, baik perubahan dalam nilai-nilai ekonomi, sikap, hubungan ekonomi dengan warga lainnya, maupun dalam cara atau alat-alat yang dipergunakan. Salah satu kunci dalam perubahan bidang ekonomi ini adalah proses “diferensiasi” dan “spesialisasi”.

Dalam aspek kehidupan keluarga, yang menjadi fokus perhatian adalah perubahan fungsi dan peranan keluarga dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan dalam struktur dan jumlah anggota keluarga mendorong terjadinya perubahan fungsi dan peranan keluarga. Salah sate aspek kehidupan keluarga yang paling jelas perubahannya adalah peranan kaum ibu.

Adapun dalam aspek lembaga-lembaga masyarakat, perubahan sosial pada dasarnya berkembang dari suasana kehidupan masyarakat tradisional dengan lembaga-lembaga masyarakat yang jumlah dan sifatnya masih sedikit dan terbatas, serta umumnya berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. Berkembang menuju masyarakat modem dengan lembaga-lembaga masyarakat yang lebih bervariasi yang pada umumnya dibentuk atas dasar kepentingan warganya, baik dalam bidang ekonomi, kebudayaan, pendidikan, serta dalam bidang hukum, politik dan pemerintahan.

Kegiatan Belajar 3
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial terdiri atas faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor internal yakni kondisi atau perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan yang mendorong perubahan sosial. Faktor-faktor ini mencakup terutama faktor demografis (kependudukan), faktor adanya penemuan-penemuan baru serta adanya konflik internal dalam masyarakat.

Adapun faktor-faktor eksternal yaitu kondisi atau perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.

Faktor-faktor demografis adalah semua perkembangan yang berkaitan dengan aspek demografis atau kependudukan, yang mencakup jumlah, kepadatan, dan mobilitas penduduk. Sedangkan faktor penemuan-penemuan baru, adalah adanya penemuan di kalangan atau oleh warga masyarakat tentang suatu alat atau cara yang selanjutnya diterima penggunaannya secara luas oleh masyarakat, dan karena itu mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial mereka. Sementara itu, faktor konflik internal adalah pertentangan-pertentangan yang timbul di kalangan warga atau kelompok-kelompok masyarakat sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan persepsi yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok.

Dalam faktor-faktor eksternal, yang terpenting di antaranya adalah pengaruh lingkungan alam fisik, pengaruh unsur-unsur kebudayaan masyarakat lain yang masuk ke dalam kebudayaan masyarakat tertentu melalui proses yang disebut difusi kebudayaan maupun akulturasi. Faktor eksternal juga dapat berupa adanya peperangan yang mengakibatkan terjadinya penaklukan suatu masyarakat atau bangsa oleh bangsa lain, yang selanjutnya memaksakan terjadinya perubahan sosial terutama di kalangan bangsa yang kalah perang.


MODUL 3
PERUBAHAN STRUKTUR DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN

Kegiatan Belajar 1
Ciri-ciri Masyarakat Tradisional,Transisi dan Modern.

Pada kegiatan belajar ini diuraikan tiga karakteristik masyarakat, yakni masyarakat tradisional, transisi, dan masyarakat modem. Perbedaan karakteristik ini dikaji melalui empat aspek utama, yakni aspek ekonomi, sosial, budaya dan aspek politik. Pada setiap klasifikasi masyarakat tersebut, memiliki perbedaan satu sama lain. Sebagai misal, dari aspek ekonomi, pada masyarakat yang tradisional, lebih banyak masyarakatnya yang aktif dalam kegiatan ekonomi terserap pada kegiatan pertanian agraris, sedangkan pada masyarakat transisi, telah kelihatan adanya pergeseran tenaga kerja dari pertanian, dan mulai masuk ke sektor industri. Pada masyarakat modern, sebagian besar tenaga kerja yang ada lebih banyak terserap ke sektor lainnya (terutama ke sektor jasa).

Karakteristik dari aspek sosial, antara lain ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat tradisional, dan sebaliknya pendidikan yang tinggi pada masyarakat modern. Sedangkan aspek yang berkaitan dengan budaya, antara lain diwarnai adanya sifat yang tertutup dari ide-ide pembaharuan pada masyarakat tradisional, sedangkan pada masyarakat modern adalah sebaliknya, yakni menerima ide pembaharuan tersebut dengan daya kritis yang tinggi. Masyarakat transisi, dapat dipahami dengan pengertian bahwa semua karakteristik masyarakat tersebut, berada antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern, menurut empat aspek utama tersebut.

