Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia

PERKEMBANGAN

AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIAL

DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh : Agus Raharjo [1]

ABSTRAK

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dariajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil. Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam hukum pidana Indonesia terdapat hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Meskipun demikian pengakuan dan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil baru dilakukan pada tahun 1965 dan implikasi yang lebih jauh adalah lolosnya para koruptor karena telah membayar unsur kerugian negara dalam perkara korupsi. Dalam perkembangannya, ajaran sifat melawan hukum ini kemudian diformalkan kedudukannya dalam perundang-undangan seperti UU No. 31 Tahun 1999 dan Rancangan KUHP.

Kata kunci : sifat melawan hukum materiil dan formil.

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, baik itu perubahan yang dilarang oleh Undang-undang sebagai tindak pidana atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Perbuatan atau tindak pidana itu memang harus ditangani secara benar sehingga tidak terjadi eigenricthing seperti yang sering terjadi sekarang. Perbuatan eignricthing sangat tidak menguntungkan dalam kehidupan hukum karena dengan demikian proses hukum menjadi tidak dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan.

Hukum pidana dikenal sebagai ultimum remidium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Tetapi tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidak-tidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu Pasal. Salah sat u unsur dalam suatu Pasal adalah sifat melawan hukum (wederrechtelijke) baik yang secara eksplisit  maupun yang secara implisit ada dalam suatu Pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dalam dilakukan penuntatan dan pembuktian di pengadilan.

Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut tentang perkembangan ajaran sifat melawan hukum ini yang secara terus menerus mengalami perubahan sikap baik dari pembuat Undang-undang maupun hakim yang terwujud dalam yurisprudensi. Apalagi dikaitkan dengan adanya rancangan atau konsep baru Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang juga mendapat porsi dalam Pasal tersendiri.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam makalah ini adalah permasalahan tunggal karena pembahasan dalam makalah ini tidak ingin melebar ke berbagai jurusan yang tidak relavan dengan materi yang diangkat. Dari pendahuluan yang disebutkan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah :

Bagaimanakah pengembangan ajaran sifat melawan hukum material (materiele wederrechlijkheid) dalam sistem hukum pidana Indonesia baik dalam praktek maupun dalam Konsep atau Rancangan KUHP Baru ?

C. PEMBAHASAN

Jika kita meneliti Pasal-Pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (wederrchlijke) untuk menunjukan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata wederrchlijke untuk menunjukan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253 – 257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453 – 455, 472 dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata wederrchlijke untuk menunjukan suatu maksud atau cogmerk dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446 dan 467 KUHP. [2]

Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua Pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh  beberapa hal, antara lain :

  1. Bilamana dari rumus Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajat sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;
  2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbautan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan. [3]

Dalam pembicaraan mengenai dasar atau lasan penghapus pidana, yang meliputi alsan pembenar dan alasan pemaaf, sifat melawan hukum merupakan alasan pembenar, artinya jika alasan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan hapus atau tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan. Unsur sifat melawan hukum ini tidak hanya sifat melawan hukum yang bersifat formil (formele wederrechtelijkheid) maupun sifat melawan hukum yang materiil (materiele wederretelijkheid).

Pembicaraan mengenai sifat melawan hukum (onrechmatigdaad) terutama dalam bidang hukum perdata lebih dahulu dilakukan, terutama dengan adanya HR 30 Januari 1919 yang selalu menjadi acuan dalam pembicaraan asas-asas hukum perdata, sedangkan dalam lapangan hukum pidana baru dimulai pada tahun 1933 dengan adanya arrest HR 20 Febuari 1933, Veearts arrest. Bagi hukum pidana mengingat luasnya sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata, terjadi suatu  keadaan yang tidak menguntungkan terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut pergaulan masyarakat tidak tertulis sebagai perbuatan yang tidak patut. Padahal dengan adanya asas legalitas arti sifat melawan hukum dalam hukum pidana menjadi dipersempit.

