Mekanisme Proses penyusunan Prolegnas

Proses penyusunan Prolegnas telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional. Dalam Pasal 2 Perpres ini disebutkan bahwa Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah secara berencana, terpadu dan sistematis yang dikoordinasikan pleh DPR, melalui alat kelengkapannya, yaitu Badan Legislasi. Secara teknis, dalam pelaksanaannya Prolegnas disusun melalui beberapa tahapan, sebagaimana telah disinggung pada Bab sebelumnya. Secara garis besar tahapan tersebut dapat diuraikan dalam: Tahapan Penyusunan Rencana Legislasi dan Tahapan Penyusunan Program Legislasi, di Lingkungan Pemerintah maupun di DPR, Tahapan Koordinasi Penyusunan Program Legislasi Nasional, dan Tahapan Penetapan.

A. TAHAPAN PENYUSUNAN “RENCANA LEGISLASI”

Penyusunan Prolegnas diawali dengan inventarisasi ‘rencana legislasi’, baik di lingkungan Pemerintah maupun Dewan perwakilan Rakyat. Tahap penyusunan Rencana Legislasi Nasional (Relegnas) di lingkungan Pemerintah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Perpres No. 61 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa:

“Menteri meminta kepada Menteri lain dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang di lingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya”.

Sedangkan di lingkungan DPR-RI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Perpres No. 61 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa:

“Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Dewan Perwakilan Daerah dan/atau masyarakat”.

“Perencanaan pembentukan RUU” dan “bahan/masukan” sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal tersebut adalah daftar “rencana legislasi” yang akan disusun baik oleh Pemerintah maupun DPR.

Di lingkungan pemerintah, daftar “rencana legislasi” mencakup seluruh rencana pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang sifatnya masih akan disusun, yakni masih berupa “keinginan-keinginan” untuk membuat peraturan perundang-undangan maupun yang bentuknya sudah lebih konkret, misaInya peraturan perundang-undangan yang sedang dalam proses penyusunan, atau yang sudah selesai disusun dan sudah siap diajukan ke DPR. Dengan demikian, rencana legislasi tersebut mencakup:

• Rencana legislasi yang belum konkret , dalam bentuk judul-judul peraturan perundang-undangan yang sifatnya masih tentative;
• Rencana legislasi yang sudah mendekati konkretisasi: rencana pembentukan undang-undang yang masih dalam proses persiapan, seperti dalam bentuk kegiatan pengkajian dan penelitian;
• Rencana legislasi yang masih dalam taraf penyusunan naskah akademik : hasil-hasil pengkajian dan/atau penelitian sudah mulai disusun dalam bentuk naskah akademik;
• Rencana legislasi yang sudah dalam taraf penyusunan RUU di lingkungan internal departemen/ LPND ;
• Rencana legislasi yang sudah dalam bentuk Rancangan Undang­ Undang: Naskah RUU-nya sudah disusun secara lengkap dan sudah disempurnakan melalui proses harmonisasi (pembahasan antardepartemen).

Meskipun sifatnya masih berupa rencana-rencana, rencana legislasi yang diajukan oleh setiap departemen/LPND harus sudah jelas materi muatannya. Jika rencana legislasi tersebut diajukan kepada koordinator Prolegnas, maka harus disertai dengan penjelasan mengenai:

• Pokok-pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
• Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, merupakanpenjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi :
• latar belakang dan tujuan penyusunan;
• sasaran yang akan diwujudkan;
• pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
• jangkauan dan arah pengaturan.

Dalam hal Departemen/LPND telah menyusun Naskah Akademik (NA) RUU, maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang.

Data mengenai rencana legislasi dari setiap departemen/LPND diperoleh melalui kegiatan monitoring rutin, yang dilaksanakan oleh BPHN, pada awal dan pertengahan Tahun Anggaran. Tujuan kegiatan monitoring tersebut adalah untuk:

Up-dating rencana-rencana legislasi termasuk mendaftar rencana legislasi “baru” yang diusulkan oleh departemen / LPND;
• Evaluasi, yakni kemajuan dari setiap rencana legislasi yang telah diajukan tahun sebelumnya oleh departemen/LPND;
• Identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana legislasi, seperti adanya hambatan dalam pelaksanaan karena dianggap tumpang tindih dengan kewenangan departemen/LPND lain sehingga muncul keberatan dari departemen/LPND terkait.