Kegiatan Belajar 2
Sikap Masyarakat dan Proses Modernisasi

Salah satu masalah yang mempengaruhi proses modernisasi adalah sikap hidup masyarakat. Sikap hidup masyarakat terutama pada masyarakat tradisional, banyak dipengaruhi oleh faktor adat istiadat dan kebiasaan beragama. Selain itu, hambatan lainnya karena masih adanya sikap hidup konsumtif yang tidak/kurang rasional. Meskipun demikian, tingkah laku dan sikap hidup masyarakat dapat berubah menurut perkembangan waktu dan keadaan akibat dari berbagai pengaruh ekstern. Akan tetapi, kalau hal itu berjalan dengan sendirinya, maka perkembangan dan perubahan ke arah yang positif hanya akan berlangsung lambat. Hal ini pada satu pihak adalah berkaitan dengan perkembangan tingkat hidup, ilmu pengetahuan dan daya absorsi dari masyarakat sendiri. Pada lain pihak peningkatannya dapat dilakukan dengan cara perluasan komunikasi pada masyarakat melalui berbagai media massa serta penyuluhan dan bimbingan secara langsung.

Dalam hubungan dengan penyebaran ide-ide bare dan inovasi kepada masyarakat serta menanamkan sikap hidup yang development-oriented di kalangan masyarakat, maka segala aparat dan daya yang mungkin digunakan agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini selain melalui media massa serta penyuluhan/bimbingan tersebut, disamping unsur-unsur tenaga kepemimpinan dari kalangan pemerintah, perlu manfaatkan tenaga-tenaga teknokrat dan para pemuka berpengaruh yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri. Oleh karena perubahan sikap hidup masyarakat itu ke arah modemisasi adalah sukar untuk tercipta secara cepat dan sekaligus, maka seyogyanyalah unsur-unsur kepemimpinan dan tenaga-tenaga penyuluh pada masyarakat itu perlu bersifat tabah, tekun, kreatif dan berjiwa dharma (mission) dalam menciptakan modernisasi bagi kehidupan masyarakat.

Kegiatan Belajar 3
Sikap Golongan-golongan Masyarakat Terhadap Pembaharuan

Dalam proses pembaharuan diperlukan adanya kerjasama antara beberapa golongan elit dalam masyarakat. Golongan elit ini terdiri atas: Pertama, elit politik yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok yang mengesahkan kehendak politik bangsa. Kedua, elit administratif, yaitu kelompok yang tugasnya untuk menterjemahkan keinginan-keinginan politik, dan dapat pula memberikan input di dalam perumusan kehendak politik. Ketiga, elit cendekiawan, yaitu kelompok pemikir yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap usaha pembaharuan. Keempat, elit bisnis, yaitu kelompok usahawan yang mempunyai modal dan dapat mendukung proses pembaharuan. Kelima, elit militer, yaitu kelompok yang peranannya secara lebih efektif terlihat dalam pemberian otoritas pelaksanaan kebijaksanaan atau program, serta stabilitas dan kontinuitas usaha pembaharuan. Namun sering kali kurang respektif dan kurang terbuka. Keenam, informed observer, yaitu kelompok yang tugas sehari-harinya menjadi penyalur informasi dan pembentuk pendapat masyarakat.

Selain golongan-golongan elit tersebut terdapat tiga golongan besar dalam masyarakat luas. Pertama, golongan tradisionalis, yaitu golongan yang karena pandangan, nilai-nilai atau kepentingan tertentu, enggan menerima pembaharuan. Kedua, golongan modernis, yaitu mereka yang berorientasi kepada masa depan, bersedia menerima unsur-unsur kultural dari luar yang dianggap sesuai dan mendorong usaha pembaharuan. Ketiga, golongan ambivalen, yaitu mereka yang hanya mengikuti arus, dan pada hakekatnya enggan terhadap perubahan-perubahan karena selalu mengandung risiko.


MODUL 4
ILMU PEMERINTAHAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

Kegiatan Belajar 1
Konsep, Objek dan Paradigma Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan berkaitan dengan masalah bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legalisasi, eksekusi, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah. Dilihat dari segi objeknya, ilmu pemerintahan terdiri atas objek materia dan objek forma. Objek materia secara kebetulan sama dengan objek materia disiplin ilmu lain, seperti ilmu administrasi negara, ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu negara, yaitu negara. Namun, objek forma ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu; hubungan-hubungan pusat dan daerah, hubungan yang diperintah dengan yang memerintah, dan sebagainya.

