Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Pengertian dan Sejarah Pencucian Uang

  • Pasal 1 yat 1 UU No 25 tahun 2003 berbunyi:

    Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, memberlanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”)merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekyaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekyaan yang sah.

  • Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram , yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana , dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal

Sejarah istilah Money Laundering

  • Money laundering, menurut Jeffrey robinson dalam tulisan judul The laudryman, “is all about sleight of hand. It is a magic trick for wealth creation. It is perhaps , the closest anyone has ever come to alchemy”.
  • “money laundering” sebagai penggunaan pertama kali di surat kabar berkaitan dengan skandal Watergate di amerika serikat thn 1973.
  • Muncul pertama kali pada pengadilan thn 1982 dalam perkara US v $ 4.255.625.39 (1982) 551 f SUPP. 314
  • Sarah n. welling, money laundering dimulai adanya dirty money atau uang kotor atau uang haram.

Obyek pencucian uang

  • Perdagangan narkoba
  • Kejahatan keuangan, yaitu kecurangan berkaitan dengan bank
  • Kecurangan berkaitan dengan kartu kredit
  • Kecurangan berkaitan dengan investasi
  • Kecurangan berkaitan dengan pembayaran di muka atas uang jasa
  • Penggelapan
  • Perjudian gelap
  • Prostitusi
  • Perdagangan gelap senjata dan orang

Dampak kegiatan pencucian uang

  • Merongrong sector swasta yang sah
  • Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
  • Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya
  • Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi
  • Mengurangi pendapatan Negara dari sumber pembyaran pajak
  • Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah
  • Mengakibatkan rusaknya reputasi Negara
  • Menimbulkan biaya sosial yang tingga

Tahap-tahap proses pencucian uang

  • Placement
    • Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system)
    • Pada tahap placement, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.
    • Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar.
    • Lalu didepositokan kedalam rekerning bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll
  • Layering
    • Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya
    • Dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, sampai beberapa kali
    • Dengan cara memecah-mecah jumlahnya
    • Dana tersebut disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument
    • Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain
    • Para pencuci uang melakukan dengan mendirikan perusahaan bohong-bohongan
    • Membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan,pesawat terbang atas nama orang lain
  • Integration
    • Integration adakalanya disebut spin dry
    • Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak
    • Menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis
    • Dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan

Kejahatan sumber uang haram

  1. Korupsi
  2. Penyuapan
  3. Penyelundupan barang
  4. Penyelundupan tenaga kerja
  5. Penyelundupan imigran
  6. Di bidang perbankan
  7. Di bidang pasar modal
  8. Di bidang asuransi
  9. Narkotika
  10. Psikotropika
  11. Perdagangan manusia
  12. Perdagangan senjata gelap
  13. Penculikan
  14. Terorisme
  15. Pencurian
  16. Penggelapan
  17. Penipuan
  18. Prostitusi
  19. Pemalsuan uang
  20. Perjuadian
  21. Prostitusi
  22. Dibidang perpajakan
  23. Dibidang kehutanan
  24. Dibidang lingkungan hidup
  25. Dibidang kelautan
  26. Tindak pidana lainnya dinacam dengan di penjara 4 tahun atau lebih (pasal 2 ayat 1)

Tindak pidana pencucian uang

Setiap orang dengan sengaja

  • Menempatkan
  • Mentransfer
  • Membayarakan atau membelanjakan
  • Menghibahkan atau menyumbangkan
  • Menitipkan
  • Membawa keluar negri
  • Menukarkan atau
  • Perbuatan lainnya atas harta kekyaan yang diketahuinya atau patut diduganya … DST dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan … DST (Psl 3)

Money Laundering secara pasif

Setiap orang yang menerima atau menguasai

  • Penempatan
  • Pentransferan
  • Pembayaran
  • Hibah
  • Sumbangan
  • Penitipan, tau
  • Penukaran

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidan… dst (Psl 6)

Dampak money laundering

  • Ekonomi
    • Instabilitas system keuangan
    • Distorsi terhadap system persaingan bebas
    • Mempersulit pengendalian moneter
    • Meningkatnya country risk
  • Hukum dan sosial
    • Meningkatkan kejahatan baik kuantitas maupun kualitasnya
    • Meningkatkan kerawanan sosial

Pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK)

  • Financial intelligence agency (bandan intelijen keuangan)
  • Dasar pembentukan UU no 15 thn 2002
  • Tanggung jawa langsung kepada presiden
  • PPATK tidak berada di bawah suatu departemen kementrian atau lembaga Negara
  • Laporan hasil analisis kepada presiden, DPR dan Bank Indonesia, Bapepam dan Depkeu setiap 6 bulan
  • Personil berasal dari beberapa intansi terkait
About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum Pidana Ekonomi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s