Instrumen yang dipakai dalam kegiatan monitoring rencana legislasi adalah berupa formulir isian dalam bentuk matriks. Ada dua jenis matriks yang dipakai, yaitu:

Matriks Program.

Matriks program dimaksudkan untuk mengetahui rencana-rencana baru untuk menyusun peraturan perundang-undangan di setiap departemen/LPND, mengetahui sejauhmana kemajuannya, dan proyeksi tahun pengajuan pembahasan ke DPR.

Matriks Substansi Program.

Matriks “substansi” menguraikan secara singkat materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan atau sedang disusun, yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Penggunaan instrumen matriks ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perpres No. 61 Tahun 2005, yang menyatakan:

“Penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Di lingkungan Pemerintah, tahapan ini melibatkan semua departemen maupun LPND sebagai instansi pemrakarsa usulan RUU. Departemen dan LPND tersebut sebagaimana yang di sebutkan dalam Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara, dan juga Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lambaga Pemerintah Non Departemen jo Perpres 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lambaga Pemerintah Non Departemen . Departemen dan LPND itu adalah:

Kementerian Koordinator terdiri dari:

• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan RI
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
• Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI

Departemen terdiri dari:

• Departemen Dalam Negeri
• Departemen Luar Negeri
• Departemen Pertahanan
• Departemen Hukum dan HAM
• Departemen Keuangan
• Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
• Departemen Perindustrian
• Departemen Perdagangan
• Departemen Pertanian
• Departemen Kehutanan
• Departemen Perhubungan
• Departemen Kelautan Dan Perikanan
• Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Departemen Pekerjaan Umum
• Departemen Komunikasi dan Informatika
• Departemen Kesehatan
• Departemen Pendidikan Nasional
• Departemen Sosial
• Departemen Agama
• Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Kementerian Negara terdiri dari:

• Kementerian Negara Riset dan Teknologi
• Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
• Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
• Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
• Kementerian Negara Lingkungan Hidup
• Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
• Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
• Kementerian Negara Perumahan Rakyat
• Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

Lembaga Setingkat Menteri terdiri dari:

• Sekretariat Negara
• Kejaksaan Agung
• Tentara Nasional Indonesia
• Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terdiri dari:

• Badan Intelejen Negara
• Badan Pertanahan Nasional
• Lembaga Sandi Negara
• Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir
• Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
• Badan Standardisasi Nasional
• Badan Pusat Statistik
• Badan Meteorologi dan Geofisika
• Bank Indonesia
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
• Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional
• Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
• Badan Kepegawaian Negara
• Lembaga Administrasi Negara
• Perpustakaan Nasional
• Arsip Nasional Republik Indonesia

Data rencana legislasi yang telah diperoleh dari seluruh departemen/ LPND selanjutnya diolah dan diverifikasi, sebagai bahan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dalam rencana legislasi, yang dilaksanakan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri. Forum konsultasi yang dimaksud adalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas , yang diselenggarakan setiap tahun. Rapat Koordinasi ini melibatkan seluruh wakil jajaran departemen/LPND, di samping itu juga melibatkan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, wakil-wakil organisasi di bidang sosial-politik, profesi, organisasi keagamaan, pemuda/mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat.

TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Penyusunan Program Legislasi di lingkungan Pemerintah dilakukan dalam forum Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas . Forum ini di samping untuk mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah atau yang baru akan disusun oleh seluruh departemen/LPND, juga untuk menetapkan rencana-rencana legislasi yang akan menjadi prioritas pembahasannya bersama DPR.

Ukuran untuk memprioritaskan RUU-RUU tersebut didasarkan atas 10 kriteria substansi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Sidang Paripurna DPR tanggal 1 Februari 2005, yakni:

• RUU yang merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• RUU yang merupakan perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
• RUU yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang lain;
• RUU yang mendorong percepatan reformasi;
• RUU yang merupakan warisan Propenas 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini;
• RUU yang menyangkut revisi atau amandemen terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undang­ undang
lainnya;
• RUU yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional;
• RUU yang berorientasi pada pengaturan perlindaungan HAM dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan
jender;
• RUU yang mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
• RUU yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan
sosial masyarakat.

Skala prioritas sebagaimana dikemukakan di atas dianggap terlalu umum, karena hampir semua RUU yang diajukan sebagai prioritas paling tidak akan memenuhi salah satu kriteria. Sehingga skala prioritas yang semula dimaksudkan untuk menyaring RUU yang kurang begitu urgen ini menjadi tidak efektif.