Dalam revolusi ilmu pengetahuan muncul berbagai pandangan tentang ilmu pemerintahan yang biasa disebut sebagai “paradigma”. Paradigma ilmu pemerintahan dilihat dari dimensi ruang terdiri dari; ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu filsafat, mengacu pada Al’Quran, sebagai suatu seni, sebagai cabang dari ilmu politik, dianggap sebagai administrasi negara, dan ilmu pemerintahan yang mandiri.

Kegiatan Belajar 2
Bentuk, Sistem, dan Kekuasaan Pemerintahan

Kegiatan Belajar 2
Peranan Pemerintah dan Pendekatan dalam Perubahan Sosial

Peranan tak dapat dipisahkan dari kedudukan. Peranan menunjuk pada fungsi dan penyesuaian diri dalam suatu proses, sedangkan kedudukan merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat dalam suatu sistem. Salah satu cara memperoleh kedudukan adalah melalui kemampuan dan seni memimpin. Seni memerintah adalah profesi seseorang yang ahli dalam pemerintahannya, seperti; seni persuasif atau membujuk, dan seni mendorong atau memotivasi.

Peranan elit pemerintah dalam hal ini elit yang berkuasa adalah sangat penting, baik sebagai pemikir, penginisiatif, perumus kebijaksanaan dan perencana, maupun sebagai pengarah dan pengawas bagi masyarakat. Dalam hubungan dengan perubahan sosial, ilmu pengetahuan yang banyak membicarakan hal ini, adalah ilmu sosiologi. Ilmu pengetahuan ini menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat.

Untuk menganalisa perubahan, pendekatan struktural fungsional lebih menawarkan harapan. Struktur diartikan sebagai sesuatu pola tingkah laku yang telah menjadi wajah yang baku dari sesuatu sistem sosial, sedangkan fungsi diartikan sebagai sesuatu akibat daripada struktur sepanjang itu mempengaruhi kepada struktur yang lain atau keseluruhan sistem di mana mereka merupakan bagiannya.


MODUL 5
PENDEKATAN BIROKRASI PEMERINTAH

Kegiatan Belajar 1
Model Birokrasi Klasik.

Birokrasi adalah suatu usaha dalam mengorganisir berbagai pekerjaan agar terselenggara dengan teratur. Pekerjaan ini bukan hanya melibatkan banyak personil (birokrat), tetapi juga terdiri dari berbagai peraturan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Birokrasi diperlukan agar penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut terlaksana secara efisien, efektif dan ekonomis.

Dalam memahami lebih jelas pengertian birokrasi ini, maka dikemukakan ciri-ciri idealnya dari Max Weber (Frederickson, 1984) yang dikenal sebagai salah satu tokoh dalam aliran birokrasi klasik (atau aliran tradisional). Ciri-ciri ini antara lain; suatu birokrasi terdiri dari berbagai kegiatan, pelaksanaan kegiatannya didasarkan pada peraturan yang konsisten, jabatan dalam organisasi tersusun dalam bentuk hierarki, pelaksanaan tugas dengan impersonality, sistem rekruitmen birokrat berdasar pada sistem kecakapan (karier) dan menganut sistem spesialisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terpusat (sentralisasi).

Meskipun birokrasi klasik ini banyak dikritik, namun sampai sekarang, tetap ada beberapa karakteristik dari model ini yang bertahan dalam birokrasi pemerintahan. Kelemahan-kelemahannya antara lain, seperti terlalu kakunya peraturan yang menyertai model ini, menyebabkan banyak ahli yang melakukan penelitian untuk penyempurnaannya.

Kegiatan Belajar 2
Model Neo Birokrasi

Model pendekatan neo-birokrasi merupakan salah satu model dalam erabehavioral. Nilai yang dimaksimumkan adalah efisiensi, ekonomi, dan tingkat rasionalisme yang tinggi dari penyelenggaraan pemerintahan. Unit analisisnya lebih banyak tertuju pada fungsi “pengambilan keputusan” (decision making) dalam organisasi pemerintahan. Dalam proses pengambilan keputusan ini, pola pemikirannya bersifat “rasional”; yakni keputusan-keputusan yang dibuat sedapat mungkin rasional untuk dapat mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; model pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip manajemen modern; pendekatan dalam mengambil keputusan didasarkan pada analisis sistem; dan di dalam praktiknya banyak menggunakan penelitian operasi (operation research).