Asas legalitas mengandung asas perlindungan yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan penguasa di jaman Ancient Regime, serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan dalam suatu negara liberal pada waktu itu. Roeslan Saleh, menyatakan dengan tegas ”nyata bahwa penolakan atas asas legalitas, suatu asas dan pengertian dalam lapangan hukum pidana adalah bertentangan dengan makna hukum pidana itu sendiri”. [4]

Keberadaan formale wederrechtelijkheid tidak menjadi persoalan karena ini secara eksplisit menjadi unsur dari suatu Pasal, sehingga untuk menentukan apakah seseorang itu wederrechtelijk atau tidak mcukup apabila orang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Tetapi bagaimana dengan materiele wederrechtlikheid. Terhadap hal ini memang menjadi persoalan karena di negeri Belanda sendiri ajaran materiele wederrechtlikheid kurang berkembang, sedangkan persoalannya menjadi lain karena di Indonesia berkembang pula hukum tidak tertulis yaitu hukum adat  yang memungkinkan sifat melawan hukum tidak berdasarkan hukum tertulis dan terdapat dalam KUHP tetapi unsur melawan hukum itu ada dalam kehidupan masyarakat yang tidak tertulis.

Perkembangan ajaran sifat melawan hukum yang material di Indonesia ternyata tidak seperti yang terjadi di Belanda. Meskipun sebelumnya Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal 17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961 menganut paham formale wederrechtelijkheid, tetapi perkembangan selanjutnya menunjukan hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang-terangan menganut ajaran sifat melawan hukum yang material (materiele wederrechtlikheid) sebagai alasan pembenar.

Kaidah hukum yang ditarik dari putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, sebagai misalnya 3 faktor :

  1. negara tidak dirugikan;
  2. kepentingan umum dilayani;dan
  3. terdakwa tidak mendapat untuk. [5]

Keputusan ini dianggap sebagai yang pertama tentang pengakuan penggunaan ajaran materiele wederrechtlikheid yang selanjutnya digunakan pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang lain.[6] Kaidah hukum yang terdapat dalam Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tidak terdapat dalam KUHP, khususnya dalam Bab 3 Buku 1 tentang alasan-alasan pengahpus pidana.

Kaidah ini tercipta sebagai akibat dari suatu perkara korupsi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung yang mengambil alih pertimbngan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Januari 1965 No. 146/1964 yang merupakan perkara banding dan PN Singkawang tanggal 24 September 1965 No. 6/1964. putusan ini mengundang berbagai pendapat, diantaranya adalah Sudarto, yang menyatakan bahwa :

Terhadap kasus tersebut ada dua hal yang perlu dikemukakan :

  1. Keputusan PT Jakarta tersebut memberi preseden bahwa ajaran sifat melawan hukum yang material dalam fungsinya yang negatif telah dianut;
  2. Sangat diragukan kebenaran pendapat bahwa dalam persoalan penggelapan apabila ”negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung” terdakwa lalu dipandang tidak berbuat sesuatu yang melawan hukum. Apabila jalan pikiran ini diikuti, seorang pemegang kas negara, yang membungakan uang yang dikuasainya, baik kepada Bank maupun kepada perseorangan, tidak dapat dituduh menggelapkan kalau memenuhi tiga faktor tersebut, misalnya bunganya disumbangkan kepada orang-orang miskin atau badan-badan sosial. Dapat kita menarik konsekuensi sedemikian jauh. [7]

Terhadap persoalan di atas, Oemar Seno Adjie berpendapat lain. Oemar Seno Adjie mengemukakan :

Maka, suatu konstruksi sekitar materiele wederrechtlikheid dan perumusannya yang mengakui adanya strafuitslutings, tidak ada perbuatan melawan hukum yang materiil, jika ada afweziheid van alle materiele wederrechtlikheid. Ia merupakan suatu kesimpulan dalam ilmu hukum, yang seterusnya dapat dikembangkan pula oleh yurisprudensi dan semoga dapat disumbangkan bagi para legislator untuk menetukan perundang-undangannya. [8]

Dari kedua pendapat tersebut memang terlihat tidak ada ukuran yang pasti tentang kapan dan dapat hilangnya sifat melawan hukum materiil. Tentu saja yang dimaksud dengan ukuran yang pasti di sini bukanlah suatu ukuran yang matematis, tetapi suatu ukuran obyektif yang dilihat dari asas-asas hukum yang berlaku. [9]

Melawan Undang-undang berarti secara formil melawan hukum. Mungkin perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma lain yang tidak diatur oleh Undang-undang, di sinilah letaknya sifat melawan hukum materiil. Meskipun demikian belumlah tentu perbuatan itu perbuatan-perbuatan pidana jika tidak terlebih dahulu ditentukan dalam Undang-undang. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penegakan hukum karena banyak perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang belu m diatur dalam perundang-undangan. Hal ini dirasakan juga oleh Muladi yang mengatakan ”……… dengan meningkatnya kuantitas kasus-kasus malpraktek di kalangan profesi, akan di sini penerapan ajaran sifat  melawan hukum materiil dalam penegakan hukum pidana”. [10]

