Bahasa Hukum

Bahasa hukum rumit dan membingungkan

KETIKA menjadi saksi ahli dalam beberapa kasus di kepolisian dan pengadilan, saya mendengar sendiri bagaimana bahasa hukum yang dipergunakan polisi, jaksa, dan hakim sering rumit dan membingungkan.

Rupanya saya tidak sendirian. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis, misalnya, pernah mengatakan, bahwa bahasa hukum sangat spesifik, yakni hanya dikuasai oleh mereka yang terlibat dan bergulat dengan bidang hukum saja. Anehnya, Todung pun masih sering bingung dengan bahasa yang dituliskan dalam perundang-undangan maupun perjanjian.

Harus diakui, bahasa hukum memang membingungkan dan seringkali menimbulkan interpretasi yang mendua. Bahkan bukan mustahil terjadi multi interpretasi, sehingga cuma mereka yang bekerja di bidang hukum yang bisa menginterpretasikan.

Tidak berlebihan kalau Todung berpendapat, bahwa bahasa hukum yang membingungkan itu menumbuhkan keangkuhan profesional hukum. Kalau kita tetap mempertahankan bahasa hukum seperti saat ini, berarti kita mempertahankan keangkuhan profesi hukum.

Harkristuti Harkrisnowo menunjukkan, bahwa penggunaan bahasa dalam dokumen hukum Indonesia telah sejak lama dipandang sebagai penggunaan bahasa yang dimaksudkan hanya untuk kalangan hukum, bukan kalangan awam. Pandangan ini muncul karena kesulitan masyarakat pada umumnya untuk memahami makna rumusan-rumusan hukum dan juga pernyataan-pernyataan yang menjadi muatan dokumen hukum.

Perumusan kalimat yang sangat panjang, dengan anak dan cucu kalimat yang berderet-deret, disertai dengan istilah-istilah hukum —khususnya yang diambil atau disadur dari bahasa asing— telah menempatkannya sebagai suatu dunia tersendiri, seakan terlepas dari dunia bahasa Indonesia umumnya.

Bahasa semacam ini biasanya dijumpai dalam pelbagai dokumen hukum seperti peraturan perundangundangan (mulai dari undang-undang sampai dengan surat-surat keputusan), surat edaran lembaga, surat perjanjian atau kontrak, akta notaris, putusan atau penetapan pengadilan, berita acara pemeriksaan pada berbagai tingkat.

Yus Badudu mengatakan, bahwa kondisi yang muncul dalam masyarakat mengakibatkan adanya anggapan bahasa hukum kita tidak mengungkapkan keaslian bahasa Indonesia. Seolah- olah bahasa hukum itu bahasa dengan corak sendiri, yang tidak sejalan dengan bahasa umum yang digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian bahasa hukum menjadi bahasa yang sukar dipahami.

Tidak ringan
Harus diakui, bahwa menulis dokumen hukum sama sekali bukan tugas yang ringan dan sederhana, apalagi apabila dokumen ini berupa keputusan dari suatu lembaga. Penulis dokumen bukan hanya dituntut untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasannya, akan tetapi juga memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum, dan juga tidak membuka peluang interpretasi ganda. Hal yang disebut terakhir ini sangat penting untuk menghindari agar kepastian hukum dapat dijamin.

Agaknya memang tidak ada salahnya apabila mulai sekarang bahasa hukum dibuat semakin sederhana, tidak menimbulkan multiinterpretasi maupun tak menimbulkan kebingunan masyarakat.

Tentu saja hal ini tak mudah, karena bahasa hukum yang membingungkan itu sudah dipakai sekian lama dan selama ini hampir tidak ada yang mempersoalkan secara terbuka.

Bahasa hukum memang kadang menjengkelkan, karena rumit dan berbelit-belit. Untuk membuat surat gugatan atau surat peringatan atau somasi, misalnya, kita sering tidak habis mengerti mengapa harus menggunakan kata ”bahwa”. Sering kita temukan bagaimana penggunaan kata ”bahwa” dalam berbagai surat-surat resmi terlampau berlebihan.

Perhatikanlah kalimat ”bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian atas dasar kesukarelaan, kesamaan kedudukan, dan lain-lain”. Padahal dalam kalimat itu sebenarnya kata ”bahwa” bisa dihilangkan.

Ada juga kalimat ”termasuk tetapi tidak terbatas pada”. Kalimat yang benar-benar rumit, membuat pusing, sulit dimengerti. Ternyata kalimat ini sesungguhnya terjemahan dari kalimat ”included but not limited to”. Atau kalimat ”jika majelis berkehendak lain, kami meminta putusan yang ex aquo et bono”. Padahal kalimat ini bisa lebih komunikatif kalau ditulis ”jika majelis berkehendak lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya”.