Kelebihan model ini, telah banyak dibuktikan melalui “unit analisisnya” yang lebih didasarkan pada teknik-teknik ilmu manajemen yang telah mapan sebagai kelengkapan pemecahan masalah dalam banyak organisasi besar, termasuk organisasi militer dan pemerintahan. Teknik manajemen ilmiah telah banyak digunakan dalam kegiatan penganggaran, penjadwalan proyek, manajemen persediaan, program perencanaan karyawan, serta pengembangan produk untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Dibalik kelebihannya, juga memiliki berbagai kelemahan, antara lain tidak semua persoalan dalam pemerintahan dapat dikuantitatifkan dalam menerapkan prinsip manajemen ilmiah seperti yang diharapkan dalam penerapan model ini.

Kegiatan Belajar 3
Model Kelembagaan

Model kelembagaan merupakan penjelmaan dari era behavioralisme. Ciri-cirinya, antara lain bersifat empiris. Di samping memperhatikan aspek internal, juga pada aspek ekstemal, seperti aspek budaya turut menjadi perhatian utama dalam kajian organisasi pemerintahan (sistem terbuka).

Para penganut model ini lebih tertarik mempelajari organisasi pemerintahan apa adanya (netral), dibanding mengajukan resep perbaikan (intervensi) yang harus dilakukan dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintahan. Namun demikian, hasil karya dari tokoh penganut aliran sangat berjasa dalam pengembangan teori organisasi, karena hasil-hasil karya yang ada sebelumnya cenderung menganalisis organisasi dengan “sistem tertutup” tanpa memperhitungkan aspek eksternal organisasi, yang secara realita sangat menentukan terhadap kinerja organisasi pemerintahan.

Kegiatan Belajar 4
Model Hubungan Kemanusiaan

Model hubungan kemanusiaan mengkritik model-model birokrasi. pemerintahan yang ada sebelumnya, yakni model birokrasi klasik dan model neo-birokrasi yang terlalu memformalkan seluruh kegiatan dalam organisasi pemerintahan. Model hubungan kemanusiaan melihat secara empiris, bahwa ternyata aturan yang terlalu kaku, dapat menimbulkan kebosanan orang (birokrat) bekerja dalam organisasi.

Ciri-ciri model ini, antara lain melihat perlunya diperhatikan; hubungan antarpribadi, dinamika kelompok, komunikasi, sanksi yang tidak perlu merata, pelatihan, motivasi kerja dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Sejalan dengan ciri-ciri tersebut, maka nilai yang dimaksimalkan adalah kepuasan kerja, perkembangan pribadi, harga diri individu dalam organisasi pemerintahan. Model ini tetap menganjurkan perlunya pengawasan, namun tidak perlu dilakukan secara ketat dan merata kepada semua anggota organisasi. Hanya mereka yang memerlukan pengawasan adalah yang perlu diberikan. Hal yang paling penting dilakukan adalah memperbaiki sistem organisasi agar tercipta suasana kerja yang memungkinkan anggota organisasi dapat berhubungan secara baik dengan rekan kerjanya agar tercipta suasana yang dapat meningkatkan inovasi aparatur pemerintahan.

Kegiatan Belajar 5
Model Hubungan Publik

Model birokrasi pilihan publik merupakan pendekatan yang paling mutakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan ini masih banyak bersifat teoretis dibanding bukti empiris di lapangan. Resep-resep yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan kebanyakan bersifat ideal, namun bukti penerapannya, masih tergolong langka. Hal ini antara lain disebabkan karena pendekatan ini memang relatif masih muda usianya.

Ciri-cirinya, antara lain; lebih bersifat anti birokratis, berdasar pada distribusi pelayanan, desentralisasi, dan tawar-menawar yang berorientasi kepada klien. Ada berbagai prasyarat yang seharusnya terpenuhi dalam penerapan model ini, antara lain: (1) sistem politik harus dapat menjamin partisipasi dalam mengemukakan pendapat secara objektif dan bertanggung jawab; (2) sistem administrasi pemerintahan yang selalu dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan fungsi yang terus berubah; (3) birokrat harus mampu mengoreksi diri sendiri, dan; (4) perlu ada langkah kongkrit yang dapat dilakukan dalam mengefektifkan pemberdayaan masyarakat, antara lain adalah meningkatkan kesadaran kritis dalam hal politik pada berbagai lapisan masyarakat. Langkah ini terlaksana apabila terjadi komunikasi yang “dialogis” antara perumus kebijaksanaan dan masyarakat pengguna pelayanan.