Kesulitan lain juga muncul di samping karena sifat hukum pidana sebagai ultimum remidium, yaitu karena badan legislatif kita tidak cepat tanggap terhadap pembentukan Undang-undang baru untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan bentuk baru, sebagai akibatnya hakim harus berhadapan dengan masalah penafsiran yang bagi hakim pidana terbatas jenisnya. Schaffmeister melukiskan keadaan ini sebagai keadaan di mana hakim terpaksa menerapkan Pasal-Pasal penipuan bagi perkara-perkara yang muncul sebagai akibat perkembangan masyarakat sedangkan perangkat Undang-undang pidan belum mengaturnya. [11]

Peran legislatif menjadi sangat penting untuk membuat suatu peraturan hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh, ”dengan jalan menyatakan sesuatu perbuatan dapat di pidana, maka pembentuk itu sebagai bersifat melawan hukum, atau untuk selanjutnya akan dipandang demikian. [12]

Sebagai contoh pentingnya peran legislatif dalam membaut suatu peraturan pidana adalah dalam perumusan tindak pidana korupsi. Dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi terdapat rumusan delik yang memuat ajaran sifat melawan hukum yang materiil. Hal ini tersimpul dalam kalimat ”Kerugian keuangan negara” atau ”perekonomian” seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b. Unsur ini oleh jaksa penuntut umum ditafsirkan sebagai unsur yang harus dibuktikan di persidangan. Oleh Romli Atmasasmita, kelemahan rumusan delik dalam UU No. 3 Tahun 1971 ini diperlemah dengan adanya keputusan MARI No. 24 K/Kr/1965 tersebut di atas sehingga banyak tindak pidana korupsi yang menyangkut konglomerat tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di pengadilan karena tidak terbukti unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan dikembalikannya uang hasil korupsi oleh terdakwa kepada negara. [13]

Dalam perkembangan selanjutnya, pembicaraan antara pemerintah dengan lembaga legislatif menghasilkan rumusan yang berbeda dengan UU No. 3 Tahun 1971. UU No. 31 Tahun 1999 sebagai ganti UU No. 3 Tahun 1971 menetapkan tindak pidana korupsi dirumuskan secara formal (delik formal), bukan delik materiil, di mana pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa, melainkan hanya sebagai faktor yang meringankan pidana.

Dalam perkembangan ajaran sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtlikheid) tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi dalam asas legalitas. Dalam konsep atau Rancangan KUHP Baru 1998, pengertian asas legalitas diperluas, tidak hanya asas legalitas dalam pengertian formil tetapi diperluas menjadi asas legalitas dalam pengertian materiil. Konsep ini memberi tempat pada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut di pidana suatu perbuatan. Patut dicatat bahwa berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat itu hanya untuk delik-delik yang tiada bandinya (persamaannya) atau tidak telah diatur di dalam Undang-undang. [14]

Dengan perluasan perumusan asas legalitas dalam konsep KUHP Baru 1998, maka batas-batas tindak pidana juga diperluas, tidak hanya yang secara tegas dirumuskan dalam Undang-undang tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang hidup dipandang sebagai suatu delik. Jadi tidak hanya kriteria formal menurut Undang-undang tetapi juga kriteria material menurut hukum yang hidup. Alur pemikiran ini berimbas juga kepada ajaran sifat melawan hukum yang selama ini diperdebatkan.

Ajaran sifat melawan hukum menjadi lebih dilegalisasi dan di masa mendatang tidak hanya terdapat dalam yurisprudensi, tetapi juga sudah diakui dalam suatu perundang-undangan tertulis yang merupakan induk dari perundang-undangan yang lain. Langkah yang nyata sebenarnya telah dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang disebut di atas, sedangkan dalam berbagai Konsep KUHP yang ada hal ini sudah diakomodasi.

Secara lebih jelas pembuat Konsep KUHP Baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut :

Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum.

Penegasan ini juga dilanjutkan dalam Pasal 18, yaitu :

Setiap tindak pidana selalu bertentang dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Dari kata-kata bertentangan dengan hukum ini, maka dapat ditafsirkan bahwa sifat melawan hukum tidak hanya  formale wederrechtelijkheid yang diakui tetapi juga materiele wederrechtlikheid juga terakomodasi. Ini tidak lain untuk menampung hukum adat yang sampai saat ini diberbagai daerah masih tetap berlaku dan kebanyakan tidak tertulis.