Pada rapat Panitia Kerja Koordinasi Prolegnas tanggal 6-8 Oktober 2006, kriteria prioritas substansi tersebut ditambah dengan kriteria teknis, yaitu:

• Sudah disusun draf RUU secara lengkap bersama­-sama dengan naskah akademiknya; dan
• Sudah selesai proses harmonisasi, untuk RUU yang berasal dari Pernerintah sudah melalui pernbahasan antar departemen.
Sedangkan RUU yang berasal dari DPR telah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR-RI.

Contoh yang paling mutakhir mengenai tahapan ini adalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas internal Pemerintah (antar Departemen) yang telah diselenggarakan pada tanggal 25-27 September 2007. Pada forum ini telah ditetapkan sebanyak 38 RUU yang dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai Prioritas Prolegnas Tahun 2008 oleh Pemerintah. Seluruh RUU dimaksud kemudian disampaikan pada rapat Prolegnas dengan Badan Legislasi DPR, setelah melalui proses pembahasan Panitia Kerja dan digabungkan pembahasannya dengan RUU inisiatif DPR, maka pada Rapat Kerja BALEG dengan Pemerintah tanggal 8 Oktober 2007 ditetapkan sebanyak 31 RUU (termasuk daftar RUU Kumulatif terbuka) sebagai RUU Prioritas 2008 ditambah RUU luncuran 2005-2007 ( carry over ) sebanyak 49 RUU yang selama ini belum dapat diselesaikan. Pada rapat tersebut Pemerintah juga mengusulkan memasukan RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) sebagai RUU Prioritas mengingat RUU dimaksud selain satu paket dengan RUU terkait Tindak Pidana Korupsi, juga sangat penting untuk mendukung regulasi di bidang Terorisme, Pencucian Uang, Narkotika, Transaksi Elektronik, Penyelenggaraan Pemilu, dll.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DI LINGKUNGAN DPR-RI

Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi .

Pengaturan tentang tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang menugaskan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk menangani Prolegnas. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/I/2005-2006 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Legislasi antara lain bertugas: menyusun Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang untuk suatu masa keanggotaan dan prioritas setiap Tahun Anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPR.

D. TAHAPAN KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Koordinasi pembahasan Prolegnas antara DPR dan pemerintah, diatur oleh DPR dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan. Forum pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Rapat Koordinasi antara DPR-RI (yang diwakili oleh Baleg) dan Pemerintah (yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM). Rapat Koordinasi ini terdiri dari Rapat Paripurna, Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Panitia Teknis. Hasil dari Rapat Koordinasi ini disahkan dengan penandatanganan hasil Rapat Koordinasi oleh ketua dan wakil-wakil ketua Baleg mewakili DPR-RI dan Menteri Hukum dan HAM mewakili Pemerintah. Hasil Rapat Koordinasi tersebut selanjutnya oleh Baleg disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, sedangkan dari pihak pemerintah dilaporkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden.

Jika Presiden menyetujui hasil Rapat Koordinasi tersebut, maka persetujuan Presiden terhadap Prolegnas yang disusun di DPR diberitahukan secara tertulis dan sekaligus menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk mengkoordinasikan kembali dengan DPR. Prolegnas yang disusun di lingkungan DPR dan Pemerintah yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah, dilaporkan pada Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan penetapan.

Dalam praktiknya RUU Prioritas Tahunan yang telah diputuskan hasil koordinasi antara DPR dengan Pemerintah dan ditetapkan di dalam Sidang Paripurna DPR pun mengalami perubahan atau tambahan di tengah jalan. Hal ini terjadi misalnya, pada RUU Prioritas 2006 dari 43 RUU prioritas mendapat 4 (empat) RUU tambahan yang ditetapkan melalui Penetapan DPR RI tanggal 3 Oktober 2006. Kemudian, pada RUU Prioritas 2007 dari 30 RUU prioritas mendapat tambahan 2 (dua) RUU melalui Penetapan DPR RI Tanggal 23 Pebruari 2007 , disusul dengan Penetapan DPR RI tanggal 13 November 2007 yang menambahkan 2 (dua) RUU Prioritas 2007, sehingga jumlah keseluruhan Prioritas 2007 adalah 34 (tiga puluh empat) RUU. http://www.bphn.go.id/prolegnas/

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Teknik Penyusunan UU. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s