Selain itu, bahasa hukum juga sangat kering ketika masuk pada proses gugatan perdata, seolah ada pakem bahwa penggunaan bahasa harus seperti yang sudah ada. Padahal tidak ada satu pun ketentuan yang menyebutkan kalau ingin membuat gugatan harus menggunakan bahasa yang seperti itu.

Sebagian besar masyarakat kita merasakan, bahwa bahasa hukum di Indonesia terlalu sulit dimengerti. Padahal produk hukum seperti UU berlaku dan mengikat bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi mereka yang tidak mengerti bahasa hukum. Ternyata praktisi hukumlah yang mengakibatkan terjadinya hal ini.

Wartawan senior Karni Ilyas mengatakan, bahwa bahasa hukum memang sulit, tetapi yang membuat hukum sulit dimengerti bukanlah bahasa dan maknanya. Orang hukumlah yang mengacaukan bahasa hukum. Mereka menerjemahkan bahasa hukum sesuai dengan kepentingan mereka masingmasing.

Bahasa hukum itu sendiri aslinya memang sudah sulit untuk dimengerti. Untuk itu, selama masih ada kepentingan sepihak yang bermain, permainanpermainan, dan rasa ketidakpercayaan, bahasa hukum di Indonesia bukan tidak mungkin jika semakin lama semakin kacau.

Ternyata akibat dari rumitnya bahasa hukum tidak hanya dirasakan oleh kalangan masyarakat umum saja. Bahkan di kalangan petinggi hukum pun masih timbul perbedaan penafsiran terhadap bahasa hukum. Karni mencontohkan ketidaksesuaian pendapat Yusril Ihza Mahendra dan Bagir Manan soal remisi terhadap Tommy Soeharto.

Sulitnya bahasa hukum tersebut tentu saja sangat merugikan masyarakat. Padahal masyarakat pulalah yang terikat dan terbebani kewajiban untuk mematuhi produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah.

Tuntutan bahasa hukum perlu dipahami oleh rakyat adalah karena hukum itu milik rakyat. Hukum itu milik publik, diciptakan di ruang publik, dan diterapkan kepada seluruh rakyat. Karena itulah bahasa hukum itu harus dibuat lebih mudah.

Saling berhubungan
Mengacu pada Sutan Takdir Alisyahbana, baik bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat, yang merupakan pula sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. Bahasa dan hukum itu saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan masyarakat dan kebudayaan, yang sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun oleh hukum.

Hubungan yang erat antara bahasa dan hukum tentu saja sangatlah tidak mungkin untuk diabaikan. Dalam masyarakat mana pun, seperti pernah ditunjukkan Harkristuti Harkrisnowo, hukum, sebagai salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial, dirumuskan utamanya melalui bahasa, walau ada simbol-simbol lain yang juga cukup penting untuk menetapkan hukum.

Hukum hanya dapat berjalan efektif manakala ia dirumuskan dengan tegas dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat, dan harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subjek-subjek hukum yang dituju.

Apabila anggota masyarakat tidak memahami makna ketentuan hukum yang dirumuskan, dapat diduga bahwa akibatnya akan menyebabkan aturan hukum tersebut tidak dapat berjalan. Dari sisi lain, apabila hukum tidak dirumuskan dengan jelas dan para pelaksana dan penerapnya di lapangan pun tidak memahaminya, hal ini jelas akan berdampak pada mutu penegakan hukum tersebut.

Untuk dapat mencapai adanya keselarasan antara kaidah-kaidah hukum dan kaidah bahasa Indonesia, para pakar (akademisi dan praktisi) dalam kedua bidang ini tampaknya perlu untuk duduk bersama membicarakannya.

Penyusunan format yang baku untuk berbagai produk hukum memang tidak mungkin dihasilkan dalam waktu yang singkat, mengingat begitu kompleksnya masalah hukum yang berkenaan dengan seluruh kehidupan masyarakat. hf

Dra Dad Murniah MHum
Kepala Subbid Informasi dan
Publikasi Pusat Bahasa
Depdiknas

About these ads

Tentang saepudin

Anda boleh mempublikasikan kembali tulisan di atas pada website atau blog dengan catatan : 1. Anda harus mencantumkan sumber tulisan dengan link aktif menuju http://saepudinonline.wordpress.com 2. Anda tidak mengubah baik sebagian atau pun keseluruhan tulisan TERMASUK SEMUA LINK YANG ADA DI DALAM ARTIKEL harus tetap ada dan aktif. Mari kita saling menghargai sebuah karya... Terima kasih atas kunjungannya. Mohon beri komentar atau saran untuk menyempurnakan website ini. Salam sukses selalu..
Tulisan ini dipublikasikan di Bahasa Indonesia hukum. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s