Dari sini terlihat adanya asas keseimbangan antara patoakan formal (kepastian hukum) dan patokan materiil (nilai keadilan) di mana dalam kejadian konkret kedua-duanya saling mendesak, maka dalam Pasal 19 Konsep KUHP Baru 1998 memberi pedoman hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapi dari pada nilai kepastian Konsep legalitas material maupun ajaran sifat melawan hukum material dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak dikenal.

D. SIMPULAN

Ajaran sifat melawan hukum material (materiele wederrechtlikheid) di Indonesia menjadi sangat penting mangingat hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum pidana yang didasarkan pada KUHP saja tetapi juga hukum adat yang sampai sekarang masih tetap terpelihara. Jika hal ajaran sifat melawan hukum material ini tidak ditampung dalam suatu perundang-undangan atau yurisprudensi maka dikhawatirkan hukum pidana adat akan mengalami kematian. Tetapi untungnya Mahkamah Agung dalam putusannya tahun 1965 berani bertolak belakang dengan KUHP yang berlaku pada saat itu sehingga hukum pidana adat atau hukum yang hidup dan tidak tertulis bisa diselamatkan.

Penyusunan Konsep atau Rancangan KUHP Baru 1998 menyadari hal ini sehingga mereka perlu memasukannya menjadi suat ubagian yang tersendiri di samping ajaran sifat melawan hukum formil yang selama ini sudah terakomodasi. Bahkan lebih mengunggulkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dibanding nilai kepastian yang berarti mereka betul-betul menghargai hukum pidana adat yang sekarang ada dan berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie,  Oemar Seno,  1985, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta.

Abidin, Andi Zainal, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama), Alumni, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Atmasasmita, Romli,  1999, Proses Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI : Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, FH UNPAD, Bandung 25 September 1990.

Emong S. Komariah, 1995, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Prisma, No. 7 Juli 1995.

Lamitang, P.A.F., 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

Muladi, 1990, (Makalah), Sinkronisasi Pelaksanaan Pengakan Hukum dalam Mewujudkan Integrated  Criminal Justice System, Makalah dalam diskuis hukum ICJS, Yogyakarta, 25 – 26 Juli 1990.

Suryadarmawan, L, 1967,  Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung, Jakarta.

Saleh, Roeslan,  1968, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana), Centra, Jakarta.

—————-, 1987, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.

Schaffimeister, D, 1990, Fraud Bestrijding Zonder Grondslag, Leiden.

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

[2] P.A.F. Lamitang, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Hal 332.

[3] Andi Zainal Abidin, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama), Alumni, Bandung, Hal 269-270.

[4] Roeslan Saleh, 1968, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana), Centra, Jakarta, Hal 23.

[5] L. Suryadarmawan, 1967,  Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung, Jakarta, Hal 555.

[6] Lihat juga putusan MARI No. 30 /K/Kr/1969 dalam kasus jual beli vespa bekas, MARI NO. 72 K/Kr/1970 dalam kasus penarikan cek kosong Caltex, MARI No. 43 K/Kr/1973, dalam kasus Komisi Dokter Hewan, MARI No. 97 K/Kr/1973 dalam kasus Deposito Telkom, MARI No. 81 K/Kr /1973 dalam kasus Reboisasi Hutan.

[7] Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, Hal 56. kekhawatiran ini juga dikemukan oleh P.A.F. Lamitang yang menyangksikan apakah Keputusan Mahkamah Agung itu benar-benar merupakan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lamintang sendiri mengajukan beberapa putusan MARI yang bisa dianggap sebagai alasan materiele wederrechtelijkheid, Op, Cit, Hal 349-360.

[8] Oemar Seno Adjie, 1985, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, Hal 44.

[9] Komariah Emong S, 1995, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Prisma, No. 7 Juli 1995, Hal 30.

[10] Muladi, 1990, (Makalah), Sinkronisasi Pelaksanaan Pengakan Hukum dalam Mewujudkan Integrated  Criminal Justice System, Makalah dalam diskuis hukum ICJS, Yogyakarta, 25 – 26 Juli 1990.

[11] D. Schaffimeister, 1990, Fraud Bestrijding Zonder Grondslag, Leiden.

[12] Roeslan Saleh, 1987, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta, Hal 7.

[13] Romli Atmasasmita, 1999, Proses Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI : Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, FH UNPAD, Bandung 25 September 1990.

[14] Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 88.

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Asas Hukum Pidana P. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s