MODUL 6
DINAMIKA KEPEMIMPINAN DAN PERILAKU BIROKRASI

Kegiatan Belajar 1
Kepemimpinan Birokrasi

Secara singkat, kepemimpinan birokrasi, diartikan sebagai suatu proses untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang pada organisasi pemerintahan atau pada masyarakat luas, agar aktivitas yang dilakukannya, dapat berjalan secara efisien dan efektif ke arah sasaran yang telah ditentukan.

Rumitnya masalah kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan, banyak ditentukan oleh bervariasinya karakteristik kelompok sasaran serta beragamnya tugas-tugas pemerintahan. Karakteristik masyarakat yang bervariasi ini, dapat dilihat dari beragamnya agama (Islam, Kristen/Katolik, Hindu, Budha), ras (pribumi dan nonpribumi), etnitas (Batak, Jawa, Sunda, Aceh, Bugis, dll), kepulauan (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan yang lainnya), Kelas (kaya, menengah, dan miskin).

Memang sering kita dengarkan arahan atau wejangan dari berbagai pihak, tentang tidak perlunya dipersoalkan perbedaan aspek di atas. Namun secara teoritis, bahwa bervariasinya aspek tersebut menyebabkan kerumitan dalam kepemimpinan birokrasi. Pada kegiatan belajar ini, juga diuraikan tentang asal-usul kewenangan seorang pemimpin dalam memerintah bawahannya, seperti sumber-sumber kekuasaan yang di kemukakan Stonner dan Wankel (1987)

Kegiatan Belajar 2
Determinan Perilaku Birokrasi

Kegiatan belajar ini berintikan tentang dua model pendekatan utama, untuk memahami perubahan perilaku birokrasi dalam pemerintahan. Model pertama adalah pendekatan rasional, dan yang kedua adalah model sosial-psikologis. Model pertama menekankan unit analisis pada faktor internal organisasi. Perubahan internal ini menyebabkan terjadinya perubahan perilaku birokrat. Tekanan perhatian lebih ditujukan pada aspek, seperti, penataan struktur organisasi, pemberian insentif, pemberian ganjaran, motivasi, dan berbagai aspek yang bersifat internal keorganisasian lainnya.

Sedangkan pendekatan kedua (model sosial-psikologis), unit analisisnya tidak hanya tertuju pada faktor internal organisasi pemerintahan, tetapi juga dikaji tentang faktor eksternalnya. Ada delapan aspek yang menjadi tekanan dalam perhatian yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku bagi birokrat, yaitu; faktor lingkungan, teknologi, struktur sosial, peristiwa-peristiwa baru, emosi, sikap, nilai-nilai, dan peran birokrat dalam organisasi pemerintahan.

Kegiatan Belajar 3
Perilaku Birokrasi Lokal

Kegiatan belajar ini dimulai dengan uraian umum tentang perilaku birokrasi lokal, dilanjutkan dengan uraian secara spesifik tentang hubungan perilaku birokrasi lokal dengan lingkungan masyarakat tempat melaksanakan tugas-tugasnya. Banyak kendala yang mereka hadapi, antara lain kurang bersahabatnya lingkungan masyarakat dalam menerima kehadiran birokrasi lokal. Pada kondisi seperti ini, para birokrasi lokal, mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan tugasnya.

Selanjutnya pada kegiatan belajar ini, diuraikan pula tentang wawasan pribadi birokrasi lokal dalam kaitannya dengan cara menyelesaikan tugas-tugasnya di lapangan, serta dukungan keorganisasian yang diterima birokrasi lokal. Ada beberapa aspek yang terkait: yaitu persepsi atasan terhadap keberadaan birokrasi lokal, insentif yang diberikan kepadanya, wawasan birokrasi lokal dalam menangani permasalahan yang muncul, serta tekanan ganda yang harus dimainkan dalam melaksanakan tugas utama, dan tugas tambahan yang tidak ada kaitannya dengan tugas keorganisasian.


MODUL 7
DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN

Kegiatan Belajar 1
Sistem Sentralisasi dan Desentralisasi


About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Sosiologi Hukum. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s